Penulis: mery beranda

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., mengusulkan peningkatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat Kaltara dalam pertemuan bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Kantor Kementerian PKP, Selasa (24/2).

Dalam pertemuan tersebut, Kaltara mendapatkan tambahan kuota rumah subsidi menjadi 2.000 unit pada tahun ini.

Didampingi Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara, Ir. Helmi dan Kepala Badan Penghubung Kaltara, H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP., Gubernur Zainal menyampaikan kebutuhan nyata di lapangan mulai dari penataan kawasan kumuh hingga tambahan rumah subsidi bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Pada pertemuan berlangsung hangat itu, Menteri PKP Maruarar Sirait memaparkan berbagai program yang sedang dijalankan seperti BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya), pembiayaan rumah bersubsidi, hingga pembangunan rumah susun sederhana sewa (rusunawa).

Program-program tersebut menjadi bagian dari target nasional 3 juta rumah per tahun yang diperuntukkan bagi MBR, petani, nelayan, buruh dan guru.

Maruarar meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyiapkan data yang akurat agar program dapat tepat sasaran.

“Saya harap data yang diberikan benar dan lengkap supaya masyarakat Kaltara bisa merasakan langsung manfaat program ini. Di sini juga hadir mitra seperti BP Tapera dan FLPP yang siap mendukung,” ujarnya.

Zainal menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kaltara melalui penyediaan perumahan.

“Kami sudah menganggarkan penyediaan perumahan melalui APBD Kaltara. Namun dengan dukungan kementerian, kebutuhan dasar masyarakat bisa dipenuhi lebih maksimal,” kata Zainal.

Kabar baik pun datang di akhir pertemuan. Tahun ini, kuota rumah subsidi untuk Kaltara meningkat menjadi 2.000 unit, melonjak dari 596 unit pada tahun sebelumnya. Tambahan ini diharapkan menjadi langkah nyata menghadirkan rumah layak dan kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., kembali memulai Safari Perangkat Daerah, Senin (23/2). Langkah pertamanya menuju Gedung Gabungan Dinas (Gadis) 2, menyapa Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus memastikan roda pelayanan publik tetap berjalan sesuai standar pelayanan.

Sekprov Denny memulai kunjungan di lantai dua Kantor Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara. Ia berbincang santai dengan pegawai, menanyakan aktivitas harian serta memastikan pelayanan berjalan normal.

Ia kemudian naik ke lantai tiga, mengunjungi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara. Dialog singkat berlangsung, membahas kondisi kerja, fasilitas kantor hingga suasana pelayanan.

Tak berhenti di Gedung Gadis 2, Denny melanjutkan peninjauan ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kaltara di Jalan H. Maskur. Di sana, ia memperhatikan langsung kesiapan personel, mulai dari kelengkapan peralatan hingga kesiapsiagaan petugas dalam menjalankan tugas pengamanan dan pelayanan masyarakat.

Perjalanan berlanjut ke kawasan Kota Baru Mandiri (KBM). Ia mendatangi Kantor Sekretariat Dewan di lingkungan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara serta Kantor Inspektorat Daerah. Kondisi ruang kerja yang rapi dan bersih mendapat apresiasi darinya.

“Alhamdulillah, pelayanan cukup baik dan ruang kerja tertata rapi. Ini yang kita harapkan,” kata Denny.

Namun, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua perangkat daerah berada dalam satu kompleks. Meski terpisah lokasi dan sebagian masih menggunakan fasilitas sewa, semangat dan disiplin kerja harus tetap terjaga.

“Walaupun jauh dari Gedung Gubernur Kaltara atau Gedung Gadis, pengawasan tetap melekat. ASN harus tetap bisa bekerja maksimal meski tanpa diawasi langsung,” ujarnya.

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Denny menegaskan kebijakan tersebut murni untuk efisiensi operasional, bukan mengurangi beban kerja.

“Efisiensi bukan berarti mengurangi pekerjaan. Jam kerja tetap harus dipatuhi dan pelayanan harus tetap maksimal,” tegasnya.

Safari Perangkat Daerah ini kembali menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menjaga kualitas pelayanan, di mana pun kantor itu berada.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya dalam memperkuat pengembangan ekonomi dan keuangan syariah melalui kolaborasi lintas sektor agar potensi daerah dapat dimanfaatkan secara optimal.

Komitmen itu disampaikan Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., pada kegiatan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Kaltara yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltimtara Jalan Jelarai, Senin (23/2).

Kegiatan ini turut didampingi Kepala Biro Perekonomian Kaltara, Muhammad Gozali, S.E., M.H., Kepala BPD Kaltimtara Kanwil Kaltara, Islam Kurniawan Nur, serta perwakilan Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia. Narasumber juga berasal dari perwakilan Otoritas Jasa Keuangan dan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah.

Mengusung tema “Sinkronisasi dan Penyelarasan Rencana Aksi Daerah Dalam Pengembangan Ekonomi dan Keuangan Syariah di Kaltara”, Bustan menegaskan bahwa pertemuan ini menjadi langkah awal di tahun ini untuk memperkuat sinergi.

“Ini pertemuan pertama tahun ini untuk memperkuat komitmen pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di Kaltara. Kolaborasi semua pihak sangat penting agar potensi daerah bisa dimanfaatkan secara maksimal,” kata Bustan.

Ia menjelaskan, dari sisi kebijakan, pengembangan ekonomi syariah telah memiliki dasar hukum yang kuat, baik melalui regulasi nasional maupun kebijakan daerah yang telah masuk dalam dokumen perencanaan pembangunan.

Menurutnya, Kaltara memiliki potensi besar dari sektor sumber daya alam seperti pertambangan, kehutanan, perikanan, dan pertanian yang dapat dikembangkan berbasis prinsip syariah.

Ia berharap pengembangan ekonomi syariah tidak hanya fokus pada sektor keuangan, tetapi juga mencakup sektor riil seperti produk halal dan industri berbasis syariah termasuk pengembangan pariwisata ramah syariah.

“Penentuan sektor prioritas, penyusunan program, serta monitoring dan evaluasi harus dilakukan secara terarah dan melibatkan semua pemangku kepentingan,” pungkasnya.

(dksip)