Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kaltara, H. Rohadi, S.E., M.AP., resmi membuka Rapat Koordinasi (Rakor) BPSDM di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (26/2).

Mengusung tema “Melanjutkan Momentum Launching Kesiapan Corpu di Kaltara dan Penguatan Akreditasi Lembaga Menuju SDM Aparatur yang Unggul dan Tersertifikasi Provinsi Kaltara Tahun 2025-2029”, rakor ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat fondasi pengembangan kompetensi ASN secara terarah dan berkelanjutan.

Rohadi menegaskan bahwa rakor ini merupakan wujud nyata komitmen bersama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.

“Rakor ini bukan sekadar agenda rutin, tetapi bagian dari transformasi birokrasi dan peningkatan kompetensi ASN di Kaltara,” kata Rohadi.

Menurutnya, sumber daya manusia (SDM) merupakan aset paling berharga bagi daerah. Kualitas pelayanan publik, inovasi, serta kemajuan pembangunan sangat ditentukan oleh kualitas ASN sebagai motor penggerak birokrasi.

Ia menambahkan, di tengah era disrupsi dan persaingan yang semakin ketat, ASN dituntut tidak hanya memiliki kemampuan memadai tetapi juga kompetensi yang relevan dengan tantangan zaman.

“Karena itu, pengembangan kompetensi ASN menjadi prioritas utama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” jelasnya.

Tahun 2025 disebut sebagai tonggak penting dengan diluncurkannya kesiapan Corporate University di Kaltara. Langkah ini diharapkan mampu menghadirkan sistem pembelajaran yang lebih terintegrasi dan selaras dengan kebutuhan organisasi.

Selain itu, penguatan akreditasi lembaga pelatihan menjadi perhatian serius. Akreditasi dinilai sebagai jaminan mutu agar proses pembelajaran benar-benar sesuai standar nasional yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

Rohadi mengajak seluruh jajaran BPSDM serta BKPSDM/BKPP kabupaten dan kota untuk bergerak bersama dan tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Dengan akreditasi yang kuat, kita pastikan anggaran yang digunakan benar-benar menghasilkan ASN yang unggul dan tersertifikasi,” tegasnya.

Rakor ini diharapkan melahirkan langkah konkret yang terukur dan memiliki target waktu yang jelas. Sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi fondasi penting dalam mewujudkan SDM aparatur Kaltara yang profesional dan siap menyongsong visi Indonesia Emas 2045.

Kegiatan dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama antara BPSDM Kaltara dan BKPSDM Kabupaten Nunukan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR — Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), Denny Harianto, memastikan penataan jabatan di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara terus berjalan dan akan dituntaskan secara bertahap, termasuk untuk posisi pejabat eselon II atau Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Penegasan itu disampaikan menyusul sorotan publik terhadap perpanjangan jabatan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara yang telah dijabat oleh orang yang sama sejak Juni 2023 hingga Februari 2026.

Masa tugas yang melebihi dua tahun tersebut memicu polemik karena dinilai melampaui batas waktu yang diatur dalam regulasi kepegawaian, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 juncto PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen PNS, serta Surat Edaran BKN Nomor 1 Tahun 2021 yang membatasi penunjukan Plt selama tiga bulan dan dapat diperpanjang satu kali.

Sekprov menegaskan bahwa masukan masyarakat menjadi bahan evaluasi yang sangat penting bagi pemerintah daerah.

“Saya pastikan bahwa pejabat definitif BKD akan disegerakan dan sekarang sedang dalam proses, bahkan prosesnya itu sebelum ini menjadi polemik. Kritik dan masukan tentu kami terima sebagai bagian dari pengawasan publik. Posisi definitif Kepala BKD akan segera kami tuntaskan melalui mekanisme yang berlaku.” tegas Denny.

Ia menjelaskan, dalam waktu dekat Pemprov Kaltara akan melaksanakan tahapan job fit atau uji kesesuaian bagi jajaran JPT Pratama. Hasil job fit tersebut akan menjadi dasar rotasi dan penataan ulang sejumlah posisi.

Setelah rotasi dilakukan, jabatan yang kosong akan diisi melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan. “Upaya penataan jabatan di lingkup Pemprov Kaltara kita lakukan secara bertahap, termasuk untuk posisi JPT Pratama. Terima kasih atas kritik dan masukan masyarakat,” ujarnya.

Sekprov juga menjelaskan bahwa proses penataannya memang karena kondisional dan situasional. Jadi mohon dimaklumi. Itu terjadi karena menyesuaikan dengan tahapan politik, termasuk masa enam bulan sebelum dan enam bulan setelah Pilkada. Serta lalu proses seleksi Sekprov yang juga harus dituntaskan. Jadi semua dilakukan secara bertahap. Menjadi riskan dan rentan jika dilakukan serentak dan serba terburu-buru. Semua melalui lebih memperhatikan dan pertimbangan ekstra kehati-hatian, pelaksanaannya tidak semudah memutar jarum jam.

Namun, pada momentum job fit dan seleksi terbuka berikutnya, ia memastikan sejumlah posisi Plt kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) akan diisi secara definitif, termasuk jabatan Kepala BKD Kaltara.

“Komitmen kami jelas, penataan jabatan akan diselesaikan sesuai aturan dan kebutuhan organisasi,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Mengawali rangkaian Safari Ramadan 1447 Hijriah, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melaksanakan kunjungan perdana di Masjid Jami Nurul Islam, Kota Tarakan, Rabu (25/2).

Kegiatan ini menjadi wujud kehadiran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di tengah masyarakat sekaligus mempererat silaturahmi selama bulan suci Ramadan.

Di momen itu, Gubernur Zainal mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Ramadan dengan meningkatkan ibadah, memperbanyak shalat, tadarus Al-Qur’an, bersedekah serta memperkuat kepedulian sosial.

“Safari Ramadan ini bukan hanya agenda tahunan. Ini cara kita mempererat kebersamaan dan membangun komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat,” ujar Gubernur.

Ia menegaskan bahwa masjid tidak hanya berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan umat, persatuan dan pemberdayaan masyarakat.

Pada kesempatan ini, Zainal menyerahkan bantuan tunai secara simbolis kepada sejumlah masjid untuk mendukung kemakmuran rumah ibadah. Ia berharap bantuan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan jamaah dan masyarakat sekitar.

Selain itu, ia juga menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah Tahun 2025 kepada Pemerintah Kota Tarakan serta alokasi sementara DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2026 bagi pemerintah kabupaten/kota.

Tak hanya itu, sejumlah bantuan juga disalurkan, antara lain 1 unit excavator, sarana budidaya, 11 unit mesin ketinting, 360 kilogram jaring ampas, 124 pcs trammel net, serta bantuan sembako kepada Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tarakan.

“Saya berharap bantuan ini dimanfaatkan dengan baik. Kami sadar mungkin belum sebesar yang diharapkan, karena kondisi keuangan saat ini. Tapi kami tidak akan berhenti membangun,” tegasnya.

Menutup sambutan, Zainal mengajak seluruh masyarakat menjaga optimisme dan memperkuat kebersamaan dalam mendukung program pembangunan daerah.

“Momentum Ramadan ini mari kita jadikan sarana introspeksi diri, memperbaiki akhlak, serta memperkuat semangat gotong royong. Dengan kebersamaan dan sinergi, insyaallah Kaltara akan semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., secara resmi menutup kegiatan “Konsolidasi Daerah Program Prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) ke Pemerintah Daerah”, digelar di Hotel Swissbell Tarakan, Rabu (25/2) malam.

Kegiatan ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan program pendidikan pusat dan daerah agar berjalan efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Kaltara.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum lintas pemangku kepentingan tersebut. Menurutnya, konsolidasi seperti ini sangat penting untuk memperkuat fondasi pembangunan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi Kaltara, saya menyambut baik dan memberikan apresiasi atas kegiatan ini. Pertemuan ini penting untuk membangun masa depan bangsa lewat pendidikan,” ujar Zainal.

Ia menegaskan bahwa pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui pendidikan merupakan prioritas utama dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Kaltara sebagai Beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) memiliki tantangan tersendiri, baik dari sisi geografis wilayah kepulauan, perbatasan hingga pedalaman.

Oleh karena itu, Zainal menekankan bahwa kebijakan pendidikan tidak cukup hanya dirumuskan di tingkat pusat, tetapi harus diterapkan secara nyata dan sesuai kondisi daerah.

“Kebijakan pendidikan harus benar-benar dijalankan di daerah sesuai kondisi nyata. Forum ini menjadi jawaban untuk menyelaraskan kebutuhan tersebut,” tegasnya.

Lebih jauh, ia juga mengingatkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

“Gunakan forum ini untuk menyelaraskan program kementerian dengan kondisi riil di daerah. Jika ada kendala, mari kita cari solusi bersama,” jelasnya.

Zainal mengajak seluruh pihak memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan mitra pembangunan seperti Tanoto Foundation, serta mengoptimalkan peran Duta Teknologi, Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Kelompok Kerja Pengawas Sekolah (KKKS) dan pengawas sekolah dalam menjaga mutu pendidikan.

Ia menutup sambutan dengan menegaskan komitmen memastikan seluruh anak di Kaltara mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas dan inklusif, dalam mewujudkan Kaltara yang semakin Maju, Makmur dan Berkelanjutan.

“Kita harus memastikan setiap anak di Kaltara, di mana pun berada, mendapat layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif dan berdaya saing global,” pungkasnya.

(dkisp)