Setelah Lebanon, PPWI Buka Kantor Perwakilan di Libya

Jakarta –Berandankrinews.com. Koordinator Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Luar Negeri, Dr. Abdul Rohman S. Daboussy menyampaikan laporannya ke Pimpinan Nasional PPWI di Jakarta bahwa pihaknya telah selesai mempersiapkan Kantor Perwakilan PPWI di Tripoli, Libya. Informasi ini diterima Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA, hari ini, Minggu, 4 Juli 2021. Kepala perwakilan PPWI di Libya dijabat oleh Dr. Faez Mohmad Monsour Alfarjani.

“Setelah berhasil membuka Kantor Perwakilan PPWI di Beirut, Lebanon, beberapa waktu lalu, hari ini saya mendapatkan laporan dari Koordinator PPWI Luar Negeri, Dr. Abdul Rohman Daboussy, bahwa rekan-rekan PPWI di sana telah membuka kantor perwakilan kita di Tripoli, Libya,” ungkap Wilson Lalengke kepada media ini, Minggu, 4 Juli 2021.

Ini adalah kantor perwakilan PPWI yang kedua di luar negeri yang berhasil dibuka atas kerjasama antara Dewan Pengurus Nasional (DPN) PPWI yang dimotori oleh Dr. Abdul Rohman Daboussy, dengan mitra-mitra kerja di bidang media dan publikasi di luar negeri, khususnya di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara. Pendirian kantor perwakilan di luar negeri, menurut Lalengke, merupakan satu terobosan PPWI untuk mewujudkan sebuah konektivitas komunikasi dan koordinasi antar masyarakat di berbagai belahan dunia.

“Kita bersyukur bisa menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai bangsa di dunia melalui sebuah organisasi yang dibangun menggunakan sistim jurnalisme warga, jurnalisme masyarakat kebanyakan.

Hal ini akan memungkinkan terbukannya peluang kerjasama antar bangsa yang lebih real, lebih nyata, dan menyentuh kalangan masyarakat akar rumput, bukan hanya oleh para pejabat dan pebisnis elit yang selama ini mendominasi perekonomian maupun geliat dinamika peradaban dunia,” jelas Lalengke yang merupakan lulusan pasca sarjana di bidang Global Ethics dari Birmingham University, The United Kingdom (UK).

Sementara itu, Dr. Abdul Rohman Daboussy dari Lebanon menyampaikan bahwa dirinya telah menjumpai Duta Besar Republik Indonesia di Beirut untuk melaporkan keberadaan kantor perwakilan PPWI, khususnya yang didirikan di Lebanon. “Lebanon’s PPWI representative, Mr. Jamil Ali Zaher, and I have visited and talked to the Ambassador of the Republic of Indonesia

here in Beirut about the opening of PPWI office in Lebanon. Mr. Ambassador Hajriyanto Y Thohari and several officers were welcoming us and ready to support our effort to build cooperation among Indonesian journalists and the Lebanese media,” demikian Lalengke mengutip laporan dari pengurus PPWI di Lebanon.

Selanjutnya, Ketum PPWI Wilson Lalengke juga menambahkan bahwa pihaknya saat ini sedang mempersiapkan pembukaan beberapa kantor perwakilan di beberapa negara lagi di wilayah Timur Tengah dan Afrika. “Yang sudah sedang jalan persiapannya antara lain

kantor perwakilan PPWI di Irak, Chad, dan Niger. Jika tidak ada hambatan, semoga tahun ini kita bisa membuka kantor perwakilan di sepuluh negara sahabat di wilayah Timur Tengah dan Afrika, termasuk di Arab Saudi,” imbuh Lalengke bersemangat.

Secara global, anggota PPWI telah menyebar di puluhan negara, baik di Asia, Afrika, Eropa, Australia, Amerika, maupun di Amerika Latin. Para anggota PPWI itu, ada yang berkebangsaan Indonesia yang tinggal di luar negeri, banyak juga yang berkebangsaan setempat. “Kita punya sahabat Mr. Katsujiro Ueno dan kawan-kawan PPWI di Jepang, Ken-Chu Lin dan kawan-kawan di Taiwan, Shiva Heririt dan kawan-kawan di Paris, Prancis, dan banyak lagi,” tutur Lalengke. (APL/Red)

Referensi: BREAKING NEWS PPWI LEBANON; https://www.beritaistana.id/berita/breaking-news-ppwi-lebanon/

HM the King Chairs Launch Ceremony, Signing of Agreements on Project to Fill-finish Manufacturing of Anti-Covid19 Vaccine & Other Vaccines in Morocco

Fez, Morocco -Berandankrinews.com. His Majesty King Mohammed VI chaired this Monday July 5, 2021 at the Royal Palace of Fez, the ceremony of launching and signing of agreements related to the project of fill-finish manufacturing of the anti-Covid19 vaccine and other vaccines in Morocco. This structuring project is part of the Sovereign’s willingness to provide the Kingdom with complete and integrated industrial and biotechnological capacities, dedicated to the manufacture of vaccines in Morocco.

It aims to produce in our country the anti-Covid vaccine, as well as other key vaccines, in order to promote the Kingdom’s self-sufficiency and to make Morocco a leading biotechnology platform on the African continent and the world in the field of the “fill & finish” industry. The project, which is the result of a public-private partnership, intends to start in the short term with a production capacity of 5 million doses of Covid19 vaccine per month, before gradually increasing this capacity in the medium term. The project will require an overall investment of about $500 million.

With the launch of this large-scale partnership that takes place after the phone conversation of August 31, 2020 between His Majesty King Mohammed VI and His Excellency Xi JINPING, president of the People’s Republic of China, Morocco is taking a further step in the achievement of the Royal vision for an effective and proactive management of the pandemic crisis and its consequences. While strengthening the Kingdom’s health sovereignty, the project presented to the Sovereign confirms Morocco’s international influence and reinforces its vocation as a provider of health security within its regional and continental environment, in the face of health risks, external dependencies and political contingencies.

At the beginning of this ceremony, and after an introductory speech by the minister of Health, Samir Machour, an international expert in industrial biotechnology and currently vice-president of Samsung Biologics, presented the project of fill-finish manufacturing in Morocco of the anti-Covid19 vaccine and other vaccines. Afterwards, CEO of the Sinopharm Group, Liu Jingzhen, made a remote presentation from China. CEO of Recipharm, Marc Funk, also presented the project to establish vaccine manufacturing capacities in Morocco.

On this occasion, and after presentation of the objectives and components of the project, three important agreements were signed before His Majesty the King, namely:

  1. The Memorandum of Understanding on the cooperation for the anti-Covid19 vaccine between the Moroccan State and the National Pharmaceutical Group of China (SINOPHARM), signed by minister of Health, Khalid Ait Taleb, and president of the Sinopharm Group, Liu Jingzhen.
  2. The Memorandum of Understanding on the establishment of vaccine manufacturing capacities in the Kingdom of Morocco between the Moroccan State and the company Recipharm, signed by minister of Economy, Finance and Administration Reform, and chairman of the board of directors of the Mohammed VI Fund for Investment, Mohamed Benchaaboune, CEO of the company Recipharm, Marc Funk, and the representative of the consortium of Moroccan banks, Othmane Benjelloun.
  3. The contract for the provision to the Moroccan State of the aseptic filling facilities of the Société de Thérapeutique Marocaine (Sothema) for the manufacturing of the anti-Covid19 vaccine owned by Sinopharm between the Moroccan State and Sothema, signed by minister of Health, Khalid Ait Taleb, and CEO of Sothema, Lamia Tazi.

In addition to the signatories, the ceremony was also attended by head of Government, Saad Eddine El Otmani, advisor to His Majesty the King, Fouad Ali El Himma, minister of Foreign Affairs, African Cooperation and Moroccans Abroad, Nasser Bourita, CEO of Attijariwafa-Bank, Mohamed Kettani, and CEO of Banque Populaire, Mohamed Karim Mounir. (PERSISMA/Red)

4 Ton Kepiting Bakau Diselundupkan Ke Tawau Berhasil Digagalkan Petugas Maritim Tawau Sabah

TAWAU SABAH – The Malaysian Maritime Enforcement Agency atau Maritim Malaysia Tawau menahan sebuah perahu lokal dengan muatan lebih dari 4000 kilogram kepiting bakau hidup, yang diduga diselundupkan dari negara tetangga pada posisi sekitar dua mil laut tenggara muara Sungai Tawau pada 14 Juni 2021 sekira pukul 08.00 pagi tadi.

Dari rilis yang diterima oleh pewarta media ini yang disampaikan oleh Direktur Kawasan Maritim Tawau, Kapten Maritim Siva Kumar Vengadasalam mengatakan, “perahu tersebut dicegat dan diperiksa oleh kapal patroli KM Kapas yang sedang melaksanakan operasi cegah orang tanpa izin masuk dari Selatan perairan Tawau. Perahu yang terdeteksi bergerak dalam kondisi mencurigakan dari perbatasan perairan tawau menuju muara Sungai.

“Dari pemeriksaan, ditemukan bahwa perahu yang dioperasikan oleh seorang laki laki berusia 31 tahun itu membawa muatan kotak gabus berisi kepiting bakau hidup yang diduga diselundupkan dari negara tetangga,” kata Siva Kumar Vengadasalam.

Dari hasil pemeriksaan lisensi menemukan, bahwa lisensi yang ditunjukkan selama inspeksi adalah lisensi dari perahu yang berbeda karena nomor registrasi pada lisensi berbeda dengan nomor registrasi di perahu.
Selain itu juga tidak dapat menyerahkan izin yang sah terkait dengan muatan yang dibawa. dari hasil interogasi, kurir tersebut mengaku menerima upah untuk membawa hasil laut dari pemilik perahu.

Sesuai peraturan yang berlaku, masuk ke Tawau, Malaysia harus mengikuti standar operasional prosedur (SOP) Perintah Pengendalian Gerakan (PKP) yang tidak mengizinkan masuknya kapal perahu non konvensional dari negara tetangga dan menghentikan kegiatan impor dan ekspor hasil laut.

Kawasan Maritim Tawau meyakini adanya beberapa nahkoda yang mengambil jalan keluar yang mudah untuk meraup keuntungan ganda, dengan melakukan pemindahan hasil laut dari kapal asing ke kapal lokal secara diam-diam di daerah perbatasan agar hasil laut dapat dibawa masuk tanpa melalui prosedur impor dan ekspor yang legal.

Untuk sementara perahu, nakhoda dan semua hasil laut ditahan dan digiring ke Dermaga Maritim Tawau untuk penyelidikan lebih lanjut. Pemilik perahu juga akan dipanggil untuk dimintai keterangan.

Kasus ini sedang diselidiki berdasarkan Undang-Undang Departemen Pelabuhan dan Dermaga Sabah 2002 dan Undang-Undang Perikanan 1985. Semua barang yang disita termasuk batangan ditaksir bernilai Rm,120.000 atau setara Rp.360.000 juta

“Saya menghimbau kepada para nahkoda dan pemilik kapal maupun perahu untuk tidak mengambil jalan pintas dengan mengabaikan aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah Malaysia dan pemerintah Indonesia untuk meraup keuntungan berlipat ganda. Tindakan tegas akan diambil tanpa kompromi terhadap semua pelanggaran hukum dan memastikan perairan negara di kedua wilayah tetap aman dan terlindungi,” pesannya.

(SAHABUDDIN)

Ketua DPC KKB Nunukan Minta Pemerintah Seriusi Penanganan PMI Di Sabah

Ketua DPC Kerukunan Keluarga Bulukumba kabupaten Nunukan, Syafrie Habbe

Nunukan – Keberadaan Pekerja Migran Indonesia (PMI) non dokumen (PMI Ilegal)  di Sabah, Malaysia hingga saat ini masih menjadi persoalan yang pelik. Hilangnya jaminan kesejahteraan jaminan keamanan selalu menyelimuti para PMI illegal tersebut.

Selain itu, masalah-masalah lain yang harus ditanggung PMI Ilegal diantaranya tidak terpenuhi prinsip dan standar minimal peradilan dan mendapatkan hukuman yang tidak manusiawi dan merendahkan di PTS

Sebagaimana diketahui, hampir 90 persen pekerja perkebunan dibeberapa wilayah Sabah seperti Tawau, Keningau, Lahad Datau, Sandakan hingga Kota Kinabalu berasal dari Indonesia, terutama dari Sulawesi Selatan (Sulsel) dan sebagain dari Nusa Tenggara Timur (NTT).

Hasil perkebunan sawit sendiri merupakan penyumbang utama (40%) bagi pendapatan negeri Sabah atau sekitar 30% dari hasil sawit nasional Malaysia, dengan luas perkebunan sawit sekitar 1.5 juta hektar.

6 Sektor ini memerlukan tenaga kerja yang tangguh, dan sekitar 90% perkebunan-perkebunan sawit di Sabah menggunakan TKI karena mereka diakui sebagai pekerja yang rajin dan ulet. Sabah memiliki perkebunan sawit yang luas, sehingga Sabah menjadi salah satu pusat perkebunan kelapa sawit di Malaysia. Para pekerja di perkebunan sawit tersebut mayoritas berasal dari Indonesia

Terkait hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kerukunan Keluarga Bulukumba (KKB) Kabupaten Nunukan, Syafrie Habbe mengingatkan Pemerintah agar menseriusi penanganan para pekerja asal Indonesia tersebut.

Syafrie juga ingin meluruskan anggapan bahwa PMI di Sabah identik sebagai Pendatang Tanpa Izin. Ia mengungkapkan, PMI yang dideportasi itu ada yang memiliki dokumen lengkap. Biasanya, mereka ditangkap aparat ketika di kebun sehingga tidak bisa menunjukkan dokumen izin kerja dan tinggal.

Dokumen itu biasa disimpan di rumah atau dipegang majikan. Namun, karena saat penangkapan tidak bisa menunjukkan, mereka tetap menjalani proses hukum. Pemeriksaan  dan penangkapan oleh pihak berwenang di Malaysia pun menurut Syafrie tidak kompeten dan penuh stigma buruk terhadap PMI.

“Tidak ada satu pun deportan yang pernah didampingi penasihat hukum. Di hadapan pengadilan atau mahkamah yang berlangsung 5-10 menit, hanya satu pilihan mengaku bersalah atas pengakuan sendiri. Fakta inikah yang selama ini yang jarang diketahui publik dan Pemerintah RI,” jelasnya.

Para PMI itu, menurutnya, sudah diajarkan oleh aparat Malaysia sebelum memasuki ruang persidangan. Kalimat yang harus diucapkan,” Yang mulia, kami mengaku bersalah dan minta hukuman dikurangi”.

“Tidak ada satupun dari deportan yang pernah menerima dokumen peradilan atas nama diri mereka sendiri. Bayangkan mereka diadili, tetapi tidak pernah menerima satu dokumen pun. Dokumen penangkapan saja tidak ada,” jelasnya.

Persoalan yang tak kalah mirisnya, ungkap Syafrie, minimnya sarana pendidikan membuat anak para PMI serta tuntutan perekonomian memaksa anak-anak PMI untuk bekerja membantu orang tua demi memenuhi kebutuhan keluarga.

“Ketika anak-anak PMI di Sabah tidak mengenyam pendidikan, maka mereka tidak dapat memperbaiki kondisi keluarga dan dapat memberi kerugian bagi negara,” paparnya

Salah satu kerugian bagi pemerintah Indonesia adalah terjadinya peningkatan jumlah warga negara yang tidak berpendidikan atau berpendidikan rendah.

Dengan banyaknya warga negara yang tidak berpendidikan, maka pertumbuhan ekonomi negara akan cenderung terhambat disebabkan
perusahaan-perusahaan hanya ingin mempekerjakan tenaga-tenaga ahli yang mumpuni. Pada akhirnya, jumlah pengangguran akan meningkat.

Walaupun ketika anak-anak PMI di Malaysia sulit mendapatkan pendidikan, sebetulnya juga akan menjadi persoalan juga bagi Malaysia, namun Syafrie menegaskan, kerugian terbesar tetap ditanggung oleh Indonesia.

Syafrie mengungkapkan, fenomena PMI ilegal sejatinya sudah marak terjadi dalam kurun waktu yang sangat lama. Hal ini tidak terlepas dari adanya oknum-oknum penyalur di daerah yang berusaha mengeruk keuntungan dengan mengelabui calon pekerja migran.

“Syarat yang sangat mudah jadi jerat pemikat,” tandasnya.

Sementara itu,
perjanjian atau Memorandum of Understanding (MoU) mengenai Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik antara Indonesia dan Malaysia menurut Syafri juga telah kadaluarsa sejak tahun 2016 lalu.

Hal ini semakin membuat rumit nasib para PMI terutama yang ilegal di negara jiran itu. Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Ketenagakerjaan RI pun diminta untuk segera melakukan pembaruan MoU.

“Kita mengalami kekosongan hukum. Tidak ada hukum yang mengatur tentang penempatan, juga tidak ada hukum yang menjamin tentang perlindungan,” ujarnya.

Situasi seperti inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak tertentu untuk mengambil keuntungan pribadi dari para PMI tersebut. Dan itu dipermulus oleh kekurang tahuan para PMI itu sendiri. Maka jangan heran menurut Syafrie kalau banyak PMI yang memotong kompas melalui jalur – jalur tikus.

“Kita harus punya diginity untuk bicara tegas dengan Malaysia. Karena di satu sisi sekali pun kita menyiapkan satgas, komitmen untuk memberantas sindikat, tapi kalau negara tujuan untuk penempatan main-main pada kebijakan dalam negerinya, dan tetap menerima pekerja yang berangkat secara ilegal, itu sama saja,” tegas Syafrie.

Syafrie juga mengingatkan, denan menangani keberadaan Para PMI di Sabah secara serius, itu sma saja dengan menyelamatkan para penyumbang keuangan negara. Pasalnya, PMI menjadi salah satu penyumbang devisa negara terbesar.

“Pada tahun 2019 saja, para PMI berhasil menyumbang devisa mencapai Rp 159,6 trilun. Tentu jumlah itu belum seberapa dengan devisa yang akan masuk ke negara apabila status PMI adalah legal dan diakui oleh pemerintah dari negara tempat PMI Itu bekerja,” pungkas Syafrie.

Pewarta : Eddy Santry

Belitung Geopark, Wakili Asia Sebagai Anggota Baru UNESCO Global Geopark 2021

TANJUNG PANDAN||BerandaNKRInews.com||Perwakilan UNESCO menjelaskan, Belitong Geopark adalah satu-satunya geopark yang mewakili Asia sebagai anggota baru UNESCO Global Geopark (UGG) tahun 2021 bersama 7 anggota baru lainnya, yaitu Denmark, Finlandia, Jerman, Itali, Polandia, Yunani.

Hal ini disampaikan saat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman bersama Wakil Gubernur Abdul Fatah beserta istri hadir menjadi saksi sejarah terpilihnya Belitung Geopark sebagai Global Geopark pada acara Welcome Digital Event For The New Unesco Global Geoparks 2021, di ruang serba guna, Kantor Bupati Belitung, Kamis (22/04/21).

Zoom meeting bersama UNESCO Global Geopark dilaksanakan secara virtual melalui zoom meeting dari Paris, Perancis tepat pukul 19.00 WIB.

Saling sapa melalui zoom meeting, ucapan halo pihak UNESCO dari Paris disambut riuh kibaran bendera merah putih dari tangan para tamu undangan yang hadir di Kantor Bupati Belitung.

Geopark sendiri menjadi landmark, bukti sejarah evolusi kehidupan serta merupakan peninggalan kebudayaan “geological condition” yang memiliki peran penting dalam “intangible heritage”.

Dalam penjelasannya, untuk menjaga keindahan geopark dibutuhkan kerja sama pada berbagai tingkatan. Dalam menjalankan ini dibutuhkan partnership di tingkat global.

“Hubungan dalam berbagai level adalah yang terpenting,” tegasnya.

Lebih lanjut pihak UNESCO menjelaskan bahwa, bergabungnya Belitung menjadi anggota bukan hanya sekadar mendapatkan pengakuan internasional karena yang paling penting adalah dapat menjaga standar kualitas. Tentunya harus selalu diperhtikan apabila ada kesalahan secara periodik sehingga revalidasi penting bagi UNESCO.

“Jangan pernah lupakan komunitas lokal dalam setiap aksi. Lakukanlah pendekatan “bottom up” untuk menjalankan strategi yang berkelanjutan sesuai dengan SDG,” ujar pihak UNESCO.

Ditemui usai mengikuti zoom meeting, Gubernur Erzaldi mengatakan, usai ditetapkannya Belitong Unesco Global Geopark, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, serta komunitas geopark siap bersama-sama memberikan yang terbaik untuk geopark ini.

“Lahirnya Belitong UNESCO Global Geopark ini dapat memberikan nilai tambah untuk menyejahterakan khususnya masyarakat Belitung dan Babel pada umumnya,” ungkapnya.

“Pengelola dan komunitas dapat memanage, memelihara, dan mengelolanya dengan baik,” pesannya.

Turut hadir Bupati dan Wakil Bupati Belitung, Bupati Belitung Timur, Kepala Badan Geopark Belitong, Perwakilan Badan Pengelola Geopark Nasional, serta tamu undangan yang di antaranya adalah pejuang Geopark Belitong hingga diakui oleh UNESCO. (*)

Wartawan: Agus Muslim, SH