Anggota DPRD Kaltara H.Ladullah Gelar Reses, Masyarakat Keluhkan Sampah di Nunukan.

NUNUKAN – H.Ladullah, S.H.I Anggota DPRD Kalimantan Utara sekaligus Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serap aspirasi masyarakat melalui reses masa sidang II Tahun 2026 yang berlangsung di Jalan Lingkar, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Selatan pada Sabtu, 21/02/2026.

Masyarakat antusias dalam menyampaikan aspirasi mereka, terutama keluhkan tumpukan sampah-sampah plastik yang ada di pesisir Nunukan. Salah satu Warga Jl.Lingkar menyampaikan bahwa sampah plastik telah menumpuk disepanjang pantai Selisun hingga Semengkadu dan berharap ada solusi dari pemerintah provinsi.

Menanggapi aspirasi masyarakat tersebut H.Ladullah mengatakan bahwa salah satu upaya bersama DKPP Nunukan untuk menciptakan terobosan dimana sampah plastik yang menumpuk di ubah menjadi alat pemecah/penahan ombak di wilayah pesisir.

“pada waktu 2/3 bulan lalu kami rapat bersama DKPP bagaimana sampah ini, ada solusi yaitu kita akan buat terobosan untuk memungut sampah plastik itu kemudian di olah menjadi penahan ombak” Ujar H.Ladullah

Ia berharap kedepan dengan adanya solusi ini dapat menjadi alternatif terbaik untuk mengatasi sampah yang ada di Nunukan.

Disinggung soal penambahan armada pengangkut sampah, H.Ladullah menyampaikan bahwa hal tersebut adalah wilayah Kabupaten.

“Sebenarnya itu wilayah Kabupaten kalau masalah sampah, tapi Insyallah kita bisa dorong bagaimana pemerintah Kabupaten supaya bisa mengadakan/menambah armada untuk pengangkut sampah”. Ucapnya.

Selain itu, Anggota DPRD Kaltara tersebut juga menyoroti sampah di Nunukan yang berserakan di pinggir jalan misalnya yang ada di jalur lurus jalan lingkar.

Ia juga menyampaikan bahwa kedepan semisalnya ada mobilisasi sampah, agar sampah-sampah di angkut pada malam hari agar masyarakat tidak terganggu.

“Malam itu sampah diselesaikan jangan siang, karna siang masyarakat beraktivitas jadi tidak terganggu, karna itu juga terkadang menjadi salah kemacetan kalau angkut sampah siang hari” Jelasnya.

Adapun dalam kegiatan reses ini turut menggandeng kolaborasi bersama BPJS Ketenagakerjaan, kemudian gelar Tausiyah singkat dan ditutup dengan berbuka puasa bersama masyarakat yang hadir.

( Mr/@# )

BKD Pastikan Pelantikan Pejabat Sudah Sesuai Regulasi dan Persetujuan BKN

TANJUNG SELOR – Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kalimantan Utara, Andi Amriampa, memastikan bahwa dua prosesi pelantikan besar pada Jumat (6/2) dan Jumat (20/2) telah melalui mekanisme legal yang sangat ketat.

Menurutnya, setiap pergeseran posisi adalah bagian dari kebutuhan organisasi untuk mempercepat pelayanan publik di tahun 2026.

Andi menjelaskan bahwa di era digitalisasi birokrasi saat ini, praktik tumpang tindih jabatan tidak mungkin terjadi. Seluruh proses mutasi harus melalui aplikasi Integrated Mutasi (I_Mut) BKNyang dipantau langsung oleh pusat, karena pejabat yang dilantik telah mendapat persetujuan BKN melalui Deputi Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal). Kemudian setelah dilantik SK-nya harus diinput lagi ke SI ASN (sistem BKN) sebagai upaya Update data masing-masing pejabat yg telah dilantik.

“Kami tegaskan, baik pada pelantikan 6 Februari maupun 20 Februari, tidak ada jabatan yang tumpang tindih atau dobel. Semua proses sudah mengantongi persetujuan dari Deputi Pengawasan dan Pengendalian BKN,” ujar Andi.

Ia menambahkan, Pertimbangan Teknis (Pertek) dari BKN adalah harga mati. “Dasar pegawai dilantik itu jelas. Tidak boleh dan tidak bisa dilantik dengan jabatan yang berbeda dari Pertek. Jika melanggar, sistem secara otomatis akan menolak,” tegasnya.

Andi mengingatkan kembali hakikat seorang abdi negara. Ia menekankan bahwa setiap ASN telah bersumpah untuk setia pada regulasi dan siap menjalankan tugas di posisi mana pun demi kepentingan negara.

“Sesuai aturan, ASN harus siap ditempatkan di mana saja. Pelantikan ini bukan tentang kepentingan individu, melainkan murni kebutuhan organisasi untuk mengisi kekosongan dan melakukan penyegaran agar kinerja pemprov semakin solid,” tambahnya.

BKD Kaltara memastikan seluruh prosedur tetap berada dalam koridor hukum yang berlaku, di antaranya: UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN serta PP No. 17 Tahun 2020 perubahan atas PP No. 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jadi, kata dia, sorotan atas pelantikan tersebut, dinilai tidak benar dan cenderung fitnah.

“Jabatan adalah amanah. Kami di BKD bertugas memastikan semua sesuai regulasi agar birokrasi Kaltara tetap sehat, transparan, dan akuntabel. Jadi, isu maladministrasi itu sama sekali tidak benar,” tutup Andi Amriampa.

(dkisp)

Gubernur Lantik 86 Pejabat, Tekankan Profesionalisme dan Pelayanan Publik

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah janji Pejabat Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Gedung Gadis, Jumat (20/2).

Sebanyak 86 pejabat yang dilantik terdiri dari 45 pejabat administrator, 34 pejabat pengawas, 2 pejabat fungsional, serta pengukuhan 5 pejabat.

Gubernur Zainal menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan. Ia berharap amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab.

“Sebanyak 86 pejabat resmi dilantik dan 5 pejabat dikukuhkan. Saya berharap semuanya bisa bekerja dengan baik dan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat,” kata Gubernur.

Lima pejabat yang dikukuhkan berasal dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda Litbang) Kaltara yang kini berubah nomenklatur menjadi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara.

Lima pejabat tersebut adalah Bertius, S.Hut., sebagai Kepala Bapperida Kaltara; Dr. Mochamad Sarkawi, S.Hut., M.Eng.; Ruslim, S.T., M.T.; dan Mufied Azwar, S.PT., yang menjabat sebagai Kepala Bidang; serta Maimunah, S.E. sebagai Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian.

Perubahan ini dilakukan sebagai penyesuaian struktur kelembagaan. Zainal menjelaskan, fungsi riset dan inovasi digabungkan dalam Bappeda karena tidak terdapat perangkat daerah khusus seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di tingkat provinsi.

“Karena ada perubahan nama dan struktur, maka kepala badan dan beberapa kepala bidang kami kukuhkan kembali,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa pelantikan bukan sekadar pergantian jabatan, tetapi upaya memperkuat kinerja organisasi dan memastikan program pemerintah berjalan efektif serta tepat sasaran.

Zainal juga mengingatkan seluruh pejabat agar segera beradaptasi, membangun kerja sama yang solid, serta bekerja sesuai aturan dan program yang telah direncanakan.

“Bekerjalah dengan baik. Jangan melanggar aturan dan jangan membuat kegiatan di luar program yang sudah direncanakan,” pesannya.

Menurutnya, seluruh program Pemprov Kaltara harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan tidak boleh ada kegiatan yang mubazir.

Dalam kesempatan tersebut, turut diserahkan santunan kematian akibat kecelakaan kerja dari Taspen kepada Ita Mariyanti Prayogo, istri almarhum Yusi Novianto dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) Pemprov Kaltara.

dkisp

Safari ke Gedung Gadis, Sekprov Pastikan Pelayanan Tetap Prima di Bulan Ramadan

TANJUNG SELOR – Usai libur panjang perayaan Imlek, aktivitas di Gedung Gabungan Dinas (Gadis) kembali berjalan normal. Di tengah suasana bulan suci Ramadan, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M, hadir langsung menyapa jajaran perangkat daerah, Kamis (19/2).

Safari Perangkat Daerah yang dilaksanakannya bukan sekadar kunjungan rutin. Sekprov Denny memanfaatkan momen ini untuk mempererat silaturahmi sekaligus memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal.

Sekprov membuka kunjungannya di lantai lima mendatangi Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (DKISP), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Di sana, ia berbincang dengan pegawai, menanyakan aktivitas pelayanan dan memastikan pekerjaan berjalan normal.

Turun ke lantai empat, Denny mengunjungi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (DESDM). Ia memberi perhatian pada pelayanan perizinan, capaian pendapatan daerah, hingga dukungan terhadap sektor kepemudaan dan energi.

Perjalanan berlanjut ke lantai tiga. Di sini, Denny menyapa jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Pariwisata (Dispar) serta Dinas Kehutanan (Dishut).

Pelayanan administrasi kependudukan menjadi salah satu fokus peninjauan, mengingat langsung bersentuhan dengan masyarakat. Ia juga menanyakan perkembangan program sektor kelautan, kehutanan dan promosi pariwisata daerah.

Turun lagi ke lantai dua, ia mendatangi Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Komisi Informasi Provinsi Kaltara serta Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans). Di lantai ini, perhatian diberikan pada pengawasan lingkungan, keterbukaan informasi publik serta pelayanan tenaga kerja.

Terakhir, Denny menyambangi lantai satu, yang menjadi titik pelayanan langsung kepada masyarakat melalui unit layanan DPMPTSP. Ia memastikan proses pelayanan berjalan tertib, disiplin, dan sesuai standar yang telah ditetapkan.

Baginya, safari ini bukan sekadar kunjungan rutin, melainkan momen memperkuat kebersamaan dan konsolidasi antar perangkat daerah.

“Walaupun sedang puasa, saya lihat semangatnya tetap bagus. Kehadiran dan pelayanan sudah berjalan dengan baik,” kata Sekprov Denny.

Denny berharap momentum bulan suci Ramadan dapat menjadi dorongan bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kaltara.

Selain itu, Denny yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt). Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara menyoroti beberapa fasilitas kantor yang masih kurang memadai. Hal tersebut menjadi perhatian serius demi kenyamanan kerja dan pelayanan publik.

“Dengan kondisi APBD yang semakin baik, ini menjadi tanggung jawab kami sebagai pengelola gedung. Mudah-mudahan ke depan akan kita perbaiki,” ujarnya.

Ia menilai kinerja perangkat daerah di Gedung Gadis sudah berjalan baik, namun perlu terus ditingkatkan, terutama dalam pelayanan kepada masyarakat, lembaga, instansi, akademisi dan pemerintah daerah.

Di akhir kunjungan, Denny menyampaikan ucapan selamat menyambut bulan suci Ramadan serta mengajak seluruh ASN untuk tetap menjaga disiplin kerja.

“Jam kerja sudah diatur, jadi harus ditepati. Yang terpenting, terus jaga dan tingkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

Jelang Ramadan, Gubernur Pimpin Kerja Bakti dan Ziarah di Makam Sultan Kaharuddin II

TANJUNG SELOR – Sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah dan upaya pelestarian budaya, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, memimpin ziarah sekaligus kerja bakti di Kompleks Makam Sultan Kaharuddin II Kesultanan Bulungan di Desa Seriang, Rabu (18/2).

Kegiatan tersebut diikuti jajaran staf Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, khususnya Dinas Pariwisata. Kerja bakti difokuskan pada pembersihan area makam, pengecatan ulang pagar dan fasilitas yang mulai pudar, serta penataan lingkungan agar lebih rapi dan nyaman bagi peziarah.

Zainal menjelaskan, kegiatan ini berawal dari kunjungannya berziarah pada malam sebelumnya. Ia merasa perlu dilakukan pembenahan agar makam Sultan Bulungan ke-6 itu tetap terawat dan terjaga kesakralannya.

“Alhamdulillah, sebelum masuk bulan Ramadan, kami bersama Dinas Pariwisata melaksanakan kerja bakti kebersihan makam bersejarah Kesultanan Bulungan. Kami ingin tempat ini tetap bersih, indah dan terawat sebagai bagian dari identitas sejarah daerah kita,” ujar Gubernur Zainal.

Sultan Kaharuddin II sendiri memerintah Kesultanan Bulungan pada 1876–1889 Masehi dan menjadi salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah daerah.

Menurut Zainal, menjaga situs bersejarah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh masyarakat. Ia mengingatkan agar tidak ada tindakan perusakan atau pengambilan barang di area makam.

“Mari kita jaga bersama kebersihan dan kelestarian makam ini. Jangan sampai ada yang merusak atau mengambil barang di area ini. Ini warisan sejarah yang harus kita pelihara dan jaga bersama,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menghargai jasa para leluhur dan menjaga situs-situs bersejarah yang ada di Kaltara.

Kerja bakti itu mungkin terlihat sederhana. Namun di balik sapu dan kuas cat yang digerakkan bersama, tersimpan pesan penting yaitu sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga dirawat dan dijaga keberlanjutannya.

(dkisp)