TANJUNG SELOR – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode Tahun 2025 – 2029.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan S.E, M.Si, saat membuka resmi Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (24/3).

Bustan menyampaikan dalam tahapan penyusunan RKPD yang disusun setiap tahun, maka wajib dilakukan forum lintas perangkat daerah, untuk memastikan rencana kerja perangkat telah memuat program kerja pemerintah secara terintegrasi.

“Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan melakukan penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja perangkat daerah,” kata Bustan.

“Kegiatan hari ini sangat penting bagi kita semua, guna merumuskan dan memastikan rencana kerja masing – masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut Asta Cita, menjadi pedoman setiap kebijakan pembangunan nasional. Terang Bustan, pada forum ini akan ada 8 (delapan) perangkat daerah yang akan memaparkan RKPD nya Tahun 2026.

“Saya mengharapkan keaktifan semua peserta dalam memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025 – 2029,” pungkasnya.

Dalam forum ini turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Mas’ud Rifai, SST., M.M., dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

NUNUKAN – Memasuki hari kedua di Krayan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si melanjutkan kunjungan kerjanya dengan melakukan peninjauan ke lokasi bangunan Toko Indonesia yang terletak di Kecamatan Krayan, Sabtu (22/3/25).

Hadir langsung mendampingi Wagub Ingkong, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S.Hut., MM dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni, Camat Krayan Induk Rony Firdaus, S.E., M.Si, Camat Krayan Barat Dawat Udan S.Sos, Direktur Rumah Sakit Pratama dr. Apriyanto.

Wagub Ingkong berserta rombongan menyusuri gedung yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2019 lalu, akan tetapi hingga kini belum berfungsi efektif.

Dalam pertemuan ini, Wagub Ingkong mendengarkan penjelasan dan masukan langsung terkait kondisi dan mengenai rencana pemanfaatan Toko Indonesia dari Camat Krayan Induk Rony Firdaus beserta Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi.

Ia meminta agar OPD terkait untuk segera mengamankan aset provinsi yang ada di daerah, serta meminta agar para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan dapat diundang dalam pembahasan keberlangsungan Toko Indonesia.

“Untuk sementara ini tidak bisa kita biarkan, karena ini aset pemerintah provinsi sehingga tetap menjadi perhatian untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

“Karena ini nanti pusatnya, barang – barang masuk ke sini dan dari sini akan disuplai ke bumdes yang ada di 5 kecamatan,” sambungnya.

Kemudian, Wagub menjelaskan, pada pendistribusian tersebut akan ada bantuan pembiayaan transportasi untuk pendistribusian ke desa yang paling jauh. Langkah ini bertujuan agar terjadi pemerataan distribusi di daerah sekitar.

“Nanti konsepnya, teknis OPD akan membahas itu. Saya harap juga tokoh masyarakat, muspika, kecamatan, dan Polsek untuk melakukan pengawasan kedepannya,” pungkasnya.

Selepas mengunjungi Toko Indonesia, Wagub Ingkong bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanannya ke jembatan penghubung berada di Lokasi Kurid Kecamatan Krayan Barat dan jalan yang menghubungkan Krayan Barat – Krayan Timur.

Baginya, daerah – daerah yang termasuk dalam wilayah Kaltara wajib menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

(dkisp)