TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan 59 ekor sapi kurban untuk kebutuhan Hari Raya Iduladha 1447 Hijriah/2026 Masehi yang akan didistribusikan ke seluruh kabupaten dan kota di Kaltara.

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengatakan jumlah sapi kurban tahun ini menyesuaikan kondisi kemampuan keuangan daerah yang masih terdampak efisiensi anggaran.

“Karena kita juga lagi efisiensi, total yang diserahkan ada 24 ekor sapi kurban dari seluruh OPD yang sudah tersebar di beberapa kabupaten/kota,” kata Denny, Selasa (26/5).

Selain bantuan dari perangkat daerah, terdapat tambahan sumbangan yang dikonversi menjadi sapi kurban sehingga total keseluruhan mencapai 59 ekor.

Denny menjelaskan jumlah tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 106 ekor sapi kurban. Penyesuaian dilakukan seiring kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang berbeda dari tahun lalu.

Meski demikian, ia berharap kondisi ekonomi dan APBD Kaltara dapat terus bertumbuh sehingga ke depan jumlah hewan kurban yang disalurkan meningkat.

Ia juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kaltara untuk mulai membiasakan berkurban secara pribadi maupun kelompok.

“Kami berharap ASN yang sudah berniat berkurban dapat melaksanakannya, baik sendiri maupun bersama minimal tujuh orang,” ujarnya.

Pada kesempatan itu, Denny menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, atas bantuan tujuh ekor sapi kurban untuk wilayah Kaltara.

“Alhamdulillah tahun ini kita mendapatkan tujuh ekor sapi dari Presiden RI yang seluruhnya berasal dari peternak lokal Kaltara,” katanya.

Bantuan sapi Presiden RI tersebut didistribusikan ke sejumlah daerah, di antaranya untuk Provinsi Kaltara di Masjid Al-Amin Desa Wonomulyo Tanjung di Kabupaten Bulungan, Masjid Al-Ukhuwah Islamiyah Juata Kerikil di Kota Tarakan, Masjid Jami’ Habib Ahmad Alkaf di Kabupaten Bulungan.

Kemudian Masjid Al-Jihad Tideng Pale di Kabupaten Tana Tidung, Masjid Wasiatul Islam di Kabupaten Malinau, serta dua ekor sapi untuk Kabupaten Nunukan di Masjid Al-Kautsar Tanjung Harapan.

Menurut Denny, sesuai arahan pemerintah pusat, seluruh sapi bantuan Presiden berasal dari peternak lokal sebagai bentuk dukungan terhadap sektor peternakan daerah.

Terkait distribusi, ia memastikan proses penyaluran dilakukan melalui seleksi usulan agar bantuan tidak tumpang tindih dengan bantuan dari pemerintah provinsi, kabupaten maupun pihak lain.

“Kita pilah agar tidak terjadi bantuan ganda pada lokasi yang sama,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pembangunan pangan dan gizi menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia berkualitas saat membuka “Sosialisasi Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) Pangan dan Gizi Provinsi Kaltara Tahun 2025–2029” di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (26/5).

Denny menyampaikan ketahanan pangan nasional dibangun melalui penguatan empat pilar utama, yakni ketersediaan pangan, distribusi pangan, konsumsi pangan yang aman dan bergizi serta stabilitas pangan.

Menurutnya, ketersediaan pangan yang cukup dan berkualitas akan berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Pembangunan pangan dan gizi memerlukan keterlibatan seluruh sektor secara terpadu dan berkesinambungan,” kata Denny.

Ia menjelaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara telah menetapkan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang RAD Pangan dan Gizi Tahun 2025–2029 sebagai bentuk komitmen mendukung kebijakan nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.

RAD tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan dalam menyusun program yang terarah, terukur, dan saling terintegrasi.

“Melalui rencana aksi daerah ini, saya berharap seluruh program dapat berjalan selaras untuk mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kualitas gizi masyarakat,” ujarnya.

Denny menilai Kaltara memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan pangan, mulai dari produksi padi, pangan lokal non beras, hingga komoditas hortikultura yang terus berkembang.

Namun demikian, kondisi geografis berupa wilayah pedalaman, perbatasan dan kepulauan masih menjadi tantangan dalam pemerataan distribusi pangan bergizi.

Karena itu, ia mendorong penguatan infrastruktur pangan, pengembangan produk pangan lokal, peningkatan keamanan pangan, serta percepatan penanganan persoalan gizi melalui sinergi seluruh pihak.

“Momentum sosialisasi ini penting untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dalam pembangunan pangan dan gizi di Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) periode 2026–2031 menegaskan komitmennya menjadi agen perubahan dalam memperkuat peran perempuan Dayak serta mendukung pembangunan daerah melalui berbagai program strategis.

Komitmen tersebut disampaikan Ketua LPD Provinsi Kaltara periode 2026–2031, Kornie Serliany Ingkong Ala, S.T., saat menyampaikan sambutan perdana usai pelantikan pengurus di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Minggu (25/5) malam.

Dalam sambutannya, Kornie menyampaikan apresiasi atas amanah yang diberikan untuk memimpin organisasi tersebut. Ia menilai kepercayaan tersebut merupakan tanggung jawab besar untuk memperjuangkan kemajuan perempuan Dayak di Kalimantan Utara.

“Tanggung jawab ini bukan hal ringan. Namun dengan dukungan dan kerja sama seluruh pengurus serta masyarakat Dayak, kita mampu membawa LPD menjadi wadah yang kuat, maju, dan berdampak nyata,” kata Kornie.

Menurutnya, LPD hadir bukan hanya sebagai organisasi, tetapi sebagai gerakan yang berupaya memperkuat martabat perempuan, melestarikan budaya Dayak, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Selama lima tahun ke depan, kepengurusan baru akan menjalankan lima fokus utama, yakni pemberdayaan ekonomi perempuan, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, pelestarian adat budaya dan lingkungan, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan sinergi dengan pemerintah dan lembaga adat.

Pada sektor ekonomi, LPD berupaya mendorong perempuan Dayak memiliki keterampilan dan akses ekonomi yang lebih baik untuk memperkuat kemandirian keluarga serta pengembangan UMKM berbasis kearifan lokal.

Sementara di bidang pendidikan dan kesehatan, organisasi tersebut menargetkan peningkatan akses pendidikan sekaligus mendukung upaya penurunan angka stunting.

Kornie juga menekankan pentingnya menjaga identitas budaya Dayak, termasuk melalui pelestarian seni, bahasa, adat istiadat, serta nilai-nilai lokal kepada generasi muda.

“Pakaian adat bukan sekadar kostum, tetapi identitas yang memiliki nilai filosofis dan perlu dijaga,” ujarnya.

Ia berharap dukungan dan kolaborasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, lembaga adat, serta seluruh elemen masyarakat dapat memperkuat peran LPD ke depan.

“LPD tidak bisa berjalan sendiri. Kami membutuhkan bimbingan dan dukungan dari semua pihak,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengajak Lembaga Perempuan Dayak (LPD) Provinsi Kaltara menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan daerah, khususnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan generasi muda.

Ajakan tersebut disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., saat menghadiri pelantikan Pengurus LPD Provinsi Kaltara Periode 2026-2031 di Aula Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (25/5) malam.

Dalam sambutannya, Pollymaart menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua dan jajaran pengurus LPD yang baru dilantik. Menurutnya, pelantikan bukan sekadar seremonial, tetapi awal tanggung jawab besar untuk berkontribusi bagi kemajuan daerah.

“Momentum ini bukan sekadar prosesi seremonial, tetapi menjadi penanda komitmen Perempuan Dayak untuk berkontribusi nyata bagi kemajuan Bumi Benuanta,” kata Pollymaart.

Ia menilai perempuan memiliki peran penting dalam menyentuh berbagai aspek kehidupan sosial, terlebih di tengah tantangan yang semakin kompleks, mulai dari pendidikan, perlindungan perempuan dan anak, penguatan ekonomi keluarga berbasis UMKM hingga penanganan tengkes (stunting).

Secara khusus, terdapat dua isu utama yang diharapkan menjadi perhatian kepengurusan baru LPD di bawah kepemimpinan Korni Serliany Ingkong Ala, S.T.

Pertama, tantangan sosial-ekonomi di wilayah perbatasan yang membutuhkan penguatan program pemberdayaan perempuan. Kedua, masih ditemukannya kasus pernikahan usia dini yang dinilai berdampak pada kualitas tumbuh kembang generasi mendatang.

“Demografi Kaltara menunjukkan signifikansi jumlah dan peran perempuan yang luar biasa. Keterlibatan aktif organisasi seperti LPD akan mempercepat akselerasi pembangunan daerah,” ujarnya.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen mendukung organisasi kemasyarakatan yang berorientasi pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Di akhir sambutan, Pollymaart mengajak seluruh pengurus menjaga integritas, memperkuat solidaritas, serta membangun kolaborasi dengan berbagai pihak.

“Selamat bekerja dan menjalankan amanah. Jagalah kehormatan lembaga ini dengan integritas dan semangat gotong royong,” tutupnya.

(dkisp)

JAKARTA – Di tengah upaya pemerintah memperluas akses listrik hingga wilayah terpencil, persoalan elektrifikasi masih menjadi tantangan nyata di Kalimantan Utara (Kaltara). Ratusan desa di kawasan perbatasan bahkan belum menikmati aliran listrik secara memadai.

Kondisi itu disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri rapat koordinasi Program Listrik Desa (Lisdes) Tahun 2026 di Kantor Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Senin (25/5).

Wagub Ingkong mengungkapkan, terdapat 123 desa di Kaltara yang belum dialiri listrik, dan seluruhnya berada di wilayah perbatasan dengan Malaysia. Akses yang sulit menjadi tantangan utama dalam percepatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan.

Meski demikian, ia menegaskan pemerintah daerah siap mendukung penuh pelaksanaan Program Listrik Desa agar masyarakat di wilayah terpencil dapat memperoleh akses energi yang sama seperti daerah perkotaan.

“Kami akan memprioritaskan proses perizinan dan penyediaan lahan agar seluruh desa di Kaltara bisa menikmati listrik seperti di wilayah perkotaan,” katanya.

Sebelumnya, Plt. Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Tri Winarno menyebut Program Lisdes masih menghadapi berbagai hambatan, mulai dari keterbatasan infrastruktur pendukung hingga kebutuhan lahan pembangunan PLTS komunal.

“Program Lisdes merupakan Proyek Strategis Nasional (PSN), sehingga diharapkan menjadi prioritas lintas sektor,” ujar Tri.

Namun pemerintah pusat tetap mempercepat pelaksanaannya dengan dukungan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) lebih dari Rp9 triliun dan target pembangunan mencapai 1.516 lokasi pada 2026. Hingga April 2026, realisasi pembangunan mencapai 1.403 lokasi atau sekitar 92,5 persen.

Bagi Kaltara yang sebagian wilayahnya berada di kawasan perbatasan dan sulit dijangkau, program ini dinilai menjadi harapan besar untuk membuka akses layanan dasar sekaligus mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sebagai bentuk komitmen bersama, rapat koordinasi tersebut ditutup dengan penandatanganan naskah dukungan Program Listrik Desa oleh pemerintah pusat, PLN dan pemerintah daerah.

(dkisp)