NUNUKAN – Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat di Kalimantan Utara (Kaltara), dengan target ambisius mencapai zero stunting di wilayah Nunukan Selatan melalui optimalisasi peran Posyandu.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan, Andi Annisa Muthia Irwan, S.E., melakukan kunjungan kerja pembinaan di Posyandu Free Lancang, Kecamatan Nunukan Selatan, Jumat (24/4).

Dalam arahannya, Rahmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ia menargetkan dua anak yang terindikasi stunting di wilayah tersebut dapat terbebas dari stunting dalam waktu dekat.

“Kami titipkan kepada camat dan masyarakat, agar bulan depan dua anak ini bisa menjadi zero. Kuncinya rajin datang ke Posyandu,” ujarnya.

Rahmawati menjelaskan bahwa penyebab utama stunting di Kaltara bukan karena kekurangan pangan, melainkan kurangnya pemahaman tentang pola asuh dan pemberian gizi yang tepat.

“Banyak orang tua yang belum memahami pentingnya asupan bergizi bagi anak, bahkan masih memberikan makanan ringan yang tidak sesuai kebutuhan nutrisi. Inilah yang memicu stunting, padahal disini berlimpah ikan dan ayam,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan tentang Posyandu. Rahmawati menegaskan bahwa Posyandu merupakan pusat layanan kesehatan dan edukasi yang sudah dilengkapi fasilitas modern.

“Posyandu bukan hanya tempat berobat, tapi tempat mendapatkan informasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Sekarang bahkan sudah ada layanan USG 4 dimensi,” jelasnya.

Rahmawati turut mengapresiasi capaian Provinsi Kaltara yang berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam penurunan prevalensi stunting.

Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, target zero stunting di Nunukan Selatan dapat segera terwujud.

Sebagai penutup, Rahmawati menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada 35 ibu hamil serta bantuan khusus bagi dua anak yang terindikasi stunting.

(dkisp)

BULUNGAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., meresmikan gedung baru Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Jemaat Pejalin di Bukit Hormon, Desa Pejalin, Tanjung Palas, Jumat (24/4).

Peresmian yang dirangkaikan dengan Perayaan Paskah Seksi Pelayanan Perempuan Sentral VI GKII Daerah Kayan Hilir ini menjadi momentum memperkuat nilai spiritual serta kebersamaan jemaat dalam kehidupan bermasyarakat.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa kemegahan gedung gereja merupakan hasil dari kesetiaan, kerja keras dan persatuan jemaat yang patut diapresiasi.

Ia mengingatkan jemaat GKII agar gereja tidak hanya dirawat secara fisik, tetapi juga dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan masyarakat.

“Jadikan gereja ini sebagai pusat pekabaran Injil, pendidikan, pemberdayaan, dan perdamaian. Bukalah pintunya untuk kegiatan sosial masyarakat,” kata Ingkong.

Bertepatan dengan perayaan Paskah, Ingkong juga memberikan apresiasi kepada kaum perempuan GKII yang dinilainya memiliki peran penting dalam kehidupan sosial.

Ia menyebut perempuan sebagai sosok yang membawa nilai kasih dan perubahan positif di tengah masyarakat.

“Paskah mengajarkan tentang kasih dan pengorbanan. Semangat ini harus terus kita jaga untuk membangun daerah yang rukun,” ujarnya.

Lebih lanjut, Ingkong menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjamin kebebasan beragama sebagai bagian penting dari pembangunan daerah.

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan prasasti dan pemberian ucapan selamat kepada jemaat GKII Pejalin atas peresmian gedung baru tersebut.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong percepatan akses keuangan bagi masyarakat hingga wilayah perbatasan dan daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) melalui Rapat Koordinasi Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) se-Kaltara Semester I Tahun 2026.

Mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, S.K.M., M.A.P., secara resmi membuka kegiatan yang digelar di Ruang Rapat Lantai 4 Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (23/4).

Pollymaart menegaskan bahwa akses keuangan merupakan fondasi penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di wilayah dengan tantangan geografis seperti Kaltara.

Ia menyebut, masih adanya keterbatasan akses layanan keuangan di daerah perbatasan dan 3T menjadi perhatian serius.

“Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di pelosok kesulitan mengakses layanan keuangan. Ini harus menjadi perhatian bersama,” kata Pollymaart.

Pollymaart menjelaskan, terdapat sejumlah agenda prioritas yang harus segera dipercepat. Pertama, peningkatan inklusi keuangan digital melalui program Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai), khususnya di wilayah perbatasan dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).

Ia meminta seluruh pemangku kepentingan memastikan masyarakat memiliki akses terhadap layanan perbankan, termasuk kepemilikan rekening.

Kedua, penguatan program Satu Rekening Satu Pelajar (Kejar) yang tidak hanya sebatas pembukaan rekening, tetapi juga menjadi bagian dari edukasi dan literasi keuangan di sekolah.

“Program ini harus menjadi sarana pembelajaran keuangan bagi pelajar,” jelasnya.

Serta yang ketiga, melakukan percepatan digitalisasi keuangan daerah, termasuk penggunaan QRIS di pasar tradisional guna meningkatkan transparansi transaksi.

Selain itu, literasi keuangan juga perlu diperkuat melalui program “Satu Desa Satu Edukasi Keuangan” untuk melindungi masyarakat dari penipuan dan investasi ilegal.

Pollymaart juga menekankan pentingnya sinergi antara program bantuan sosial dengan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) agar memberikan dampak langsung terhadap penurunan angka kemiskinan.

“Dengan data yang tepat, program ini bisa lebih efektif dan benar-benar membantu masyarakat,” pungkasnya.

Kegiatan ini turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik dan Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Timur dan Kaltara, Misran Pasaribu.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan tahapan wawancara dalam Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026 untuk memastikan kesesuaian antara kinerja dan gagasan para pejabat.

Bertempat di Ruang Kerja Sekprov, Kantor Gubernur Kaltara, Jumat (24/4), Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., memimpin langsung proses wawancara tersebut.

Denny menyampaikan bahwa tahapan wawancara menjadi bagian penting untuk mengukur kemampuan dan pemahaman peserta terhadap gagasan yang telah disusun.

“Wawancara ini untuk melihat sejauh mana pemahaman peserta terhadap kondisi saat ini,” kata Denny.

Ia menjelaskan, proses ini juga digunakan untuk menilai rekam jejak kinerja para pejabat selama menjalankan tugas di perangkat daerah masing-masing.

Menurutnya, wawancara menjadi ruang untuk menggali lebih dalam capaian kerja, kontribusi nyata, serta rencana strategis ke depan dalam mendukung pembangunan daerah.

“Kami ingin memastikan apa yang disampaikan dalam makalah sesuai dengan apa yang telah dikerjakan,” ujarnya.

Dalam penilaian, terdapat sejumlah aspek yang menjadi perhatian, di antaranya kualitas makalah, integritas, kemampuan komunikasi, kerja sama serta pengambilan keputusan.

Selain itu, pemahaman terhadap tata kelola pemerintahan juga menjadi indikator penting dalam penilaian.

Denny memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan transparan, dengan sistem yang memungkinkan peserta berhadapan langsung dengan tim penilai.

Hasil wawancara nantinya akan dikompilasi bersama penilaian dari lima anggota panitia seleksi untuk menghasilkan rekomendasi kandidat terbaik yang dinilai layak menduduki jabatan yang dilamar.

(dkisp)

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara terus mendorong percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP) yang hingga kini belum dapat masuk tahap pembahasan lintas sektoral di tingkat pusat melalui rapat bersama OPD terkait.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Pansus, H. M. Nasir, S.Pi., MM., dihadiri Wakil Ketua DPRD, H. Muddain, ST., dan anggota Pansus, Pdt. Robenson Tadem, Rakhmat Sewa, Agus Salim, S.Sos., Ruman Tumbo, SH., dan Hj. Aluh Berlian, SH., M.Si.

Dalam rapat Pansus, Selasa (21/4/26), Wakil Ketua Pansus, Nasir, menegaskan masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang harus segera dituntaskan.

“Masih ada lima isu utama yang harus diselesaikan sebelum kita bisa masuk ke pembahasan lintas sektoral, yakni KP2B, batas administrasi negara, batas perairan, IPPR, serta PSN Kawasan Industri Tanah Kuning,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Tata Ruang dan Pertanahan PUPR-Perkim Prov. Kaltara, Lemansyah memaparkan bahwa sebagian persoalan telah menunjukkan progres signifikan. KP2B bahkan telah dinyatakan tuntas dan memenuhi target nasional, sedangkan data batas negara dan garis pantai juga telah diperbarui serta diintegrasikan ke dalam Ranperda.

Meski demikian, tantangan masih tersisa pada penyelesaian IPPR dan pengawalan Proyek Strategis Nasional (PSN) Kawasan Industri Tanah Kuning.

Wakil Ketua DPRD, Muddain menilai proses penyusunan RTRWP tidaklah sederhana. Berbagai dinamika di lapangan, mulai dari persoalan batas wilayah hingga kepentingan masyarakat dan investasi, menjadi faktor yang harus dipertimbangkan secara matang.

“Ini bukan persoalan yang mudah, karena menyangkut banyak kepentingan. Kita harus memastikan semua selaras, terutama di internal pemerintah daerah, sebelum dibawa ke tingkat pusat,” ungkap Wakil Ketua DPRD.

Ia pun mendorong pemerintah provinsi untuk segera menuntaskan seluruh persyaratan yang ada.

“Kita ingin RTRWP ini segera difinalisasi agar bisa menjadi dasar kepastian tata ruang di Kalimantan Utara,” tutupnya.

(Humas DPRD Kaltara)