TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat pemahaman Aparatur Sipil Negara (ASN) terkait perlindungan data pribadi guna menghadapi meningkatnya ancaman siber dan mendukung transformasi pelayanan publik berbasis digital.

Upaya ini dilakukan melalui kegiatan “Edukasi Perlindungan Data Pribadi Sebagai Pilar Utama Transformasi Pelayanan Publik” yang digelar oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4).

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan bahwa transformasi digital harus diiringi dengan peningkatan pemahaman terkait keamanan data.

Denny menyampaikan bahwa di balik kemudahan sistem elektronik, terdapat ancaman siber yang dapat mengganggu integritas data pemerintah.

“Kegagalan melindungi data tidak hanya berdampak sanksi hukum, tetapi menurunkan kepercayaan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan,” kata Denny.

Ia menekankan pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, di mana pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga keamanan data masyarakat.

Menurutnya, keamanan siber bukan hanya tanggung jawab tim teknologi informasi, tetapi menjadi tanggung jawab bersama seluruh ASN.

“Keamanan data adalah tanggung jawab kita bersama dalam menjaga ekosistem digital pemerintahan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi DKISP Kaltara Dewi Martha Silaen, S.Kom., M.AP., menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan literasi dan budaya digital ASN.

“Melalui kegiatan ini, ASN diharapkan lebih siap dan sigap dalam melindungi data informasi,” jelasnya.

Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Internal (LPMI) STIMIK PPKIA Tarakan serta Sandiman dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) RI secara daring, dengan peserta dari perwakilan organisasi perangkat daerah (OPD) provinsi dan kabupaten/kota se-Kaltara.

(dkisp)

JAKARTA – Potensi besar Kalimantan Utara (Kaltara) kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini, investor asal Qatar datang membawa minat serius untuk menanamkan modalnya di Bumi Benuanta, membuka peluang baru bagi percepatan pembangunan daerah.

Rombongan investor yang membawa bendera Nick Oil dipimpin Mr. Ali Haji diterima langsung Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama jajaran di Kantor Badan Penghubung Kaltara, Jakarta, Selasa (21/4).

Turut hadir Ketua DPRD Kaltara, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., Kepala Bapperida Kaltara Bertius, S.Hut., serta Sekretaris DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani.

Mereka siap membuka peluang investasi di Kaltara pada bidang minyak dan gas (migas), serta dengan jaringan global mereka di sejumlah negara besar seperti Rusia, Inggris, Kanada dan negara Teluk juga peluang industri manufaktur.

“Saya sebagai kepala daerah berterima kasih dan menyambut niat Nick Oil untuk berinvestasi di bidang migas di Kaltara. Kami memiliki cadangan migas yang signifikan di blok Ambalat,” sambut Zainal.

Angin segar rencana investasi ini diharapkan tidak hanya pada migas, namun juga infrastruktur seperti rumah sakit, storage BBM dan bandara serta pengolahan hasil laut seperti rumput laut, udang serta kepiting.

Potensi ini mendapat tanggapan positif dari Nick Oil. Salah satunya pembangunan bandara internasional di Kabupaten Bulungan yang disampaikan oleh Gubernur.

“Kami sebagai lembaga yang memiliki 33 jaringan dalam struktur kami dan supply chain yang luas serta teknologi mutakhir pada dasarnya tidak masalah dengan nilai investasi. Tentunya setelah dilakukan studi kelayakan dan jaminan berinvestasi dari pemerintah daerah,” terang Mr. Ali Haji.

Zainal menegaskan harapan besarnya bagi kemakmuran rakyat Bumi Benuanta bisa diwujudkan salah satunya dengan investasi Nick Oil di Kaltara.

Acara kemudian ditutup dengan penyerahan cendera mata Singal khas Kaltara kepada Mr. Ali Haji dan rombongan.

(dkisp)

MALINAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Pdt. Robenson Tadem, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Malinau.

Dalam kunjungannya, Pdt. Robenson Tadem meninjau fasilitas pendidikan di SMA Negeri 1 Malinau. Ia menyampaikan bahwa beberapa sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih perlu mendapatkan perhatian lebih guna mendukung optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kondisi bangunan yang ada juga dinilai perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas dan kenyamanan lingkungan sekolah.

“Harapannya, Dinas Pendidikan dapat memberikan perhatian lebih, termasuk mempertimbangkan peningkatan maupun pembangunan gedung yang lebih representatif sebagai sarana belajar mengajar,” ujar Pdt. Robenson.

Peninjauan juga dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Malinau. Pada lokasi tersebut, ia menyoroti fasilitas selasar atau pelindung panas di area tengah sekolah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan fungsi dan kenyamanan bagi para siswa.

Selain sektor pendidikan, Pdt. Robenson Tadem juga meninjau pembangunan infrastruktur di wilayah Malinau, di antaranya lokasi pembangunan jalan tembus Gang Ambo dan Gang Tenguyun, serta pembangunan drainase di Gang Lunuk. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari tugas Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan di daerah.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Senin (20/4/2026), di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus II, Komaruddin, S.Kom., M.H., dan dihadiri anggota Pansus II, yakni H. Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., Pdt. Robenson Tadem, serta H. Rakhmat Sewa, S.E. Turut hadir perwakilan dari Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rapat tersebut, Pansus II bersama perangkat daerah melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pasal demi pasal Ranperda. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aspek hukum, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penguatan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketua Pansus II menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, khususnya dalam sektor perkebunan yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah. Selain itu, pembahasan juga melibatkan tenaga ahli untuk memastikan setiap muatan pasal disusun secara sistematis dan komprehensif.

Sejumlah poin penting menjadi hasil pembahasan, di antaranya penyesuaian konsideran “menimbang” untuk menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi hijau berbasis kerakyatan. Selain itu, dilakukan penyesuaian pada bagian “mengingat” dengan menghapus, mempertahankan, dan menambahkan sejumlah regulasi terbaru agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Pansus II juga menyempurnakan ketentuan dalam pasal-pasal, termasuk penegasan kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan perkebunan yang terukur, partisipatif, dan terpadu. Ruang lingkup pengaturan turut diperluas dengan penambahan aspek pendanaan serta penguatan keterkaitan sektor hulu hingga hilir.

(Humas DPRD Kaltara)

JAKARTA – Di tengah keterbatasan akses transportasi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), secercah harapan baru muncul. Rencana menghadirkan kereta api di Bumi Benuanta kembali menguat, kali ini dengan dukungan investasi besar yang mulai dibicarakan serius.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA) yang datang membawa tawaran investasi besar, di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Selasa (21/4).

Dipimpin Direktur Utama, Rully Noviandar, perusahaan tersebut memaparkan rencana pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi mencapai Rp20–25 triliun. Menariknya, seluruh pembiayaan akan ditanggung investor, tanpa melibatkan anggaran pemerintah.

Tak hanya sampai disitu, proyek ini juga diproyeksikan membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Zainal menyambut rencana tersebut dengan optimisme. Ia melihat proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya bersyukur PT. INTRA ini akan berinvestasi membangun jaringan kereta api di Kaltara. Mudah-mudahan akan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” kata Zainal.

Lebih dari itu, kehadiran kereta api diyakini akan mengubah wajah konektivitas Kaltara. Jalur ini nantinya diharapkan mampu menghubungkan antar wilayah di Kaltara, bahkan menjangkau negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, serta terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk diketahui, gagasan kereta api di Kaltara bukan hal baru. Sejak tahun 2015, pemerintah daerah telah menyusun masterplan yang masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani menyebut dokumen tersebut sudah melalui tahap studi kelayakan dan desain teknis, sehingga tinggal diperbarui agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara tengah menyiapkan pembaruan masterplan, sementara draft kerja sama masih dalam tahap kajian hukum.

“Masterplan tersebut sudah masuk pada tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) dengan sejumlah koridor yang akan dibangun,” jelas Rahman.

Zainal pun menginginkan momen penting penandatanganan dilakukan di Tanjung Selor sendiri. Ia berharap, langkah ini menjadi awal nyata terwujudnya kereta api di Bumi Benuanta dari sekadar rencana menjadi kenyataan.

“Saya mengundang PT INTRA untuk datang ke Tanjung Selor, ibukota Kaltara ketika draft MoU ini sudah selesai dikaji, kita lanjutkan penandatanganan di Bumi Benuanta,” pungkasnya.

Dalam audiensi ini turut hadir Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa mimpi menghadirkan kereta api di Bumi Benuanta bukan lagi sekadar wacana, melainkan mulai bergerak menuju kenyataan.

(dkisp)