TANJUNG SELOR – Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, SH., MH., bersama Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., pada kegiatan Sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027.

Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Benuanta, Gedung Gabungan Dinas II, Senin (20/4/26), ini menjadi bagian penting dalam tahapan implementasi sistem baru penerimaan peserta didik di jenjang SMA, SMK, dan SLB.

Sosialisasi yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara melalui Sekretariat Daerah ini bertujuan untuk memastikan pemahaman menyeluruh terkait mekanisme dan kebijakan terbaru dalam sistem SPMB, yang kini menggantikan skema Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB).

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, Datu Iqro Ramadhan, menjelaskan bahwa SPMB dirancang untuk menghadirkan proses seleksi yang lebih terbuka, adil, dan merata bagi seluruh calon peserta didik.

Namun demikian, DPRD Kaltara memberikan catatan penting. Ketua Komisi IV, Tamara Moriska, menyoroti perlunya penguatan sosialisasi, khususnya di wilayah perbatasan seperti Nunukan. Ia menilai masih banyak masyarakat yang belum terjangkau informasi secara optimal, terutama melalui media sosial.

“Perlu ada langkah konkret agar informasi ini benar-benar sampai ke masyarakat, terutama di daerah yang akses informasinya masih terbatas,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ruman Tumbo menekankan pentingnya distribusi informasi yang merata, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk tinggi seperti Tarakan. Ia menilai, penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat akan mendorong terciptanya persaingan yang sehat di kalangan calon peserta didik.

“Kita ingin semua anak mendapatkan kesempatan yang sama, sehingga sosialisasi harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kaltara menegaskan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan pendidikan agar berjalan transparan, inklusif, dan berkeadilan, sekaligus memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam memperoleh akses informasi pendidikan.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat tata kelola data terintegrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Workshop Integrasi Platform Sektoral, Dashboard Executive, dan Portal Satu Data Daerah, Selasa (21/4).

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara bekerja sama dengan Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA), sebagai tindak lanjut amanat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang SPBE dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., menjelaskan bahwa workshop ini menjadi langkah konkret dalam menyatukan berbagai platform sektoral di lingkungan perangkat daerah ke dalam satu ekosistem digital.

Denny menyebutkan, integrasi tersebut akan bermuara pada Dashboard Executive yang dapat digunakan pimpinan daerah dalam mengambil keputusan berbasis data.

“Data yang akurat dan terintegrasi sangat penting. Tanpa data yang valid, kebijakan bisa salah arah,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Kaltara sebagai Beranda Depan Negara Kesatuan Republik (NKRI) harus bergerak lebih cepat dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan tidak lagi bekerja secara terpisah antar instansi.

Menurutnya, selama ini banyak data dan aplikasi yang belum terhubung antar instansi. Kondisi ini membuat proses pengambilan kebijakan menjadi kurang optimal.

Workshop ini menitikberatkan pada tiga hal utama, yaitu integrasi platform sektoral, pengembangan dashboard executive, dan pembangunan portal satu data daerah.

Denny juga mengingatkan bahwa integrasi data bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga perubahan pola kerja yang menuntut keterbukaan antar instansi demi kepentingan pembangunan di Bumi Benuanta.

“Saya berharap melalui workshop ini, akan lahir sinergi yang kuat antara DKISP sebagai wali data, dengan seluruh OPD sebagai produsen data,” tutupnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Dinas KISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., bersama jajaran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

(dkisp)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2025 melakukan monitoring lapangan ke sejumlah titik pembangunan di Kota Tarakan, Selasa (14/04/26).

Kegiatan monitoring ini dilaksanakan langsung oleh sejumlah anggota Pansus LKPj DPRD Kaltara, yakni H. Yancong, S.Pi, Jufri Budiman, S.Pd, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I, serta Komaruddin, S.Kom., MH.

Rombongan Pansus meninjau ke berbagai lokasi, mulai dari rehabilitasi drainase di Jalan Gajah Mada, penyelesaian (finishing) Rumah Dinas Badan Penghubung, SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan, hingga pembangunan drainase Gedung Serbaguna Kristiani.

Selain itu, peninjauan juga mencakup proyek Jalan Ring Road Juata-Binalatung, fasilitas Gedung BINDA, serta pematangan lahan Balai Pembenihan Udang di Binalatung.

Dalam kunjungan tersebut, Pansus memberikan sejumlah catatan kritis. Terkait drainase Jalan Gajah Mada dan Rumah Dinas Badan Penghubung, Pansus meminta Komisi III DPRD Kaltara melakukan pendalaman lebih lanjut agar pengerjaannya tetap mengacu pada masterplan yang telah ditetapkan.

Di sisi lain, dukungan penuh diberikan pada pembangunan saluran drainase di Gedung Serbaguna Kristiani. Proyek ini dinilai memberikan dampak positif yang langsung dirasakan oleh masyarakat luas.

Sektor pendidikan juga tak luput dari perhatian. Saat meninjau SMAN 2 dan SMAN 3 Tarakan, Pansus menekankan pentingnya kualitas dalam pengadaan sarana pendidikan. “Kami merekomendasikan agar pemerintah memastikan spesifikasi barang memiliki kualitas terbaik. Jangan sampai cepat rusak sehingga membebani anggaran perawatan nantinya,” tegas Yancong.

Untuk aksesibilitas, Pansus mendorong percepatan Jalan Ring Road Juata-Binalatung yang menyisakan sekitar 5 kilometer lagi. Jalan ini dianggap strategis untuk membuka konektivitas wilayah. Sementara itu, progres pembangunan Gedung BINDA Tarakan mendapat apresiasi tinggi karena telah rampung 100 persen dengan kualitas yang memuaskan.

Untuk aksesibilitas, Pansus mendorong percepatan Jalan Ring Road Juata-Binalatung yang menyisakan sekitar 5 kilometer lagi. Jalan ini dianggap strategis untuk membuka konektivitas wilayah. Sementara itu, progres pembangunan Gedung BINDA Tarakan mendapat apresiasi tinggi karena telah rampung 100 persen dengan kualitas yang memuaskan.⁣
⁣
Terakhir, terkait Balai Pembenihan Udang, Pansus mendorong Pemprov Kaltara untuk proaktif mencari skema pendanaan, baik pusat maupun daerah, agar pengembangan sektor perikanan ini segera terealisasi.⁣
⁣
Kegiatan monitoring ini menegaskan komitmen DPRD Kaltara dalam mengawal setiap anggaran pembangunan agar benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya warga Kota Tarakan.

(Humas DPRD Kaltara)

JAKARTA – Percepatan pembangunan dan perbaikan infrastruktur jalan di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi fokus utama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan melibatkan kontribusi aktif perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Upaya ini diwujudkan melalui kegiatan Silaturahmi dan Deklarasi Gubernur Kaltara Bersama Para Pemimpin Perusahaan yang digelar di Lumire Hotel, Jakarta, Senin (20/4). Kegiatan ini bertujuan memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Kaltara.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya komunikasi terbuka antara pemerintah dan dunia usaha dalam menjawab kebutuhan masyarakat.

“Pemerintah dan dunia usaha punya tujuan yang sama, yaitu membangun Kalimantan Utara yang lebih maju dan berkembang,” kata Zainal.

Ia menjelaskan, sejumlah kebutuhan prioritas masyarakat, khususnya perbaikan jalan, perlu segera ditangani karena berdampak luas terhadap distribusi hasil bumi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Beberapa ruas jalan yang menjadi perhatian di antaranya Tanjung Selor – Tanah Kuning yang kondisinya cukup parah, serta jalur Gunung Seriang menuju Kecamatan Peso yang menjadi akses utama masyarakat di wilayah hulu Sungai Kayan.

Selain itu, sejumlah ruas jalan di Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Nunukan juga menjadi perhatian, sebagaimana disampaikan oleh kepala daerah masing-masing.

Zainal mengajak seluruh pimpinan perusahaan untuk berkomitmen dan berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing dalam mendukung pembangunan daerah.

“Melihat kondisi tersebut, selain kita bersilaturahmi, saya mengajak pimpinan perusahaan untuk berdiskusi, berkomitmen, berkontribusi sesuai kapasitas masing-masing kepada masyarakat Kalimantan Utara,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pajak daerah serta menempatkan modal pada bank yang beroperasi di Kaltara.

Dalam forum itu, masing-masing perwakilan sektor usaha seperti perkebunan, pertambangan dan kehutanan menyampaikan program CSR yang telah berjalan. Mereka juga menyatakan kesiapan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah.

Diskusi yang dipandu oleh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, SE., M.Si., itu menjadi ruang terbuka untuk menyatukan gagasan dan rencana ke depan.

Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltara berencana membentuk Forum CSR tingkat provinsi. Forum ini diharapkan menjadi wadah kolaborasi yang lebih terarah dalam mendukung pembangunan, terutama pada sektor layanan dasar masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, turut hadir Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., serta Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos., dan Wakil Bupati Tana Tidung Sabri, S. Pd., bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan ini kemudian ditutup dengan penandatanganan deklarasi bersama. Sebanyak 41 pimpinan perusahaan, bersama unsur pemerintah daerah dan DPRD, menyatakan komitmen mereka untuk ikut serta membangun Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara) H. Denny Harianto, S.E., M.M., mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVI yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia (RI) secara virtual, Senin (20/4).

Kegiatan tersebut diikuti dari ruang kerja Sekprov di Kantor Gubernur Kaltara dan dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Penyelenggaraan Pengembangan Kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) LAN RI, Dr. Tri Widodo Wahyu Utomo, S.H., M.A., dari Jakarta.

Pelatihan ini diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.

Denny menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas kepemimpinan pejabat yang akan maupun telah menduduki jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon II.

“Saya mengikuti pelatihan ini dengan semangat dan melihat antusiasme peserta yang sangat baik,” ujar Denny.

Ia menilai, keberagaman generasi dalam birokrasi menjadi tantangan sekaligus peluang, terutama dengan dominasi generasi muda di sejumlah perangkat daerah.

“ASN saat ini terdiri dari berbagai generasi, termasuk Gen Z dan milenial dan itu harus bisa disinergikan,” katanya.

Lebih jauh, Denny berharap pelatihan ini dapat mendorong lahirnya inovasi dan aksi perubahan nyata dalam meningkatkan kinerja birokrasi yang profesional dan berkualitas.

Ia juga mengapresiasi metode pelatihan yang mendorong peserta aktif berdiskusi dan berinisiatif menyampaikan gagasan sesuai kompetensi masing-masing.

“Peserta didorong aktif berbagi pengetahuan sesuai keahliannya agar bermanfaat bagi semua,” jelasnya.

Ke depan, Denny menegaskan akan membentuk tim efektivitas untuk mendukung pelaksanaan PKN Tingkat I serta memotivasi ASN di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara agar terus meningkatkan kualitas pelayanan dan birokrasi.

(dkisp)