TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat menjadi Pembina Upacara pada Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional di Lapangan PT. Abdi Borneo Plantations, Desa Apung, Kamis (12/2).

Membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen dalam melindungi para pekerja.

“Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor. Di balik angka besar itu, ada risiko yang tidak kecil. Dari industri hingga perkebunan, dari pertambangan hingga ekonomi digital, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” kata Wagub Ingkong membacakan amanat Menaker.

Menurut Ingkong, K3 adalah dasar dari dunia kerja yang sehat. Jika dikelola dengan baik, K3 mampu meningkatkan rasa aman pekerja, mendorong produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan kerja menjadi peringatan serius bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kerja. Kecelakaan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan sistem yang belum berjalan optimal.

“Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang kurang layak, pengawasan belum maksimal, dan budaya K3 yang belum kuat,” ujarnya.

Ingkong menegaskan bahwa tantangan K3 tidak bisa disikapi secara parsial atau hanya setelah terjadi masalah. Tetapi dibutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih menyeluruh.

Sepanjang 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi dan standar K3, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, digitalisasi layanan K3, serta penguatan integritas layanan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

“Selain itu, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan,” tambahnya.

Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal dan Kolaboratif”. Tema ini menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencegah kecelakaan kerja.

Di akhir amanatnya, Ingkong mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat.

“K3 bukan hanya aturan. K3 adalah nilai. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan bersama,” tegasnya.

Peringatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Zero Accident kepada pegawai terpilih serta simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan kerja.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., membuka kegiatan “Sosialisasi Zakat dan Advokasi ZIS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara”, yang digelar di Ruang Rapat Gedung Gadis 2, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Obed menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ZIS bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, ZIS bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat perlindungan sosial di daerah,” ujar Obed.

Ia menekankan perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan ZIS, baik melalui sosialisasi, fasilitasi, maupun memberi contoh dalam menunaikan zakat serta membangun budaya berbagi di lingkungan kerja.

Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penghimpunan ZIS pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta SMA/SMK/MAN sederajat di Provinsi Kaltara.

Melalui kegiatan ini, Obed berharap seluruh peserta dapat memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan ZIS dengan lebih baik. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola ZIS dapat semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZIS agar lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap sosialisasi pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinsos dan Baznas, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semoga melalui sosialisasi ini, kita semakin bersinergi dengan Baznas dan bersama-sama memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal ini diutarakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, ketika membuka “Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA)” di Hotel Luminor, Rabu (11/2).

Bustan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Ia menuturkan pengelolaan anggaran tidak hanya harus efisien, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Belanja daerah harus diatur dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai prioritas agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bustan.

Pemprov Kaltara pun mengapresiasi hasil studi PERA yang disusun melalui kolaborasi Program SKALA, LPEM Universitas Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan. Kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan PAD.

“Hasil studi ini harus mendorong penyediaan layanan dasar yang memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal serta isu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI),” tambahnya.

Tak hanya soal angka, Bustan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif. Prinsip keadilan, keberlanjutan, serta perhatian terhadap isu GEDSI diharapkan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan.

Melalui workshop ini, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola keuangan publik ke depan.

(dkisp)