NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos memaparkan potensi dan tantangan pembangunan perbatasan sekaligus meminta Universitas Gadjah Mada (UGM) menyusun peta jalan pembangunan hingga 2045. Hal itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Kawasan Perbatasan Nunukan 2026 di Lantai V Kantor Bupati Nunukan, Selasa (12/5/2026).

Hadir dalam rapat tersebut Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Dr. Thomas, tim pakar UGM, serta pemangku kepentingan daerah.

Hermanus menjelaskan, Nunukan seluas 14.247,5 km² dengan 72,33% merupakan kawasan perbatasan. Ada empat karakteristik utama: Pulau Nunukan, Pulau Sebatik, Kawasan Kabudaya, dan Kawasan Kerayan.

Potensi unggulan meliputi perdagangan lintas batas, perikanan, pertanian, migas, dan pertambangan. Namun, kesenjangan pelayanan publik masih terjadi. Wilayah pulau masuk klaster baik/cukup baik, sedangkan wilayah daratan seperti Kerayan masih tertinggal.

“Kami butuh peta jalan berbasis kajian akademik. Supaya pembangunan perbatasan terarah, tidak parsial, dan tepat sasaran sampai 2045. UGM kami minta dampingi penyusunannya,” ujar Hermanus.

Menanggapi paparan itu, Deputi Otorita IKN Dr. Thomas menegaskan Kabupaten Nunukan berpeluang besar menjadi mitra strategis IKN. Penetapan didasarkan Peraturan Kepala Otorita IKN yang mengarahkan kerja sama pengembangan kawasan ekonomi se-Kalimantan.

Posisi Nunukan sebagai gerbang perbatasan dengan Malaysia dinilai strategis, terhubung lewat PLBN Sei Menggaris dan Serudong.

“Perbatasan tidak hanya soal keamanan, tapi harus kita maknai sebagai beranda terdepan dan pusat pertumbuhan ekonomi. Kita dorong pendekatan kesejahteraan bersama, melibatkan masyarakat lokal dalam perdagangan lintas batas,” kata Thomas.

Kerja sama mencakup pertanian berkelanjutan, perikanan, energi terbarukan, pariwisata, hingga industri pengolahan hasil bumi. Nunukan diproyeksikan jadi penyangga logistik dan pasokan pangan IKN, dengan kemudahan berusaha, fasilitas perpajakan, insentif investasi, dan pemangkasan birokrasi.

Dukungan infrastruktur juga disiapkan, termasuk rencana konektivitas jalan dan jalur kereta api ke IKN, serta pengembangan pelabuhan dan bandara.

“Nunukan adalah anak kandung Kalimantan dan bagian dari ekosistem IKN. Potensi lintas batas dengan Sabah dan Sarawak harus dioptimalkan,” tambah Thomas.

Pihaknya akan menurunkan tim kajian ke lapangan untuk merumuskan batasan kawasan dan skema kerja sama agar status daerah mitra segera berdampak ekonomi bagi warga.

Peta jalan yang diminta Wabup ke UGM diharapkan jadi kompas sinkronisasi program pusat hingga desa, sekaligus menjawab kesenjangan pembangunan antara wilayah pulau dan daratan.

(Padli/Nn)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus, S.Sos menyampaikan apresiasi tinggi terhadap penyelenggaraan rapat koordinasi pembangunan perbatasan, yang digelar dilantai V Kantor Bupati Nunukan,selasa (12/5/2026).

Dalam wawancaranya, ia menegaskan masukan dan kajian dari para pakar dan narasumber menjadi panduan jangka panjang bagi pemerintah daerah merancang arah pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.

Menurut Hermanus, kegiatan ini bukan sekadar pertemuan sesaat, melainkan wadah merumuskan konsep dan kerangka berpikir yang akan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan — mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kementerian/lembaga, hingga pemerintah desa dan kecamatan. Sinergi dan kolaborasi berbasis karakteristik serta potensi wilayah akan disusun menjadi satu sistem pertumbuhan ekonomi yang memberi nilai tambah nyata bagi masyarakat.

“Kita harus optimis. Keberadaan IKN bukan ancaman, melainkan peluang besar jika dikelola dengan tepat. Tanpa panduan atau kompas, pembangunan bisa kacau. Melalui master plan ini, kita tahu di mana tantangan, di mana kekurangan, dan di mana arah yang benar agar pembangunan berjalan teratur dan tepat sasaran,” ujarnya.

Hal lain yang disoroti dan diapresiasi Wakil Bupati adalah pelibatan aktif pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam penyediaan konsumsi kegiatan. Berbeda dengan kebiasaan sebelumnya yang hanya melibatkan vendor tertentu, kali ini produk makanan dan jasa diserap langsung dari masyarakat setempat.

“Ini prinsip sekali mendayung, dua-tiga pulau terlampaui. Selain acara berjalan lancar, UMKM kita mendapat pemasukan dan pengakuan. Ini harus jadi contoh bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke depan: setiap kegiatan resmi harus melibatkan masyarakat luas agar dampak ekonominya dirasakan langsung oleh warga,” tegasnya.

Ia berharap pola kolaborasi dan pemberdayaan ekonomi rakyat ini terus didukung dan diperluas, sehingga pembangunan tidak hanya soal infrastruktur, tapi juga memperkuat ekonomi masyarakat dari akar rumput.

(Padli/Timredaksi)

NUNUKAN – Keberhasilan Desa Sungai Limau meraih predikat desa anti korupsi tidak bisa dilepaskan dari kiprah dan kepemimpinan Mardin sebagai kepala desa, perangkat desa, serta kolaborasi BPD sebagai mitra kerja.

Berkat sentuhan tangan dingin Mardin, Desa Sungai Limau berhasil meraih berbagai prestasi, baik di tingkat kabupaten, provinsi maupun nasional, satu diantaranya adalah dipilih sebagai satu satunya desa anti korupsi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023.

Keberhasilan itu menjadi bukti bahwa Mardin sebagai pemimpin mampu melihat potensi yang dimiliki Desa Sungai Limau, sekaligus mampu menggalang dukungan dari seluruh masyarakat untuk memanfaatkan berbagai potensi tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat.

Salah satu kunci dari keberhasilan Madin sebagai kepala desa adalah karena filosofi hidup yang dipegangnya, filosofi bahwa apa yang diberikan oleh Tuhan harus dipertanggungjawabkan dengan baik.

Filosofi itulah yang membuat Madin memaknai bahwa jabatannya sebagai kades harus diemban dan dipertanggungjawabkan dengan baik, termasuk soal anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa. Katanya, anggaran ini harus dijalankan, diawasi dan bisa dipertanggungjawabkan.

Karena semangat dalam memegang prinsip itulah, kepala desa yang sudah menjabat 3 periode ini pernah menolak ikut studi banding kepala desa ke Jakarta beberapa tahun lalu.

“Saya berpikir buat apa kami diajak ke Jakarta untuk studi banding, kami kerjanya di kebun, sementara di jakarta tidak ada kebun, apa yang mau dipelajari,” kata Madin.

Untuk memgingatkan dan menghidupkan semangat anti korupsi, Madin menempel berbagai poter anti korupsi di berbagai temoat dan sudut di Balai Desa Sungai Limau.

Ia meyakini, jika semangat anti korupsi terus dipelihara, maka semangat itu juga akan sampai dan diterima oleh masyarakat.

Selain karena keteguhannya dalam memegang filosofi hidup, Mardin menyampaikan bahwa kesuksesannya disebabkan oleh adanya komunikasi yang baik dengan semua pihak.

“Saya orangnya lebih suka menyelesaikan masalah langsung ke lapangan, sehingga bisa langsung tahu apa masalahnya, dan tahu bagaimana cara mengatasinya, karena semua pihak dilibatkan, didengar, dan dimintai pendapatnya.

Karena komunikasi yang terjalin baik itulah, seluruh jajaran aparatur desa, masyarakat dan tokoh tokoh agama memberikan dukungan terhadap keseluruhan proses penilaian menuju desa anti korupsi yang memakan waktu cukup panjang, sekitar 8 bulan.

(PROKOMPIM)