TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat strategis dalam rangka penyusunan rekomendasi serta pendalaman hasil monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat yang berlangsung selama dua hari, 29-30 April 2026, di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, SH., serta dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Pansus LKPj, dan jajaran OPD teknis.

Pada hari pertama, agenda difokuskan pada penyusunan rekomendasi Pansus LKPj Tahun 2025 dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Pembahasan dilakukan secara mendalam guna memastikan rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tepat sasaran.

Memasuki hari kedua, rapat dilanjutkan dengan agenda konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring Pansus LKPj bersama OPD terkait. Pembahasan mencakup evaluasi pelaksanaan program di sejumlah daerah, di antaranya Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian mengatakan bahwa Pansus LKPj berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan rapat ini, DPRD Kalimantan Utara melalui Pansus LKPj diharapkan dapat menyusun rekomendasi yang dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – DPRD Provinsi Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) IV terus mengakselerasi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Literasi dan Perbukuan. Upaya ini diwujudkan melalui kunjungan kerja ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan, Kamis (30/04/26).

Kunjungan tersebut dipimpin oleh Anggota Pansus IV, Hj. Siti Laela, bersama Supaad Hadianto, SE., dan Muhammad Hatta, ST., yang disambut langsung oleh jajaran Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan.

Dalam pertemuan tersebut, Pansus IV melakukan pendalaman terhadap berbagai kebijakan, program, hingga implementasi pengembangan literasi dan perbukuan. Kota Tarakan dinilai memiliki sejumlah inovasi yang dapat menjadi rujukan, khususnya dalam meningkatkan minat baca masyarakat dan pengelolaan perpustakaan yang adaptif.

Hj. Siti Laela menegaskan bahwa Ranperda Literasi dan Perbukuan memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Utara. Karena itu, proses penyusunannya harus berbasis data, pengalaman empiris, serta selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.

“Melalui kunjungan ini, kami ingin menggali langsung strategi pemerintah kota dalam meningkatkan minat baca, pengelolaan perpustakaan, serta dukungan terhadap ekosistem perbukuan. Ini menjadi bahan penting agar Ranperda yang disusun benar-benar aplikatif dan implementatif,” ujarnya.

Sementara itu, pihak Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tarakan memaparkan sejumlah program unggulan, di antaranya pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial, layanan perpustakaan keliling, serta kolaborasi aktif dengan sekolah dan komunitas literasi.

Namun demikian, mereka juga mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, akses wilayah yang belum merata, serta kebutuhan peningkatan koleksi buku yang relevan dengan perkembangan zaman.

Pertemuan berlangsung dinamis, mencakup berbagai aspek penting mulai dari regulasi, skema pembiayaan, peran pemerintah daerah, hingga partisipasi masyarakat dalam membangun budaya literasi. Pansus IV juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta pemangku kepentingan lainnya.

Melalui kunjungan ini, DPRD Kaltara berharap Ranperda tentang Literasi dan Perbukuan dapat menjadi payung hukum yang kuat dan komprehensif, sekaligus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara konkret.

Tak hanya itu, regulasi ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan minat baca, memperkuat industri perbukuan lokal, serta memperluas akses literasi secara merata di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perhubungan se-Kaltara Tahun 2026 di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Kamis (30/4).

Kegiatan bertema “Konektivitas Tanpa Batas: Menyongsong Kaltara Terkoneksi Penuh, Tangguh, dan Berdaya Saing” ini menjadi komitmen Pemerintah Provinsi Kaltara dalam memperkuat pembangunan sektor perhubungan di daerah.

Zainal menegaskan bahwa pembangunan sektor transportasi menjadi faktor penting dalam mendukung konektivitas antarwilayah, pemerataan pembangunan, serta peningkatan pelayanan publik.

“Sistem transportasi harus efektif, efisien, aman, dan terintegrasi agar mobilitas orang dan barang berjalan lancar,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Kaltara memiliki posisi strategis sebagai wilayah perbatasan negara dan etalase Indonesia bagian utara, sehingga membutuhkan perencanaan transportasi yang matang dan berkelanjutan.

Menurutnya, Rakornis ini juga menjadi sarana menyelaraskan target kinerja, program prioritas, serta kegiatan pembangunan sektor perhubungan ke depan.

Zainal berharap kegiatan ini mampu membangun komitmen bersama dalam menciptakan sistem transportasi yang terintegrasi, berkelanjutan, serta mampu menjawab tantangan pembangunan di Kaltara.

“Hasil Rakornis harus berdampak pada peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, ia juga menyampaikan harapan terkait pengembangan moda transportasi di Kaltara, termasuk rencana kehadiran kereta api.

“Insyaallah beberapa tahun ke depan Kaltara sudah memiliki kereta api agar konektivitas antarwilayah hingga ke negara tetangga semakin baik,” pungkasnya.

(dkisp)