Wagub dan Mabes TNI Sinkronkan Strategi Percepatan Pembangunan Perbatasan

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Upaya tersebut ditegaskan dalam audiensi antara Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., dan Tim Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (2/6).

Pertemuan tersebut bertujuan menyelaraskan data dan informasi lapangan sebagai dasar penyusunan kebijakan percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sekaligus memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan.

Delegasi Markas Besar (Mabes) TNI dipimpin Marsma TNI Soegeng Ryady, S.T., didampingi Brigjen TNI (Mar) Niko Budi L. Harumbintoro, S.H., M.Tr Hanla., M.H., Kolonel Arh Hany Mahmudhi, S.E., M.A.P., serta Kolonel Pom I Putu Nova S. Thama.

Dalam paparannya, Wagub Ingkong menjelaskan bahwa pembangunan kawasan perbatasan membutuhkan pendekatan yang seimbang antara aspek kesejahteraan masyarakat dan penguatan kedaulatan negara. Hal ini sejalan dengan posisi Kaltara yang memiliki garis batas darat sepanjang 1.038 kilometer dengan Malaysia.

Ia mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pembangunan perbatasan yang terus meningkat. Namun demikian, konektivitas antar kawasan di dalam wilayah Kaltara masih memerlukan dukungan dan percepatan penyelesaian.

“Investasi negara di sektor perbatasan telah berjalan dengan baik. Saat ini kami bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) terus melakukan komunikasi untuk menyinkronkan status jalur logistik darat eks-HPH guna membuka akses mobilitas masyarakat,” kata Ingkong.

Berdasarkan data kondisi jalan perbatasan tahun 2026, total panjang jalur paralel dan akses perbatasan telah mencapai 970,70 kilometer. Pemprov Kaltara terus mendorong peningkatan kualitas dan status jalan guna membuka keterisolasian wilayah di Kabupaten Malinau dan Nunukan.

Sejumlah proyek strategis yang menjadi perhatian antara lain penyelesaian Jembatan Utama Apau Kayan–Data Dian, Jembatan Semamu dan Jembatan Binuang pada jalur Malinau-Krayan. Selain itu, diperlukan penyelarasan tata ruang dengan kementerian terkait agar pembangunan akses logistik tetap selaras dengan ketentuan lingkungan hidup.

Dalam kesempatan ini, Ingkong juga memperkenalkan pendekatan pembangunan berbasis “Teori Kemakmuran” atau Prosperity Approach yang melengkapi pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan.

“Pertumbuhan ekonomi dan penguatan pertahanan harus berjalan secara bersamaan. Ketika masyarakat perbatasan sejahtera dan mandiri, maka ketahanan nasional juga akan semakin kuat,” jelasnya.

Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kaltara terus mengusulkan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB), meliputi Kabupaten Apo Kayan, Kabupaten Krayan, Kabupaten Bumi Dayak Perbatasan (Kabudaya) dan Kabupaten Sebatik.

Tim Staf Ahli Panglima TNI mengapresiasi berbagai langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Kaltara. Hasil pertemuan ini akan menjadi bagian dari bahan perumusan kebijakan di tingkat pusat guna mendukung pembangunan perbatasan, penguatan ketahanan pangan, serta pengamanan proyek-proyek strategis nasional di Kaltara, termasuk PLTA Mentarang dan PLTA Sungai Kayan.

(dkisp)

Wagub Ajak Generasi Muda Maksimalkan Potensi Daerah Lewat Budaya dan Pariwisata

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan bahwa pembangunan daerah tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus mampu menggali dan memaksimalkan potensi daerah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Putri Indonesia Kebudayaan 2026, Nilam Onasis Sahputri di ruang kerjanya, Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (2/6). Pertemuan tersebut menjadi ajang silaturahmi sekaligus membahas peluang kolaborasi dalam pelestarian budaya dan pengembangan potensi daerah.

“Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara, kami menyambut baik serta memberikan penghargaan yang luar biasa kepada Nilam yang telah mengharumkan nama daerah dan memperkenalkan budaya Kaltara di tingkat nasional,” kata Ingkong.

Dalam pertemuan tersebut, berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pelestarian budaya, pengembangan seni daerah, hingga promosi sektor pariwisata yang menjadi salah satu kekuatan Kaltara.

Ingkong menegaskan Pemprov Kaltara siap mendukung berbagai program dan gagasan yang bertujuan mengangkat potensi daerah agar semakin dikenal luas.

“Sampaikan kepada kami apabila ada hal-hal yang perlu dikembangkan. Nanti akan kami tindak lanjuti melalui perangkat daerah terkait,” ujarnya.

Ia menilai keberhasilan Nilam meraih gelar Putri Indonesia Kebudayaan 2026 merupakan prestasi yang membanggakan. Dalam ajang Puteri Indonesia 2026 tersebut, Nilam berhasil masuk jajaran Top 6 dari 45 finalis yang mewakili 34 provinsi di Indonesia.

Menurut Ingkong, capaian tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda Kaltara untuk terus berprestasi dan berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Lebih lanjut, ia berharap anak-anak muda Kaltara mampu mengambil peran sebagai motor penggerak ekonomi kreatif melalui promosi pariwisata, budaya maupun pengembangan produk usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

“Generasi muda bisa menjadi bagian dari solusi untuk memperkuat ekonomi daerah, termasuk melalui promosi pariwisata dan branding UMKM agar semakin dikenal, tidak hanya di dalam negeri tetapi juga hingga mancanegara,” tutupnya.

Turut mendampingi dalam pertemuan tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kaltara Jonilius, S.STP., Kepala Biro Administrasi Pimpinan Kaltara Jaini, S.Hut., M.P., Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara Hasanuddin, S.Pd., M.Si., serta perwakilan Dinas Pariwisata Kaltara.

(dkisp)

TP-PKK Kaltara Gandeng Putri Indonesia Kebudayaan Promosikan Budaya dan Pariwisata Bumi Benuanta

TANJUNG SELOR – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kalimantan Utara (Kaltara), Hj. Rahmawati Zainal, S.H., menerima kunjungan kehormatan Putri Indonesia Kebudayaan, Nilam Onasis Sahputri, di Rumah Jabatan Gubernur Kaltara, Selasa (2/6).

Pertemuan tersebut menjadi langkah awal membangun kolaborasi untuk memperkenalkan kekayaan budaya, pariwisata dan ekosistem alam Kaltara ke tingkat nasional maupun internasional.

Rahmawati menyampaikan apresiasi atas prestasi Nilam yang berhasil masuk jajaran Top 5 Putri Indonesia dan menyandang gelar Putri Indonesia Kebudayaan. Menurutnya, capaian tersebut menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kaltara karena Nilam memiliki ikatan kuat dengan daerah melalui garis keturunan keluarganya.

“Kehadiran Nilam di sini untuk melihat langsung akar budayanya. Sebagai putri daerah yang kini berkiprah di tingkat nasional, kami membuka ruang seluas-luasnya untuk bersinergi dengan masyarakat. Nilam merupakan duta yang tepat untuk mempromosikan potensi Kalimantan Utara,” ujar Rahmawati.

Ia menuturkan bahwa Kaltara memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, mulai dari budaya Bulungan, Tidung, Dayak hingga berbagai suku lainnya yang hidup berdampingan secara harmonis.

Dalam kunjungannya, Nilam dijadwalkan mengeksplorasi berbagai potensi daerah, termasuk adat istiadat, kesenian tradisional, kuliner khas, serta keindahan alam yang masih terjaga.

Rahmawati menegaskan promosi kebudayaan tidak hanya berfokus pada satu wilayah tertentu. Seluruh kabupaten dan kota di Kaltara memiliki keunikan yang layak diperkenalkan kepada masyarakat luas.

“Kita tidak membatasi pada satu atau dua daerah saja. Seluruh wilayah di Kalimantan Utara memiliki karakteristik budaya dan pesona alam yang luar biasa untuk diperkenalkan,” katanya.

Ia juga menyoroti pentingnya menjaga eksistensi masyarakat adat yang selama ini hidup selaras dengan alam. Menurutnya, nilai-nilai yang diwariskan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam menjaga kelestarian lingkungan dan budaya daerah.

“Keberadaan masyarakat adat kita sangat luar biasa. Mereka menjadikan alam sebagai bagian penting dalam kehidupan sekaligus menjaga tradisi yang diwariskan turun-temurun,” ungkapnya.

Rahmawati berharap Nilam dapat memanfaatkan kemampuan komunikasi dan penguasaan bahasa yang dimilikinya untuk memperkenalkan potensi Kaltara kepada masyarakat dunia.

“Nanti kita akan fasilitasi agar Putri Indonesia Kebudayaan bisa melihat langsung kehidupan masyarakat dan keberagaman budaya di seluruh pelosok Kaltara. Kita ingin dunia tahu bahwa Kaltara bukan hanya indah alamnya, tetapi juga kaya akan budaya dan tradisi,” pungkasnya.

(dkisp)

Pengangkatan Advokat Peradi SAI, Wagub Ingatkan Pentingnya Menjaga Integritas

TANJUNG SELOR – Menjadi advokat bukan sekadar menyandang profesi hukum, tetapi juga memikul tanggung jawab untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat.

Pesan itulah yang disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., saat menghadiri Pengangkatan dan Pembekalan Advokat Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Suara Advokat Indonesia (SAI) Kaltara di Pengadilan Tinggi Kaltara, Selasa (2/6).

Di hadapan para advokat yang baru diambil sumpahnya, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa integritas merupakan fondasi utama yang tidak boleh ditawar dalam menjalankan profesi.

Ia menegaskan bahwa nama baik dan idealisme seorang advokat harus dijaga, meskipun di tengah perjalanan profesi nanti akan banyak tantangan dan godaan yang datang.

“Jangan pernah menggadaikan nama baik dan idealisme sebagai advokat hanya demi kepentingan sesaat,” kata Ingkong.

Menurutnya, profesi advokat merupakan profesi yang terhormat karena memiliki peran penting dalam membantu masyarakat memperoleh keadilan. Karena itu, setiap advokat harus menjunjung tinggi kejujuran, profesionalisme dan independensi.

Ingkong juga mengajak para advokat untuk aktif dalam organisasi profesi. Baginya, organisasi bukan hanya tempat berkumpul, tetapi ruang untuk belajar, berbagi pengalaman dan memperkuat pengabdian kepada masyarakat.

Ia menyebut Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Peradi SAI Tanjung Selor sebagai rumah bersama bagi para advokat di Kaltara yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas profesi.

Lebih jauh, Ingkong mengingatkan bahwa perjalanan sebagai advokat baru saja dimulai. Berbagai perkara yang kompleks, klien dengan beragam karakter, hingga godaan untuk menyimpang dari prinsip-prinsip hukum akan menjadi bagian dari dinamika profesi.

Karena itu, ia meminta para advokat untuk selalu mengingat sumpah yang telah diucapkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa serta menjadikannya pedoman dalam bekerja.

Menutup sambutannya, Ingkong yang juga selaku Dewan Pembina DPC Peradi SAI Tanjung Selor mengajak seluruh advokat untuk bersama-sama menjaga marwah profesi dan memperkuat penegakan hukum yang berkeadilan di Kaltara.

“Bekerjalah dengan hati nurani, akal sehat dan keberanian. Mari menjaga kehormatan profesi serta menghadirkan keadilan bagi masyarakat,” tutupnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri Ketua Pengadilan Tinggi Kaltara Dr. Marsudin Nainggolan, S.H., M.H., Wakil Ketua Komite Magang dan Pengangkatan Advokat Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Peradi SAI Ferry Febry Mewengkang, S.H., M.H., serta Ketua DPC Peradi SAI Tanjung Selor Selecius Nicator Montonglayuk, S.H. beserta jajaran pengurus.

(dkisp)

ABPEDNAS Cetak Sejarah, Raih 100 Ribu Anggota Bertepatan Hari Lahir Pancasila 2026

JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (DPP ABPEDNAS) mencatat tonggak sejarah baru dengan berhasil mencapai 100.000 anggota yang tersebar di seluruh Indonesia. Pencapaian tersebut diumumkan bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni 2026, sebagai momentum memperkuat komitmen kebangsaan dan pengabdian bagi pembangunan desa di Indonesia.

Ketua Umum DPP ABPEDNAS, Ir. H. Indra Utama, M.PWK., IPU., didampingi Sekretaris Jenderal Adhitya Yusma Perdana, S.E., serta Ketua Dewan Pengawas Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., menyampaikan bahwa capaian 100 ribu anggota merupakan bukti nyata semakin kuatnya peran dan eksistensi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pembangunan desa yang berkelanjutan.


Menurut Indra Utama, pertumbuhan jumlah anggota ABPEDNAS menunjukkan meningkatnya kesadaran dan semangat para anggota BPD di seluruh Indonesia untuk berkontribusi aktif dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Capaian 100 ribu anggota ini bukan sekadar angka, melainkan representasi dari semangat pengabdian, gotong royong, serta komitmen bersama dalam membangun desa sebagai fondasi utama kemajuan bangsa. Momentum Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa nilai-nilai persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial harus terus menjadi landasan dalam setiap langkah pembangunan desa,” ujar Indra Utama.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal ABPEDNAS, Adhitya Yusma Perdana, menegaskan bahwa organisasi akan terus memperkuat kapasitas dan kompetensi anggota BPD melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, pendampingan, serta kolaborasi dengan berbagai pihak guna mendukung pelaksanaan program-program strategis nasional di tingkat desa.

Di kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pengawas ABPEDNAS, Prof. Dr. Reda Manthovani, S.H., M.H., LL.M., mengapresiasi soliditas seluruh jajaran organisasi yang telah berkontribusi dalam memperbesar dan memperkuat ABPEDNAS sebagai wadah perjuangan anggota BPD di Indonesia.

DPP ABPEDNAS menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh jajaran pembina, pengawas, pengurus, anggota, serta para mitra strategis yang telah menjadi bagian dari perjalanan organisasi hingga mencapai pencapaian bersejarah tersebut.

“Perjuangan masih panjang, namun langkah besar telah dimulai. Bersama, kita terus menguatkan peran BPD, menjaga desa, memperkuat nilai-nilai Pancasila, serta berkontribusi mewujudkan Indonesia yang maju, mandiri, dan sejahtera,” demikian pernyataan DPP ABPEDNAS.

Dengan semangat Hari Lahir Pancasila, ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat pembangunan desa, mendorong tata kelola pemerintahan desa yang baik, serta mendukung terciptanya desa yang maju, berdaya saing, dan bebas dari praktik korupsi.

(*)