Apkli Perjuangan UMKM Bone: Harap PKL Tetap Bersatu

BONE – Keindahan Kota Watampone di malam hari, khususnya kawasan lapangan, menjadi ikon wisata kota. Hadirnya jejeran PKL dengan tenda warna-warni yang tersusun rapi menambah semarak suasana. Kurang lebih 100 PKL hadir setiap malam menjajakan dagangannya. Aneka jajanan kuliner seperti bakso, sosis, crepes, jagung bakar, hingga aneka kopi memanjakan pengunjung. Ditambah lagi, beragam wahana permainan anak-anak turut meramaikan kawasan ini.

Iwan Hammer, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan UMKM Kab. Bone, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang betul-betul sesuai dengan tagline “BERAMAL UNTUK BONE”.

“Apa yang dilakukan pasangan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakilnya Andi Akmal Pasluddin adalah bentuk nyata pemberdayaan pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berharap sebagai wadah atau rumah para pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima, semua pihak tetap bersatu. “Jangan terpecah-pecah atau ada kubu-kubuan, karena jika ini terjadi maka tidak ada lagi kenyamanan dalam berjualan,” tegasnya.

“Kami dari Apkli Perjuangan UMKM sangat berterima kasih jika ada komunitas atau lembaga yang membantu memberdayakan PKL,” tambah Iwan.

Sementara itu, Andi Syamsidar, Ketua UMKM Sejahtera Mandiri, menuturkan lembaganya yang juga memberdayakan PKL akan tetap bersinergi dengan Apkli P.

“Apkli P merupakan organisasi besar yang mewadahi pelaku UKM, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima di Indonesia,” tutupnya.

(Nn/*)

Mudik Aman dengan Polres Bone: Layanan Penitipan Kendaraan dan Barang Berharga Gratis

BONE – Menjelang perayaan hari raya Idul Fitri 1447 Hijriah tahun 2026, Polres Bone membuka layanan penitipan barang berharga dan kendaraan bagi masyarakat yang akan melaksanakan mudik ke luar daerah. Layanan ini disediakan sebagai bentuk pelayanan kepolisian untuk memberikan rasa aman kepada warga yang meninggalkan rumah selama masa mudik dan libur Lebaran.

Masyarakat dapat melakukan penitipan barang berharga maupun kendaraan di Kantor Polres Bone serta di seluruh Polsek jajaran yang berada di wilayah hukum Polres Bone. Dengan adanya fasilitas ini, masyarakat diharapkan tidak perlu khawatir terhadap keamanan barang maupun kendaraan yang ditinggalkan saat bepergian.

Program penitipan barang berharga dan kendaraan ini merupakan inisiatif Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla sebagai langkah preventif dalam menciptakan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif selama periode mudik dan arus balik Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah.

Kapolres Bone AKBP Sugeng Setio Budhi, S.I.K., M.Tr.Opsla mengungkapkan bahwa layanan ini disediakan untuk memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat yang hendak meninggalkan rumah untuk mudik ke kampung halaman.

“Kami menyiapkan kantong-kantong parkir bagi masyarakat yang akan mudik. Bagi yang ingin meninggalkan kendaraan, dapat dititipkan di Polres maupun di seluruh Polsek jajaran. Nantinya kendaraan tersebut akan dijaga oleh petugas sehingga masyarakat bisa mudik dengan tenang,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut, Kapolres menambahkan bahwa layanan penitipan barang berharga dan kendaraan ini diberikan secara gratis kepada masyarakat. Layanan tersebut berlaku mulai H-7 hingga H+7 perayaan Idul Fitri, sehingga masyarakat memiliki waktu yang cukup untuk menitipkan kendaraan maupun barang berharga selama masa mudik dan arus balik Lebaran.

“Layanan penitipan ini kami sediakan secara gratis dan berlaku mulai H-7 sampai dengan H+7 Idul Fitri, sehingga masyarakat dapat mudik dengan lebih tenang karena kendaraan dan barang berharganya berada di tempat yang aman,” jelasnya.

Selain itu, Kapolres juga menyampaikan bahwa Polres Bone telah membuka layanan Call Center Polri 110 yang dapat dimanfaatkan masyarakat apabila mengalami situasi darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian selama perjalanan mudik.

“Call Center Polri 110 siap melayani masyarakat selama 24 jam. Jika terjadi keadaan darurat atau membutuhkan bantuan kepolisian, masyarakat dapat segera menghubungi layanan tersebut,” tambahnya.

Tidak hanya menyediakan tempat penitipan kendaraan dan layanan informasi melalui Call Center Polri 110, Polres Bone juga akan meningkatkan kegiatan patroli di wilayah perumahan guna mencegah terjadinya tindak kejahatan selama rumah warga ditinggalkan mudik.

Dengan berbagai langkah tersebut, Polres Bone berharap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah tetap aman, nyaman, dan kondusif.

(*)

Jelang Idulfitri 1447 H, Pemprov dan Polda Kaltara Perkuat Sinergi Pengamanan Lebaran

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti Rapat Teknis Pengamanan Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Selasa (10/3).

Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., ini membahas kesiapan pengamanan menjelang, saat, hingga setelah momentum Lebaran agar situasi tetap aman dan kondusif.

Hadir mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Kaltara atas inisiatif penyelenggaraan rapat teknis tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Forum ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi agar seluruh rangkaian kegiatan Idulfitri dapat berjalan aman dan lancar,” kata Pollymaart.

Ia menjelaskan, setiap momen Idulfitri biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat. Aktivitas mudik, arus balik, kegiatan perdagangan hingga ibadah membuat berbagai sektor harus siap mengantisipasi potensi kerawanan.

Pollymaart berharap seluruh instansi yang hadir dapat menyampaikan kesiapan di bidang masing-masing, baik terkait pengamanan, transportasi, kesiapsiagaan bencana, hingga pelayanan publik.

Ia menambahkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan juga datang dari Basarnas, Satgaswil Densus 88, serta Kanwil Kementerian Agama dalam mendukung kelancaran kegiatan ibadah.

Di sektor transportasi, kesiapan Bandara Juwata Tarakan, pelabuhan di bawah pengawasan KSOP Tarakan, serta dukungan informasi cuaca dari BMKG di Bulungan dan Tarakan menjadi faktor krusial untuk memastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman dan nyaman.

Selain itu, kesiapan sektor transportasi juga menjadi perhatian, termasuk Bandara Internasional Juwata Tarakan, pelabuhan di bawah pengawasan KSOP Tarakan, serta informasi cuaca dari BMKG di Bulungan dan Tarakan.

Pollymaart juga meminta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara ikut mendukung melalui layanan kesehatan, kesiapan infrastruktur jalan, pengendalian harga bahan pokok, serta penyiapan posko pelayanan bagi masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat penting agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

(dkisp)

Pemprov dan BPKP Kaltara Perkuat Koordinasi, Bahas Tantangan Keuangan Daerah

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna memperbaiki kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.

Menurutnya, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah.

“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kondisi tersebut berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT. KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.

Zainal menegaskan, keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Bumi Benuanta.

(dkisp)

Gubernur Buka HLM TPID se-Kaltara, Tekankan Pengendalian Inflasi Jaga Daya Beli Masyarakat

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan “High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara” yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Gubernur Zainal menyebutkan inflasi yang stabil dan terkendali menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga perekonomian daerah.

“Inflasi yang stabil sangat penting untuk menjaga kondisi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Gubernur.

Ia menjelaskan perkembangan inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara perlu untuk terus memberikan perhatian terhadap perkembangan angka inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2026 inflasi Kaltara secara bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,47 persen, secara tahun kalender (year to date) 0,57 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,75 persen.

“Angka tersebut merupakan agregat dari kondisi inflasi di kabupaten dan kota di Kaltara,” jelasnya.

Zainal berharap seluruh TPID se-Kaltara terus mencermati perkembangan inflasi baik dari Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar langkah intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.

Ia juga mengapresiasi capaian inflasi Kaltara pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,57 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi kita semua, khususnya TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.

Zainal berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui koordinasi dan langkah strategis yang lebih terarah.

Selain itu, ia juga meminta para bupati dan wali kota se-Kaltara untuk menyampaikan laporan perkembangan pengendalian inflasi di daerah masing-masing, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal ini meliputi ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di masyarakat.

“Saya berharap koordinasi kita semakin kuat agar pengendalian inflasi berjalan optimal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Andries Hermanto, S.I.K., S.H., M.Si., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hasiando G. Manik, serta Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara dan Forkopimda.

(dkisp)