Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Kundapil di Nunukan, Anggota DPRD Kaltara Arming Soroti Drainase Buntu dan Jalan Rusak

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Komitmen untuk memastikan pembangunan tepat sasaran kembali ditunjukkan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara dari Fraksi PDI Perjuangan, Arming, S.H. Melalui agenda Kunjungan Daerah Pemilihan (Kundapil), ia turun langsung ke tengah masyarakat Nunukan, Sabtu (19/4/2026), guna menyerap aspirasi sekaligus mengawasi jalannya sejumlah proyek pemerintah di lapangan.

Kegiatan Kundapil kali ini tidak hanya menjadi ajang seremonial. Arming menegaskan bahwa fokus utamanya adalah pengawasan program pembangunan yang tengah dikerjakan pihak ketiga, serta mendengarkan keluhan warga terkait infrastruktur lingkungan. Langkah ini diambil mengingat beberapa proyek telah berjalan satu hingga dua bulan terakhir.

Di hadapan warga, Arming mengajak masyarakat untuk tidak pasif dan ikut berperan aktif mengawasi setiap program pemerintah. Menurutnya, keterlibatan warga menjadi kunci agar hasil pembangunan tidak menyimpang dari perencanaan dan benar-benar menyentuh kebutuhan dasar.

“Mari kita sama-sama mengawal agar kegiatan ini dapat terlaksana sesuai harapan. Manfaat dari pembangunan yang dilakukan pemerintah harus betul-betul dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya bagus di atas kertas,” tegas Arming.

Ia menilai, pengawasan dari masyarakat menjadi kontrol sosial paling efektif untuk mencegah pekerjaan yang asal-asalan dan memastikan anggaran digunakan tepat guna.

Salah satu titik yang dikunjungi Arming adalah wilayah Jalan Teuku Umar, RT 13, Nunukan. Di sana, ia menerima langsung keluhan warga yang selama ini belum terselesaikan. Dua persoalan utama mencuat dan menjadi sorotan dalam dialog tersebut.

Pertama, warga mengharapkan perbaikan jalan berupa pengaspalan di lingkungan dekat Perumahan LA. Kondisi jalan yang rusak dikeluhkan menghambat aktivitas harian, terutama saat musim hujan tiba.

Kedua, masalah drainase yang terputus menjadi perhatian serius. Warga menyampaikan bahwa saluran air yang tidak tersambung sempurna menyebabkan aliran air terhambat. Jika dibiarkan, kondisi ini dikhawatirkan akan memicu genangan, banjir lokal, hingga masalah kesehatan lingkungan.

Menanggapi seluruh aspirasi yang masuk, Arming menyatakan komitmennya untuk membawa persoalan tersebut ke meja pembahasan di tingkat provinsi. Ia memastikan akan memperjuangkan agar perbaikan jalan dan normalisasi drainase di Nunukan masuk dalam program prioritas pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

“Semua masukan sudah saya catat. Ini akan saya bawa dan kawal di provinsi. Saya akan pastikan Nunukan, khususnya wilayah perbatasan, mendapat perhatian pembangunan yang setimpal,” ujarnya.

Arming menambahkan, agenda Kundapil akan terus rutin dilakukan ke wilayah-wilayah lain di Kaltara yang membutuhkan perhatian. Hal ini menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Ia juga menegaskan dirinya terbuka terhadap kritik dan saran membangun dari masyarakat. Menurutnya, masukan warga adalah bahan bakar untuk perbaikan kinerja, baik bagi dirinya sebagai wakil rakyat maupun bagi pemerintah secara umum.

Kunjungan kerja ini diharapkan bukan hanya menjadi ajang serap aspirasi, tetapi juga mampu mempercepat realisasi pembangunan infrastruktur dasar yang selama ini dinantikan warga perbatasan.

(Nn/*)

Apkli Perjuangan UMKM Bone: Harap PKL Tetap Bersatu

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

BONE – Keindahan Kota Watampone di malam hari, khususnya kawasan lapangan, menjadi ikon wisata kota. Hadirnya jejeran PKL dengan tenda warna-warni yang tersusun rapi menambah semarak suasana. Kurang lebih 100 PKL hadir setiap malam menjajakan dagangannya. Aneka jajanan kuliner seperti bakso, sosis, crepes, jagung bakar, hingga aneka kopi memanjakan pengunjung. Ditambah lagi, beragam wahana permainan anak-anak turut meramaikan kawasan ini.

Iwan Hammer, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan UMKM Kab. Bone, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang betul-betul sesuai dengan tagline “BERAMAL UNTUK BONE”.

“Apa yang dilakukan pasangan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakilnya Andi Akmal Pasluddin adalah bentuk nyata pemberdayaan pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berharap sebagai wadah atau rumah para pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima, semua pihak tetap bersatu. “Jangan terpecah-pecah atau ada kubu-kubuan, karena jika ini terjadi maka tidak ada lagi kenyamanan dalam berjualan,” tegasnya.

“Kami dari Apkli Perjuangan UMKM sangat berterima kasih jika ada komunitas atau lembaga yang membantu memberdayakan PKL,” tambah Iwan.

Sementara itu, Andi Syamsidar, Ketua UMKM Sejahtera Mandiri, menuturkan lembaganya yang juga memberdayakan PKL akan tetap bersinergi dengan Apkli P.

“Apkli P merupakan organisasi besar yang mewadahi pelaku UKM, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima di Indonesia,” tutupnya.

(Nn/*)

Arming Minta Segera Evaluasi Penyaluran BBM di Wilayah Perbatasan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Polemik distribusi bahan bakar minyak di kawasan perbatasan Kalimantan Utara kembali mencuat. Anggota Komisi III DPRD provinsi setempat, Arming, menilai pengelolaan pasokan energi di wilayah Sembakung, Sebuku, dan Lumbis, Kabupaten Nunukan, belum berjalan sebagaimana mestinya. (Rabu, 4/3/26)

Menurut dia, keberadaan sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum dan Agen Penyalur Minyak dan Solar di kawasan tersebut belum menjawab kebutuhan warga. Fasilitas fisik tersedia, namun operasionalnya disebut kerap terhenti tak lama setelah pengisian stok dilakukan.

Arming mengaku menerima laporan dari masyarakat bahwa tempat penyaluran BBM di perbatasan hanya aktif satu atau dua hari seusai pasokan datang, kemudian kembali tidak melayani pembelian dalam kurun waktu yang tidak menentu. Situasi ini, kata dia, berulang dan menjadi keluhan rutin setiap kali ia turun ke daerah pemilihan.

Ia juga menyinggung klaim peningkatan kuota yang sebelumnya disampaikan oleh PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Nunukan. Di atas kertas, kuota disebut mencukupi bahkan mengalami kenaikan. Namun, menurut Arming, realitas di lapangan menunjukkan kondisi berbeda.“Data yang disampaikan tidak sepenuhnya tercermin dalam pelayanan di tingkat bawah,” ujarnya.

Arming meminta Pertamina tak berhenti pada laporan administratif semata, melainkan memastikan distribusi dan pengawasan berjalan hingga titik akhir penyaluran. Ia menekankan bahwa BBM merupakan kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di daerah perbatasan yang bergantung pada kelancaran transportasi dan aktivitas ekonomi.

Pernyataan senada disampaikan rekannya di DPRD, H. Yancong. Keduanya mendorong adanya tindakan tegas terhadap penyalur yang terbukti tidak menjalankan kewajiban pelayanan sesuai ketentuan.

DPRD Kaltara, kata Arming, akan mempertimbangkan langkah lanjutan apabila persoalan ini tak kunjung ditangani secara konkret oleh pihak terkait. Salah satu opsi yang dibuka adalah menyampaikan persoalan tersebut langsung ke manajemen pusat Pertamina.

Ia berharap ada pembenahan menyeluruh agar masyarakat perbatasan tidak terus-menerus menghadapi ketidakpastian pasokan energi.

*bensyam/admin-adv

Arming: Raperda Pemberdayaan Desa Kaltara Tak Boleh Bertentangan dengan Aturan Lebih Tinggi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, POLITIK DAN EKONOMI

TARAKAN – DPRD Kalimantan Utara melalui Panitia Khusus (Pansus) III terus melanjutkan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa. Pembahasan tersebut dilakukan bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kaltara dalam sebuah rapat yang digelar di Tarakan, Kamis (5/3/2026).

Ketua Pansus III DPRD Kaltara, Arming, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut bertujuan untuk memperdalam materi serta memastikan dasar hukum dalam Raperda benar-benar kuat. Ia menilai setiap ketentuan yang dimuat harus disusun secara cermat agar tetap selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

“Raperda ini harus memiliki pijakan hukum yang kuat. Jangan sampai nantinya justru menimbulkan persoalan karena tidak sesuai dengan peraturan di atasnya,” ujar Arming dalam rapat tersebut.

Ia juga menegaskan bahwa penyusunan regulasi daerah harus memperhatikan aspek yuridis secara menyeluruh. Dengan begitu, aturan yang dihasilkan tidak menimbulkan potensi persoalan hukum di masa mendatang dan tetap sejalan dengan ketentuan nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Sementara itu, pihak DPMD Kaltara menyampaikan bahwa Raperda ini dirancang untuk menjadi pedoman dalam memperkuat berbagai program pemberdayaan masyarakat di desa.

Sejumlah sektor yang akan diatur antara lain pengembangan ekonomi masyarakat desa, penguatan lembaga kemasyarakatan, hingga dukungan terhadap layanan sosial seperti kegiatan posyandu.

Sebelumnya, draf Raperda tersebut juga telah melalui proses harmonisasi bersama Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Samarinda guna memastikan kesesuaiannya dengan peraturan yang berlaku.

Melalui pembahasan yang masih terus berjalan, DPRD Kaltara menargetkan Raperda tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut dapat diselesaikan dan disahkan menjadi peraturan daerah pada pertengahan tahun 2026.

Kehadiran regulasi ini diharapkan mampu menjadi landasan hukum yang jelas dalam upaya memperkuat peran masyarakat desa dalam pembangunan di Kalimantan Utara.

(Bensyam/Admin-Adv)

Arming Hadiri Buka Puasa Bersama Deddy Sitorus, Perkuat Silaturahmi dengan Warga Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Arming, S.H, menghadiri kegiatan buka puasa bersama masyarakat yang digelar oleh anggota DPR RI Deddy Yevri Hanteru Sitorus di Kabupaten Nunukan, Minggu (8/3/2026).

Kegiatan yang berlangsung di salah satu kafe di pusat kota tersebut menjadi momentum mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat, khususnya di bulan suci Ramadan. Kehadiran Arming dalam acara tersebut sekaligus menjadi kesempatan untuk menyapa langsung warga serta mendengarkan berbagai aspirasi masyarakat.

Arming menyampaikan bahwa momen Ramadan merupakan waktu yang tepat untuk memperkuat silaturahmi sekaligus membangun kedekatan antara pemerintah, wakil rakyat, dan masyarakat.

Menurutnya, kegiatan seperti buka puasa bersama tidak hanya sekadar agenda kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang komunikasi yang penting bagi masyarakat untuk menyampaikan berbagai harapan dan persoalan yang mereka hadapi di daerah.

“Momentum seperti ini sangat baik untuk mempererat hubungan dengan masyarakat. Kita bisa berdialog langsung, mendengar aspirasi warga, dan melihat secara nyata kondisi yang mereka rasakan,” ujar Arming.

Ia juga menegaskan bahwa sebagai wakil rakyat di DPRD Kalimantan Utara, dirinya berkomitmen untuk terus memperjuangkan berbagai kebutuhan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan daerah dan kesejahteraan warga di wilayah perbatasan.

Sementara itu, kegiatan buka puasa bersama tersebut dihadiri berbagai elemen masyarakat, tokoh daerah, serta sejumlah tamu undangan lainnya. Suasana kebersamaan dan kekeluargaan tampak terasa hingga waktu berbuka puasa tiba.

Melalui kegiatan tersebut, Arming berharap silaturahmi antara masyarakat dan para pemangku kebijakan dapat terus terjalin dengan baik, sehingga berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat dapat terserap dan diperjuangkan secara maksimal.

(Bensyam /admin-adv)