KPU Soppeng Raih 2 Penghargaan Terbaik Pertama Se-Sulsel

Makassar-Berandankrinews.com KPU Kabupaten Soppeng meraih 2 (dua) penghargaan terbaik pertama dari KPU Provinsi Sulsel pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang diselenggarakan di Hotel Claro Makassar Selasa 22 Desember 2020.

Penghargaan tersebut adalah Terbaik Pertama dalam Pelaksanaan Protokol Kesehatan Covid-19 bagi Badan Ad-Hoc Pilkada serentak 2020 dan Terbaik Pertama dan tercepat menyelesaikan input aplikasi sistem informasi rekapitulasi hasil pilkada serentak 2020.

Penyerahan penghargaan tersebut diberikan langsung oleh Ketua KPU Provinsi Sulsel Faisal Amir yang diterima oleh Ketua KPU Kabupaten Soppeng Muhammad Hasbi pada Rapat Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, di Hotel Claro Makassar, Selasa, (23/12/2020).

Ketua KPU Soppeng Muhammad Hasbi dikonfirmasi membenarkan telah menerima 2 (dua) sekaligus penghargaan terbaik pertama dari Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan.

Penghargaan yang diterima adalah hasil kerja integritas dan dedikasi oleh semua penyelenggara pilkada Soppeng–PPS,PPK dan KPU–untuk memastikan secara baik dan benar pelaksanaan protokol demokrasi dan protokol kesehatan pada Pilkada Soppeng 2020, ucap Emhasbi.

Selain itu Ketua KPU Soppeng memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Soppeng atas pencapaian 76,% kehadiran di TPS menyalurkan aspirasi politiknya, dan kepada Forkopimda, Partai Politik, Organisasi Pers, Ormas, dan Organisasi Kepemudaan yang sama sama totalitas mendukung pelaksanaan Pilkada Soppeng Berkeadaban ditengah pandemi Covid 19.

Untuk diketahui ditempat yang berbeda, Bupati Soppeng juga menerima penghargaan tanggap hadapi Covid-19 dari Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan.

Persiapkan Pengawalan Kotak Surat Suara Kapolsek Bontomanai, Pimpin Apel Konsolidasi

Selayar-berandankrinews.com Komitmen dan kesepakatan bersama jajaran forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda) sampai ke level forkopimca untuk mengawal dan menyukseskan gelaran pilkada damai diaktualisasikan lewat kerja-kerja professional jajaran Polsek Bontomanai yang terhitung sejak malam tanggal, 9 Desember 2020 telah mengalokasikan personil pengamanan, di keseluruhan lokasi tempat pemungutan suara (TPS) di wilayah hukumnya.

Pengamanan ketat dilakukan jajaran Polsek Bontomanai sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi di tingkat PPK.

Usai melakukan tugas PAM Rekap, Kapolsek Bontomanai, AKP. Ramli RA, SH., M.H, langsung memimpin apel konsolidasi dengan melibatkan seluruh komponen penyelenggara gelaran pilkada serentak di level kecamatan yang ikut dihadiri oleh Koordinator Divisi Pengawasan, dan hubungan masyarakat, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kep. Selayar, Abd. Kadir, ST.

Gelar apel konsolidasi dipusatkan di halaman Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di Desa Barugaia untuk melakukan pengecekan terakhir terhadap kelengkapan logistik surat suara, sebelum kemudian akan dikawal ketat menuju gudang logistik Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kep. Selayar, di ruas jalan Jend. Achmad Yani, Benteng.

Kapolsek Bontomanai, AKP. Ramli RA, menjelaskan “selain merupakan standar operating prosedure (SOP) dalam setiap pelaksanaan giat pengamanan dan operasi kepolisian, apel konsolidasi juga dilaksanakan sebagai bentuk pengecekan terakhir terhadap kelengkapan logistik surat suara yang akan dikawal dan diberangkatkan menuju kantor KPU”.

“Setelah keseluruhan persiapan dianggap rampung, personil pengamanan kepolisian Polsek Bontomanai bergerak menuju kantor KPU dipimpin langsung Kapolsek Bontomanai, AKP. Muh. Ramli RA, dan melakukan serah terima logistik kotak surat suara kepada Kabag Ren Polres Selayar, Kompol Ismail, untuk selanjutnya, logistik diserah terimakan kepada komisioner KPU dan dikawal menuju gudang logistik”, jelasnya kepada awak media di sela-sela serah terima logistik surat suara di halaman kantor KPU Selayar, hari, Minggu, (12/12) dini hari, kemarin.

Laporan (Andi Fadly Dg. Biritta). Biro Selayar Bulukumba

Bawaslu Selayar pastikan tidak ada kecurangan dalam Tungsura dan Rekap PPK

Bone -Berandankrinews.com. hal ini dilakukan jajaran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi-Selatan sejak dari hari penyelenggaraan pemungutan dan rekapitulasi perhitungan surat suara tingkat tps, sampai dengan penyelenggaraan rekapitulasi perhitungan surat suara di level panitia pemilihan kecamatan yang diselenggarakan secara serentak di sebelas wilayah kecamatan daratan dan kepulauan Selayar, pada hari Sabtu, (12/12) pagi sampai dini hari.

Koordinator divisi pengawasan, dan hubungan masyarakat Bawaslu Selayar, Abd. Kadir, ST menegaskan, “sampai sejauh ini jajaran bawaslu kabupaten, belum melihat potensi pelanggaran dan atau kecurangan dalam proses dan tahapan pemungutan serta perhitungan surat suara mulai dari tps sampai dengan diselenggarakannya proses rekapitulasi di level PPK yang sempat dimonitoring langsung oleh bawaslu bersama ppl panwascam di masing-masing kecamatan”.

Giat monitoring dilakukan Bawaslu di wilayah Kecamatan Bontosikuyu, Bontoharu, Benteng, Bontomanai, Buki, dan Bontomate’ne.

Dari hasil monitoring, bawaslu melihat proses dan tahapan masih berjalan normatif, aman, kondusif dan lancar.

Jikapun terdapat ketimpangan, paling hanya sampai pada tataran kesalahan penulisan dan persoalan administrasi dan tidak akan berpengaruh pada hasil pilkada.

Satu bentuk kesyukuran kata Kadir, karena kotak suara sudah tiba dan bergeser ke gudang kantor KPU Selayar dengan aman dibawah pengawalan ketat pam pemilu dan back up aparat kepolisian yang dipimpin Kapolsek masing-masing.

Khusus untuk Kecamatan Bontomanai, kotak suara dikawal langsung Kapolsek Bontomanai, AKP. Muh. Ramli yang diterima Kabag Ren Polres Selayar, Kompol Ismail di kantor KPU yang didampingi PAM KPU dan BKO Brimob Polda Sulsel.

Laporan (Andi Fadly Dg. Biritta). Biro Selayar Bulukumba

Tingkatkan Kondusifitas Keamanan Saat Sidang Rekapitulasi,Ini Yang Dilakukan Danyon Brimob Bone

SELAYAR – Minggu (13/12/20) . Setelah mengecek kesiapan Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel dalam mengamankan Pilkada Serentak 2020 pasca pemungutan surat suara di Kabupaten Selayar.

Pada Sabtu (13/12/20) kemarin, Komandan Batalyon ( Danyon ) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos. melakukan pemantauan situasi pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi suara di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu.

Dalam pelaksanaan pemantauan jalannya sidang pleno rekapitulasi suara tingkat PPK di 3 kecamatan ini, Danyon C Pelopor juga didampingi oleh Kabag Ren Polres Selayar Kompol Ismail, Kasat Lantas Polres Selayar AKP Andi Tanri Abeng, Danki Gas BKO Polres Selayar Iptu Andi Dahlan, S.Pdi dan Kanit Gas Gegana Iptu H. Zainal, SH. Kegiatan pemantauan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan patroli untuk menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Selayar pasca pemungutan surat suara 9 Desember yang lalu.

Menurut keterangan Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos., dari hasil pemantauannya pada 3 PPK yang dikunjungi semua kegiatan berjalan dengan aman , tertib dan lancar.

“Alhamdulillah sidang pleno rekapitulasi suara tingkat PPK di Kabupaten Selayar berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga kondusifitas kamtibmas selama pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tetap terjaga. Terciptanya kondusifitas kamtibmas ini sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” ungkap Kompol Nur Ichsan kepada awak media pagi tadi sebelum bertolak ke pelabuhan Bira Bulukumba.

“ Dan semoga situasi kondusif ini akan tetap terjaga hingga akhir tahapan Pilkada Serentak tahun 2020,” tambah mantan Kasubbagrenmin ini,

Benar saja, seperti yang diungkapkan oleh Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel kepada awak media, hingga saat memasuki tahapan rekapitulasi surat suara dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di tingkat PPK, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam keadaan yang kondusif dan semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana.

Sementara itu di tempat terpisah, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis, P.S., S.I.K., M.Si. menjelaskan bahwa Satbrimob Polda Sulsel akan terus mengawal jalannya Pilkada Serentak 2020 di 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

” Hingga saat ini tahapan Pilkada Serentak 2020 telah memasuki pada tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, meskipun demikian bukan berarti pengamanan dari pasukan Brimob akan kendor, justru memasuki tahap-tahap akhir inilah kami akan lebih meningkatkan keamanan demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” pungkas Kombes Pol. Muhammad Anis.

Iwan Hammer

Peranan Ekonomi Syariah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Berandankrinews.com — Jakarta — Farouk Abdullah Alwyni selaku Chairman, Center for Islamic Studies in Finance, Economics, and Development (CISFED) menjadi salah satu panelis di diskusi panel Internasional Islamic Finance News (IFN) yang diselenggarakan secara online pada tanggal 22 September 2020. Diskusi panel ini bertema the Funds, Infrastructure, Islamic Capital Markets and Responsible Finance Initiatives in Indonesia. Adapun poin-poin yang disampaikan oleh FAA di panel tersebut adalah sebagai berikut:

Perkembangan menarik dari meningkatnya pangsa pasar reksadana Syariah di tahun 2020 (sampai dengan Agustus 2020) ditengah-tengah pandemic dan penurunan reksadana konvensional:

Sampai dengan Agustus 2020, total Nilai Aset Bersih (NAB) reksadana Syariah mencapai Rp.69,7 triliun. Ini merupakan peningkatan sekitar 30% selama tahun 2020 dari Rp. 53,7 triliun di bulan Desember 2019.

Disisi lain, NAB industri reksadana secara keseluruhan mengalami penurunan sekitar 3,9% ke Rp.520,8 triliun di bulan Agustus 2020 dari Rp. 542,2 triliun di bulan Desember 2019

Hal ini disebabkan NAB reksadana konvensional mengalami penurunan sekitar 7,7% ke Rp.451,1 triliun dari Rp.488,5 triliun dalam kurun waktu yang sama diatas.

Kondisi diatas membuat pangsa pasar reksadana Syariah menjadi meningkat ke 13,4% di bulan Agustus 2020 dari 9,9% di bulan Desember 2019. Jika trend ini berlanjut reksadana Syariah akan lebih memainkan peran kedepan, yang bahkan melebihi pangsa pasar perbankan Syariah.

Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) yang Memecahkan ‘Record’

Penjualan Sukuk Ritel (SR-013) pada bulan Agustus-September 2020 dari Pemerintah Republik Indonesia yang menembus angka Rp. 25 triliun memecahkan rekor baru di tahun 2020 ini. Nilai ini jauh melampaui target pertama yang ditetapkan sebesar Rp. 5 triliun. Target awal ini direvisi berkali-kali, pertama ke angka Rp.7 triliun, lalu menjadi Rp.9 triliun, Rp. 12 triliun sampai dengan nilai akhir tersebut diatas.

Penjualan SR-013 ini jauh melampaui penjualan SR-012 yang mencapai Rp. 12,1 triliun dibulan Februari/Maret 2020. Penjualan ini juga melewati penjualan obligasi ritel konvensional (ORI17) dibulan Juni/Juli 2020 yang mencapai Rp. 18,3 triliun.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penjualan SR-013 ini diantaranya adalah: Nilai keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan dari deposito bank-bank Syariah ataupun bunga bank-bank konvesnional, pemesanan Sukuk secara online yang mudah dan keamanan dari investasi Sukuk ini karena dijamin oleh pemerintah.

Pengalaman dari penjualan Sukuk ritel yang baik dan menarik minat investor sebenarnya dapat mendorong lebih banyak pengeluaran instrument Sukuk ritel baik oleh pemerintah, badan usaha milik negara, maupun sektor swasta. Sukuk ritel yang lebih meluas bukan hanya akan memperdalam pasar keuangan Syariah Indonesia, tetapi juga akan meluaskan basis investor domestik ritel dalam negeri. Sukuk ritel pemerintah adalah juga sebuah indikasi bagus dimana pemerintah dapat mulai mengoptimalkan sumber-sumber daya keuangan dalam negeri untuk upaya-upaya pembangunan.

Dengan ini, upaya untuk mensinergikan keuangan Syariah dan model investasi yang bertanggung jawab sosial akan dapat diwujudkan. Dimana pemerintah dapat mengoptimalkan dana-dana yang diterima dari penjualan Sukuk ritel untuk projek-projek yang mendukung tujuan pembangunan yang berkelanjutan seperti pengentasan kemiskinan, memperkuat sektor kesehatan, membangun infrastruktur, dan juga upaya pengurangan ketimpangan sosial.

Persoalan lambatnya perkembangan Sukuk korporasi,
berbeda dengan Sukuk pemerintah yang berkembang cukup cepat, perkembangan Sukuk yang dikeluarkan korporasi adalah cenderung stagnan.

“Sebenarnya kekhawatiran terkait kebutuhan untuk memiliki ‘underlying assets’ dalam mengeluarkan Sukuk dapat diatasi dengan mengeluarkan Sukuk yang berakad Mudarabah. Karena dengan Sukuk jenis ini, perusahaan cukup menggunakan dasar dari laporan keuangan mereka dan juga bisnis yang dijalankan. Sukuk jenis ini sebelumnya dikeluarkan oleh beberapa bank Syariah seperti Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,” ungkap Farouk.

“Faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan oleh regulator dalam rangka mengembangkan Sukuk korporasi adalah diantaranya memberikan insentif fiskal untuk perusahaan-perusahaan yang menggunakan Sukuk sebagai instrument untuk memobilisasi dana, sebagaimana halnya yang dilakukan di Malaysia, juga mereview prosedur-prosedur terkait Sukuk yang dikeluarkan oleh perusahaan, dan perlu dipastikan agar segala hal terkait hambatan birokratis dapat dihilangkan/ditinjau kembali,” imbuh Farouk.

“Terkait Konvergensi antara keuangan Syariah dan investasi berbasis Environment, Social, and Governance (ESG) ataupun Socially Responsible Investing (SRI) dalam kaitannya dengan Sustainable Development Goals (SDGs), ada beberapa poin yang perlu disampaikan. Pertama, hubungan antara keuangan Syariah dan SDGs atau tujuan pembangunan yang berkelanjutan (prinsip yang dideklarasikan di Perserikatan Bangsa-Bangsa [PBB] ditahun 2015). Obyektif Syariah (Maqasid Syariah) terkait perlindungan terhadap keyakinan/agama akan meng-cover diantaranya SDGs No. 1 (No Poverty/Bebas dari Kemiskinan) dan No. 10 (Reduced Inequalities/Pengurangan Ketimpangan), mengingat dalam Islam dinyatakan bahwa kemiskinan bisa menyebabkan kekafiran dan juga kecaman Islam terhadap ketimpangan social sebagaimana termaktub dalam al-Qur’an yang melarang kekayaan hanya berputar disekelompok kecil orang. Begitu pula halnya obyektif Syariah terkait perlindungan terhadap harta juga akan meng-cover SDGs No. 1 dan No. 10,” paparnya.

Obyektif Syariah yang lain terkait perlindungan terhadap intelek/ilmu juga akan mendorong terlaksananya SDG No. 9 (Industry, Innovation, & Infrastructure/industry, inovasi, dan infrastruktur) dan No. 11 (Sustainable Cities & Communities/Komunitas dan Kota yang Berkelanjutan). Sedangkan perlindungan terhadap keturunan juga mendorong terwujudnya SDG No. 3 (Good Health & Well Being/Kesehatan yang Baik & Kesejahteraan). Ini adalah sekedar gambaran. Sebenarnya, setiap obyektif Syariah yang ada banyak terkait dengan poin-poin SDGs lainnya.

Disini kajian terkait SDGs dan/atau investasi berbasis ESG ataupun SRI akan memperdalam kajian terhadap keuangan Syariah itu sendiri yang cenderung terbatasi dengan prinsip terkait larangan terhadap Bunga, alkohol, judi, prostitusi, dan spekulasi. Prinsip-prinsip ini tentunya adalah bagian penting dari keuangan Syariah, tetapi pada esensinya cakupan keuangan Syariah adalah lebih luas dari itu, dan eksplorasi substansi keuangan Syariah yang lebih mendasar akan terbantu dengan menguatnya trend investasi berbasis ESG ataupun SRI.

Kedepan elemen-elemen ‘S’ (social) dan ‘G’ (governance) dari ESG akan semakin penting. Seperti sekarang ini beberapa negara di Eropa mengeluarkan obligasi yang bersifat sosial yakni dalam kerangka menangani dampak ekonomi dari Covid19, yakni dana yang ada digunakan untuk membantu kelompok masyarakat yang mengalami PHK.
Terlebih lagi negara seperti Indonesia juga mempunyai tantangan-tantangan SDGs yang cukup mendasar seperti misalnya masalah kemiskinan, dimana walaupun tingkat kemiskinan di Indonesia dinyatakan hanya tinggal sekitar 9,22% dari populasi, tetapi 70% populasi Indonesia yang walaupun telah bebas dari kemiskinan tetapi belum mencapai level kehidupan kelas menengah. Mereka ini masih rentan untuk kembali miskin kembali sewaktu-waktu. Rentang pengeluaran mereka per bulan/per orangnya adalah sekitar Rp.354 ribu hingga Rp.1,2 juta. Jumlah kelas menengah di Indonesia yang dikategorikan sebagai kelompok yang memiliki pengeluaran antara Rp.1,2 juta hingga Rp.6 juta/ bulan perorangnya adalah hanya masih sekitar 20% atau sekitar 52 juta orang.
Belum lagi tantangan SDG terkait ketimpangan pendapatan, dan ada 1% masyarakat mempunyai 50% kekayaan seluruh negeri, bila diestimasi 4 orang terkaya di Indonesia melebihi kekayaan 40% orang (the bottom 40%). Tantangan lain adalah infrastruktur kesehatan Indonesia yang belum solid untuk melayani seluruh rakyat seperti yang dapat dilihat dari lemahnya kesiapan dalam menghadapi pandemik Covid19.

“Sehubungan dengan tantangan-tantangan besar SDGs diatas, maka peran keuangan Syariah menjadi lebih penting kedepannya. Terkait bagaimana keuangan Syariah yang terkonvergensi dengan konsep ESG/SRI dapat mempengaruhi pemikiran para pemegang keputusan baik di pemerintahan maupun di sektor swasta, dan lebih penting lagi dikomunitas investor. Konsep keuangan Syariah dan ESG perlu mempengaruhi bagaimana pemerintah menggunakan dan memprioritaskan anggaran mereka. Konsep ini juga perlu mempengaruhi bagaimana perusahaan-perusahaan besar melakukan bisnisnya di Indonesia. Dan yang terpenting, bagaimana konsep ini dapat mempengaruhi pola pikir investor dalam berinvestasi. Semua ini diharapkan dapat berdampak positif dalam pencapain tujuan-tujuan pembangunan yang berkelanjutan (SDGs) yang pada esensinya juga adalah sesuai dalam banyak hal dengan obyektif dari Syariah itu sendiri,” pungkas Farouk (fri).