Deddy Sitorus: Penyelesaian Kasus Pencemaran Sungai Malinau Harus Tetap Mengacu Pada UU

Tanjung Selor – Pencemaran Sungai di Malinau , Kalimantan Utara (Kaltara) tak bisa dianggap sebelah mata. Mekanisme hukum harus diterapkan kepada pihak – pihak yang diduga menjadi penyebabnya tercemarnya sungai yang merupakan salah satu sumber penting bagi masyarakat sekitar.


Demikian diungkapkan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) , Deddy Sitorus, menanggapi belum selesainya persoalan tersebut. Menurut Deddy, apapun penyebabnya, ada undang-undang yang harus menjadi rujukan dari penyelesaian kasus tersebut.


“Walaupun kita tidak tahu apakah itu sebuah bencana yang tidak terelakkan atau karena adanya kelalaian atau ada unsur kesengajaan, namun undang undang  sudah mengatur dengan jelas dan seharusnya dijadikan rujukan dalam menyikapi masalah ini,” tegas Deddy, Sabtu (17/4)


Diberitakan sebelumnya,  pada awal Februari lalu, tanggul kolam limbah perusahaan batubara PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) di Malinau, Kalimantan Utara, jebol dan mencemari Sungai Malinau dan Sesayap. 


Limbah tambang itupun mengalir dan mencemari Sungai Malinau. Setidaknya warga yang tersebar 14 desa sekitar DAS Malinau yakni Desa Sengayan, Langap, Long Loreh, Gongsolok, Batu Kajang, Setarap, Setulang, Setaban). Lalu, DAS Mentarang (Lidung Keminci dan Pulau Sapi) dan DAS Sesayap (Desa Tanjung Lapang, Kuala Lapang, Malinau Hulu, dan Malinau Kota sangat merasakan dampaknya.

Masih diketemukan ikan mati yang diduga terkena limbah batu bara


Tak hannya matinya ikan – ikan yang merupakan sumber penghidupan masyarakat sebagai nelayan, limbah juga membuat air sungai sempat tak dapat di konsumsi.


Diketahui, terkait hal tersebut, pada 10 Februari 2021, Pemerintah Kabupaten Malinau mengeluarkan sanksi. Dalam SK Nomor 660.5/K/.86/2021 tentang sanksi paksaan pemerintah kepada perusahaan, pemkab meminta perusahaan melakukan perbaikan tanggul, penimbunan tanah, melibatkan tenaga ahli kompeten untuk mengatasi limbah. Juga, mengganti ikan mati, membuat sistem penanganan dini penanganan tanggul jebol serta inspeksi tanggul secara berkala.


“Sampai saat ini saya belum mendapatkan informasi dari Dinas Lingkungan Hidup  tentang hasil investigasi dan realisasi dari SK yang dikeluarkan atas insiden pencemaran sungai Malinau ini,” tutur Deddy

Sebagaimana dilansir dari Mongabay.co.id, dalam laporan Jatam pada 2018 berjudul “Oligarki Ekstraktif dan Penurunan Kualitas Hidup Rakyat” menyebutkan, perubahan terjadi pada sungai sejak pertambangan batubara beroperasi di hulu Sungai Malinau dan limbah masuk ke sungai. Perubahan paling mudah teramati, kata Merah, adalah perubahan warna air sungai. Kini, air jadi keruh. Dari laporan warga menyatakan kalau ikan-ikan sungai berkurang dan mulai susah ditemukan.


“Pencemaran sungai itu sudah berulang kali terjadi, saya tidak tahu langkah2 apa yg sudah dilakukan oleh perusahaan dan bagaimana mitigasinya,. Mungkin sebaiknya penanganan kasus ini oleh pihak POLRI dan Kementerian LHK,” tandas poliitisi PDI Perjuangan tersebut.


Menanggapi sikap Pemprov Kalimantan Utara yang mengpreisiasi PT  KPUC melalui seremonial pelepasan bibit ikan di Sesayap, yang menyebutkan bahwa investigasi telah dilakukan dan air sungai Malinau dinyatakan aman, Deddy menilai Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi Kalimantan Utara bermaksud menghindari polemik berkepanjangan terhadap kasus ini.


“Fikiran positif saya mengatakan begitu. Tapi saya juga ingin mengingatkan Pemprov bahwa masyarakat berharap mereka melaksanan tugasnya sesuai peraturan dan per-UU yang berlaku. Jangaj ada dusta diantara kita,” tandasnya.


Menurut Deddy, seharusnya DLH Provinsi Kaltara, menurunkan tim untuk memeriksa kualitas air Sungai Malinau sebelum ikut-ikutan dalam kegiatan tabur benih ikan di sungai. Tidak saja di lokasi yg tercemar di sekitar penambungan limbah tetapi juga sedimentasi di muara sungai. 


“Perlu diingat, bahwa unsur – unsur pencemar dari limbah itu bersifat “bio-akumulatif” yang artinya akibatnya dari limbah itu baru akan terlihat dalam jangka panjang,” jelasnya 


Jika kandungan racun dari limbah itu di luar batas toleransi, maka sesungguhnya air sungai tidak layak digunakan utk kebutuhan sehari-hari apalagi untuk diminum. Jika kandungan pencemarannya berat maka ikan yg ada disungai itu atau di muara sungai sangat tidak layak dikonsumsi oleh manusia. Hal ini harus diperiksa secara mendalam karena tugas pemerintah itu melindungi rakyatnya. 


“Saya sangat berharap agar pihak Pemprov segera mengundang peneliti independen untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh. Kalau memang dalam batas aman dan sudah tidak tercemar, maka kita tidak perlu lagi khawatirkan,” ungkapnya


Deddy menegaskan, pihaknya akan tetap memonitor langkah penegakan hukum oleh instansi yang berwenang seperti Polri, Kemen LHK dan Kemen ESDM. Hal ini menurutnya sangat perlu agar masyarakat tidak menyimpan syak wasangka berlebihan dan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan kepada hukum. 


“Tidak boleh dibiarkan persepsi yang berkembang di masyarakat bahwa perusahaan itu tidak tersentuh hukum dan bisa membeli siapapun. Itu tidak baik dan sangat berbahaya. Proses hukum juga diperlukan agar bencana seperti ini tidak terulang di masa depan,”  jelasnya 


Deddy mengungkapkan, jika sungai Malinau sudah benar-benar aman dari zat beracun, perusahaan sudah mematuhi persyaratan dan aturan pengolahan limbah yang ada, maka ia jua akan menyumbangkan ikan di sungai itu. 


“Perusahaan itu harus ingat bahwa rakyat juga punya batas kesabaran dan logikanya sendiri. Kalau perusahaan itu beroperasi sesuai aturan yang ada, saya mendukung mereka. Karena kita membutuhkan investasi utk membuka lapangan kerja dan menggerakkan ekonomi. Tetapi kita sangat berharap agar investasi itu bekerja sesuai aturan memberikan manfaat bagi rakyat banyak,” pungkasnya. (Eddy Santry)

Deddy Sitorus Perjuangkan Penambahan Kuota Listrik Untuk Masyarakat Kaltara

Jakarta –  Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Deddy Sitorus terus berupaya memperjuangkan hak masyarakat terutama yang tinggal di pedalaman Kalimantan Utara terpenuhi. Diantaranya dengan meminimalkan kesenjangan pembangunan yang selama ini dialami masyarakat pedalaman Kaltara. Salah satunya terkait jaringan listrik padahal sebagaimana diketahui, listrik merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat. 

“Listrik saat ini telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Namu sebagian masyarakat di Kaltara belum mendapatkanya. Saat ini saja, sedikitnya 189 Desa di Kaltara belum mendapatkan listrik, belum terhitung dusun nya,” tutur Deddy, Rabu (14/4).

Menyelesaikan hal tersebut memang bukan perkara mudah, pasalnya, ungkap Deddy, anggaran yang  tersedia hanya sekitar Rp. 50 Milyar/tahun yang hanya cukup dipakai untuk sekitar 20 Desa dengan tingkat kesulitan moderat. 

Keterangan foto: Anggota DPR RI, Deddy Sitorus (kedua dari kanan) bersama Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini (pertama dari kanan)
serta Direktur PLN Wilayah Sumatera – Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto (kedua dari kiri)
usai berdiskusi membahas penambahan kuota listrik di Kaltara, Kamis (14/5).

“Jika terus begitu maka desa-desa di Kaltara baru akan dialiri listrik 10 tahun ke depan, itu pun belum tentu hingga ke dusun secara merata,” ungkapnya.

Namun bukan berarti ia berhenti. Poliitisi PDI Perjuangan itu terus melakukan segala upaya untuk mendapatkan solusi . Diantaranya melalui lobi langsung dengan para pemangku kebijakan terkait.

Diketahui, Rabu 14 April 2121, Deddy mendiskusikan persoalan serius tersebut langsung  dengan Direktur Utama PLN, Zulkifli Zaini dan Direktur PLN Wilayah Sumatera-Kalimantan, Wiluyo Kusdwiharto.Tujuanya adalah, meminta penambahan alokasi Listrik Desa di Kalimantan Utara untuk tahun anggaran 2021.

“Hari ini , mendiskusikannya langsung dengan Pak Zul dan Pak Wiluyo. Mohon agar alokasi untuk Listrik Desa tahun anggaran 2021 di Kaltara bisa ditambah. Kami juga bersepakat untuk memperjuangkan tambahan anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) Program Listrik Desa untuk PLN pada tahun anggaran 2022 bisa ditambah,” paparnya.

Deddy menjelaskan bahwa dana untuk Program Listrik Desa tersebut berasal dari Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PLN sebagai BUMN yg merupakan mitra Komisi VI DPR RI

Tahun anggaran 2020 menurut Deddy memang hanya dialokasikan sebesar Rp.5 Triliun. Dan untuk memperoleh penambahan anggaran, Deddy akan memperjuangkannya melalui Badan Anggaran dan lintas Komisi di DPR RI 

“Saya akan memperjuangkannya melalui Banggar dan lintas Komisi yakni Komisi 6 dan Komisi 11 serta Kementerian Keuangan karena masing – masing punya kewenangan. Mudah-mudahan berhasil, mohon doanya,” pungkas Anggota DPR RI peraih dukungan terbanyak se – Kaltara pada Pileg 2019 tersebut.

(Eddy Santry)

Andi Mutamir : Jalan UsahaTani Adalah Kunci Menuju Nunukan Yang Berswasembada

Nunukan –  Pertanian adalah salah satu sektor paling menentukan dalam perekonomian. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menggenjot peningkatan dari sektor agraris tersebut.

Salah satu upaya untuk mengembangkan sektor pertanian adalah dengan meningkatkan dukungan infrastruktur pertanian yang memadai, di antaranya melalui pengembangan Jalan Usaha Tani (JUT). Dengan adanya pengembangan JUT diharapkan dapat mendorong kelancaran distribusi pada kawasan pertanian.

Demikian dikatakan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Mutamir usai melakukan pertemuan untuk menjarisng aspirasi masyarakat ( Reses Masa Sidang II DPRD Kabupaten Nunukan) RT 10 dan RT 06 di Desa Binusan , 

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan tersebut, alasan pembangunan akses jalan usaha tani ini didasari pada beberapa aspek.

Keterangan Foto: Anggota DPRD Nunukan, Andi Mutamir (tengah) saat menjaring aspirasi masyarakat dalam Reses Masa Sidang II DPRD Nunukan di Desa Binusan, Nunukan, Kalimantan Utara

“Pertama, aspek sosial, yaitu guna membuka keterisoliran masyarakat terhadap daerah sekitarnya,” tuturnya
Kedua, aspek ekonomi yaitu untuk mengatasi biaya transportasi yang tinggiakibat minimnya akses angkutandari lahan pertanian ke sarana produksi.Selanjutnya yakni aspek lingkungan, yakni sebagai peningkatan kualitas jalan dan mencegah terjadinya longsor.

“Namun yang paling bersentuhan langsung dengan adanya jalan usaha tani adalah kemudian bagi para petani untuk mengangkat hasil panen mereka,” ujar Andi.

Saat ini, menurut Andi, hasil panen masyarakat di Nunukan sebenarnya cukup baik. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah masih bergantungnya masyarakat Nunukan dalam hal pangan kepada daerah lain.

“Hal tersebut lantaran tak adanya akses bagi para petani untuk mengangkut hasil panen mereka. Pun kalau ada akses transportasi, saat ini masih sangat minim sekali dan hanya menyentuh sebagian kecil lahan pertanian masyarakat,” papar Andi.


Andi menegaskan, maksimalisasi lahan dan pola pertanian yang baik saja belum cukup untuk menjadikan sektor pertanian sebagai soko guru perekonomian. Karena tanpa adanya akses transportasi, para petani akan kesulitan memasarkan hasil budidayanya.


Sementara potensi Nunukan untuk menjadi daerah yang berswasembada pangan sangat sangatlah terbuka. Maka sarana yang selama ini tak dimiliki oleh para petani yakni akses transportasi harus menjadi prioritas program pembangunan oleh pemerintah.


“Dapat saya katakan, bahwa jalan usaha tani adalah kunci menuju Nunukan yang berswasembada,” tutupnya.(Santry)

Gelar Reses , Andi Mutamir Banyak Mendapat Masukan Dari Masyarakat Desa Binusan

Nunukan -Kunci penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah ditentukan antara lain oleh kemampuan Pemerintah Daerah DPRD dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, hubungan yang sinergis di antara keduanya, hubungan pusat dan daerah, serta hubungan antar daerah yang konstruktif. 

Kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan kewenangannya memiliki makna yang antara lain ditandai dengan kemampuanya melakukan pengelolaan Pemerintah Daerah secara profesional dan handal, serta memiliki daya inovasi dan kreasi yang tinggi di dalam meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan.

Untuk itulah pentingnya pelaksanaan reses yang merupakan kewajiban bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat secara berkala untuk bertemu konstituen pada Daerah Pemilihan (Dapil) masing – masing guna meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan Pemerintah- Daerah.

Keterangan Foto: Andi Mutamir dan perwakilan masyarakat dari RT 06 dan RT 10 melakukan pose bersama usai menjaring aspirasi warga melalui Reses Anggota DPRD Nunukan Masa Sidang II di Desa Binusan, Nunukan, Kaltara, Senin (12/4)

Seperti yang dilakukan oleh Andi Mutamir pada Senin 12 April 2021. Bertempat di Desa Binusan, Nunukan, Kalimanran Utara, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nunukan tersebut menggelar Reses Masa Sidang II untuk menampung aspirasi dari masyarakat yang tinggal di RT 06 dan RT 10.

Dalam Reses persipan Desa Binusan Dalam tersebut, Andi Mutamir menerima beberapa masukan serta ussulan dari masyarakat terkait sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka.

Salah satu perwakilan masyarakat bernama Amos contohnya. Karena di sekitar lahanh pertanian mereka, mereka hinga saat ini kekurangan air, maka ia mengusulkan agar di tempat tersebut dibangun Embung sebagai sarana Iridasi.

“Akibat cuaca yang tak tentu, membuat lahan pertanian kami mongering. Untu itu, kami ini benar –benar sangat membutuhkan adanya Embung secagai sarana irigasi. Mohon diperjuangkan Pak,” ujar Amos

Mendapat usulan tersebut, Andi berjanji akan memperjuangkan dan menyampaiknya saaat sidang pembahasan nantinya.Terkait usulan Embung,  Politisi dari Partai Partai Pembangunan (PPP) itu juga sepakat adanya segala sara yang membuat pertanian meningkat.

“Pertanian itu adalah salah satu soko guru atau tiang dari perekonomian masyarakat. Maka dari itu, usulan atas adanya sarana yang berkaitan dengan peningkatan hasil pertanian, pasti akan kita perjuangkan,” tandasnya.
Selain permintaan dari masyarakat untuk memperjuangkan pembuatan Embung, Andi Mutamir juga mendapat masukan dari beberapa warga diantaranya agar dibuatkan jalan tani. 

Terkait permintaan warga tersebut, Andi menyatakan bahwa komoditas pertanian menjadi komoditas yang prospektif untuk dikembangkan mengingat permintaan pasar yang terus meningkat.

Namun usaha pertanian masih mempunyai kendala keterbatasan pengguna sarana produksi, alat dan mesin pertanian yang antara lain disebabkan kurang memandainya sarana jalan usaha tani.

“Penyediaan prasarana jalan usaha tani yang kurang memadai tersebut akan berdampak pada kualitas produksi pertanian. Maka dari itu, penting adanya pembangunan akses jalan usaha tani bagi para petani untuk menunjang usaha pertanian masyarakat. Saya akan perjuangkan usulan ini,” tegasnya 

Selain kedua hal diatas, banyak keluhan dan masukan dari masyarakat seperti pembukaan jalan utama di pemukiman warga, permohonan untuk mendapatkan pupuk urea bersubsidi hingga pengadaan tower untuk menunjang kelancaran komunikasi mereka.

hal tersebut, Andi Mutamir menyatakan akan memperjuangkan semaksimal mungkin dalam kapasitasnya sebagai DPRD. Andi menegaskan, bahwa tugas wakil rakyat adalah menjadi corong aspirasi, maka aspirasi dari konstituen adalah wajib hukumnya untuk diperjuangkan.

“Kita ini dipilih oleh mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Maka fardu ain bagi saya untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat,” tegasnya. (Santry)

Deddy Sitorus Sesalkan Proses Hukum Yang Tak Berani Sentuh Penyebab Tercemarnya Sungai di Malinau

JAKARTA – Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Provinsi Kalimantan Utara, Deddy Sitorus, menyesalkan pencemaran Sungai Malinau yang berasal dari perusahaan tambang batu bara.

“Padahal, sungai tersebut merupakan sumber utama air bersih dan tumpuan hidup sebagian besar masyarakat Malinau,’ jelas Dedy dalam keterangan tertulisnya yang sampai ke Redaksi, Senin (5/4).

Lebih lanjut Deddy menjelaskan bahwa pencemaran Sungai Malinau terjadi karena tidak jelasnya penanganan limbah yang dilakukan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Bahkan aktivitas perusahaan tambang batu bara itu menimbulkan bencana lingkungan dalam beberapa tahun ini.

“Laporan yang saya terima dari warga, tercatat sejak 2018-2021, limbah secara rutin mencemari Sungai Malinau yang menghancurkan ekosistem sungai itu. Pencemaran menyebabkan kematian ikan dalam jumlah besar dan menyebabkan PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) tidak dapat berfungsi,” kata Deddy

Anggota Komisi VII DPR RI itu melanjutkan, meskipun perusahaan tersebut telah berulang kali melakukan pencemaran berat, pemerintah daerah hingga pemerintah pusat terkesan tidak berdaya mengambil tindakan tegas. Buktinya, hingga hari ini belum ada tindakan yang diambil berbagai instansi yang terkait.

“Penanganan jebolnya kolam penampungan limbah batu bara di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara, pada 7 Februari lalu, juga tidak tuntas,” paparnya.

Menurut Deddy, bukti-bukti pencemaran sudah sangat gamblang. Ekosistem sungai rusak berat dan pasokan air minum terhenti. Bahkan, Deddy menerima laporan perusahaan itu hingga hari ini masih sembunyi-sembunyi membuang limbah ke Sungai Malinau. 

“Gubernur Kalimantan Utara, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolda Kalimantan Utara, hingga Kapolri. Tetapi belum mendapatkan jawaban resmi,” tandas Deddy

Bahkan Deddy menilai, PT. KPUC seolah – olah mempunyai keistimewaan terhadap hukum. Sehingga sampai saat ini belum ada satupun instansi yang mengambil langkah tegas terhadap perusahaan yang limbahnya telah menjadi sumber musibah tersebut.

“PT KPUC itu kebal hukum, buktinya hingga hari ini belum ada tindakan yang diambil oleh berbagai instansi yang terkait,” ujar Deddy. 

Deddy dalam waktu dekat berencana mengirimkan surat kembali dan menemui pimpinan instansi-instansi terkait untuk mendapatkan jawaban dari tindak lanjut proses penegakan hukumnya.

“Saya setiap hari mendapatkan telepon dan pesan WA dari warga korban pencemaran Sungai Malinau tentang perkembangan penanganan kasus dan pertanggungjawaban KPUC. Saya harus memberikan jawaban kepada konstituen saya dan masyarakat terdampak,” terang Deddy.

Deddy mengungkapkan dirinya mendapat informasi bahwa Polda Kalimantan Utara telah selesai melakukan pengumpulan bukti dan keterangan, demikian pula dari pihak Gakum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

“Tetapi saya belum melihat kedua instansi itu bergerak untuk menuntaskan kasus perusakan lingkungan ini. Saya segera mencari tahu bagaimana perkembangannya,” tandas Deddy.

Dia menegaskan pemerintah harus bergerak untuk melakukan evaluasi, penegakan hukum, pemulihan lingkungan serta mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

“Kalau berulang-ulang terjadi, namanya bukan bencana tetapi unsur kesengajaan dan pelanggaran hukum,” ucap Deddy.

Anggota DPR RI peraih suara terbanyak pada Pileg 2019 yang ini berharap agar Pemerintah Kabupaten Malinau menunjukkan kepedulian yang nyata, jangan hanya fokus pada ganti rugi kerusakan lingkungan tapi penegakan hukum dan pencegahan kerusakan lingkungan dan ekosistem yang lebih parah. 

“Saya khawatir bila dibiarkan berlarut-larut, masyarakat Malinau akan kehilangan kepercayaan kepada pemerintah dan penegakan hukum hingga akhirnya menimbulkan ekses yang tidak perlu,” pungkasnya. (Eddy Santry)