Komisi IV DPRD Kaltara Hadiri Sosialisasi SPMB Tahun Ajaran 2026/2027

TARAKAN – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menghadiri sosialisasi Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) atau PPDB Jenjang SMA, SMK, SLB Tahun Ajaran 2026/
2027, pada Selasa (05/05/27) di Ruang Pertemuan SMAN 1 Tarakan.

Wakil Ketua Komisi IV, Dr. H. Syamsuddin Arfah resmi membuka kegiatan tersebut. Pada kesempatan tersebut, Syamsuddin Arfah menegaskan pentingnya sinergi antara sistem pendaftaran berbasis digital dengan kesiapan infrastruktur sekolah di lapangan.

Langkah ini dinilai krusial agar proses penerimaan siswa baru tidak hanya berjalan transparan dan modern, tetapi juga tetap inklusif bagi seluruh calon peserta didik di wilayah Kaltara yang memiliki tantangan geografis dan keterbatasan akses.

Dalam aspek teknis penerimaan siswa, DPRD meminta Dinas Pendidikan untuk mengantisipasi berbagai dinamika di lapangan, terutama terkait keterbatasan jaringan internet di sejumlah wilayah.

Untuk itu, SPMB tahun ajaran 2026/2027 akan menerapkan sistem hybrid, yakni kombinasi pendaftaran online dan offline.

“Sistem ini dirancang agar server tetap optimal, sekaligus memberikan akses bagi daerah blank spot. Jangan sampai ada calon siswa yang dirugikan hanya karena kendala jaringan,” Ungkap Wakil Komisi IV.

Selain itu, seleksi penerimaan siswa juga akan mempertimbangkan nilai rapor semester 1 hingga 5, selain jalur zonasi dan jalur lainnya yang telah ditetapkan.

Melalui rangkaian sosialisasi dan koordinasi ini, DPRD berharap pelaksanaan SPMB 2026/2027 dapat berjalan lebih matang, transparan, dan berkeadilan, serta mampu menjawab kebutuhan pendidikan di seluruh wilayah Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

Komisi IV DPRD Kaltara Gelar RDP Bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI)

TANJUNG SELOR – Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat audiensi bersama Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) guna membahas penguatan program kesehatan reproduksi, kependudukan, serta rencana pembentukan kepengurusan PKBI di wilayah Kalimantan Utara, Senin (04/05/26).

Rapat yang berlangsung di ruang pertemuan DPRD ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi, Dr. H. Syamsuddin Arfah. Pertemuan ini menjadi krusial mengingat tantangan demografi Kaltara sebagai wilayah perbatasan yang memiliki mobilitas penduduk tinggi serta tren peningkatan kasus kesehatan tertentu.

Ketua PKBI Nasional, Dr. Ichsan Malik, M.Si., memaparkan bahwa organisasi yang telah berdiri sejak 1957 ini berencana menjadikan Kalimantan Utara sebagai daerah ke-26 dalam struktur organisasinya. Fokus utama PKBI adalah mewujudkan keluarga bertanggung jawab melalui lima dimensi yakni kelahiran, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan masa depan.

Selama ini, operasional PKBI di wilayah Kaltara, khususnya PKBI Tarakan masih berada di bawah koordinasi PKBI Kalimantan Timur.

“Dengan pembentukan PKBI daerah secara mandiri di Kaltara, kami berharap jangkauan program terhadap kelompok rentan, edukasi masyarakat, dan layanan kesehatan reproduksi dapat lebih luas dan mandiri,” ujar Ketua PKBI.

Salah satu poin paling mendesak dalam audiensi ini adalah data dari Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara. Terungkap bahwa angka kasus HIV di Kalimantan Utara mencapai hampir tiga kali lipat dari target nasional. Kondisi ini diperberat dengan stigma sosial dan mobilitas tinggi di wilayah perbatasan yang menyulitkan penjangkauan medis.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV, Ruman Tumbo, SH., menekankan perlunya penguatan pencegahan melalui peran PKBI. Sementara itu, Anggota Komisi, Vamelia, SE, menyoroti pentingnya kolaborasi lintas sektor, termasuk potensi rekrutmen keanggotaan PKBI yang melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, hingga aktivis muda.

Hal senada disampaikan Anggota Komisi IV lainnya, Listiani, menegaskan bahwa DPRD akan mendorong pembahasan lebih lanjut bersama Pemerintah Provinsi terkait fasilitasi kantor dan dukungan program.

Dalam arahannya, Syamsuddin Arfah merumuskan tiga poin utama dukungan legislatif, yakni persetujuan prinsip pembentukan PKBI Kaltara, penetapan prioritas isu seperti HIV/AIDS, stunting, dan kesehatan reproduksi remaja, serta dorongan sinergi dengan OPD terkait seperti Dinas Kesehatan dan DP3AP2KB.

Menariknya, PKBI menegaskan komitmen inklusivitas dalam kepengurusan dengan melibatkan sedikitnya 50 persen perempuan dan 20 persen remaja. Langkah ini diharapkan mampu memperluas jangkauan edukasi hingga ke kalangan generasi muda sebagai upaya menekan perilaku berisiko.

Audiensi ditutup dengan kesepakatan bahwa hasil pertemuan akan segera ditindaklanjuti secara administratif dan koordinatif oleh DPRD.

(Humas DPRD Kaltara)

PKBM LaNuka Terus Fasilitasi Hak Pendidikan WBP di Lapas Nunukan

NUNUKAN – Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) kelas IIB Nunukan atau PKBM LaNuka Terus Berupayah Laksanakan Program Pembelajaran Guna Memfasilitasi Pendidikan Yang Terbaik Bagi WBP, Selasa (05/05).

Kegitan PKBM yang dilaksankaan di Lapas Nunukan ini melaksanakan pembelajaran Paket A, B dan Paket C setara dengan SD, SMP dan SMA.

Dalam pembelajaran tersebut diikuti oleh 51 WBP Lapas Nunukan yang perpartisipasi dalam pembelajaran yang terbagi dalam berbagai kelompok belajar.

Menurut Eko Novyanto selaku Ketua PKBM Lanuka menyampaikan Lapas Nunukan akan selalu memberikan fasilitas pendukung dalam PKBM ini agar pendidikan WBP dapat terpenuhi dengan baik.

“Pembelajaran ini akan terus dilaksanakan dan kami selaku pengurus PKBM Lanuka akan terus mendukung dari segi fasilitas baik tutor maupun fasilitas pendukung lainnya yang dapat menjamin WBP untuk mendapatkan pendidikan terbaik walapun berada di dalam Lapas,” Eko.

Sementara itu, Kalapas Nunukan, Donny Setiawan mengungkapkan bahwa proses pembelajaran PKBM Lanuka akan terus kami monitoring.

“Antusias yang baik dari para peserta PKBM Lanuka mudah-mudahan WBP dapat belajar dengan sungguh-sungguh agar materi yang diterima dapat dipahami dengan baik. Kami upayakan hak pendidikan WBP dapat terpenuhi,” ungkap Donny.

Selain itu, edo yang merupakan salah satu warga belajar Paket C tersebut mengaku senang bisa belajar dan di didik oleh tutor-tutor di PKBM Lanuka.

“Senang bisa belajar di sini, sekalipun di dalam Lapas kita diperbolehkan untuk melanjutkan pendidikan,” tandasnya.

“Kami sangat serius mengelola PKBM ini, semua pendidikan dan pelatihan terbaik akan kami persembahkan untuk seluruh warga belajar. kegiatan di PKBM ini  bukan semata formalitas kegiatan mengisi waktu warga binaan di Lapas, tetapi warga binaan yang mengikuti kegiatan di PKBM harus sungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan pembelajaran agar nanti bisa lulus ketika Ujian dilaksanakan sehingga bisa mendapatkan ijazah. Dan ketika bebas bukan hanya surat bebas saja yang dibawa pulang untuk keluarganya, yakni ijazah kelulusan telah mengikuti sekolah dengan baik dan tuntas selama masa hukumannya di dalam lapas”.Tutupnya

(*)

CIPTAKAN WBP PRODUKTIF, LAPAS NUNUKAN TERUS KEMBANGKAN PROGRAM KETAHANAN PANGAN

NUNUKAN – Setelah sukses dengan panen berbagai produk unggulan Lapas Nunukan, Lapas Nunukan terus kembali meningkatkan produksi kegiatan pembinaan kemandirian warga Binaan Pemasyarakatan, kali ini kita akan mengintip salah satu produk unggulan juga di lingkungan sae Lanuka Yakni pertanian sayur Mayur, Lapas Nunukan rutin panen kangkung dan bayam di sekitar sae lanuka, Selasa, (5/05).

Kegiatan panen ini hasil program pembinaan kemandirian di bidang pertanian di Lapas Nunukan. Setiap harinya sejumlah Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) sudah dijadwalkan untuk mengikuti program pelatihan. Mulai dari menggarap lahan, menyemai benih, perawatan hingga panen dengan didampingi Staf Giatja.

Kalapas Nunukan, Donny Setiawan sangat berbangga dengan hasil panen di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan, Karena di tengah kurangnya ketahanan pangan di kabupaten nunukan, kini kami berhasil memanfaatkan lahan di Sarana Asimilasi dan Edukasi Lapas Nunukan dalam kegiatan pertanian ataupun perkebunan serta peternakan.

“Saya mengapresiasi betul hasil panen pertanian pada sektor sayur mayur di Sarana Asimilasi dan Edukasi ini. Walaupun sekarang cuaca kemarau namun tetap produktif dan warga Binaan juga giat bekerja, saya senang melihatnya” Ujar Donny.

Beliau juga menambahkan WBP sangat antusias dan bersemangat dalam program pembinaan kemandirian di bidang pertanian tersebut dan dengan adanya program ini diharapkan dapat memberikan bekal ilmu kepada WBP agar bermanfaat di masyarakat ketika telah selesai menjalani masa pidana” tambah Donny.

“Kita akan terus berupaya dan menciptakan wbp yang produktif, terbukti lapas nunukan juga sudah ditetapkan sebagai lapas produktif, diharapkan dengan terus didukung dan difasilitasinya WBP untuk berbagai macam kegiatan pembinaan kemandirian yang mereka terapkan di sini, maka dapat membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindakan pidana sehinga masyarakat dapat menerima mereka kembali sesuai dengan tujuan Pemasyarakatan”, pungkas Donny.

(*)

Kaltara Genjot PAD, Luncurkan E-SAMSATKU dan SIMPADKU untuk Layanan Pajak Digital

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) meluncurkan dua aplikasi digital, E-SAMSATKU dan SIMPADKU, dalam Rapat Kerja dan Evaluasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibuka Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, S.E., M.Si., mewakili Gubernur Kaltara, di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (5/5).

Dalam kesempatan itu, Bustan menyampaikan apresiasi kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara atas capaian kinerja, di mana pada triwulan I tahun 2026 realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah berhasil melampaui target.

“Capaian ini patut disyukuri dan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja ke depan,” kata Bustan.

Namun demikian, ia mengingatkan bahwa kondisi fiskal ke depan menuntut kewaspadaan, mengingat ruang fiskal yang semakin terbatas. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi keharusan.

Bustan mendorong evaluasi menyeluruh melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan, termasuk menjajaki potensi baru seperti perdagangan karbon dari ekosistem mangrove dan gambut.

Ia juga meminta agar seluruh kewajiban wajib pajak dan kontribusi perusahaan dapat dioptimalkan.

“Kita tidak boleh hanya bergantung pada dana transfer pusat, tetapi harus memperkuat kemandirian fiskal daerah,” tegasnya.

Selain itu, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta memperketat tata kelola anggaran dan mempercepat pelaporan agar pengelolaan keuangan semakin akuntabel dan transparan.

Bustan menegaskan bahwa peluncuran E-SAMSATKU dan SIMPADKU menjadi bagian dari transformasi digital pelayanan publik di bidang pendapatan daerah.

E-SAMSATKU memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi dan melakukan pembayaran pajak kendaraan secara online, terintegrasi dengan Bank Kaltimtara, sehingga lebih aman dan efisien.

Sementara itu, SIMPADKU merupakan platform digital untuk memantau realisasi penerimaan pajak daerah secara real-time, mencakup pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, hingga pajak alat berat.

“Diharapkan kedua aplikasi ini mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan PAD,” ujarnya.

Di akhir arahannya, Bustan meminta Bapenda Kaltara terus berinovasi serta memperkuat sinergi dengan berbagai pihak.

“Sosialisasikan secara masif kepada seluruh masyarakat Kalimantan Utara, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan langsung,” pungkasnya.

(dkisp)