TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara), H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., secara resmi membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) sekaligus Pelantikan Pengurus Wilayah Ittihad Persaudaraan Imam Masjid (IPIM) Kaltara di Ballroom Hotel Pangeran Khar, Sabtu (14/2).
Di hadapan para imam dan pengurus yang baru dilantik, Datu Iqro menyampaikan bahwa peran imam masjid jauh lebih luas dari sekadar memimpin salat.
“Imam adalah pembimbing umat dan teladan dalam kehidupan sehari-hari. Perannya sangat penting menjaga nilai moral dan persatuan,” kata Datu Iqro.
Ia menegaskan, di tengah tantangan zaman yang semakin kompleks, imam masjid diharapkan mampu menyampaikan dakwah yang menyejukkan, moderat, dan menjaga persatuan.
Menurutnya, kepengurusan IPIM yang baru dilantik harus menjalankan amanah dengan tanggung jawab dan integritas, serta menyusun program kerja yang terarah dan inovatif.
“Susun program yang menjawab kebutuhan umat, terutama pembinaan generasi muda dan penguatan fungsi masjid sebagai pusat peradaban,” ujarnya.
Datu Iqro juga mengingatkan pentingnya peningkatan kapasitas imam melalui pelatihan dan pembinaan, termasuk kemampuan komunikasi dan kepemimpinan sosial di era digital.
Ia mengajak seluruh pengurus IPIM untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah untuk mewujudkan visi Kaltara yang religius, harmonis dan sejahtera.
“Masjid harus menjadi pusat pendidikan akhlak dan pemersatu umat,” tutupnya.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menggandeng PT Charoen Pokphand Indonesia untuk memperkuat produksi telur dan daging ayam lokal guna mendukung program Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tahun 2026.
Kerja sama ini dibahas dalam kunjungan kerja dan rapat koordinasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara di Surabaya, Jumat (13/2). Fokus utama adalah menjamin ketersediaan pakan ternak agar produktivitas peternak meningkat.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Suhaeli, SP., MP., mengungkapkan bahwa kebutuhan telur di Kaltara berdasarkan neraca pangan 2026 mencapai 25.685 ton per tahun, sementara produksi lokal baru sekitar 2.108 ton.
“Masih ada kekurangan sekitar 23 ribu ton yang selama ini dipasok dari luar daerah. Lewat kemitraan pakan dan bantuan bibit, kita ingin produksi lokal meningkat agar Kaltara lebih mandiri,” kata Suhaeli.
Untuk mengejar target tersebut, Pemprov Kaltara telah menyiapkan program pengembangan ayam petelur di lima kabupaten/kota. Kabupaten Bulungan menjadi salah satu basis utama dengan tujuh lokasi pengembangan yang akan menerima bantuan bibit DOC dan pakan berkualitas.
Selain telur dan daging ayam sebagai komoditas utama, pemerintah juga mendorong pemenuhan komoditas pendukung seperti beras, sayur-sayuran, serta buah-buahan seperti semangka, jeruk, dan pisang.
Suhaeli menegaskan bahwa seluruh komponen dalam menu MBG diharapkan berasal dari produksi lokal agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah. “Kalau petani dan peternak kita berdaya, ekonomi daerah ikut tumbuh. Itu yang kita dorong,” ujarnya.
Pemprov Kaltara optimistis sinergi antara bantuan pemerintah dan dukungan industri pakan akan memperkuat produktivitas peternak serta menekan risiko gagal produksi akibat mahalnya distribusi pakan.
TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) di Lapangan Agathis, Jumat (13/2), sebagai langkah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Ramadhan dan Idulfitri.
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Bidang Ketahanan Pangan DPKP Kaltara, Suhaeli, SP., MP., menjelaskan bahwa GPM merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga terjangkau.
Berdasarkan pantauan di lapangan, hampir 80 persen harga komoditas pangan di Kaltara saat ini berada di atas harga acuan pemerintah. Beberapa komoditas seperti beras, daging ayam dan Minyakita bahkan telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET).
“Khususnya beras, daging ayam, dan Minyakita sudah di atas HET. Melalui GPM ini, kami melakukan intervensi untuk menstabilkan kembali pasokan dan harga,” kata Suhaeli.
Hingga saat ini, GPM telah dilaksanakan di tiga lokasi strategis, yakni Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan yang bersinergi dengan Operasi Pasar Disperindagkop, serta Kabupaten Tana Tidung.
Untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, Pemprov Kaltara juga menyiapkan program GPM Mobile atau GPM Keliling. Program ini merupakan kolaborasi antara DPKP, Biro Ekonomi, dan Disperindagkop.
Suhaeli menegaskan, pemerintah akan mendatangi langsung masyarakat di kecamatan dan desa yang jauh dari ibu kota kabupaten, termasuk di Tarakan, Tana Tidung, Malinau hingga Nunukan.
Ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir berlebihan. Ketersediaan stok pangan di Kaltara aman hingga Idulfitri. Tantangan yang dihadapi saat ini lebih pada distribusi yang belum merata.
“Stok aman. Kami hanya perlu memastikan distribusinya sampai ke desa-desa. Harapannya masyarakat bisa berpuasa dengan tenang tanpa khawatir soal kebutuhan pokok,” tutupnya.
NUNUKAN – Bupati Nunukan , H. Irwan Sabri, SE secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kewilayahan se-Pulau Nunukan rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026/2027.
Kegiatan yang dipusatkan di Cafe Sayn ini menjadi wadah strategis bagi masyarakat kepulauan untuk menyuarakan kebutuhan riil dari tingkat bawah.
Dalam sambutannya, Bupati menekankan bahwa Musrenbang Kewilayahan bukan sekadar rutinitas birokrasi tahunan. Forum ini merupakan instrumen penting untuk memastikan pemerataan infrastruktur dan penguatan ekonomi inklusif, khususnya bagi wilayah yang menjadi beranda terdepan daerah.
“Kita ingin memastikan setiap usulan masyarakat di wilayah pulau ini dikaji secara objektif dan konstruktif. Prioritas utama kita adalah program yang memberikan pelayanan terbaik dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat pulau,” ujar Bupati dalam arahannya.
Sementara itu, Sekretaris Bappeda Litbang Kabupaten Nunukan, Ir. Andi Astuti, ST.,MM menjelaskan bahwa Pulau Nunukan sebagai kawasan strategis perbatasan memiliki peran penting dalam mendukung stabilitas, aktivitas perdagangan, serta pelayanan Pemerintahan. Oleh karena itu, peningkatan kualitas jalan lingkungan, Drainase, Air Bersih, Fasilitas Pendidikan dan Kesehatan, serta Konektivitas antar kawasan menjadi prioritas yang harus terus kita dorong.
Ia juga menegaskan bahwa penguatan akses jalan produksi, dukungan terhadap UMKM, serta kelancaran distribusi barang dan jasa menjadi pondasi untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
“Dengan mengusung tema Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Layanan Dasar serta Penguatan Infrastruktur Ekonomi guna Mendukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, tentunya dapat menegaskan dua fokus utama pembangunan Daerah, diantaranya, memastikan pelayanan dasar masyarakat semakin merata dan berkualitas dan memperkuat infrastruktur ekonomi sebagai pengungkit pertumbuhan dan daya saing wilayah,” jelasnya
Andi Astuti juga menjelaskan bahwa Untuk rekapan data Pada Tahun 2026 per kecamatan bersumber dari musrenbang dan pokir sebanyak 386 kegiatan dengan rincian, Kecamatan Nunukan 230 kegiatan dan Kecamatan Nunukan Selatan 156 kegiatan telah terakomodir dalam dokumen RKA 2026.
Untuk rekap data hasil musrenbang Tahun 2027, di 2 kecamatan berjumlah 1032 usulan . Dimana usulan 1032 tersebut sudah dilakukan proses verifikasi dan penajaman sehingga diperoleh 65 usulan prioritas terdiri dari 35 kecamatan Nunukan , 30 kecamatan Nunukan Selatan yang akan kita bahas pada forum hari ini,” jelasnya
Diakhir sambutannya, Sekretaris Bappeda Litbang mengatakan skala Prioritas akan mengacu pada Visi Misi 17 Arah Baru Perubahan.
” Kita harus menyadari bahwa kapasitas fiskal daerah memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, penentuan prioritas tahun 2027 mengacu pada SPM , Pro SN dan Visi Misi ( 17 Arah Baru Perubahan ) serta dilakukan berdasarkan tingkat urgensi dan kemendesakan, dampak langsung terhadap pelayanan dasar, Kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi, dan kesinambungan program pembangunan. Kami berharap forum ini berlangsung konstruktif dan objektif, dengan mengedepankan kepentingan masyarakat luas diatas kepentingan sektoral. Keputusan yang kita ambil hari ini akan menentukan kualitas pembangunan Kabupaten Nunukan pada tahun 2027,” tutupnya
Acara ini dihadiri oleh jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), camat, kepala desa, tokoh masyarakat, serta delegasi dari setiap kecamatan di wilayah pula Nunukan dan Nunukan Selatan tersebut.
Setelah dibuka secara resmi, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok berdasarkan bidang pembangunan untuk mengerucutkan program-program prioritas yang akan dibawa ke tingkat Kabupaten.
DENPASAR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 di Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Bali, Denpasar, Kamis (12/2).
Kehadiran orang nomor satu di Kaltara menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Gubernur Zainal hadir didampingi Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., serta Inspektur Inspektorat Daerah Kaltara, Yuniar Aspiati, S.E., M.AP., CGCAE. Rombongan disambut oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.S., CFrA, CSFA, ERMCP.
Entry meeting merupakan tahapan awal sebelum pemeriksaan keuangan dimulai. Kegiatan ini diikuti pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di wilayah pengawasan Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) VI BPK RI yang meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua.
Dalam laporannya, Kepala BPK Perwakilan Provinsi Bali, I Gusti Ngurah Satria Perwira, menegaskan bahwa entry meeting bukan sekadar kegiatan administratif.
“Kegiatan ini menjadi penguatan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung pemeriksaan secara terbuka dan kooperatif. Pemeriksaan LKPD 2025 bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel,” ujarnya.
Mewakili Menteri Dalam Negeri, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M., menyampaikan bahwa pemerintah pusat terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan sesuai aturan. Ia berharap seluruh daerah dapat bersinergi dengan BPK selama proses pemeriksaan.
Sementara itu, Anggota VI BPK RI, Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA, CSFA, menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara pemeriksa dan entitas yang diperiksa. Hal ini berdasarkan Peraturan BPK RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).
“Komunikasi yang efisien dan efektif sangat penting agar pemeriksaan berjalan lancar dan hasilnya dapat dipahami serta ditindaklanjuti,” jelasnya.
Pemeriksaan LKPD Tahun 2025 dijadwalkan berlangsung dalam lima tahapan yang telah dimulai sejak Januari 2026 dan akan berakhir pada penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Juni hingga Juli 2026.
Dengan hadir langsung dalam entry meeting, Gubernur Zainal menegaskan kesiapan Kaltara mengikuti seluruh proses pemeriksaan. Targetnya jelas, mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebagai wujud tata kelola keuangan daerah yang semakin baik.
