Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 (SE26) melalui penguatan koordinasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Kamis (19/2).

Komitmen tersebut disampaikan Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., saat menerima kunjungan Kepala BPS Kaltara, Dr. Mustaqim, SST., SE., M.Si., beserta jajaran di Ruang Command Center DKISP Kaltara.

Kegiatan ini merupakan sosialisasi dan koordinasi awal dalam rangka persiapan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Turut hadir Pelaksana Tugas (Plt). Sekretaris DKISP Kaltara Kiki Amelia, S.Sos., para kepala bidang serta seluruh jajaran staf DKISP Kaltara.

Iskandar menyampaikan apresiasi atas kehadiran BPS Kaltara, serta menegaskan bahwa DKISP sebagai perangkat daerah yang membidangi statistik dan penyebarluasan informasi memiliki peran penting dalam mendukung agenda nasional tersebut.

“Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir mengikuti sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 dari BPS Kaltara,” ujar Iskandar.

Ia menegaskan bahwa DKISP Kaltara sebagai mitra strategis siap mendukung penyebarluasan informasi pembangunan, termasuk memastikan masyarakat memahami pentingnya sensus ekonomi.

“Kami berharap penjelasan ini bisa memperkuat pemahaman kami, agar informasi tentang Sensus Ekonomi 2026 dapat kami sampaikan dengan benar kepada masyarakat,” jelasnya.

Iskandar juga menginstruksikan seluruh jajarannya untuk memperhatikan paparan yang disampaikan agar narasi yang dibangun akurat dan mudah dipahami publik.

“Saya harap semuanya menyimak dengan baik. Tugas kita memastikan masyarakat paham pentingnya Sensus Ekonomi 2026. Terima kasih kepada Kepala BPS Kaltara atas kesempatan berdiskusi bersama demi kemajuan daerah,” tutupnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan teknis dari BPS Kaltara mengenai tahapan pelaksanaan serta urgensi Sensus Ekonomi 2026 dalam mendukung perencanaan pembangunan ekonomi di Kaltara.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pengurus Wilayah Badan Kontak Majelis Taklim (PW BKMT) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) resmi dilantik di Aula Serbaguna Kantor BKPSDM Kabupaten Bulungan, Senin (16/2). Pelantikan ini tindak lanjut dari Musyawarah Wilayah (Muswil) perdana BKMT yang dilaksanakan beberapa waktu yang lalu.

Mewakili Gubernur Kaltara, Staf Ahli bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Setdaprov Kaltara, Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., menghadiri pelantikan PW BKMT menuturkan bahwa BKMT bukan sekedar organisasi, namun ia merupakan gerakan hati.

“BKMT tumbuh dari majelis-majelis kecil dan doa-doa yang dipanjatkan dengan tulus. Dari majelis taklim, lahir kekuatan moral yang seringkali tidak terlihat, tetapi sangat terasa dampaknya di masyarakat,” bukanya saat menyampaikan sambutan Gubernur Kaltara.

Menurutnya, peran BKMT dalam pembangunan daerah yang berlandasan akhlak menjadi sangat strategis, karena hal ini menjadi sangat mendasar dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas.

“Saya percaya, ketika majelis taklim hidup, maka nilai-nilai kebaikan juga hidup,” jelasnya.

Oleh karena itu, Pemprov Kaltara siap bersanding bersama BKMT Provinsi Kaltara guna membangun serta merawat Bumi Benuanta yang ditopang oleh nilai spiritual dan kebersamaan sosial yang diiringi dengan doa maupun keteladanan.

“Kepada para pengurus yang baru dilantik, saya ucapkan selamat mengemban amanah. Bekerjalah dengan hati, bergeraklah dengan niat ibadah, dan jadikan setiap langkah sebagai ladang pahala,” tutupnya.

(dkisp)

JAKARTA – Langkah mempercepat pembangunan Kalimantan Utara (Kaltara) terus dilakukan. Di sela agenda di Jakarta, Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum memanfaatkan pertemuan bersama pengusaha nasional, H.M. Aksa Mahmud, di Hotel Darmawangsa, Minggu (15/2) malam, untuk membahas peluang investasi strategis bagi Bumi Benuanta.

Dalam suasana penuh kekeluargaan, Aksa Mahmud menyampaikan niatnya untuk menghadirkan investasi yang tidak sekadar berorientasi bisnis, tetapi juga berdampak sosial. Fokusnya jelas yakni pendidikan, perhotelan dan kesehatan.

Salah satu rencana utama adalah pembangunan International Boarding School di Nunukan. Sekolah ini diharapkan menjadi jawaban atas kebutuhan pendidikan berkualitas, khususnya bagi anak-anak pekerja migran di wilayah perbatasan. Dengan sekolah ini, generasi muda Kaltara diharapkan memiliki daya saing yang lebih kuat di masa depan.

Tak hanya itu, Tanjung Selor juga masuk dalam peta pengembangan. Hotel representatif dan rumah sakit swasta modern direncanakan berdiri di ibu kota provinsi tersebut. Untuk urusan layanan kesehatan, Bosowa akan menggandeng manajemen Primaya Hospital, yang telah berpengalaman mengelola rumah sakit di Makassar.

Pertemuan itu bukan hanya sekadar wacana. Kedua tokoh sepakat segera turun langsung meninjau lokasi di Kaltara. Pembahasan teknis bersama jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dijadwalkan pada awal Maret 2026.

Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas rencana investasi tersebut. Ia berharap pembangunan sekolah internasional di Nunukan serta fasilitas hotel dan rumah sakit di Tanjung Selor dapat segera terealisasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menegaskan komitmennya mendukung kebebasan dan profesionalisme pers pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026 yang digelar di Hotel Galaxy Tarakan, Sabtu (14/2) malam.

Penegasan tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., saat membacakan sambutan Gubernur Kaltara di hadapan puluhan jurnalis dan organisasi pers se-Kaltara.

Iskandar menyampaikan apresiasi dan dukungan pemerintah terhadap insan pers, khususnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) dan Seksi Wartawan Olahraga (SIWO) PWI Kaltara.

“Momentum Hari Pers Nasional ini harus semakin memperkuat komitmen kita menjaga kebebasan pers, bekerja profesional dan menyampaikan informasi yang mencerdaskan masyarakat,” kata Iskandar membaca sambutan Gubernur Kaltara.

Menurutnya, pemerintah memandang pers sebagai mitra strategis dalam pembangunan daerah. Terlebih Kaltara merupakan wilayah perbatasan dan Beranda Terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), sehingga informasi yang disampaikan media memiliki peran besar dalam membangun optimisme dan identitas daerah.

Apresiasi juga diberikan kepada SIWO PWI Kaltara yang konsisten mengangkat dunia olahraga. Wartawan olahraga dinilai tidak hanya memberitakan skor, tetapi juga menyemangati atlet daerah dan mendorong gaya hidup sehat.

Iskandar menegaskan, Pemprov Kaltara membuka ruang sinergi yang kuat dengan insan pers demi mewujudkan Kaltara yang maju, mandiri dan berkelanjutan.

“Mari kita perkuat sinergi antara pemerintah dan pers. Dengan kolaborasi yang baik, pembangunan daerah akan semakin efektif dan transparan,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris PWI Kaltara, Aswar Halim, menyampaikan bahwa tujuan utama pers adalah mendukung kesejahteraan rakyat, sejalan dengan tema HPN tahun ini yaitu “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”.

Ia menjelaskan, berdasarkan arahan PWI Pusat, PWI daerah diharapkan mendukung program-program pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

“HPN ini jadi momentum evaluasi dan diskusi. Kami ingin pers di daerah ikut mendukung program pemerintah, termasuk program makan bergizi gratis,” jelasnya.

Aswar Halim menambahkan, pers di Kaltara terus berkembang tanpa meninggalkan fungsi kontrol sosial. Profesionalisme wartawan juga meningkat, dibuktikan dengan semakin banyaknya jurnalis yang mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW).

Dalam rangkaian HPN 2026, PWI Kaltara menggelar lomba domino dan PlayStation (PS) antarwartawan untuk mempererat silaturahmi. Selain itu, PWI Kaltara juga mengirimkan kontingen untuk mengikuti peringatan HPN di Serang, Banten.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperluas akses listrik bagi masyarakat prasejahtera. Pada tahun anggaran 2025, sebanyak 1.878 rumah tangga di lima kabupaten/kota telah menerima Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis dari pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara, Ir. Yosua Batara Payangan, S.T., M.Si., menyampaikan bahwa keberhasilan program ini merupakan hasil sinergi antara Kementerian ESDM, PT PLN (Persero) dan Pemprov Kaltara.

“Untuk bantuan dari APBD, ada 271 rumah yang sudah terpasang sambungan listriknya melalui PLN. Ini tersebar di lima kabupaten/kota,” kata Yosua Batara, Sabtu (14/2).

Dari APBD Kaltara, bantuan diberikan kepada 62 rumah di Kabupaten Bulungan, 73 rumah di Kabupaten Nunukan, 63 rumah di Kabupaten Tana Tidung dan 73 rumah di Kota Tarakan.

Sementara itu, bantuan dari Kementerian ESDM melalui APBN menjangkau 1.516 rumah, terdiri dari 454 rumah di Kabupaten Bulungan, 344 rumah di Kabupaten Nunukan, 570 rumah di Kabupaten Malinau dan 148 rumah di Kota Tarakan.

Dengan demikian, total penerima manfaat BPBL tahun 2025 mencapai 1.787 rumah tangga.

Meski capaian cukup signifikan, Yosua mengakui masih ada kendala di lapangan, terutama di wilayah yang belum memiliki jaringan listrik dasar.

“Masih ada rumah yang belum ada jaringan atau tiang listriknya belum terbangun,” jelasnya.

Ke depan, pihaknya akan berkoordinasi dengan PLN untuk mendorong perluasan jaringan agar masyarakat yang belum terjangkau bisa mendapatkan sambungan listrik pada tahun berikutnya.

Ia juga menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Anggota Komisi VII DPR RI Hj. Rahmawati Zainal S.H., Kementerian ESDM, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltara, PT PLN, serta seluruh pihak yang telah mendukung program ini.

Yosua berharap bantuan listrik gratis ini tidak hanya menjadi penerangan semata, tetapi juga mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

“Kami harapkan listrik ini bisa membantu ekonomi warga. Anak-anak bisa belajar lebih nyaman dan masyarakat bisa mengembangkan usaha kecil di rumah,” pungkasnya.

Pemprov Kaltara optimistis program ini akan memberikan dampak positif dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Bumi Benuanta.

(dkisp)