Salurkan ratusan paket sembako program Ramadhan Gembira Untuk Penyandang Disabilitas,Wabup Andi Akmal Pasluddin bentuk kepedulian Pemerintah



Bone – Berandankrinews.com
Ramadhan sebagai bulan suci penuh hikmah dan berkah ,ladang pahala Untuk berbagi ke orang orang yang benar benar membutuhkan

Wakil Bupati Bone Andi Akmal Pasluddin Mewakili Bupati Bone Andi Asman Sulaiman bersama Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bone menyalurkan ratusan paket sembako dalam program Ramadhan Gembira kepada penyandang disabilitas. Kegiatan ini berlangsung di Aula Masjid Agung Bone dan dihadiri oleh Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin.Selasa, 25/3/2025

Sebanyak kurang lebih 200 penyandang disabilitas menerima bantuan paket sembako tersebut. Ini sebagai bentuk kepedulian pemerintah dan BAZNAS Bone dalam bulan suci Ramadhan. Wakil Bupati Bone, Andi Akmal Pasluddin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa program ini merupakan salah satu bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat yang membutuhkan, khususnya penyandang disabilitas.

“Ramadhan adalah bulan penuh berkah dan kebersamaan. Melalui kegiatan ini, kami ingin memastikan bahwa saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus juga dapat merasakan kebahagiaan dalam menjalani ibadah puasa,” ujar Wakil Bupati.

Ketua BAZNAS Kabupaten Bone menambahkan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari program sosial BAZNAS yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu. Ia juga mengapresiasi kerja sama antara pemerintah daerah dan berbagai pihak yang turut serta dalam penyaluran bantuan ini.

Para penerima manfaat tampak bersyukur dan bahagia menerima paket sembako tersebut. Salah satu penerima bantuan mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada pemerintah dan BAZNAS atas kepedulian mereka terhadap kaum disabilitas. ” Untuk tahun ini kami yang menjadi penerima bantuan namun tidak menutup kemungkinan di tahun tahun berikutnya kami yang menjadi donatur bantuan ” Tutupnya. 

Dengan adanya program ini, diharapkan semakin banyak masyarakat yang terbantu dan dapat menjalani bulan suci Ramadhan dengan penuh keberkahan. Pemerintah Kabupaten Bone bersama BAZNAS berkomitmen untuk terus memberikan perhatian kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai program sosial dan kemanusiaan.

Laporan
Iwan cangkir

Editor
Iwan Hammer

Hadiri kegiatan Kabupaten Bone Sehat, Wabup Andi Akmal Pasluddin sampaikan Ini.



Bone-Berandankrinews.com
Wakil Bupati Bone andi Akmal Pasluddin yang merupakan koordinator Kabupaten Bone Sehat dalam Sambutannya menyampaikan Kabupaten Bone sudah melaksanakan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri dengan melakukan sejumlah terobosan inovasi kita harus siap dengan perubahan diera digitalisasi ini.
di Aula Pertemuan Bappeda Bone, Selasa, 24/3/2025

Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membangun kesepakatan dan komitmen mengakselerasi Penyelenggaraan Kabupaten Bone Sehat Tahun 2024-2025 menuju verifikasi Kabupaten/Kota Sehat Tingkat Nasional Tahun 2025.

Andi Zulkifli mallingkaan Plt.kabid Pemerintahan dan pembangunan manusia Bappeda Bone menjelaskan bahwa Pelaksanaan bone sehat baru dimulai 2013 pada penilaian ada 9 tatanan
Sembilan tatanan penilaian Kabupaten Kota Sehat (KKS) adalah: 
1.Kehidupan masyarakat sehat dan mandiri
2.Permukiman dan fasilitas umum
3.Pendidikan
4.Pasar
5.Pariwisata
6.Transportasi dan tertib lalu lintas
7.Perkantoran dan industri
8.Perlindungan sosial
9.Penjagaan dan penanganan bencana

disetiap tatanan ini mempunyai indikator masing-masing,
Setiap tatanan mencakup indikator pokok dan pendukung yang harus dipenuhi untuk mencapai kategori penghargaan Swasti Saba (Padapa, Wiwerda, hingga Wistara).

KKS merupakan program strategis nasional yang bertujuan untuk mewujudkan daerah yang bersih, nyaman, aman, dan sehat. Program ini dicapai melalui kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat.

dalam pelaksanaan KKS dilakukan dengan Membentuk atau memanfaatkan Forum Kota atau nama lainnya yang disepakati masyarakat Mendapatkan dukungan pemerintah daerah, Mendapatkan fasilitasi dari sektor terkait

Wabup Bone Andi Akmal Pasluddin bahwa Kegiatan ini menjadi langkah awal untuk memastikan kesiapan daerah dalam penilaian nasional pada tahun 2025. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya keberlanjutan program kesehatan untuk mewujudkan bone Mandiri, Berkeadilan dan Berkelanjutan (Maberre),bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis.

Hadir dalam kegiatan ini Ketua Tim Pembina Kab. Bone Sehat beserta Anggota,Ketua Forum Kabupaten Bone Sehat beserta Anggota,Koordinator Tim Teknis Kabupaten Bone Sehat beserta Anggota.

Laporan
Iwan cangkir

Forum Lintas Perangkat Daerah, Proses Penting Integrasi RPJMD Kaltara 2025-2029

TANJUNG SELOR – Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) 2026 akan menjadi bagian dari substansi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltara periode Tahun 2025 – 2029.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum yang diwakili Pelaksana Harian (Plh). Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan S.E, M.Si, saat membuka resmi Forum Lintas Perangkat Daerah RKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2026, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (24/3).

Bustan menyampaikan dalam tahapan penyusunan RKPD yang disusun setiap tahun, maka wajib dilakukan forum lintas perangkat daerah, untuk memastikan rencana kerja perangkat telah memuat program kerja pemerintah secara terintegrasi.

“Forum Lintas Perangkat Daerah bertujuan melakukan penajaman target kinerja sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan renja perangkat daerah,” kata Bustan.

“Kegiatan hari ini sangat penting bagi kita semua, guna merumuskan dan memastikan rencana kerja masing – masing perangkat daerah terintegrasi dan saling mendukung dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah, serta sesuai kebutuhan masyarakat,” sambungnya.

Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka mengusung visi “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, mandiri dan sejahtera, serta memastikan pembangunan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang.

Pemerintah menetapkan 8 (delapan) misi prioritas yang disebut Asta Cita, menjadi pedoman setiap kebijakan pembangunan nasional. Terang Bustan, pada forum ini akan ada 8 (delapan) perangkat daerah yang akan memaparkan RKPD nya Tahun 2026.

“Saya mengharapkan keaktifan semua peserta dalam memberikan informasi dan data bagi proses integrasi program oleh setiap perangkat daerah untuk pencapaian visi dan misi dalam RPJMD 2025 – 2029,” pungkasnya.

Dalam forum ini turut hadir Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, Mas’ud Rifai, SST., M.M., dan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) beserta jajaran di lingkup Pemerintah Provinsi Kaltara.

(dkisp)

Wagub Ingkong Dorong Percepatan Pemanfaatan Gedung Toko Indonesia Bagi Masyarakat Krayan

NUNUKAN – Memasuki hari kedua di Krayan, Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si melanjutkan kunjungan kerjanya dengan melakukan peninjauan ke lokasi bangunan Toko Indonesia yang terletak di Kecamatan Krayan, Sabtu (22/3/25).

Hadir langsung mendampingi Wagub Ingkong, Kepala Dinas Sosial Obed Daniel LT, S.Hut., MM dan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si., anggota DPRD Nunukan Ryan Antoni, Camat Krayan Induk Rony Firdaus, S.E., M.Si, Camat Krayan Barat Dawat Udan S.Sos, Direktur Rumah Sakit Pratama dr. Apriyanto.

Wagub Ingkong berserta rombongan menyusuri gedung yang telah rampung dikerjakan sejak tahun 2019 lalu, akan tetapi hingga kini belum berfungsi efektif.

Dalam pertemuan ini, Wagub Ingkong mendengarkan penjelasan dan masukan langsung terkait kondisi dan mengenai rencana pemanfaatan Toko Indonesia dari Camat Krayan Induk Rony Firdaus beserta Kepala BPPD Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi.

Ia meminta agar OPD terkait untuk segera mengamankan aset provinsi yang ada di daerah, serta meminta agar para pelaku ekonomi dan pemangku kepentingan dapat diundang dalam pembahasan keberlangsungan Toko Indonesia.

“Untuk sementara ini tidak bisa kita biarkan, karena ini aset pemerintah provinsi sehingga tetap menjadi perhatian untuk pemeliharaannya,” ujarnya.

“Karena ini nanti pusatnya, barang – barang masuk ke sini dan dari sini akan disuplai ke bumdes yang ada di 5 kecamatan,” sambungnya.

Kemudian, Wagub menjelaskan, pada pendistribusian tersebut akan ada bantuan pembiayaan transportasi untuk pendistribusian ke desa yang paling jauh. Langkah ini bertujuan agar terjadi pemerataan distribusi di daerah sekitar.

“Nanti konsepnya, teknis OPD akan membahas itu. Saya harap juga tokoh masyarakat, muspika, kecamatan, dan Polsek untuk melakukan pengawasan kedepannya,” pungkasnya.

Selepas mengunjungi Toko Indonesia, Wagub Ingkong bersama rombongan kembali melanjutkan perjalanannya ke jembatan penghubung berada di Lokasi Kurid Kecamatan Krayan Barat dan jalan yang menghubungkan Krayan Barat – Krayan Timur.

Baginya, daerah – daerah yang termasuk dalam wilayah Kaltara wajib menjadi perhatian bersama pemerintah daerah, baik kabupaten maupun provinsi.

(dkisp)

Bupati Nunukam Menerima Kunjungan Kyudenko Corporation,

NUNUKAN – Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE selaku Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan beserta jajaran terkait menerima kembali kunjungan Kyudenko Corporation, perusahaan Jepang yang bergerak di bidang Konstruksi, Desain, dan Instalasi Infrastruktur Tenaga Listrik.

Pertemuan yang berlangsung di Cafe Sayn Alun – Alun Nunukan, pada Senin 24 Maret 2025 malam ini berbincang terkait dengan Update Detail Study Proyek Proposal Hibrid PLTS dan PLTBm di Nunukan dan Sebatik oleh Kyudenko Corporation (UNDER NEDO)

Pada tahun 2020 Kyudenko melakukan Survei Lapangan berdasarkan informasi PLN Pusat Regional Kalimantan terkait dengan proyek Untuk menstabilkan jaringan menggunakan hybrid, lokasi awal adalah Kelurahan Mansapa Tanjung Harapan.

Setelah semua dipersiapkan dengan matang oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan, Kyudenko Corporation kembali melakukan kunjungan ke Kabupaten Nunukan untuk membahas beberapa hal terkait dengan pendistribusian bahan baku yang dianggap sangat tinggi.

Berdasarkan hasil study, diskusi serta negosiasi sepanjang 2023-2024 dengan ESDM dan pihak- pihak terkait lainnya, termasuk kunjungan lapangan ditemukan kendala terkait biaya transport bahan baku biomassa yang tinggi dan harus ditekan secara drastis, maka pihak Kyudenko Corporation mengatakan perlunya relokasi calon lokasi proyek untuk mengurangi biaya transportasi bahan baku Biomassa yang sangat tinggi dimana Sebatik dan Sembakung dipertimbangkan sebagai opsi potensial.

Menyikapi hal tersebut Bupati Nunukan H. Irwan Sabri melalui jajaran terkait mempertimbangkan persoalan yang akan dihadapi jika Sebatik dan Sembakung sebagai calon relokasi proyek.

“Ada beberapa Pertimbangan relokasi didasarkan pada beberapa kondisi, jika kita memilih Sebatik sebagai lokasi proyek kita dihadapkan dengan disana tidak ada PKS (Pabrik Kelapa Sawit) yang aktif, Satu-satunya PKS yang ada (PT Sempurna Sejahtera) tidak aktif sejak beberapa tahun lalu dan tidak beroperasi hingga sekarang, dan hanya dihubungkan dengan 1 line kabel bawah laut PLN untuk mengirim listrik ke Sebatik, tidak cukup untuk mengirim listrik antara Nunukan dan Sebatik bila Pembangkit Listrik dibangun di Sebatik,”ujarnya .

Untuk wilayah Sembakung sendiri, Sembakung memiliki dua PKS yang teridentifikasi diperkirakan cukup untuk keperluan feedstock Biomassa pembangkit dari 2 PKS tersebut Nunukan dan Sembakung dihubungkan dengan dua line kabel bawah laut PLN. Diperkirakan cukup untuk mengirimkan daya antara Nunukan dan Sembakung namun calon lahan yang baru di dua lokasi tersebut dimiliki oleh PERTAMINA atau PT PSL (Palem Segar Lestari).

“Menjadi tantangan tersendiri untuk bernegosiasi dengan pihak-pihak pemilik lahan. Jelasnya

Maka diakhir diskusi Bupati Irwan menyimpulkan untuk sementara relokasi lahan proyek yang baru belum dapat dipastikan dengan melihat kondisi yang ada.

Sebagai Kesimpulan sementara ini, relokasi calon lahan proyek sangat esensial diperlukan untuk mencapai kelayakan ekonomi proyek sebagai syarat utama penilaian NEDO sebagai Pendana Proyek ini.

(PROKOMPIM)