Kategori: NASIONAL

Jakarta, 12 Oktober 2021 – Kementerian Hukum dan HAM menyelenggarakan Seminar Nasional “Peran Kementerian Hukum dan HAM dalam Mengakselerasi Indonesia Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional” dalam rangka Hari Dharma Karya Dhika Tahun 2021. Seminar Nasional ini dilaksanakan secara hybrid, luring di Graha Pengayoman Kementerian Hukum dan HAM serta daring melalui zoom dan youtube mengundang seluruh elemen masyarakat agar dapat berperan aktif ikut serta membangun Indonesia yang lebih baik.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly menyampaikan bahwa Seminar Nasional ini adalah momentum dalam mensinergikan dan mengkoordinasikan peran pemerintah sebagai katalisator dan dinamisator baik kepada masyarakat maupun dunia usaha. Hasil dari seminar ini nantinya akan dimanfaatkan sebagai rumusan kajian dan rekomendasi kebijakan di bidang Hukum dan HAM.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai salah satu pilar pemerintahan turut berperan mendorong pemulihan kesehatan dan peningkatan ekonomi nasional melalui revolusi digital serta mengakselerasi kebijakan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing bussiness) melalui peran Ditjen PP dan BPHN dalam pembenahan regulasi serta peran AHU dalam penyederhanaan proses perizinan. Ditjen KI juga berperan mendukung UMKM dengan menyediakan layanan digital untuk pendaftaran merek sedangkan Ditjen Imigrasi berinovasi menciptakan visa elektronik bagi kemudahan investor. Guna mempertajam mainstreaming Bisnis dan HAM di Indonesia, Ditjen HAM juga telah membangun aplikasi penilaian risiko bisnis untuk memfasilitasi perusahaan di semua lini bisnis.

Pada giat ini, hadir Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin sebagai Keynote Speaker. Beliau menyampaikan bahwa kondisi pandemi ini memerlukan ketepatan dalam setiap kebijakan dan peraturan perundang- undangan yang dikeluarkan guna menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi nasional. “Aturan kedaruratan” dibutuhkan guna mencegah keterlambatan bertindak yang berpotensi menyebabkan kerugian negara yang lebih besar.

Beliau menegaskan bahwa konsep rukhsah (kemudahan pada kondisi tertentu) yang serupa dengan pintu darurat di masa krisis dapat kita aplikasikan dalam tata peraturan perundang- undangan. Setiap keputusan/kebijakan harus berdasar pada azas pemerintahan yang baik utamanya azas kemanfaatan dan kepentingan umum.

Berbagai narasumber baik dari pembuat kebijakan, akademisi, praktisi kesehatan serta pelaku ekonomi berkumpul dalam seminar ini, untuk bersama-sama mendiskusikan mengenai proses dan strategi pemerintah dalam mempercepat Indonesia sehat dan pemulihan ekonomi nasional.

(Humas Lapas Nnk)

Jakarta – Hari Dharma Karyadhika (HDKD) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) diperingati pada bulan Oktober setia tahun. Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menegaskan peringatan HDKD 2021 harus menjadi momentum untuk menunjukkan eksistensi Kemenkumham, khususnya di bidang pelayanan publik.

“Tunjukkan eksistensi Kemenkumham di bidang pelayanan publik sehingga dapat meningkatkan citra positif Kemenkumham di masyarakat yang semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif),” tegas Yasonna, Jumat (01/10/2021).

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Menkumham Yasonna menekankan lima hal kepada jajaran Kemenkumham pada acara pembukaan HDKD 2021. Pertama, jajaran Kemenkumham senantiasa melakukan pembenahan secara komprehensif untuk menghadapi tantangan zaman dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks.

“Pembenahan tersebut termasuk dalam kebijakan perencanaan, pengorganisasian, penganggaran, pengawasan melekat, serta monitoring dan evaluasi dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi,” lanjut Yasonna untuk hal kedua.

Berikutnya, Menkumham meminta pegawai Kemenkumham membuat keputusan yang tepat dan akurat. Keputusan yang diambil harus merujuk pada peraturan perundang-undangan, harus menjunjung tinggi norma/etika sebagai Aparatus Sipil Negara, serta mempertimbangkan norma/martabat masyarakat.

Sehubungan dengan pelayanan publik, jajaran Kemenkumham diharuskan melayani masyarakat secara baik dan ramah sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, Yasonna mengajak insan pengayoman agar aktif melibatkan diri dalam penanganan Covid-19.

“Turut mengedukasi masyarakat untuk selalu disiplin melaksanakan protokol kesehatan, mendukung program vaksinasi, serta aktif berkoordinasi dengan jajaran TNI, Polri, Satgas COVID-19, Kementerian/Lembaga, dan Pemerintah Daerah,” tutur Yasonna.

Tema peringatan HDKD 2021 adalah “Semakin PASTI”. Tema ini menjadi landasan Kemenkumham dalam melaksanakan tugas di tengah-tengah masyarakat, sebagai bentuk

pengabdian dan ungkapan syukur, serta menjadi suatu renungan yang dapat menumbuhkan semangat baru dan profesionalisme.

Menurut Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, tema HDKD 2021 “Semakin PASTI” memiliki arti adanya keberlanjutan program.

“Tujuan kita adalah dari waktu ke waktu semakin baik dalam hal profesinal, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Kita lihat dan evaluasi sehingga mempertahankan yang baik dan meningkatkannya sehingga semakin baik,” jelas Andap.

Rankaian peringatan HDKD 2021 “Semakin PASTI” dimulai pada Jumat 01 Oktober 2021 dengan pelaksanaan Doa Kumham untuk Negeri yang dirangkaikan dengan Pembukaan HDKD. Rangkaian kegiatan akan dilanjutkan dengan berbagai kegiatan seperti seminar/lokakarya, bakti sosial dan pelayanan publik, sport game dan skill challenge, ziarah dan tabur bunga, hingga puncak peringatan HDKD pada 30 Oktober 2021.

Humas Lapas Nnk/Adm

Jakarta – Pandemi Covid-19 masih melanda Indonesia di tengah upaya jajaran Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) memberikan bakti kepada masyarakat. Bagi Kemenkumham, mengandalkan ikhtiar semata belumlah lengkap tanpa doa. Kondisi ini menggerakkan Kemenkumham untuk menaikkan doa bersama bagi Indonesia pada Jumat (01/10/2021).

Kegiatan Doa Kumham untuk Negeri dipimpin oleh para pemuka dari perwakilan lima agama yaitu Prof. Nasarudin Umur (Islam), Pdt. Bernard Manik (Kristen), Romo Paulus Andri Astanto (Katolik), Ida Pinandita KHRT Astono Candra Dana (Hindu), dan Suhu Pushan (Budha). Sementara itu, segenap jajaran Kemenkumham di seluruh Indonesia mengikuti dan menaikkan doa secara serentak melalui live streaming.

Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly mengatakan bahwa penting untuk mendoakan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Doa juga dinaikkan bagi pegawai Kemenkumham agar diberikan kelancaran dan keselamatan, dapat melaksanakan tugas dan pengabdian, serta dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Doa merupakan senjata spiritual bagi kita, yang tentunya sangat ampuh dalam melindungi diri kita, guna mendukung keberhasilan program yang dicanangkan oleh pemerintah,” jelas Yasonna saat memberikan arahan di Graha Pengayoman.

Sudah banyak upaya yang dilakukan Kemenkumham agar tetap sehat dan produktif di tengah pandemi Covid-19. Kemenkumham mengakomodasi vaksin bagi para pegawai, melakukan swab antigen dan PCR kepada pegawai, penerapan protokol kesehatan yang ketat, serta pemberian bansos kepada masyarakat dan pegawai terdampak Covid-19.

Menurut Yasonna, kegiatan Doa Kumham untuk Negeri merupakan ikhtiar batin guna menyempurnakan upaya lahir sudah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak dalam menangani pandemi ini.

“Semoga ikhtiar ini mampu menggerakkan kesadaran bersama untuk terus mendoakan negeri ini, optimis pandemi akan berlalu,” tutur Menkumham.

Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto meyakini segala upaya yang diiringi dengan doa akan membawa kebaikan. Sekjen berharap

Kemenkumham semakin PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif) dalam menghadapi berbagai dinamika yang ada.

“Doa yang terbaik bagi Kemenkumham, doa yang terbaik bagi negeri kita tercinta Indonesia, teriring harapan kita semua semoga apa yang kita mohonkan bersama dapat dikabulkan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa,” kata Sekjen.

Humas Lapas Nnk/Adm