Kategori: NASIONAL

Aksi Unjuk Rasa BEM UIT di Kantor OJK Unit Regional IV

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL

MAKASSAR-Buntut pembekuan PT.Bank Nurul Ikhwan secara pihak oleh OJK unit regional IV, memicu aksi unjuk rasa aliansi mahasiswa BEM Universitas Indonesia Timur (UIT). Dimana aksi tersebut terjadi pada 03 Juli 2025 sekiranya pukul 10.47 WITA di kantor OJK jl.Sultan Hasanuddin dengan jumlah massa sekitar 80 orang.

Dalam aksi yang di lakukan massa menuntut pembatalan penjualan PT.Bank Nurul Ikhwan dan meminta pihak OJK Regional IV untuk menepati janjinya.

Menanggapi hal tersebut pihak OJK yakni Direktur pengawasan lembaga jasa keuangan OJK Budi Sesetio, Deputi Direktur SDM dan Humas OJK Imam Cahyadi menerima perwakilan massa aksi yang dipimpin oleh Rektor UIT Dr. Abdur Rahman dikantor OJK.

Pihak OJK berpendapat bahwa pemilik bank sebelumnya belum melengkapi syarat- syarat yang diminta oleh OJK.

“Dari tahun 2018 Bapak Haruna belum pernah melengkapi syarat-syarat yang diminta, kemudian Pak Haruna mengalihkan ke anaknya Pak Alia dengan nama Bank Nurul Ikhwan dan pak Alia sampai saat ini belum memenuhi syarat-syarat yang diminta”.Jelas pihak OJK regional IV

Kemudian mengenai izin tergantung pada syarat-syarat yang di berikan apakah akan dipenuhi atau tidak.

“Mengenai izinnya untuk 2 tahun kedepan, prosesnya sekarang ada di LPS maka OJK tidak lagi berwenang dan LPS lah yabg akan memproses apakah LPS mau mengidupkan kembali lagi atau tidak bank tersebut”. lanjutnya

Selanjutnya, Massa aksi menanggapi bahwa yang menjadi permasalahan adalah izin yang tidak diberikan oleh OJK dan menuntut untuk OJK berkoordinasi terlebih dahulu dengan H.Haruna sebelum menyerahkan ke pihak LPS.

Massa aksi meminta agar pihak OJK memberikan rekomendasi ke LPS untuk diberikan kesempatan memperbaiki bank tersebut.

“Kalau memang kasus ini sudah di LPS, kami minta kepada Bapak/OJK untuk memberikan rekomendasi ke LPS agar memberi kesempatan terakhir kepada kami untuk memperbaiki kondisi bank tersebut”.Pinta massa.

Sementara pertemuan antara perwakilan massa aksi dan pihak OJK berlangsung, massa aksi yang lain masuk ke halaman kantor OJK dengan melompat pagar dan membuka paksa pintu gerbang kantor OJK serta merusak fasilitas kursi plastik milik OJK. Aksi saling dorong tak terelakkan antara massa aksi dan karyawan OJK.

Namun, situasi berhasil dikendalikan oleh anggota pam yang di pimpin langsung oleh Kabagops polrestabes Makassar AKBP Darwis dan memediasi kedua belah pihak.

Hasil pertemuan kedua pihak membawa kesepakatan bahwa pihak OJK akan menampung aspirasi massa aksi dan mencoba mengkomunikasikan tuntutan perwakilan massa aksi dengan pihak OJK pusat dan LPS Pusat dalam waktu paling lambat 7 hari kerja.

Dengan kesepakatan tersebut mediasi kedua pihak selesai dan keduanya sepakat DAMAI atas insiden yang terjadi.

***

 

 

 

Polri Humanis, Demokratis, dan Peduli: SMSI Apresiasi Lewat Anugerah Sahabat Pers

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, TNI/POLRI NEWS

JAKARTA– Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Bhayangkara ke-79, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyatakan dukungan penuh terhadap Polri dalam upayanya menegakkan supremasi hukum dan menciptakan suasana yang aman dan kondusif di tengah masyarakat. Sebagai bentuk apresiasi atas dedikasi dan keteladanan Kepolisian Republik Indonesia, SMSI berencana akan menggelar Konvensi Nasional bertema “Sinergi SMSI dan POLRI dalam Penegakan Supremasi Hukum dan Pencegahan Premanisme”, yang rencananya akan berlangsung pada 8-9 Juli 2025.

SMSI sebagai organisasi perusahaan media siber terbesar versi MURI dan Menteri Pariwisata RI, dengan 2.670 anggota yang tersebar di 34 provinsi, memandang pentingnya sinergi antara pers dan aparat penegak hukum dalam menjaga stabilitas nasional serta membangun kesadaran publik melalui informasi yang kredibel dan bertanggung jawab.

Konvensi Nasional SMSI ini akan dirangkaikan dengan penganugerahan PIN Emas dan anugerah sahabat pers kepada perwira-perwira Polri yang dinilai berprestasi dan menunjukkan keteladanan dalam pelaksanaan tugas, termasuk perlindungan masyarakat, keterbukaan terhadap kritik, dan kontribusi aktif terhadap ketahanan pangan nasional.

Selain seminar dan diskusi, konvensi juga akan mengukuhkan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) SMSI sebagai mitra hukum media siber dan masyarakat pers, yang dapat bersinergi dengan institusi Polri dalam memberikan edukasi hukum serta perlindungan profesi jurnalis.

SMSI juga mengajukan audiensi kepada Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listyo Sigit Prabowo, M.Si sebagai bentuk penghormatan dan sinergi kelembagaan. Audiensi ini diharapkan dapat menjadi ajang silaturahmi dan dialog strategis guna memperkuat kerja sama dalam mewujudkan demokrasi yang sehat dan keamanan yang berkelanjutan.

Melalui konvensi ini, SMSI menegaskan komitmennya untuk terus menjadi mitra strategis Polri dalam menyuarakan kebenaran, melawan hoaks, dan menjaga persatuan bangsa melalui pemberitaan yang profesional dan beretika. (**)

Dukung Presiden Prabowo Bentuk Badan Penerimaan Negara, Ketum APKLI: Emergensi

BERANDA, NASIONAL

Jakarta,Berandankrinews.com
Ancaman krisis ekonomi, defisit APBN dan pembentukan Badan Penerimaan Negara dapat atensi khusus Ikatan Sarjana NU (ISNU) dengan menggelar ISNU Forum on Investment, Trade and Global Affair dengan grand tema: Urgensi Pembentukan Badan Penerimaan Negara Ditengah Krisis dan Defisit Penerimaan Nasional”. Hadirkan pemateri, Ketua Komisi XI DPR RI DR M Misbakhun, Prof. DR Edi Slamet Irianto dan DR Darusaam, dipandu Moderator DR. Ibrahim.

Diawali Sambutan Chairman ISNU Forum Hery Haryanto Azumi, MM. dan dibuka resmi oleh Ketua PBNU, KH Aizuddin Abdurrahman. Acara yang digelar di PBNU Jakarta Rabu 11/6/2025 dihadiri Pengurus ISNU dalam dan luar negeri, serta pimpinan organisasi ekonomi rakyat dan LSM.

Menanggapi paparan pemateri, Ketua Umum Asosiasi PKL Indibesia, dr. Ali Mahsun ATMO, M.Biomed menegaskan bahwa lonjakan drastis tax rasio pernah terjadi 2005-2006 hingga 12,7%. Saat itu, Dirjen Pajak, Hadi Purnomo (saat ini Dewan Penasehat Khusus Presiden Bidang Penerimaan Negara) lakukan “revolusi perpajakan” dengan gagasan besar SIN (singgle identity number) dan disambut baik Presiden SBY karena bisa dongkrak tax rasio hingga 16%. Namun apa yang terjadi? Tidak berselang lama, atas suatu hal ini terhentikan.

Bahkan terjadi pergantian dirjen Pajak dan Menkeu RI, dan saat itulah Sri Mulyani pertama kali jadi Menkeu RI. Kenyataan ini sepadan dengan apa yang disampaikan Ketua Komisi XI DPR RI DR M Misbakhun, kenapa sejak 2009 tax rasio stagnan 9-10% bahkan saat ini 8,8%? Ada yang tidak ingin Indonesia kaya dan ekonominya kuat.

Presiden Kawulo Alit Indonesia ini menambahkan bahwa penerimaan negara masih banyak lubang-lubang yang harus segera ditutup. Dari sisi potensi adalah masih sangat besar berserakan disemua sektor. Indonesia yang kaya raya atas SDA dan potensi yang lain namun kenyataannya adalah sebaliknya, miskin dan hutangnya sangat besar. Paradoksalitas ini akibat distorsi tata kelola penerimaan negara. Disisi lain,

untuk sukses jemput puncak bonus demografi 2030 dan transformasi jadi negara maju 2045, Indonesia dituntut mampu dongkrak minimal 3 kali lipat PDB dari Rp 21 ribu trilyun (2024) menjadi Rp 60 ribu trilyun, tax rasio dari 8,8% menjadi 18-20%, rasio kewirausahaan dari 3,57% menjadi 10-12%, serta pertumbuhan ekonomi minimal 8%.

Kami yakin Presiden Prabowo Subianto laksana kamus berjalan, sangat faham adanya paradoksalitas penrimaan negara. Lebih dari itu, Presiden Prabowo telah letakkan fondasi dasar yang sangat kokoh untuk menggapai Indonesia maju 2045.

Paling tidak ada empat pilar. Pertama, kembalikan tanggul Indonesia tanpa kebocoran melalui Inpres RI No 1 Tahun 2025 Tentang Efisiensi. Kedua, penegakkan hukum, dan pemberantasan korupsi, mafia migas, minerba, perkebunan sawit dan kelautan/kemaritiman, serta judi online, narkoba beserta turunannya. Ketiga, tegakkan azas pasal 33 UUD 1945 (hilirisasi dan tata kelola SDA). Ke-empat, tutup lubang-lubang gelap pelabuhan/bandar udara, bea dan cukai, dan perpajakan. Tak ada kata terlambat kini tiba waktunya, dibawah Presiden Prabowo Subianto, Indonesia lakukan revolusi tata kelola penerimaan negara.

Atas landasan itulah, Asosiasi PKL Indonesia sejak awal dukung penuh dan mendorong Presiden Prabowo Subianto me-revolusi tata kelola penerimaan negara melalui sebuah sistem yang terpisah dari kementerian dan dibawah langsung Presiden RI, yaitu Badan Penerimaan Negara – BPN RI. Ini bukan urgensi lagi melainkan emergensi, pungkas Sekretaris Lembaga Sosial Mabarot PBNU 2000-2005 dan Ketua Umum Bakornas LKMI PBHMI 1995-1998.

Pada kesempatan yang sama, Ketua ISNU Forum on Investment, Trade, and Global Affairs, Hery Haryanto Azumi menegaskan bahwa ISNU Forum mengirim pesan yang kuat kepada publik dan Pemerintah bahwa pembentukan Badan Penerimaan Negara (Bapeneg) adalah selaras dengan kepentingan nasional.

Karena itu, ISNU Forum akan menindaklanjuti FGD ini dengan membentuk task force yang akan menjalin komunikasi dengan para stakeholders nasional guna mendukung pembentukan Bapeneg tersebut. Hery meyakini bahwa Presiden Prabowo juga tengah mempersiapkan tim untuk membentuk Bapeneg dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Selain itu, Ketua PB IKAPMII ini juga menggarisbawahi perlunya membangun trust publik yang kuat sehingga pembentukan Bapeneg tidak sekadar menjadi isu elit. Publik perlu diedukasi bahwa perluasan tax base justru akan meningkatkan pertumbuhan yang berdampak langsung bagi kesejahteraan ekonomi rakyat.

Yang tidak kalah pentingnya adalah perubahan mindset dan kelembagaan yang harus disesuaikan. Karena itu agar masa transisi tidak terlalu panjang, diperlukan upaya simultan baik vertikal maupun horizontal

Heny Rosiana Ketua APKLI Kaltim Jadi Direktur PT Bank Aset Nusantara Indonesia, Ketua Umum: Majukan PKL dan UMKM

BERANDA, NASIONAL

Jakarta,Berandankrinews.com
Keperpihakan Presiden Prabowo ke PKL dan UMKM nyata adanya ditengah pengucuran kredit permodalan ke ekonomi rakyat masih jauh dari kebutuhan. Dimana hingga saat ini masih 19-20% dari total kredit modal per tahun yang semestinya minimal 40%. Oleh karena masih sangat membutuhkan keperpihakan konkrit lembaga keuangan ke ekononi rakyat. Kami apresiasi dan terima kasih atas kepercayaan kepada Ketua DPW Asosiasi PKL Indonesia Kalimantan Timur, Sdr Heny Rosiasa, ST diangkat sebagai Direktur Pengembangan dan Bisnis PT Bank Aset Nusantara Indonesia, dr Ali Mahsun ATMO, M. Biomed. Jakarta Senin 26/5/2025.

Keluarga besar Asosiasi PKL Indonesia beserta PKL dan UMKM mengucapkan Selamat dan sukses Sdr Heny Rosiana, ST, Ketua DPW Asosiasi PKL Indonesia Kaltim atas amanah Direktur Pengembangan dan Bisnis PT Bank Aset Nusantara Indonesia. Bangun sinergi dan kolaborasi, serta majukan PKL dan UMKM mampu unggul hantarkan Indonesia sukses jemput puncak bonus demografi 2030. Lebih dari itu, lakukan pendampingan setiap kucurkan kredit modal untuk PKL dan UMKM diseluruh Indonesia, pungkas dokter ahli kekebalan tubuh alumni FK Unibraw Malang dan FKUI Jakarta yang sudaj 14 tahun sejak 2011 dampingi PKL dan UMKM

Seusai dilantik di Jakarta Minggu 25/5/25 Heny Rosiana, ST menegaskan komitmennya untuk menjadikan jabatan ini sebagai alat perjuangan dalam mengatasi persoalan pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Tujuan utama saya adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Kita akan fokus pada pengembangan lini bisnis di seluruh tanah air, mendukung pembiayaan usaha sehingga mampu menyerap tenaga kerja, terutama di daerah-daerah dengan angka pengangguran tinggi,” tegasnya.

Heny juga menambahkan bahwa dirinya aktif di berbagai sektor, termasuk sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia Provinsi Kalimantan Timur. Pengalamannya di bidang marketing dan dunia pertambangan menjadi modal penting untuk menjalankan peran strategis ini.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran Dewan Komisaris dan tamu undangan dari berbagai kalangan. Turut hadir di antaranya: 1. Prof. Dr. H. Tubagus Badrudin, S.E., M.M, Komisaris Utama. 2. KH. Mohammad Nafi Hasan Al-Bahri, Komisaris, dan. 3. KH. Muhammad Ma’shum, Komisaris

Heny Rosiana, ST juga menerima ucapan selamat dan dukungan dari sejumlah tokoh nasional, antara lain: 1. Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A, Menteri Agama Republik Indonesia, 2. Prof. Dr. KH. Ma’ruf Amin, M.Si, Wapres RI 2019-2024, 3. Hutomo Mandala Putra, S.H., 4. Boy Thohir, 5. Siti Hediati Haryadi Soeharto, S.E., dan, 6. dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed. Ketua Umum Asosiasi PKL Indonesia.

Andi Yakub Paparkan Aspirasi Masyarakat Sebatik dalam Rapat Strategis Bersama Deputi I KSP

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR DESA, NASIONAL, NUNUKAN

JAKARTA – Anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Andi Yakub, S.Kep., Ns., menghadiri rapat strategis lintas kementerian dan lembaga yang diselenggarakan oleh Deputi I Kantor Staf Presiden Republik Indonesia (KSP), untuk memaparkan urgensi pengaktifan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dan menyampaikan langsung aspirasi masyarakat perbatasan,(14 Mei 2025).

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Utama, Gedung Bina Graha, Kantor KSP, dipimpin oleh Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, S.IP., MBA., M.Han., dan dihadiri oleh pejabat tinggi dari berbagai kementerian dan lembaga, antara lain BNPP, Kemenko Polhukam, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, TNI, Polri, dan Imigrasi.

Dalam forum tersebut, Andi Yakub menyampaikan kondisi aktual Pulau Sebatik, termasuk meningkatnya kasus penyelundupan narkoba, perdagangan orang (TPPO), miras ilegal, dan barang non-prosedural akibat ketiadaan entry-exit point resmi. Ia menegaskan pentingnya pengaktifan PLBN Sebatik sebagai solusi strategis dalam memperkuat pengawasan lintas batas, menata perdagangan rakyat, dan menutup celah kejahatan transnasional.

“PLBN bukan hanya bangunan megah, tapi simbol kehadiran negara di tapal batas. Masyarakat Sebatik sudah terlalu lama menjaga perbatasan dengan keterbatasan. Kami berharap negara hadir tidak hanya lewat fisik, tapi juga sistem dan perlindungan yang nyata,” ungkap Andi Yakub.

Ia menyampaikan empat pokok aspirasi masyarakat Sebatik:

1. PLBN adalah wajah negara, bukan sekadar bangunan.

2. Diperlukan skema perdagangan lintas batas yang sah dan berpihak pada rakyat.

3. Masyarakat Sebatik yang loyal terhadap NKRI berharap keadilan pembangunan.

4. Ajakan kolaborasi agar PLBN segera diaktifkan sehingga bermanfaat, bukan hanya monumen.

Plt. Deputi I KSP, Letjen TNI (Purn) Dr. Hilman Hadi, menyampaikan bahwa PLBN Sebatik akan dijadikan pilot project nasional dan diupayakan berfungsi dalam tahun 2025. Beliau menegaskan bahwa dalam waktu dekat KSP akan melakukan pertemuan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Provinsi Kalimantan Utara, serta meninjau langsung ke lokasi PLBN Sebatik. Dalam kesempatan itu, beliau juga memerintahkan seluruh pihak yang hadir untuk melaksanakan hasil kesepakatan dan mempercepat proses aktivasi PLBN Sebatik.

“Ini bukan lagi soal perbatasan, tapi tentang rasa keadilan bagi warga negara. Kami berterima kasih atas komitmen semua pihak, dan berharap langkah besar ini menjadi awal yang nyata bagi masa depan Sebatik dan Indonesia,” pungkas Andi Yakub.

(DPRD Nnk)