Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, pekerja dan pengusaha dalam memperingati Hari Buruh Internasional (Mayday) 2026.

Hal ini disampaikannya dalam Diskusi Publik antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaum Buruh, di D-Kafetaria Coffee Jalan Lembasung, Jumat (1/5).

Zainal menyampaikan bahwa peringatan Mayday tahun ini mengusung tema “Kolaborasi Bersama Mewujudkan Kemajuan Industri dan Kesejahteraan Pekerja”, yang menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan.

“Diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang produktif dan adil,” kata Zainal.

Ia juga mengangkat semangat “Satu Tekad, Satu Tujuan, Sejahtera Bersama” sebagai pengingat bahwa seluruh pihak memiliki tujuan yang sama, yaitu meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus mendorong pertumbuhan industri yang berkelanjutan.

Menurut Zainal, pekerja merupakan aset utama dalam pembangunan daerah karena berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, berkomitmen untuk memperkuat perlindungan tenaga kerja, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menciptakan hubungan industrial yang harmonis.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya pembangunan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kaltara. Usulan tersebut telah diajukan sejak 2022 kepada Mahkamah Agung.

“Kehadiran PHI sangat dibutuhkan agar penyelesaian persoalan ketenagakerjaan bisa lebih cepat dan efisien,” ujarnya

Zainal turut mengajak kaum buruh untuk mengedepankan dialog dalam menyampaikan aspirasi.

“Daripada di jalan, lebih baik kita duduk bersama, diskusi. Apa yang menjadi tuntutan saudara-saudara kita, pemerintah akan memfasilitasi dan mengawal,” tegasnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan terbangun komunikasi yang baik antara pemerintah, pekerja, dan pengusaha guna mewujudkan kesejahteraan bersama di Bumi Benuanta.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Lapangan Tenis Ahmad Yani kini hadir dengan wajah baru. Di tempat itu, semangat olahraga dan harapan akan lahirnya atlet berprestasi kembali digaungkan saat Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., meresmikan fasilitas tersebut, Kamis (30/4).

Peresmian itu sekaligus menjadi penanda dimulainya Turnamen Tenis Lapangan Piala Gubernur Kaltara 2026, yang diikuti berbagai kalangan, mulai dari atlet prestasi hingga pemain lokal.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menekankan bahwa fasilitas olahraga bukan sekadar pelengkap, tetapi fondasi penting dalam mencetak atlet yang mampu bersaing.

“Lapangan ini harus dimanfaatkan untuk pembinaan dan kegiatan positif masyarakat,” kata Zainal.

Ia juga mengapresiasi kerja sama Pemerintah Kabupaten Bulungan yang turut mendukung perbaikan fasilitas tersebut.

Bagi Zainal, olahraga memiliki peran besar dalam membentuk karakter mulai dari disiplin, sportivitas, hingga semangat pantang menyerah.

Ia menjelaskan bahwa pembangunan olahraga di Kaltara dilakukan secara berkelanjutan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dengan harapan atlet daerah mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.

Turnamen yang berlangsung beberapa hari ke depan ini menjadi ruang bagi para atlet untuk menguji kemampuan sekaligus memperlihatkan hasil latihan yang selama ini dijalani.

Lebih jauh, Zainal juga menyampaikan terima kasih kepada Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltara, PELTI, dan KONI atas dukungan terhadap perkembangan olahraga tenis di daerah.

Ia berpesan agar fasilitas yang telah diperbaiki dapat dijaga dan dimanfaatkan secara bertanggung jawab.

“Saya berharap, dari lapangan ini akan lahir atlet-atlet tenis yang mampu membawa nama Kaltara ke tingkat yang lebih tinggi,” pungkasnya.

Menutup kegiatan, dilakukan penandatanganan prasasti sebagai simbol peresmian, dilanjutkan dengan peninjauan lapangan yang kini siap menjadi pusat aktivitas olahraga di Bumi Benuanta.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sorak sorai penonton menggema di Lapangan Aryaguna, Kamis (30/4) malam. Atmosfer panas terasa sejak menit awal saat dua tim terbaik Satuan Pendidikan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan bertarung di partai final Hardiknas Mini Soccer Championship 2026.

Pertandingan berlangsung dalam tempo tinggi. Malinau tampil menekan dan menutup babak pertama dengan keunggulan 5-3. Namun Bulungan tak menyerah. Di babak kedua, mereka bangkit, mencetak gol demi gol hingga menyamakan skor dan membuat suasana semakin tegang.

Ketika laga tampak seimbang, Malinau kembali mengambil alih permainan. Serangan cepat dan penyelesaian akhir yang tajam membawa mereka mengunci kemenangan dengan skor 8-5.

Sebelum partai puncak, suasana semakin hangat lewat laga ekshibisi antara tim Gubernur dan tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Utara (Kaltara). Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bahkan turut bermain dan membawa timnya menang tipis 3-2 setelah sebelumnya imbang 1-1 di babak pertama.

Usai pertandingan, Gubernur Zainal menutup secara resmi turnamen dan menyerahkan hadiah kepada para juara.

Ia mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam menyukseskan kegiatan yang digelar untuk memeriahkan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) sekaligus mempererat silaturahmi.

“Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung sehingga kegiatan ini berjalan lancar,” kata Zainal.

Menurutnya, kemenangan bukan satu-satunya tujuan. Kebersamaan dan silaturahmi antar tenaga pendidik justru menjadi nilai utama dari turnamen ini.

“Semua tim adalah juara. Yang belum menang tetap mendapat apresiasi,” ujarnya.

Zainal juga mengingatkan pentingnya menjunjung tinggi sportivitas dan menjaga kebersamaan.

“Bermain dengan baik, jaga fair play. Kita semua bersaudara,” pesannya.

Turnamen ini diharapkan menjadi agenda rutin yang tidak hanya menghadirkan kompetisi, tetapi juga memperkuat kebersamaan di lingkungan pendidikan Kaltara.

(dkisp)

TARAKAN – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., bersama Sekretaris Komisi IV, Dr. Syamsuddin Arah., menghadiri dialog interaktif dalam rangka May Day Kahutindo Expo 2026 Kota Tarakan yang digelar pada Kamis malam (30/04/2026) di Area Lahan Bandara Juwata Tarakan.

Dialog tersebut dihadiri berbagai pihak, mulai dari Dinas Tenaga Kerja Kota Tarakan, BPJS Ketenagakerjaan, Polres Tarakan hingga organisasi pekerja, dinilai sebagai momentum penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor.

Dalam sambutannya, Ketua DPRD Kaltara menyampaikan apresiasi atas undangan yang diberikan serta menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, DPRD, dan para pekerja dalam mendorong kepastian status dan perlindungan tenaga kerja, khususnya bagi pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT).

“Pertemuan ini bukan sekadar silaturahmi, tetapi juga wadah untuk bersama-sama memikirkan nasib tenaga kerja yang masih membutuhkan kepastian status dan perlindungan,” ujarnya.

Kemudian Sekretaris Komisi IV juga menambahkan bahwa DPRD telah mengambil langkah konkret melalui pembentukan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Regulasi tersebut merupakan hasil pembahasan panjang bersama berbagai stakeholder hingga tingkat kementerian.

Ia menjelaskan bahwa salah satu poin penting dalam perda tersebut adalah komitmen untuk mendorong perusahaan yang berinvestasi di Kalimantan Utara agar mengakomodir minimal 80 persen tenaga kerja lokal. Kebijakan ini diharapkan mampu membuka lebih banyak peluang kerja bagi masyarakat daerah.

Selanjutnya Achmad Djufrie juga akan menyatakan bahwa DPRD segera memanggil Dinas Tenaga Kerja Provinsi untuk melakukan pendataan menyeluruh terhadap jumlah pekerja PKWT. Langkah ini dinilai penting guna memastikan adanya kepastian hukum dan perlindungan bagi para pekerja.

“Kami ingin memastikan data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan, sehingga langkah yang diambil benar-benar tepat sasaran,” tegasnya.

Dalam aspek pengawasan, DPRD turut merespons usulan pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengawasan Ketenagakerjaan yang akan melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perwakilan pekerja. Agenda pembahasan Satgas tersebut telah masuk dalam jadwal resmi DPRD dalam waktu dekat.

Selain itu, DPRD Kaltara juga tengah mendorong pembentukan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) di Kalimantan Utara. Upaya ini telah dimulai sejak 2023 melalui Panitia Khusus (Pansus), dengan berbagai koordinasi hingga ke tingkat pusat. Namun, proses tersebut masih menghadapi kendala, terutama terkait ketersediaan hakim yang memenuhi syarat.

Tak hanya itu, DPRD juga menaruh perhatian pada perlindungan pekerja rentan yang jumlahnya mencapai puluhan ribu di Kalimantan Utara. Melalui fungsi penganggaran, DPRD mendorong alokasi dana untuk menjamin para pekerja, termasuk sektor informal, mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.

Melalui dialog interaktif dalam Kohutindo Expo ini, DPRD Kaltara berharap dapat memperkuat koordinasi antar pihak serta menghadirkan solusi nyata dalam menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adil, inklusif, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat strategis dalam rangka penyusunan rekomendasi serta pendalaman hasil monitoring dan evaluasi bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat yang berlangsung selama dua hari, 29-30 April 2026, di Ruang Rapat Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Tarakan ini dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, SH., serta dihadiri unsur pimpinan DPRD, anggota Pansus LKPj, dan jajaran OPD teknis.

Pada hari pertama, agenda difokuskan pada penyusunan rekomendasi Pansus LKPj Tahun 2025 dengan melibatkan tenaga ahli dan tim pakar. Pembahasan dilakukan secara mendalam guna memastikan rekomendasi yang dihasilkan bersifat komprehensif dan tepat sasaran.

Memasuki hari kedua, rapat dilanjutkan dengan agenda konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring Pansus LKPj bersama OPD terkait. Pembahasan mencakup evaluasi pelaksanaan program di sejumlah daerah, di antaranya Kota Tarakan, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau, dan Kabupaten Nunukan.

Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian mengatakan bahwa Pansus LKPj berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu mendorong peningkatan kinerja OPD serta pelayanan kepada masyarakat.

Dengan pelaksanaan rapat ini, DPRD Kalimantan Utara melalui Pansus LKPj diharapkan dapat menyusun rekomendasi yang dapat menjadi acuan penting bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di tahun-tahun mendatang.

(Humas DPRD Kaltara)