Andi Mutamir Usulkan Pembangunan Rumah Sakit Jiwa Di Nunukan

Nunukan – Kebakaran pada Selasa 23 Maret 2021 dini hari selain menyisakan kerugian dari para korban yang memicu keprihatinan berbagai pihak, juga mendatangkan persoalan yang membutuhkan solusi.

Penyebab terjadinya kebakaran yang diduga dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan kejiwaan, membuat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nunukan, Andi Mutamir angkat bicara.

“Sudah beberapa kali terjadi kebakaran akibat diduga gangguan jiwa. Tentu ini harus kita perhatikan dan jangan dianggap sepele,” tutur Andi, Rabu (24/3).

Menurut Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu, Pemerintah harus segera mengambil sikap. Hal tersebut lantaran kebanyakan orang dengan gangguan kejiwaan yang sering berkeliaran di Kota Nunukan semakin hari semakin bertambah.

“Sebagaimana kita ketahui, mereka yang mengalami gangguan jiwa itu kebanyakan adalah deportan dari Sabah, Malaysia. Namun yang menjadi persoalan pokok bukan darimana mereka akan tetapi bagaimana sikap kita setibanya mereka di Nunukan,”ujarnya.

Penampungan saja, ungkap Andi, tidaklah cukup. Tapi perlu penempatan ekstra sehingga pengawasan dan perawan terhadap mereka dapat terus dilakukan. Dan salah satu solusi, menurut Andi adalah dengan membangun rumah sakit jiwa.

“Harus ada rumah sakit jiwa di Nunukan. Pasalnya kita tak tahu karakter dari mereka yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Bisa saja diantara mereka ada yang berpotensi melakuan tindakan – tindakan yang merugikan, contohnya peristiwa kebakaran bahkan sangat mungkin melakukan penganiayaan,” paparnya.

Terkait anggaran pembangunan RSJ tersebut, Andi meyakini bahwa dengan persentase dan pemaparan yang jelas, maka Pemerintah Pusat pasti akan mengaminkannya. Karena ia menilai, dalam situasi dan kondisi tertentu, RSJ bisa menjadi sarana yang primer.

“Kalau perlu kita, yakni DPRD dan Pemkab Nunukan bersama – sama mengetuk pintu anggaran dari Pusat,” tandasnya.

Andi menampik anggapan bahwa menempatkan mereka yang tengah mengalami gangguan jiwa di RSJ bukan sebuah pengasingan. Ia mengingatkan bahwa bahwa orang gila yang memiliki gangguan mental/kejiwaan pun dilindungi oleh undang-undang untuk memperoleh perawatan dan kehidupan layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya.

“Ini bukan semata – mata ucapan saya melainkan kata undang – undang Hak Azasi Manusia Pasal 42,” tandas Andi.  

Diketahui, Pasal 42 UU HAM tersebut secara rinci berbunyi:

Setiap warga negara yang berusia lanjut, cacat fisik dan atau cacat mental berhak memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus atas biaya negara, untuk menjamin kehidupan yang layak sesuai dengan martabat kemanusiaannya, meningkatkan rasa percaya diri, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Selain itu, pembangunan RSJ menurut Andi juga dalam rangka menjalankan Pasal 148 ayat 1 dan Pasal 149 Undang -Undang No 6 Tahun 2006 Tentang Kesehatan.  

Sebagaimana diketahui, Pasal 148 ayat 1 dari UU tersebut berbunyi:

“Penderita gangguan jiwa mempunyai hak yang sama sebagai warga negara.”  Sementara dalam Pasal 149 mempertegas dengan mengatakan:

“Penderita gangguan jiwa yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan/atau orang lain, dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum wajib mendapatkan pengobatan dan perawatan di fasilitas pelayanan kesehatan

( Edy )

AMAN Kaltara Minta Sengketa PT.KHL Dengan Masyarakat Segera Diselesaikan

Nunukan – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Utara, berharap Pemerintah dapat menjadi pintu solusi dari permasalahan yang tengah terjadi antara PT. Karang Djoeang Hijau Lestari ( KHL) dengan masyarakat.

“Kami sudah menempuh berbagai upaya, kami harap pemerintah benar-benar menseriusi permasalahan ini,” tutur Ketua DPW AMAN Kaltara, Yohanes didepan Wakil Menteri Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, di Kantor Bupati Nunukan, Selasa (23/3).

Diketahui, sebelumnya, Sebanyak 17 warga adat di Kecamatan Sebuku, Kabupaten Nunukan dilaporkan PT Karangjuang Hijau Lestari (KHL) ke Polres Nunukan, dengan tudingan melakukan pencurian buah sawit.

“Kami benar – benar minta agar pelaporan terhadap masyarakat oleh pihak perusahaan tersebut dapat dicabut dan diselesaikan secara kekeluargaan. Apalagi ada diantara mereka yang saat ini dalam kondisi stroke,” ujar Yohanes

Yohanes mengungkapkan, sengketa yang kerap terjadi sebagian besar karena permasalahan lahan, yang menurutnya disebabkan oleh masyarakat yang merasa dirugikan, padahal dalam MoU kedua belah pihak telah diatur sebelum investasi dimulai

“Namun karena masyarakat tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang disepakati dalam MoU, maka masyarakat menuntut haknya. Dari hal ini saja sebenarnya sudah bisa diurai benang kusutnya,” ungkapnya

Perlunya persoalan HGU ini dapat lekas diselesaikan, menurut Yohanes, karena hak tersebut dapat menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat.

“Ketika para Transmigran dengan mudah mendapatkan sertifikat tanah sementara masyarakat lokal justru malah terancam kehilangan kampung karena masuk wilayah HGU, apa ini tak menimbulkan kecemburuan? Coba mari kita fikirkan tentang hal ini,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan dan permintaan dari Ketua DPW AMAN tersebut, Wamen ATR dan BPN , Surya Tjandra menyanggui dengan segera akan melakuan mediasi dengan pihak-pihak terkait. “Kita akan segera melakukan mediasi dengan Kapolda dan Gubernur terkait hal ini,” ujarnya.

( Edy )

Ada Indikasi Keanehan Dalam Penahanan mantan Dirut ASABRI Mayjen TNI ( Purn ) Adam Rahmat Damiri

Berandankrinews.com — Jakarta — Telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahannya Mantan Direktur Utama Asabri oleh Penyidik Kejaksaan Agung penuh dengan kejanggalan dan skenario yang kasat mata mulai dari keterangan pers oleh Humas Kejagung yang menyatakan kerugian sementara negara dihitung oleh Jaksa dan belum selesainya perhitungan oleh BPK.

Sebelum ditetapkannya kerugian Negara dapat ditetapkan tersangkanya, ini akan menjadi parodi tipikor yang menunjukkan belum cukupnya alat bukti minimum 2 sesuai dengan KUHAP. Hal ini menjadi pertanyaan dari Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH . Apa sebenarnya alat bukti Jaksa Gedung Bundar? Kan sudah memiliki kewenangan dan kekuasaan tapi masih melakukan kriminalisasi menahan Adam R Damiri dan kawan- kawan sehingga dengan demikian ini sudah menyimpang dari KUHAP dan tidak ada kewenangannya yang khusus dapat ‘membaju orange kan’ sebelum ada kepastian alat bukti.

Nanti alat bukti berupa kerugian itu dibuat atau ditemukan setelah ditahan atau ditetapkan sebagai tersangka.

Dua Direktur Utama Asabri diselkan oleh Penyidik seolah – olah terjadi tindak pidana korupsi yang berkesinambungan dengan demikian tidak salahlah bila Adam R Damiri meminta Bantuan Hukum Mabesad sejak hari Jumat lalu, menjadi Kuasa Hukum dan meminta Advokat Ir. Tonin Tachta Singarimbun, SH dkk dari ANDITA’S LAW FIRM .

“Kami sudah mendapat kuasa dari Ny Kun Kuadiah istri Tersangka Adam R Damiri namun mendapat kendala untuk penandatangan kuasa yang terhambat karena birokrasi Gedung Bundar dan Rutan Kejagung yang tidak mengizinkan penanda tanganan sebelum 14 hari masa penahanan,” ujar Advokad Ir.Tonin Tachta Singarimbun, SH pada reporter di Jakarta, Selasa (09/02/2021).

“Jaksa Satria tidak memberikan celah kepada kami untuk memenuhi syarat Rutan, harus ada pendampingan atau surat pengantar guna ditanda tanganinya surat kuasa Adam R Damiri kepada advokat ANDITA’S LAW FIRM tersebut dengan alasan covid -19. Jadi covid dibuat menjadi alasan untuk tanda tangan surat kuasa oleh Penyidik,” ungkapTonin.

(fri)

Tingkatkan Kondusifitas Keamanan Saat Sidang Rekapitulasi,Ini Yang Dilakukan Danyon Brimob Bone

SELAYAR – Minggu (13/12/20) . Setelah mengecek kesiapan Personel Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel dalam mengamankan Pilkada Serentak 2020 pasca pemungutan surat suara di Kabupaten Selayar.

Pada Sabtu (13/12/20) kemarin, Komandan Batalyon ( Danyon ) C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos. melakukan pemantauan situasi pelaksanaan sidang pleno rekapitulasi suara di 3 Kecamatan yang ada di Kabupaten Kepulauan Selayar. 3 kecamatan tersebut adalah Kecamatan Benteng, Kecamatan Bontoharu dan Kecamatan Bontosikuyu.

Dalam pelaksanaan pemantauan jalannya sidang pleno rekapitulasi suara tingkat PPK di 3 kecamatan ini, Danyon C Pelopor juga didampingi oleh Kabag Ren Polres Selayar Kompol Ismail, Kasat Lantas Polres Selayar AKP Andi Tanri Abeng, Danki Gas BKO Polres Selayar Iptu Andi Dahlan, S.Pdi dan Kanit Gas Gegana Iptu H. Zainal, SH. Kegiatan pemantauan ini juga dirangkaikan dengan kegiatan patroli untuk menciptakan suasana kondusif di Kabupaten Selayar pasca pemungutan surat suara 9 Desember yang lalu.

Menurut keterangan Danyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel Kompol Nur Ichsan, S.Sos., dari hasil pemantauannya pada 3 PPK yang dikunjungi semua kegiatan berjalan dengan aman , tertib dan lancar.

“Alhamdulillah sidang pleno rekapitulasi suara tingkat PPK di Kabupaten Selayar berjalan dengan aman, tertib dan lancar sehingga kondusifitas kamtibmas selama pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tetap terjaga. Terciptanya kondusifitas kamtibmas ini sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” ungkap Kompol Nur Ichsan kepada awak media pagi tadi sebelum bertolak ke pelabuhan Bira Bulukumba.

“ Dan semoga situasi kondusif ini akan tetap terjaga hingga akhir tahapan Pilkada Serentak tahun 2020,” tambah mantan Kasubbagrenmin ini,

Benar saja, seperti yang diungkapkan oleh Komandan Batalyon C Pelopor Satbrimob Polda Sulsel kepada awak media, hingga saat memasuki tahapan rekapitulasi surat suara dalam rangka Pilkada Serentak 2020 di tingkat PPK, situasi keamanan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih dalam keadaan yang kondusif dan semua tahapan berjalan sesuai dengan rencana.

Sementara itu di tempat terpisah, Komandan Satuan (Dansat) Brimob Polda Sulsel Kombes Pol. Muhammad Anis, P.S., S.I.K., M.Si. menjelaskan bahwa Satbrimob Polda Sulsel akan terus mengawal jalannya Pilkada Serentak 2020 di 12 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan.

” Hingga saat ini tahapan Pilkada Serentak 2020 telah memasuki pada tahap rekapitulasi suara di tingkat kecamatan, meskipun demikian bukan berarti pengamanan dari pasukan Brimob akan kendor, justru memasuki tahap-tahap akhir inilah kami akan lebih meningkatkan keamanan demi terciptanya suasana yang kondusif dan damai sebagai wujud dari Bhakti Brimob Untuk Indonesia,” pungkas Kombes Pol. Muhammad Anis.

Iwan Hammer

Polres Sinjai Gencar Laksanakan Operasi Yustisi Gabungan,Sasar Warga Yang Tidak Patuh Protokol Kesehatan

Sinjai – Personel Polres Sinjai gencar melaksanakan operasi yustisi bersama TNI Kodim 1424 Sinjai dan Satpol PP terhadap warga masyarakat pedagang dan pengunjung pasar yang tidak mematuhi protokol kesehatan, yang dipimpin oleh Kasat Binmas Polres Sinjai Akp Bakhtiar, SH. Kamis (10/12/2020).

Ops Yustisi ini dilaksanakan dijalan Gunung Bawakaraeng perempatan Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai dengan sasaran warga pengunjung dan pedagang pasar yang tidak menggunakan masker sekaligus menghimbau agar lebih disiplin mematuhi Protokol Kesehatan.

“Dalam kegiatan tersebut selain memberikan teguran lisan juga menyampaikan agar masyarakat harus tetap mematuhi protokol kesehatan, Kita juga berikan edukasi dan pemahaman ke masyarakat dampak yang timbul akibat lalai menerapkan pola hidup sehat,” Ujar Kasat Binmas Polres Sinjai Akp Bakhtiar, SH.

Dalam pelaksanaan Operasi ini apabila tim gabungan menemukan warga tidak memakai masker maka diarahkan untuk memakai masker guna mendukung penerapan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari saat beraktifitas di luar rumah karena dengan memaki masker merupakan salah satu cara untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Ujarnya.

“Kegiatan Operasi Yustisi ini dilaksanakan setiap hari yang tak lain untuk memutus mata rantai penyebaran penularan virus Covid-19 di wilayah Kabupaten Sinjai” Tutup Akp Bakhtiar, SH.