Kaltara Dapat Jatah Sapi Kurban

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Kaltara, H. Muh. Rosyid hadiri rapat koordinasi penyerahan bantuan kemasyarakatan Presiden Repubik Indonesia (RI) kepada seluruh pemerintah Provinsi di Indonesia.

Rapat yang digelar secara daring ini diinisiasi Kementerian Sekrtetariat Negara RI Sekretariat Presiden dan dihadiri 38 kepala daerah se-Indonesia.

Dikatakan Roysid usai mengikuti pertemuan zoom, pemberian bantuan Presiden Ir. H. Joko Widodo berupa 1 ekor sapi jenis Brahman.

“Ada beberapa ekor sapi yang diserahkan dimasing-masing provisi dan Kaltara mendapatkan satu ekor sapi. Penempatannya sesuai urutan setiap tahunnya, tahun ini giliran Masjid At-Taqwa, kabupaten Tana Tidung,” katanya, Jumat (14/06/2024).

Rosyid mengungkapkan, sapi yang disiapkan untuk kurban ini berasal dari Kelompok Tani yang berada di Desa Gunung Putih-Tanjung Palas dan telah dipantau bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara sejak setengah tahun yang lalu.

“Saat ini, sapi yang akan diserahkan beratnya sudah mencapai 980 kilo. Sudah ditimbang dan dicek kesehatannya. Administrasinya juga sudah diselesaikan oleh Sekretariat Presiden. Kita memberikan informasi sapinya sudah di sini. Tinggal penyerahannya besok atau minggu diserahkan ke KTT,” ungkapnya.

“Insya Allah sapinya sangat besar. Dan pemberian sapi kurban dari Presiden ini akan didampingi oleh sapi kurban atas nama Gubernur Kaltara. Jadi sekaligus ada 2 sapi yang akan kita berikan ke Masjid At-Taqwa,” pungkasnya.

(dkisp)

Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan XV Kelas Kabupaten Nunukan Tahun 2024 Resmi Dibuka

NUNUKAN- Sekretaris Daerah Kab. Nunukan Serfianus, mewakili Bupati Nunukan menghadiri kegiatan Pembukaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawasan Angkatan XV Kelas Kab. Nunukan, Kamis (13/5).

Kegiatan yang dilaksanakan di Ruang Diklat BKPSDM Nunukan ini juga di hadiri Kepala BKPSDM Prov. Kalimantan Utara Muhammad Ishak mewakili Gubernur Kaltara sekaligus membuka secara resmi kegiatan tersebut. Selain itu turut hadir, Kepala BKPSDM Kab. Nunukan, Camat Nunukan, Camat Nunukan Selatan, Camat Sebatik Tengah, Para Widyaiswara Prov. Kaltara.

Jumlah peserta yang mengikuti Diklat ini 40 orang, yang terdiri dari 22 peserta laki-laki dan 18 peserta perempuan yang merupakan para pejabat pengawas di Lingkungan Pemerintah Kab. Nunukan.

Sebelum membuka kegiatan secara resmi, Kepala BKPSDM Prov. Kalimantan Utara Muhamamad Ishak menyampaikan sambutan Gubernur Kalimantan Utara.

Dalam sambutannya, Gubernur Kalimantan Utara menyampaikan bahwa melalui pengembangan Sumber Daya Manusia, para Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) Prov. Kaltara diharapkan dapat meningkatkan kompetensinya untuk menghasilkan berbagai inovasi pelayanan publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Utara.

“Khusus untuk pejabat pimpinan tinggi, pejabat administrator dan pejabat pengawas, perlu saya ingatkan bahwa saudara-saudara sekalian memegang peran penting dalam memimpin bawahan masing-masing. Sehingga, diperlukan kompetensi kepemimpinan dalam memberikan pelayanan publik,” ungkapnya.

Selain itu, dalam sambutannya Gubernur Kalimantan Utara juga menyampaikan bahwa pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden RI, Bapak Ir. H. Joko Widodo telah meluncurkan Core Value ASN Berakhlak yaitu Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, loyal, Adaptif, dan Kolaboratif. Serta Presiden juga telah mencanangkan “Employer Branding” ASN Bangga Melayani Bangsa.

“Oleh Karena itu, saya berpesan untuk selalu menanamkan Vore Value dan Employer Branding ASN ini dalam diri kita semua. Pahami dan praktikkan dalam setiap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi saudara-saudara sekalian.” ungkapnya.

Pada kesempatan itu pula,Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan membacakan sambutan tertulis Bupati Nunukan.

Dalam sambutannya Bupati menyampaikan kepada seluruh peserta bahwa melalui kegiatan ini agar semua peserta yang saat ini sudah menduduki jabatan struktural di Pemerintahan bisa semakin memahami fungsi, kedudukan, dan tanggung jawab yang harus di emban.

“Karena begitu vitalnya keberadaan birokrasi, maka seluruh jajaran di dalamnya harus benar-benar mengerti dan memahami apa saja yang manjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan posisi dan kedudukannya masing-masing,” ujarnya.

Terakhir Bupati berharap agar pelatihan kepemimpinan ini benar-benar dimanfaatkan untuk menambah wawasan, meningkatkan skill, serta mendongkrak mental dan semangat dari Bapak-ibu sekalian,” tegasnya.

(PROKOMPIM)

Gubernur Hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi, Presiden Ingatkan Tantangan Perubahan Iklim

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) DR. (HC.) H. Zainal A. Paliwang, M.Hum. hadiri Rakornas Pengendalian Inflasi yang langsung dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan RI pada hari Jumat (14/6).

Presiden memberikan apresiasi kepada seluruh tim pengendalian inflasi baik pusat maupun daerah yang telah bekerja keras mengendalikan inflasi hingga pada Mei 2024 inflasi Indonesia berada pada angka 2,84 persen.

“Ini merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Kalau kita ingat di 9-10 tahun lalu tingkat inflasi kita berada di angka 9,6%. Dan atas usaha kita berada di angka 2,84 persen,”terang Presiden Jokowi.

Melalui Menteri Dalam Negeri (Mendagri), rapat pengendalian inflasi terus dilaksanakan setiap minggu agar inflasi semua daerah di Indonesia terpantau dan terkendali dengan baik.

“Setiap ke daerah sekarang saya tanyakan berapa inflasi daerahnya, berapa pertumbuhan ekonominya, supaya kita peduli terhadap hal yang sangat penting,” lanjut Presiden.

Namun kendati demikian, Presiden juga mengingatkan akan tantangan ke depan bahwa dunia menuju pada neraka iklim yang dapat mengganggu stabilitas pangan dan ketersediaan air disebabkan kenaikan suhu di beberapa wilayah penjuru dunia.

“Urusan pangan, hati-hati. FAO telah mengatakan bahwa jika didiamkan (perubahan iklim), 2050 dunia akan mengalami kelaparan berat. Ini yang harus diantisipasi sejak mulai sekarang karena diperkirakan 50 juta petani akan kekurangan air,” tegas Jokowi.

Presiden menerangkan bila ketersediaan air tidak diantisipasi, maka produksi petani akan menurun dan berdampak pada berkurangnya ketersediaan barang sehingga ketika permintaan naik dan tidak ada barang, maka akan terjadi inflasi besar-besaran.

“Bila terjadi (inflasi), yang menjadi korban adalah rakyat. Oleh sebab itu dalam 3 bulan ini, Kementerian Pertanian, Kementerian PU, bekerjasama dengan TNI untuk secepatnya membangun pompa-pompa, mungkin 20an ribu pompa akan kita pasang di daerah yang memiliki produksi utamanya beras untuk mengairi sawah,” lanjut Jokowi.

Sebelum menutup Rakornas, Jokowi berpesan kepada semua tingkatan untuk memanfaatkan teknologi pada bidang pertanian, mendatangkan investasi untuk pengelolaan produk daerah, dan mengelola distribusi produk dengan baik.

“Silakan riset, cukup setiap daerah memiliki 1 produk unggulan,” tutup Presiden Jokowi.

(dkisp)

Pemprov Bersama SKALA Susun Naskah Akademik Raperda PUG

TANJUNG SELOR – Plh. Asisten bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara, Burhanuddin, S. Sos., M. Si membuka secara resmi acara Lokakarya Pengayaan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender (PUG) Provinsi Kaltara di hotel Pangeran Khar, Jumat (14/6).

Pada kesempatan itu Burhanuddin mengapresiasi terlaksananya kegiatan yang melibatkan tim SKALA, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) provinsi Kaltara, dan dari unsur akademisi Universitas Borneo Tarakan serta Universitas Kaltara.

“PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan sejahtera bagi seluruh penduduk Indonesia,” katanya.

Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam proses pembangunan dimulai dari perencananan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi pengawasan dan pelaporan.

Burhanuddin sekaligus Kepala Dinas P3AP2KB provinsi Kaltara mengatakan tujuan utamanya adalah membangun rancangan PUG sendiri yang berkeadilan dan inklusif, jadi tidak ada kesenjangan bagi para gender.

Selain isu kesetaraan gender, ada berbagai isu lain seperti isu ketimpangan disabilitas dan inklusi sosial dalam pembangunan telah menjadi isu global yang diadopsi oleh sebagian besar negara di dunia termasuk negara Indonesia.

Ia menyebutkan lokakarya pembahasan pengayaan naskah akademik ini menjadi sangat penting terlebih setelah peraturan daerah ini mendapat masukan dan penyesuaian kebijakan melalui konsolidasi untuk memperkuat pelaksanaan PUG itu sendiri

“Saya berharap semoga karya ini dapat memperkuat dan mempercepat proses penyusunan Ranperda PUG untuk Kalimantan Utara sehingga dapat Lahir menjadi regulasi atau kebijakan daerah yang kuat tentunya tidak menimbulkan kesenjangan gender,” tuntasnya.

Untuk diketahui Program SKALA adalah program kemitraan Australia – Indonesia, telah berjalan sealam 8 tahun dimulai bulan november 2022, dengan alokasi anggaran mencapai AUD 160 juta atau sekitar Rp 1,5 triliun.

Turut hadir Kepala Dinas Sosial Kaltara, Obed Daniel LT, S. Hut., M.M., Staf Ahli Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan, Robby Yuridi Hatman, S.Sos.,MT, dan perwakilan tim SKALA.

(dkisp)

TPBIS Dorong Keluwesan Layanan Perpustakaan

TANJUNG SELOR – Pustakawan Ahli Utama, Renus Siboro, M.Si mengatakan program Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) mendorong keluwesan dalam pelayanan perpustakaan. Dengan pemahaman awal bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki tingkat kebutuhan akan literasi serta potensinya masing-masing. Karenanya perpustakaan desa atau kelurahan sebagai wadah pembelajaran sepanjang hayat bagi masyarakat di lingkungan terkecilnya melaksanakan fungsinya sesuai kebutuhan dan potensi masyarakat.

“Ada yang bergerak dengan mengajar baca tulis tambahan bagi siswa yang kesulitan dalam belajar di sekolah, ada yang menyelenggarakan pelatihan komputer level dasar, ada pula yang menyelenggarakan pelatihan memanfaatkan sumber daya alam hingga dikemas secara baik dan siap dijual. Setiap daerah yang unik menyebabkan kegiatan masyarakat di perpustakaan yang bertransformasi pun unik, selaras dalam langkah masyarakat setempat menuju kemajuan,”ungkap Renus dalam penutupan Bimtek Strategi Pengembanganperpustakaan Dan Teknologi Informasi Komunikasi (SPP TIK) mewakili Plt. Kepala Perpustakaan Nasional Prof. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D. di Hotel Luminor, Kamis (13/6).

Renus menjelaskan TPBIS adalah peningkatan peran dan fungsi Perpustakaan melalui pelibatan masyarakat sebagai wahana belajar sepanjang hayat. Sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan pengguna perpustakaan. Program ini dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional yang melibatkan pemerintah daerah untuk mengembangkan fungsi dan peran perpustakaan dalam memberikan pelayanan sehingga meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.

Dia juga mengatakan Bimtek SPP-TIK ini merupakan upaya peningkatan kapasitas bagi tenaga perpustakaan mitra TPBIS. Dengan demikian perpustakaan yang dikelola dapat mendukung berprosesnya transfer pengetahuan dan menjadikan perpustakaan sebagai wadah bagi masyarakat untuk menemukan solusi dalam permasalahan-permasalahan yang ada melalui membaca dan bertukar informasi.

“Karenanya peserta bimtek diberikan ilmu untuk meningkatkan pelayanan perpustakaan, menyelenggarakan kegiatan pelibatan masyarakat, serta melaksanakan advokasi kepada pihak-pihak yang berpotensi mendukung kegiatan perpustakaan dalam berbagai bentuk, baik material maupun non material. Selain itu peserta juga dibekali kemampuan dasar untuk melakukan publikasi kegiatan TPBIS dari yang paling sederhana melalui media sosial hingga media arus utama,”ujarnya.

Renus menjelaskan tujuan diselenggarakannya TPBIS terangkum dalam arah kebijakan Perpustakaan Nasional Tahun 2020-2024, yaitu, peningkatan budaya literasi melalui pemasyarakatan kegemaran membaca, penguatan konten literasi dan transformasi perpustakaan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan berbasis inklusi sosial bagi terwujudnya masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif dan berkarakter. Secara spesifik, tujuan TPBIS adalah terciptanya masyarakat sejahtera melalui transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial.

“Kita semua bisa ambil peran. Kita semua harus ikut berperan dalam mentransformasi perpustakaan menjadi hidup dan terang di tengah-tengah masyarakat. Untuk Indonesia yang lebih berdaya dan sejahtera,”ujarnya.

Dia menjelaskan perpustakaan yang telah melaksanakan TPBIS dengan dana yang bersumber dari APBN melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia hingga tahun 2023 yaitu sejumlah 34 perpustakaan provinsi, 296 perpustakaan kabupaten/kota, dan 1.796 perpustakaan desa/kelurahan. TPBIS telah direplikasi di 1.344 Desa/Kelurahan dan 6 kabupaten/kota dengan sumber anggaran APBD dan/atau sumber lain. Tahun ini, 600 perpustakaan desa/kelurahan menjadi mitra baru TPBIS.

(dkisp)