NUNUKAN – Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap sejumlah proyek pembangunan tahun anggaran 2025 di Kabupaten Nunukan pada pekan lalu.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas penyampaian LKPj Gubernur Kaltara Tahun 2025 kepada DPRD beberapa waktu lalu. Melalui monev tersebut, DPRD memastikan realisasi program pembangunan berjalan sesuai perencanaan serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Monev di wilayah Kabupaten Nunukan dipimpin oleh anggota Pansus LKPj, Ruman Tumbo, SH., dan Ladulah, S.Hi. Keduanya turun langsung ke lapangan untuk meninjau berbagai proyek strategis lintas sektor, mulai dari infrastruktur jalan, pendidikan, hingga fasilitas pendukung pelayanan publik.
Sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) turut hadir mendampingi kegiatan tersebut, di antaranya Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Hasanuddin, S.Pd., M.Si, serta perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) bidang Bina Marga dan Perumahan, termasuk Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bambang Hermanto, S.T. Hadir juga pihak kontraktor, konsultan, serta perwakilan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) wilayah Nunukan.
Dalam monev tersebut, Pansus meninjau sejumlah pekerjaan, di antaranya pemeliharaan dan peningkatan jalan lingkar Pulau Nunukan, pembangunan coastal road, serta peningkatan jalan lingkungan di berbagai titik di wilayah Nunukan.
Selain itu, sektor pendidikan juga menjadi perhatian, seperti pengadaan peralatan laboratorium IPA dan TIK di beberapa SMA, pembangunan ruang kelas baru Sekolah Luar Biasa (SLB), hingga pembangunan unit sekolah baru SMAN 3 Nunukan.
Tak hanya itu, pembangunan gedung kantor UPTD Bapenda Kelas A wilayah Nunukan serta pekerjaan marka jalan oleh Dinas Perhubungan turut menjadi bagian dari objek evaluasi.
Ruman Tumbo menyampaikan bahwa kegiatan monev ini bertujuan untuk memastikan seluruh program yang telah dianggarkan benar-benar terealisasi dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.
“Melalui monev ini, kami ingin memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan berjalan optimal, baik dari sisi kualitas maupun manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya.
Kemudian, Ladulah menegaskan bahwa hasil monev ini nantinya akan menjadi bahan evaluasi DPRD dalam memberikan rekomendasi terhadap LKPj Gubernur.
“Kami akan mencermati setiap temuan di lapangan sebagai bahan masukan dalam penyusunan rekomendasi DPRD agar ke depan pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
Dengan dilaksanakannya monev ini, DPRD Kaltara berharap seluruh program pembangunan di Kabupaten Nunukan dapat berjalan efektif, transparan, dan akuntabel, serta mampu mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan tersebut.
(Humas DPRD Kaltara)
