Mamuju BerandaNKRINews

Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Barat H. Abdul Rahim, hadiri Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat Se-Indonesia oleh Presiden RI melalui Video Conference, yang dilaksanakan di Kantor Sementara Gubernur Provinsi Sulawesi Barat . Kamis, 1/12/2022

 

Turut hadir, Sekertaris Daerah Provinsi Sulbar, DR. Muhammad Idris, Kepala Badan Pertanahan Nasional, DR, Hadrian, para Perkopinda Terkait, dan para peserta penerima sertifikat perwakilan dari 6 Kabupaten yang ada di Sulbar.

 

Dalam sambutan DR. Muhammad Idris menyampaikan bahwa “Aset merupakan salah satu kelemahan dari kita karena tidak memanfaatkan atau mengelola Aset yang kita miliki. Olenya itu dengan adanya sertifikat terbut, saya berharap ini dapat mendorong kita untuk dapat melipatgandakan manfaat dari Aset tersebut.

 

_Humas : Protokol_ Anthy• Ratu Bulkis Wahyu

Mamuju BerandaNKRINews

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) Provinsi Sulawesi Barat menggelar Rapat Paripurna jawaban Gubernur terhadap hasil pemandangan umum Fraksi-fraksi terkait Ranperda Tentang Bantuan Hukum Bagi Orang Miskin, Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2023.

 

Paripurna ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD H. Abdul Halim yang didampingi oleh Unsur Pimpinan lainnya, H. Abdul Rahim dan Sekretaris Provinsi H. Muhammad Idris. Hadir pula Anggota DPRD baik secara fisik maupun daring dan para OPD terkait, yang dilaksanakan di Ruang Rapat Paripurna. Selasa, 25/10/2022.

 

Jawaban Gubernur tarhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi disampaikan oleh Sekprov Sulawesi Barat H. Muhammad Idris. “Mengenai ketersediaan Anggaran, sesuai dengan penjelasan kami sebelumnya bahwa Anggaran yang bersumber dari APBD dapat digunakan dalam pemberian bantuan hukum Apabila Ranperda Tentang Bantuan Hukum telah di tetapkan” ucapnya

 

“Dan Mengenai Akses-akses masyarakat dalam transparasi pengelolaan keuangan Daerah telah diatur dalam pasal 232, yang mewajibkan Pemerintah Daerah menyediakan informasi Keuangan Daerah dan diumumkan kepada Masyarakat”

 

“Serta Mengenai Rencana Pelindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2023 (RPPLH), kami sepakat dengan Pemandangan Fraksi yang menekankan Aspek Implementasi muatan materi Perda RPPLH ini, Melalui Sumber Daya Alam, Lingkungan secara berkelanjutan, Pembangunan infrastruktur yang rama lingkungan tentunya akan mendorong peningkatan daya Perekonomian, kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat” Sambungnya

 

“jika masih terdapat penjelasan dan jawaban yang diperlukan, kiranya dapat dibahas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati, baik pada rapat-rapat komisi maupun rapat-rapat Pansus”. Tutup H. Muhammad Idris

 

Pada prinsipnya semua Fraksi DPRD Provinsi Sulawesi Barat menyetujui dan menyepakati Jawaban Gubernur terhadap hasil Pandangan Fraksi-fraksi terkait Ranperda tersebut. *(Humas)*

 

Rilis dan Dokumentasi

_*Arlina Arifin, Darmianti, Ratu BuIkis, Ancha*_

Polman BerandaNKRINews

Kunjungan kerja panitia khusus DPRD Sulbar dalam rangka pembahasan perubahan kedua atas peraturan DPRD no 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD yang dilaksanakan di kantor DPRD Polman Senin , 7 November 2022

Kunjungan ini diterima oleh ketua DPRD Polman H.Jufri Mahmud SE bersama dengan wakil ketua DPRD Polman H. Amiruddin, SH , ketua komisi IV Agus Pranoto dan sekretaris komisi II Karni ,S PD.I

Adapun anggota pansus DPRD provinsi Sulawesi barat yang hadir , Ir. Andi Muslim Fattah serta didampingi oleh staf sekretariat DPRD Sulbar

Dalam kunjungan ini , Ir Andi Muslim Fattah telah menanyakan beberapa hal terkait dengan penyempurnaan perubahan tata tertib DPRD dan juga masalah kegiatan – kegiatan DPRD diantaranya , tentang tata cara pelaksanaan kunjungan reses , sosper , kunjungan koordinasi dan konsultasi

Menanggapi pernyataan tersebut , anggota DPRD Polman Karmi S.Pd.I telah menjelaskan tata cara pelaksanaan reses di DPRD Polman yang dilaksanakan sebanyak 3 kali namun direvisi menjadi 2 kali tetapi peserta reses diperbanyak disetiap melaksanakan reses

Sumber : Humas DPRD Sulbar