Kategori: HUKUM & KRIMINAL

JAKARTA – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Alur Laut Kepulauan Indonesia atau ALKI II di Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) dan luasnya peluang investasi di sektor energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) besar.

Hal tersebut Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal Arifin Paliwang, SH, M.Hum., jabarkan secara gamblang saat menjadi narasumber pada program talkshow Newsline Metro TV di Studio Metro TV, Jakarta Barat, Minggu (23/11) malam.

Adapun program talkshow Newsline yang dipandu presenter Gadis Bianca itu membahas terkait langkah pemerintah daerah meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) maupun potensi lainnya, termasuk pengembangan kawasan 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) yang ada di Bumi Benuanta.

“Kaltara berada di ALKI II yang menjadi urat nadi jalur perdagangan global di wilayah Pasifik, ada juga peluang investasi di bidang energi terbarukan seperti PLTA atau Hydro Power Plant, dan banyak komoditas unggulan seperti Rumput Laut, Udang, Kepiting dan Ikan Bandeng,” ujarnya.

Dihadapkan dengan pertanyaan langkah strategi apa yang Gubernur Zainal lakukan untuk menarik minat investor ke Kaltara, ia secara lugas menjabarkan runtutan mulai dari promosi di berbagai media hingga memberi kemudahan berinvestasi bagi para investor.

“Tentu ada beberapa upaya ya, seperti memasang iklan di papan iklan di dekat bandara Soekarno Hatta, lalu diberikan kemudahan dan kepastian hukum hingga pendampingan jika ingin melakukan kunjungan lapangan,” jelasnya.

Kedepannya, Provinsi Kaltara terus meningkatkan upaya pengembangan berbagai potensi sumber daya di Kaltara guna menjadikan Kaltara sebagai Beranda Depan NKRI yang Maju, Makmur, dan berkelanjutan.

Masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Kaltara dapat menyaksikan siaran lengkapnya yang rencananya akan di tayangkan dalam program talkshow Newsline Metro TV pada 25 November 2025, Pukul 14.30 WIB.

Turut hadir mendampingi Gubernur Zainal, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kaltara Ferry Ferdinand Bohoh, ST., MT, dan Plt. Kepala Badan Penghubung Kaltara H. Teddy Kusuma, S.Hut., M.AP.

(dkisp)

JAKARTA – Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri Sosialisasi dan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) Penegasan Batas Desa Dengan Pemerintah Daerah (Pemda), digelar di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Jumat (21/11). Membuka Rakor tersebut, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Tomsi Tohir, menyebutkan, hingga saat ini penegasan batas desa di Indonesia baru mencapai sekitar 14,4 persen. “Hingga saat ini, proses penetapan batas wilayah desa baru mencapai sekitar 14,4 persen secara nasional. Angka yang tergolong sangat minim ini dinilai berpotensi besar memicu konflik antar masyarakat desa serta menghambat tata kelola pemerintahan desa yang efektif,” ucap Tomsi Tohir. Untuk mendorong percepatan, Tomsi meminta Pemda dapat segera memberikan dukungan penuh dan mengambil langkah prioritas, serta secara khusus meminta untuk memprioritaskan penyelesaian batas di desa yang tidak memiliki sengketa batas wilayah Di kesempatan ini, Pj. Sekprov Kaltara Bustan menegaskan dibawah kepemimpinan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sampai saat ini telah berhasil menyelesaikan batas desa hingga mencapai 55 persen. “Pemerintah Provinsi sendiri sudah berhasil menyelesaikan 259 batas desa dari 447 desa, atau sekitar 55 persen sudah mempunyai peraturan bupati dan batas desa. Jadi sekarang tinggal 45 persen dari target kita,” ucap Bustan. Bustan menekankan pentingnya penyelesaian batas wilayah desa secara jelas dan akurat, hal ini sebagai dasar dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, dan kepastian administrasi pemerintahan. Terkait sejumlah arahan Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir dalam rakor tersebut, ia memastikan akan menyampaikan secara langsung kepada Gubernur Kaltara untuk ditindaklanjuti. “Setelah acara ini selesai kita akan mengundang kabupaten kota untuk kembali merencanakan batas wilayah desa. Kita menargetkan di akhir tahun 2029 itu minimal 85 persen sampai 100 persen batas wilayah desa sudah tuntas di akhir periode,” tegasnya. Menurutnya, persoalan batas wilayah desa yang belum selesai ini akan berdampak langsung dengan kepastian hukum, investasi, tata administrasi pemerintahan desa, hingga terkait pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA). Kemudian terhadap sejumlah isu seperti konflik antar batas desa, Bustan memastikan bahwa masalah ini sudah bisa diselesaikan melalui kolaborasi bersama seluruh elemen masyarakat. “memang ada konflik antar batas desa, tapi kita lihat saat ini kondusif saja. Namun ada konflik maka akan kita selesaikan dengan metode Pentahelix plus kolaborasi yang baik antara Forkopimda, masyarakat dan akademisi. Semuanya kita libatkan dalam penyelesaian terkait permasalahan batas desa apabila ada konflik,” pungkasnya.

(dksip)