Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Upaya meningkatkan literasi masyarakat terus didorong Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Kalimantan Utara (Kaltara). Dalam waktu dekat, instansi tersebut akan mengundang perwakilan perusahaan-perusahaan di Kalimantan Utara untuk mengikuti diskusi bersama.

Diskusi ini bertujuan merajut sinergi antara perpustakaan daerah, dengan menggandeng pihak perusahaan dalam mendukung penguatan literasi masyarakat.

Kepala DPK Kaltara, Ilham Zain, mengungkapkan pertemuan tersebut akan menekankan pentingnya kolaborasi nyata melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Menurutnya, perusahaan dapat berperan membantu perpustakaan daerah melalui berbagai program yang berfokus pada penyediaan sarana, infrastruktur, hingga kegiatan edukatif.

“Bentuknya bisa beragam, seperti penambahan fasilitas ramah anak, donasi buku dan bahan pustaka, pengembangan perpustakaan digital, hingga penyediaan kendaraan perpustakaan keliling,” kata Ilham saat memimpin rapat staf bersama seluruh pegawai di lingkup DPK Kaltara, Kamis (12/02/2026).

Ia memastikan sinergi ini bersifat saling menguntungkan. Perpustakaan daerah akan memperoleh peningkatan fasilitas dan layanan, sementara perusahaan dapat memenuhi komitmen CSR sekaligus meningkatkan citra positif di tengah masyarakat.

Dalam rapat staf tersebut, juga disepakati sejumlah langkah internal untuk meningkatkan kualitas lingkungan kerja. Salah satunya kegiatan bersih-bersih lingkungan kantor yang akan dilaksanakan dua kali dalam sepekan.

Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kebersihan, kerapian, dan kenyamanan lingkungan kerja, sekaligus mempererat kekompakan, kerja sama tim, serta kepedulian antarpegawai.

Selain itu, tak kalah menarik, DPK Kaltara juga merencanakan penanaman Tanaman Obat Keluarga (TOGA) di lingkungan kantor, seperti jahe, kunyit, sereh, dan lidah buaya.

“Program ini diharapkan dapat menciptakan ruang hijau yang asri, meningkatkan kualitas udara, sekaligus memperindah estetika kantor,” imbuh Ilham.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., menegaskan pentingnya penguatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) saat menjadi Pembina Upacara pada Apel Bersama Peringatan Bulan K3 Nasional di Lapangan PT. Abdi Borneo Plantations, Desa Apung, Kamis (12/2).

Membacakan amanat Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (Menaker RI) Yassierli, Wagub Ingkong mengingatkan bahwa Bulan K3 Nasional bukan sekadar seremoni tahunan. Ini adalah saat yang tepat untuk mengevaluasi komitmen dalam melindungi para pekerja.

“Indonesia memiliki lebih dari 146 juta pekerja yang tersebar di berbagai sektor. Di balik angka besar itu, ada risiko yang tidak kecil. Dari industri hingga perkebunan, dari pertambangan hingga ekonomi digital, keselamatan kerja menjadi hal yang tidak bisa diabaikan,” kata Wagub Ingkong membacakan amanat Menaker.

Menurut Ingkong, K3 adalah dasar dari dunia kerja yang sehat. Jika dikelola dengan baik, K3 mampu meningkatkan rasa aman pekerja, mendorong produktivitas, dan memperkuat daya saing bangsa.

Ia juga mengingatkan bahwa kecelakaan kerja menjadi peringatan serius bahwa masih ada kelemahan dalam sistem kerja. Kecelakaan bukan hanya kesalahan teknis, tetapi juga menunjukkan sistem yang belum berjalan optimal.

“Kecelakaan terjadi karena masih ada proses kerja yang tidak aman, peralatan yang kurang layak, pengawasan belum maksimal, dan budaya K3 yang belum kuat,” ujarnya.

Ingkong menegaskan bahwa tantangan K3 tidak bisa disikapi secara parsial atau hanya setelah terjadi masalah. Tetapi dibutuhkan perubahan pola pikir dan cara kerja yang lebih menyeluruh.

Sepanjang 2025, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan penguatan melalui penyempurnaan regulasi dan standar K3, pelatihan dan sertifikasi berkelanjutan, digitalisasi layanan K3, serta penguatan integritas layanan bersama Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PJK3).

“Selain itu, kolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, dunia usaha, asosiasi profesi, perguruan tinggi dan pemerintah daerah juga terus ditingkatkan,” tambahnya.

Tahun ini, Bulan K3 Nasional mengangkat tema “Membangun Ekosistem Pengelolaan K3 yang Profesional, Andal dan Kolaboratif”. Tema ini menekankan pentingnya kerja sama semua pihak dalam mencegah kecelakaan kerja.

Di akhir amanatnya, Ingkong mengajak seluruh pemangku kepentingan menjadikan peringatan ini sebagai momentum memperkuat komitmen dan membangun budaya kerja yang aman dan sehat.

“K3 bukan hanya aturan. K3 adalah nilai. Setiap pekerja berhak pulang dengan selamat. Produktivitas dan keselamatan harus berjalan bersama,” tegasnya.

Peringatan ini juga diisi dengan penyerahan penghargaan Zero Accident kepada pegawai terpilih serta simulasi pemadaman kebakaran sebagai bentuk edukasi dan kesiapsiagaan di lingkungan kerja.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong optimalisasi pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) sebagai instrumen strategis dalam pengentasan kemiskinan dan penguatan jaring pengaman sosial daerah.

Mewakili Gubernur Kaltara, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Dr. Obed Daniel LT, S.Hut., M.M., membuka kegiatan “Sosialisasi Zakat dan Advokasi ZIS di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara”, yang digelar di Ruang Rapat Gedung Gadis 2, Rabu (11/2).

Dalam sambutannya, Obed menyampaikan apresiasi kepada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Ia menegaskan bahwa ZIS bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga memiliki peran penting dalam pembangunan sosial.

“Kalau dikelola dengan baik dan transparan, ZIS bisa membantu masyarakat yang membutuhkan dan memperkuat perlindungan sosial di daerah,” ujar Obed.

Ia menekankan perangkat daerah memiliki peran penting dalam mendukung optimalisasi pengelolaan ZIS, baik melalui sosialisasi, fasilitasi, maupun memberi contoh dalam menunaikan zakat serta membangun budaya berbagi di lingkungan kerja.

Upaya ini diperkuat dengan diterbitkannya Instruksi Gubernur Kaltara Nomor 1 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Penghimpunan ZIS pada Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, BUMD, perusahaan swasta, perguruan tinggi, serta SMA/SMK/MAN sederajat di Provinsi Kaltara.

Melalui kegiatan ini, Obed berharap seluruh peserta dapat memahami regulasi dan mekanisme pengelolaan ZIS dengan lebih baik. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan pengelola ZIS dapat semakin kuat demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

“Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk tidak hanya hadir sebagai peserta, tetapi juga menjadi mitra strategis dalam pengelolaan dan pemanfaatan ZIS agar lebih efektif dan tepat sasaran,” katanya.

Ia juga menyatakan dukungan terhadap sosialisasi pengumpulan zakat profesi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan karyawan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak bisa hanya mengandalkan Dinsos dan Baznas, tetapi membutuhkan peran aktif seluruh organisasi perangkat daerah (OPD).

“Semoga melalui sosialisasi ini, kita semakin bersinergi dengan Baznas dan bersama-sama memperkuat upaya pengentasan kemiskinan di Kaltara,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus mendorong pengelolaan anggaran yang lebih efisien dan tepat sasaran.

Hal ini diutarakan Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si, ketika membuka “Workshop Penguatan Strategi Advokasi Kebijakan Hasil Studi Analisis Belanja dan Pendapatan Publik (Public Expenditure and Revenue Analysis/PERA)” di Hotel Luminor, Rabu (11/2).

Bustan menjelaskan bahwa ketergantungan terhadap dana transfer pusat masih cukup tinggi, sementara kebutuhan pembiayaan terus meningkat. Kondisi ini menuntut pemerintah daerah untuk lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.

Ia menuturkan pengelolaan anggaran tidak hanya harus efisien, tetapi juga benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.

“Belanja daerah harus diatur dengan baik, tepat sasaran, dan sesuai prioritas agar dampaknya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” kata Bustan.

Pemprov Kaltara pun mengapresiasi hasil studi PERA yang disusun melalui kolaborasi Program SKALA, LPEM Universitas Indonesia dan DJPK Kementerian Keuangan. Kajian ini diharapkan mampu menjadi acuan penting dalam memperbaiki kualitas perencanaan anggaran dan mendorong peningkatan PAD.

“Hasil studi ini harus mendorong penyediaan layanan dasar yang memperhatikan prinsip keadilan, keberlanjutan fiskal serta isu Kesetaraan Gender, Disabilitas dan Inklusi Sosial (GEDSI),” tambahnya.

Tak hanya soal angka, Bustan juga menekankan pentingnya kebijakan fiskal yang inklusif. Prinsip keadilan, keberlanjutan, serta perhatian terhadap isu GEDSI diharapkan menjadi bagian dari setiap kebijakan yang dirumuskan.

Melalui workshop ini, ia mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk menyusun policy brief yang aplikatif dan relevan dengan kebutuhan daerah.

Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat dalam menyempurnakan tata kelola keuangan publik ke depan.

(dkisp)

TARAKAN – Tata kelola pangan dan perlindungan lahan menjadi fokus serius bagi pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara). Di antaranya penguatan koordinasi antar pemerintah daerah dan pusat (Kementerian), serta kabupaten/kota di Kaltara dan penguatan regulasi serta pengawasan agar tidak terjadi alih fungsi lahan pertanian yang tidak sesuai peruntukannya.

Hal ini disampaikan Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum., usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kepatuhan Semester II tahun 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Kaltara pada Selasa (10/2).

LHP ini diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kaltara Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA, CSFA, ERMCP kepada Gubernur Kaltara dan Ketua DPRD Kaltara H. Achmad Djufrie, S.E., M.M.

Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Desain Strategi dan Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun 2025 menjadi dasar penyusunan LHP ini.

Sejumlah rekomendasi dalam hasil pemeriksaan akan segera ditindaklanjuti oleh Pemprov Kaltara. “Pemprov Kaltara memandang sejumlah temuan dalam LHP ini sebagai bahan evaluasi yang konstruktif dan menjadi dasar penting untuk melakukan perbaikan kebijakan dan tata kelola pembangunan ketahanan pangan ke depan,” kata Gubernur.

Gubernur menyampaikan apresiasi terhadap LHP dari BPK RI Perwakilan Kaltara dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan serta berorientasi pada hasil.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa ketahanan pangan merupakan isu fundamental dan lintas sektor yang menuntut basis data yang akurat, koordinasi antar level pemerintah yang solid serta dukungan infrastruktur serta sistem distribusi yang efektif dan efisien,” ujar Zainal.

Sebagai bentuk tanggungjawab dan komitmen, sejumlah OPD terkait seperti DPUPR Perkim, Disperindagkop, DPKP dan Bappeda akan segera melaksanakan Rencana Aksi atas LHP.

(dkisp)