TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK), sedianya menjadi sarana untuk menuntaskan permasalahan yang dialami pemerintah daerah dalam menjalankan program kerjanya. Ini disampaikan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappeda-Litbang) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Datu Iqro Ramadhan saat membuka sosialisasi kebijakan DAK tahun 2010 dan pelatihan aplikasi Krisna untuk pengusulan DAK Fisik tahun 2020, kemarin (25/4).

Diungkapkan Datu, ada sejumlah permasalahan yang dialami pemerintah daerah dalam pelaksanaan DAK itu sendiri.  Di antaranya, DAK yang diperoleh, tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Selain itu, usulan dari daerah, banyak yang belum mencerminkan prioritas daerah. “Di sisi lain, usulan DAK dari daerah, ada yang belum sepenuhnya mendukung prioritas nasional,” jelas Datu.

Tak itu saja, usulan daerah juga tak semuanya terakomodir dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Ditambah lagi, belum optimalnya pengawasan dan pengendalian serta perencanaan pelaksanaan DAK. “Permasalahan lainnya, rendahnya daya serap dan kepatuhan terhadap pelaporan pelaksanan DAK,” ungkap Datu.

Untuk itu, Datu menyarankan agar pengusulan DAK dapat mengacu kepada perencanaan pembangunan daerah.

Di kesempatan itu, Datu juga memaparkan mengenai arah kebijakan DAK Fisik yang fokus kepada penguatan peran Aparatur Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) guna peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi pelaksanaan DAK. Tak hanya itu, di kesempatan yang sama juga dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi Krisna. Aplikasi ini, adalah sistem aplikasi untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja, yang merupakan kolaborasi antara perencanaan dan informasi kinerja anggaran yang merupakan integrasi dari 3 kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB.(humas)

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Menyusul keluarnya Surat dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang ditujukan kepada seluruh Gubernur di Indonesia, dalam rangka mendukung kelancaran proses rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil penghitungan suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota hingga provinsi, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr H Irianto Lambrie menginstruksikan kepada jajaran terkait di bawahnya untuk menyediakan petugas kesehatan, ambulans dan berikut peralatan medisnya yang standby di lokasi rekapitulasi suara.

Gubernur mengatakan, dalam surat dari Mendagri Nomor 270/3201/SJ tertanggal 23 April 2019 itu menyebutkan, penyediaan petugas kesehatan tersebut diperlukan, mengingat waktu jam kerja penyelenggara pada rekapitulasi suara pada Pemilu kali ini yang panjang. Sehingga berpengaruh kepada daya tahan atau stamina dan kondisi kesehatan penyelenggara Pemilu.

Diungkapkan, atas dasar surat yang diterimanya dari Mendagri itu, dirinya menginstruksikan kepada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara agar menyurati ke Dinkes kabupaten/kota dan diteruskan ke seluruh pelayanan kesehatan yang ada di desa dan kecamatan yang di Kaltara, untuk menyiapkan tenaga kesehatan di tempat-tempat perhitungan suara yang saat ini sudah dimulai di tangka Kecamatan. “Selain menyurati ke kabupaten/kota, melalui Dinas Kesehatan juga sudah menindaklanjutinya dengan melakukan kegiatan pelayanan kesehatan langsung di lapangan, yaitu di tempat-tempat perhitungan suara,” kata Gubernur.

Terkait dukungan fasilitas tenaga medis dan layanan kesehatan, Irianto mengatakan, sesuai laporan dari Kepala Dinkes Kaltara Usman, pihaknya telah menyiapkan tenaga kesehatan di tempat perhitungan suara. “Sesuai laporan dari Dinkes, tenaga kesehatan yang diturunkan di tiap tempat perhitungan suara, minimal 3 orang beserta mobil ambulans lengkap dengan alat medisnya. Untuk tingkat kecamatan petugas kesehatannya dari Puskesmas. Sedang di tingkat kabupaten kota ada dari Dinkes, Puskesmas dan juga rumah sakit. Begitu pun di tingkat provinsi nanti, kita akan melakukan pelayanan kesehatan langsung,” imbuhnya.

Usman menambahkan, kegiatan pelayanan kesehatan telah dilaksanakan sejak Selasa 23 April lalu. Di antaranya, di Kecamatan Tarakan Barat, Barat. Di mana pemeriksa kesehatan dilakukan kepada petugas penyelenggara Pemilu. Begitu pun di kecamatan-kecamatan lain yang sekarang masih dalam tahap penghitungan. “Pemeriksaan dilakukan dengan screening faktor resiko PTM (Penyakit Tidak Menular), juga tensi darah, pemeriksaan gula darah, dan lainnya. Kalau ada petugas yang kurang sehat kami akan memberikan supplement,” katanya.

Dikatakan, pemeriksaan kesehatan bukan hanya dilakukan kepada petugas penyelenggara saja, namun juga memeriksa seluruh aparat keamanan yang bertugas dalam pengamanan pasca Pemilu ini. Karena mengingat kondisi yang kurang istirahat dalam melakukan penjagaan terhadap pengamanan Pemilu, juga beresiko kondisi kesehatannya menurun. “Kami beraharap kepada para petugas penyelenggara Pemilu ini untuk tetap menjaga kesehatan diri. Dan kami juga akan siap melayani, karena ini menjadi perhatian kita,” imbuh Usman. (humas)