Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan “High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara” yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Gubernur Zainal menyebutkan inflasi yang stabil dan terkendali menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga perekonomian daerah.

“Inflasi yang stabil sangat penting untuk menjaga kondisi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Gubernur.

Ia menjelaskan perkembangan inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara perlu untuk terus memberikan perhatian terhadap perkembangan angka inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2026 inflasi Kaltara secara bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,47 persen, secara tahun kalender (year to date) 0,57 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,75 persen.

“Angka tersebut merupakan agregat dari kondisi inflasi di kabupaten dan kota di Kaltara,” jelasnya.

Zainal berharap seluruh TPID se-Kaltara terus mencermati perkembangan inflasi baik dari Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar langkah intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.

Ia juga mengapresiasi capaian inflasi Kaltara pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,57 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi kita semua, khususnya TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.

Zainal berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui koordinasi dan langkah strategis yang lebih terarah.

Selain itu, ia juga meminta para bupati dan wali kota se-Kaltara untuk menyampaikan laporan perkembangan pengendalian inflasi di daerah masing-masing, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal ini meliputi ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di masyarakat.

“Saya berharap koordinasi kita semakin kuat agar pengendalian inflasi berjalan optimal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Andries Hermanto, S.I.K., S.H., M.Si., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hasiando G. Manik, serta Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara dan Forkopimda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Forum Penjaringan Aspirasi Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara), digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3) pagi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara ini sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

“Forum Mentari Kaltara ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan secara setara dan inklusif,” kata Wagub.

Mengusung tema pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2027 yaitu “Pembangunan wilayah yang merata, Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter dan ekonomi bernilai”, diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah.

“Perencanaan pembangunan 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai isu daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan wilayah perbatasan,” jelasnya.

Ingkong menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ia menjelaskan, melalui Forum Mentari Kaltara, pemerintah daerah membuka ruang dialog yang setara bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi harus berbicara bersama masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Ingkong juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan, yang terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.

Salah satunya melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang hadir membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

“Setiap perangkat daerah harus responsif, memberikan tanggapan yang konstruktif, serta mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Suasana hangat terasa di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Baru Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat Safari Ramadan 1447 Hijriah digelar di tempat tersebut untuk pertama kalinya, Minggu (8/3).

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan pendopo rujab baru ini bukan sekadar simbol jabatan, tetapi merupakan “rumah rakyat” yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Ini rumah rakyat Kaltara. Siapa saja boleh datang ke sini. Saya ingin tempat ini menjadi ruang silaturahmi dan kebersamaan untuk mempererat ukhuwah kita semua,” kata Gubernur Zainal.

Safari Ramadan perdana di pendopo baru ini berlangsung khidmat dengan rangkaian tausiyah agama dan doa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara gubernur, tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta masyarakat yang hadir.

Kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan salat maghrib berjemaah di area pendopo.

Zainal berharap kegiatan Safari Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Safari Ramadan ini diharapkan dapat menjadi madrasah kehidupan untuk melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial yang nyata guna mewujudkan Kaltara yang maju dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zainal juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Adapun rincian alokasi untuk Kabupaten Bulungan meliputi realisasi DBH tahun 2025 sebesar Rp95.189.450.157. Sementara alokasi sementara tahun 2026 meningkat menjadi Rp110.428.052.940. Selain itu, terdapat penyaluran kurang salur periode 2023–2025 sebesar Rp67.797.567.563.

Zainal menekankan agar dana tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis berupa bantuan tunai, pakaian muslim, sarung, Al-Qur’an serta paket sembako kepada pengurus masjid, pesantren, tenaga kerja, dan petugas kebersihan di Kabupaten Bulungan.

Menutup kegiatan, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama serta memperkuat semangat gotong royong.

“Semoga segala amal ibadah kita di bulan yang penuh maghfirah ini diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi keluarga serta Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Anggaran biaya sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Sumbawa yang sempat menjadi sorotan publik akhirnya mendapat penjelasan dari pemerintah provinsi. Pemprov Kaltara menegaskan bahwa tidak ada penyewaan gedung milik sendiri seperti yang beredar di media tertentu yang khusus acap menggiring opini dan sempat mendapat teguran Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik jurnalistik.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Panji Agung, menyebut informasi yang menyatakan pemerintah menyewa gedung asrama milik sendiri adalah keliru.

“Di media disebutkan Pemprov menyewa gedung sendiri. Itu salah, itu hoaks. Yang disewa bukan gedung asrama yang baru dibangun oleh pemerintah,” ujarnya kepada Benuanta, Jum’at (6/3/2026).

Panji menjelaskan, anggaran sewa yang tercantum dalam rencana pengadaan sebenarnya digunakan untuk membayar sewa asrama lama milik pihak lain yang sebelumnya ditempati mahasiswa Kaltara di Sumbawa.

Menurutnya, sebelum pembangunan asrama permanen selesai, pemerintah memang menyewa tempat tinggal bagi mahasiswa selama beberapa tahun, tapi itu dibantu menggunakan APBD pemerintah, bukan dibebankan biaya pribadi mahasiswanya.

“Boleh dicek dikonfirmasi ke mahasiswa-mahasiswanya langsung, supaya tidak Asbun (asal bunyi) dan berujung fitnah,” tegas Panji menjelaskan.

“Sebelum gedung asrama dibangun, mahasiswa kita memang tinggal di asrama sewaan milik orang lain. Itu sudah berjalan sekitar dua sampai tiga tahun,” jelasnya lagi.

Asrama permanen milik Pemprov Kaltara sendiri baru selesai dibangun pada Desember 2025. Namun, gedung tersebut belum bisa langsung ditempati, lantaran masih memerlukan proses penyesuaian seperti perapian fasilitas dan pengisian perlengkapan.

“Gedung selesai Desember, tapi tidak bisa langsung ditempati. Harus dirapikan dulu, diisi tempat tidur, lemari, kursi, dan sebagainya. Jadi perlu waktu sebelum benar-benar siap dihuni,” katanya.

Karena itu, pemerintah tetap membayar sewa asrama lama milik orang lain selama masa transisi, agar mahasiswa tetap memiliki tempat tinggal yang layak sebelum pindah ke gedung baru.

“Selama masa itu mahasiswa masih tinggal di asrama lama. Masa kita usir begitu saja? Makanya pemerintah tetap membayar sewanya sementara,” tegas Panji.

Ia menambahkan, biaya sewa tersebut hanya dianggarkan untuk dua bulan, bukan tiga bulan seperti yang ramai diberitakan oleh media yang saya pastikan menyebarkan berita hoaks.

“Memang dianggarkan Rp50 juta, tapi itu hanya untuk dua bulan. Bukan tiga bulan, dan itu bukan untuk menyewa gedung milik pemerintah,” jelasnya.

Menurut Panji, perhitungan dua bulan tersebut disesuaikan dengan jadwal peresmian gedung dan proses perpindahan mahasiswa secara bertahap.

“Peresmian gedung dilakukan Januari, lalu proses pindah mahasiswa dilakukan bertahap sampai Februari. Jadi dua bulan itu memang untuk masa transisi,” katanya.

Dan benar saja, saat dikonfirmasi ke mahasiswanya langsung, koordinator Mahasiswa Kaltara di Sumbawa, Renaldy, juga membenarkan bahwa mahasiswa sempat tetap tinggal di asrama lama setelah peresmian karena masih ada beberapa perbaikan di gedung baru dan kebetulan sebagian mahasiswa masih menyusun rapi barang-barangnya untuk persiapan pindah.

“Awalnya kami belum langsung pindah, karena masih ada beberapa perbaikan di asrama baru. Jadi kami masih tinggal di asrama sebelumnya sekitar sebulan lebih,” ungkapnya.

Renaldy mengatakan keputusan untuk pindah akhirnya dilakukan setelah kondisi asrama lama mengalami musibah banjir dan gedung baru sudah diperbolehkan untuk ditempati. Meskipun gedung asrama baru belum sepenuhnya selesai, tapi terpaksa dipercepat digunakan demi membantu mahasiswa yang dilanda banjir.

“Karena ada musibah kebanjiran di asrama sebelumnya, saya koordinasi dengan pihak terkait apakah sudah boleh pindah. Ternyata sudah diperbolehkan, jadi kami pindah ke asrama permanen yang baru sebelum puasa,” jelasnya.

Ia juga menegaskan mahasiswa tidak pernah dipungut biaya sewa selama menempati asrama tersebut.

“Saya tegaskan, kami tidak pernah membayar biaya asrama, baik di tempat lama maupun setelah pindah. Tidak ada pungutan per bulan, kami hanya menanggung biaya hidup pribadi saja,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Upaya membuka peluang pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Utara (Kaltara) terus diperkuat. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., bertemu dengan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., untuk membahas langkah memperluas akses kuliah bagi putra-putri asli daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Rektor UBT, Kamis (5/3) ini menyoroti upaya agar generasi muda Kaltara dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan informasi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa selama ini banyak orang tua di Kaltara harus menanggung beban biaya besar ketika anak mereka melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Menurutnya, keberadaan UBT sebagai perguruan tinggi negeri di wilayah perbatasan diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Kaltara untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah sendiri.

“Kami berharap UBT dapat terus mengakomodir putra-putri Kaltara agar mendapat pendidikan yang lebih baik. Kami juga mengapresiasi kebijakan rektor yang memberi ruang khusus bagi anak-anak daerah,” kata Ingkong.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kebijakan afirmasi atau kekhususan bagi putra-putri asli Kaltara sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama Lembaga Adat Dayak juga berencana membahas program pendampingan atau try out bagi siswa-siswi, termasuk di wilayah perbatasan, agar lebih siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.

Selain itu, Ingkong menegaskan pemerintah daerah akan mendorong adanya dukungan beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha.

“Kami akan mendorong skema beasiswa dari daerah dan juga dari dunia usaha agar putra-putri Kaltara dapat melanjutkan pendidikan mereka,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap masih adanya kesenjangan informasi di daerah pelosok dan perbatasan terkait peluang pendidikan di UBT.

Ingkong berharap informasi mengenai kesempatan kuliah di UBT dapat terus disebarluaskan sehingga minat generasi muda Kaltara untuk melanjutkan pendidikan di daerah sendiri semakin meningkat.

“Faktanya, mahasiswa di UBT di dominasi oleh putra-putri Kaltara di semua fakultas. Kita ingin informasi ini sampai ke daerah perbatasan agar anak-anak kita semakin percaya diri melanjutkan kuliah di UBT,” tutupnya.

(dkisp)