Penulis: mery beranda

Safari Ramadan di Malinau, Gubernur dan Wagub Pererat Silaturahmi dan Salurkan Bantuan Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

MALINAU – Suasana Ramadan terasa hangat di Masjid Agung Darul Jalal, Kabupaten Malinau, Rabu (11/3). Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., bersama Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., hadir bersilaturahmi dengan masyarakat melalui kegiatan Safari Ramadan.

Kegiatan ini menjadi ajang mempererat hubungan antara pemerintah daerah dan masyarakat sekaligus memperkuat nilai kebersamaan di bulan penuh berkah.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal menyampaikan bahwa Safari Ramadan bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi juga menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah antara pemerintah dan masyarakat.

“Safari Ramadan ini menjadi kesempatan bagi kita untuk memperkuat silaturahmi dan meningkatkan kebersamaan,” kata Gubernur.

Ia juga mengingatkan bahwa Ramadan merupakan bulan yang penuh rahmat dan ampunan sehingga menjadi kesempatan bagi umat Islam untuk meningkatkan ibadah dan memperbanyak amal kebaikan.

Pada kesempatan tersebut, Zainal juga menyerahkan Surat Keputusan Gubernur Kaltara tentang Penetapan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Malinau.

Untuk tahun 2025, Kabupaten Malinau menerima DBH Pajak Daerah sebesar Rp52.092.351.491. Sementara pada tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp60.236.205.537, serta penyaluran kurang salur DBH Pajak Daerah tahun 2023–2025 sebesar Rp37.397.145.951.

Zainal berharap dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang pembangunan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Dana bagi hasil ini diharapkan dapat dikelola dengan baik untuk mendukung pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Rangkaian Safari Ramadan juga diisi dengan penyerahan bantuan kepada Masjid Agung Darul Jalal dan Pondok Pesantren Al Khairat Malinau berupa Al-Qur’an, buku hadist, sarung, serta paket sembako.

Tak hanya itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara juga memberikan paket sembako kepada petugas kebersihan dan tenaga kerja bongkar muat sebagai bentuk perhatian atas kerja keras mereka sehari-hari.

Melalui kegiatan Safari Ramadan ini diharapkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat semakin erat serta menjadi sarana berbagi berkah di bulan suci Ramadan.

(dkisp)

Pemprov Perkuat Sinergi OPD dalam Perencanaan Pembangunan 2027

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menekankan pentingnya sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam merencanakan program pembangunan daerah tahun 2027.

Hal tersebut disampaikan Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltara, H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., saat membuka “Forum Lintas Perangkat Daerah Rencana Kerja (Renja) Provinsi Kaltara Tahun 2027”, yang digelar di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Rabu (11/3).

Datu Iqro menjelaskan bahwa perencanaan pembangunan tidak dapat dilakukan oleh masing-masing OPD secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan koordinasi dan kerja sama yang kuat agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif dan saling mendukung.

“Melalui forum ini kita menyatukan dan menyelaraskan program antar OPD. Pembangunan tidak bisa direncanakan sendiri-sendiri, harus saling bersinergi agar program yang dibuat bisa berjalan lebih efektif,” kata Datu Iqro.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan data yang valid dalam proses perencanaan pembangunan. Dengan dukungan data yang akurat, program yang dirancang diharapkan dapat berjalan lebih tepat sasaran.

Dalam penyusunan Renja tahun 2027, arah pembangunan daerah juga diselaraskan dengan program prioritas pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan agar kebijakan pembangunan antara pemerintah pusat dan daerah dapat berjalan searah.

Ia menyebutkan beberapa prioritas pembangunan Kaltara yang tertuang dalam dokumen perencanaan daerah, di antaranya pemerataan pembangunan wilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan sektor ekonomi daerah.

Menurutnya, pemerataan pembangunan menjadi fokus utama agar manfaat pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh wilayah di Kaltara, termasuk daerah perbatasan.

Namun demikian, Datu Iqro juga mengakui adanya tantangan dalam pelaksanaan pembangunan, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan pengurangan dana transfer ke daerah.

Karena itu, komunikasi dengan pemerintah pusat dinilai penting agar dukungan anggaran tetap dapat diperoleh untuk mendukung program pembangunan daerah.

“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, kita perlu memperkuat komunikasi dengan pemerintah pusat agar pembangunan tetap berjalan, baik melalui APBD provinsi maupun dukungan anggaran dari pusat,” pungkasnya.

(dkisp)

Safari Ramadan di Desa Atap, Gubernur Bawa Pesan Ibadah dan Bantuan untuk Warga

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Warga Desa Atap, Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan menyambut hangat kedatangan Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam kegiatan Safari Ramadan di Masjid Al Mujahidin, Selasa (10/3).

Safari Ramadan menjadi momen silaturahmi antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan masyarakat. Kehadiran gubernur disambut antusias oleh warga Desa Atap.

Dalam sambutannya, Gubernur Zainal mengajak masyarakat memanfaatkan bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah.

“Ramadan adalah bulan penuh berkah. Semoga kita dapat meraih Lailatul Qadar yang lebih baik dari seribu bulan,” kata Gubernur Zainal.

Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan Ramadan dengan memperbanyak amalan seperti salat, tarawih, membaca Al-Qur’an, berzikir, serta bersedekah kepada sesama.

Pada kesempatan itu, Zainal menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif DBH Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Alokasi Sementara Tahun 2026 kepada Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Kabupaten Nunukan pada tahun 2025 menerima DBH Pajak Daerah sebesar Rp85.196.387.072. Sementara untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar Rp97.919.920.237. Selain itu, penyaluran kurang salur DBH Pajak Daerah tahun 2023–2025 sebesar Rp53.066.373.760.

“DBH ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nunukan,” ujarnya.

Selain penyerahan DBH, Zainal juga menyerahkan berbagai bantuan kepada masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa Atap.

Bantuan tersebut antara lain untuk Masjid Al Mujahidin berupa sarung, Al-Qur’an, baju muslim, serta paket sembako. Bantuan juga diberikan kepada Karang Taruna Desa Atap sebagai dukungan terhadap peran pemuda dalam kegiatan sosial dan pembangunan desa.

Pemprov Kaltara turut memberikan bantuan kepada petugas fardu kifayah sebagai bentuk apresiasi atas pengabdian mereka dalam pelayanan sosial keagamaan di tengah masyarakat.

Selain itu, bantuan juga diserahkan kepada warga Desa Atap yang terdampak banjir sebagai bentuk kepedulian pemerintah terhadap masyarakat yang sedang mengalami musibah.

Zainal berharap Safari Ramadan dapat mempererat hubungan antara pemerintah dan masyarakat serta memperkuat nilai kebersamaan dan kepedulian sosial.

“Safari Ramadan ini bukan hanya ajang silaturahmi, tetapi juga momentum berbagi dan memastikan pemerintah hadir di tengah masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)

Jelang Idulfitri 1447 H, Pemprov dan Polda Kaltara Perkuat Sinergi Pengamanan Lebaran

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengikuti Rapat Teknis Pengamanan Perayaan Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah/2026 Masehi di Gedung Rupatama Bhara Daksa, Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Kaltara, Selasa (10/3).

Rapat koordinasi yang dipimpin Kapolda Kaltara Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy, S.I.K., ini membahas kesiapan pengamanan menjelang, saat, hingga setelah momentum Lebaran agar situasi tetap aman dan kondusif.

Hadir mewakili Gubernur Kaltara, Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda Kaltara atas inisiatif penyelenggaraan rapat teknis tersebut sebagai upaya memperkuat koordinasi antarinstansi.

“Forum ini penting untuk memperkuat koordinasi lintas instansi agar seluruh rangkaian kegiatan Idulfitri dapat berjalan aman dan lancar,” kata Pollymaart.

Ia menjelaskan, setiap momen Idulfitri biasanya diiringi peningkatan mobilitas masyarakat. Aktivitas mudik, arus balik, kegiatan perdagangan hingga ibadah membuat berbagai sektor harus siap mengantisipasi potensi kerawanan.

Pollymaart berharap seluruh instansi yang hadir dapat menyampaikan kesiapan di bidang masing-masing, baik terkait pengamanan, transportasi, kesiapsiagaan bencana, hingga pelayanan publik.

Ia menambahkan peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sangat penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Dukungan juga datang dari Basarnas, Satgaswil Densus 88, serta Kanwil Kementerian Agama dalam mendukung kelancaran kegiatan ibadah.

Di sektor transportasi, kesiapan Bandara Juwata Tarakan, pelabuhan di bawah pengawasan KSOP Tarakan, serta dukungan informasi cuaca dari BMKG di Bulungan dan Tarakan menjadi faktor krusial untuk memastikan mobilitas masyarakat berlangsung aman dan nyaman.

Selain itu, kesiapan sektor transportasi juga menjadi perhatian, termasuk Bandara Internasional Juwata Tarakan, pelabuhan di bawah pengawasan KSOP Tarakan, serta informasi cuaca dari BMKG di Bulungan dan Tarakan.

Pollymaart juga meminta perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara ikut mendukung melalui layanan kesehatan, kesiapan infrastruktur jalan, pengendalian harga bahan pokok, serta penyiapan posko pelayanan bagi masyarakat.

“Sinergi dan kolaborasi semua pihak sangat penting agar masyarakat dapat merayakan Idulfitri dengan aman dan nyaman,” pungkasnya.

(dkisp)

Pemprov dan BPKP Kaltara Perkuat Koordinasi, Bahas Tantangan Keuangan Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna memperbaiki kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.

Menurutnya, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah.

“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kondisi tersebut berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT. KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.

Zainal menegaskan, keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Bumi Benuanta.

(dkisp)