TANJUNG SELOR – Anggaran biaya sewa Asrama Mahasiswa Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di Sumbawa yang sempat menjadi sorotan publik akhirnya mendapat penjelasan dari pemerintah provinsi. Pemprov Kaltara menegaskan bahwa tidak ada penyewaan gedung milik sendiri seperti yang beredar di media tertentu yang khusus acap menggiring opini dan sempat mendapat teguran Dewan Pers terkait pelanggaran kode etik jurnalistik.

Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara, Panji Agung, menyebut informasi yang menyatakan pemerintah menyewa gedung asrama milik sendiri adalah keliru.

“Di media disebutkan Pemprov menyewa gedung sendiri. Itu salah, itu hoaks. Yang disewa bukan gedung asrama yang baru dibangun oleh pemerintah,” ujarnya kepada Benuanta, Jum’at (6/3/2026).

Panji menjelaskan, anggaran sewa yang tercantum dalam rencana pengadaan sebenarnya digunakan untuk membayar sewa asrama lama milik pihak lain yang sebelumnya ditempati mahasiswa Kaltara di Sumbawa.

Menurutnya, sebelum pembangunan asrama permanen selesai, pemerintah memang menyewa tempat tinggal bagi mahasiswa selama beberapa tahun, tapi itu dibantu menggunakan APBD pemerintah, bukan dibebankan biaya pribadi mahasiswanya.

“Boleh dicek dikonfirmasi ke mahasiswa-mahasiswanya langsung, supaya tidak Asbun (asal bunyi) dan berujung fitnah,” tegas Panji menjelaskan.

“Sebelum gedung asrama dibangun, mahasiswa kita memang tinggal di asrama sewaan milik orang lain. Itu sudah berjalan sekitar dua sampai tiga tahun,” jelasnya lagi.

Asrama permanen milik Pemprov Kaltara sendiri baru selesai dibangun pada Desember 2025. Namun, gedung tersebut belum bisa langsung ditempati, lantaran masih memerlukan proses penyesuaian seperti perapian fasilitas dan pengisian perlengkapan.

“Gedung selesai Desember, tapi tidak bisa langsung ditempati. Harus dirapikan dulu, diisi tempat tidur, lemari, kursi, dan sebagainya. Jadi perlu waktu sebelum benar-benar siap dihuni,” katanya.

Karena itu, pemerintah tetap membayar sewa asrama lama milik orang lain selama masa transisi, agar mahasiswa tetap memiliki tempat tinggal yang layak sebelum pindah ke gedung baru.

“Selama masa itu mahasiswa masih tinggal di asrama lama. Masa kita usir begitu saja? Makanya pemerintah tetap membayar sewanya sementara,” tegas Panji.

Ia menambahkan, biaya sewa tersebut hanya dianggarkan untuk dua bulan, bukan tiga bulan seperti yang ramai diberitakan oleh media yang saya pastikan menyebarkan berita hoaks.

“Memang dianggarkan Rp50 juta, tapi itu hanya untuk dua bulan. Bukan tiga bulan, dan itu bukan untuk menyewa gedung milik pemerintah,” jelasnya.

Menurut Panji, perhitungan dua bulan tersebut disesuaikan dengan jadwal peresmian gedung dan proses perpindahan mahasiswa secara bertahap.

“Peresmian gedung dilakukan Januari, lalu proses pindah mahasiswa dilakukan bertahap sampai Februari. Jadi dua bulan itu memang untuk masa transisi,” katanya.

Dan benar saja, saat dikonfirmasi ke mahasiswanya langsung, koordinator Mahasiswa Kaltara di Sumbawa, Renaldy, juga membenarkan bahwa mahasiswa sempat tetap tinggal di asrama lama setelah peresmian karena masih ada beberapa perbaikan di gedung baru dan kebetulan sebagian mahasiswa masih menyusun rapi barang-barangnya untuk persiapan pindah.

“Awalnya kami belum langsung pindah, karena masih ada beberapa perbaikan di asrama baru. Jadi kami masih tinggal di asrama sebelumnya sekitar sebulan lebih,” ungkapnya.

Renaldy mengatakan keputusan untuk pindah akhirnya dilakukan setelah kondisi asrama lama mengalami musibah banjir dan gedung baru sudah diperbolehkan untuk ditempati. Meskipun gedung asrama baru belum sepenuhnya selesai, tapi terpaksa dipercepat digunakan demi membantu mahasiswa yang dilanda banjir.

“Karena ada musibah kebanjiran di asrama sebelumnya, saya koordinasi dengan pihak terkait apakah sudah boleh pindah. Ternyata sudah diperbolehkan, jadi kami pindah ke asrama permanen yang baru sebelum puasa,” jelasnya.

Ia juga menegaskan mahasiswa tidak pernah dipungut biaya sewa selama menempati asrama tersebut.

“Saya tegaskan, kami tidak pernah membayar biaya asrama, baik di tempat lama maupun setelah pindah. Tidak ada pungutan per bulan, kami hanya menanggung biaya hidup pribadi saja,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Upaya membuka peluang pendidikan tinggi bagi generasi muda Kalimantan Utara (Kaltara) terus diperkuat. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., bertemu dengan Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT), Prof. Dr. Yahya Ahmad Zein, S.H., M.H., untuk membahas langkah memperluas akses kuliah bagi putra-putri asli daerah.

Pertemuan yang berlangsung di Ruang Rapat Kantor Rektor UBT, Kamis (5/3) ini menyoroti upaya agar generasi muda Kaltara dapat memperoleh pendidikan berkualitas tanpa terkendala biaya maupun keterbatasan informasi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa selama ini banyak orang tua di Kaltara harus menanggung beban biaya besar ketika anak mereka melanjutkan pendidikan ke luar daerah.

Menurutnya, keberadaan UBT sebagai perguruan tinggi negeri di wilayah perbatasan diharapkan mampu menjadi solusi bagi masyarakat Kaltara untuk mendapatkan pendidikan tinggi yang berkualitas di daerah sendiri.

“Kami berharap UBT dapat terus mengakomodir putra-putri Kaltara agar mendapat pendidikan yang lebih baik. Kami juga mengapresiasi kebijakan rektor yang memberi ruang khusus bagi anak-anak daerah,” kata Ingkong.

Dalam pertemuan tersebut juga dibahas kebijakan afirmasi atau kekhususan bagi putra-putri asli Kaltara sebagai langkah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama Lembaga Adat Dayak juga berencana membahas program pendampingan atau try out bagi siswa-siswi, termasuk di wilayah perbatasan, agar lebih siap menghadapi seleksi masuk perguruan tinggi.

Selain itu, Ingkong menegaskan pemerintah daerah akan mendorong adanya dukungan beasiswa dari pemerintah kabupaten/kota hingga dunia usaha.

“Kami akan mendorong skema beasiswa dari daerah dan juga dari dunia usaha agar putra-putri Kaltara dapat melanjutkan pendidikan mereka,” ujarnya.

Dalam diskusi tersebut juga terungkap masih adanya kesenjangan informasi di daerah pelosok dan perbatasan terkait peluang pendidikan di UBT.

Ingkong berharap informasi mengenai kesempatan kuliah di UBT dapat terus disebarluaskan sehingga minat generasi muda Kaltara untuk melanjutkan pendidikan di daerah sendiri semakin meningkat.

“Faktanya, mahasiswa di UBT di dominasi oleh putra-putri Kaltara di semua fakultas. Kita ingin informasi ini sampai ke daerah perbatasan agar anak-anak kita semakin percaya diri melanjutkan kuliah di UBT,” tutupnya.

(dkisp)

TARAKAN – Lembaga Adat Dayak Kenyah Provinsi Kalimantan Utara (LADK-KU) beraudiensi dengan pimpinan Universitas Borneo Tarakan (UBT) di Rektorat untuk membahas peluang akses pendidikan tinggi bagi putra-putri Dayak Kenyah, khususnya yang berasal dari wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara.

Pertemuan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di kalangan masyarakat Dayak Kenyah yang tinggal di wilayah 3 T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Ketua Umum LADK-KU, Ingkong Ala mengungkapkan, hingga saat ini jumlah putra-putri Dayak Kenyah yang menempuh pendidikan di sejumlah program studi di UBT masih relatif terbatas.

“Kondisi ini menjadi perhatian lembaga adat agar generasi muda dari komunitas Dayak Kenyah memiliki kesempatan yang lebih luas untuk mengakses pendidikan tinggi di satu-satunya universitas negeri di Kaltara,” kata Ingkong Ala yang juga menjabat wakil gubernur Kaltara.

“Kami juga mencermati bahwa masih sangat sedikit putra-putri dari komunitas kami yang memperoleh kesempatan pada program-program studi di UBT,” sambung dia.

Dijelaskannya, sejumlah tokoh masyarakat menyebutkan, selama ini banyak anak-anak dari wilayah perbatasan memiliki keinginan melanjutkan pendidikan, namun terkendala jarak, biaya, serta keterbatasan akses informasi mengenai perguruan tinggi.

“Hal ini yang coba kami diskusikan dengan pak Rektor UBT, akses pendidikan dan keberadaan mahasiswa dari perbatasan ini sangat penting untuk mencetak sumber daya manusia yang kelak dapat kembali membangun daerah asalnya,” tegasnya.

Sementara itu, Rektor UBT Prof. Yahya Ahmad Zein memastikan peluang anak-anak dari wilayah perbatasan untuk melanjutkan pendidikan tinggi di UBT semakin terbuka. Kebijakan kampus ini juga memberikan tambahan nilai khusus bagi calon mahasiswa yang berasal dari daerah perbatasan dan keluarga tidak mampu.

“Untuk putra daerah ada 20 persen. Anak perbatasan mendapat tambahan 10 persen, dan bagi yang berasal dari keluarga tidak mampu juga ada tambahan. Jadi totalnya bisa mencapai sekitar 40 persen,” ujarnya.

Meski demikian, Yahya mengingatkan agar calon mahasiswa dari wilayah perbatasan memastikan dokumen pendukung mereka diunggah dengan benar saat pendaftaran.

Sebab, banyak pendaftar yang sebenarnya berasal dari perbatasan namun tidak mencantumkan bukti administrasi, sehingga sistem tidak dapat memberikan tambahan nilai.

“Sering kali anak perbatasan tidak mengunggah dokumen yang menunjukkan bahwa dia berasal dari wilayah perbatasan. Padahal itu penting karena sistem seleksi bekerja secara otomatis. Untuk itu kami berharap ini jadi bisa jadi atensi tokoh adat Dayak Kenyah,” ujarnya.

Yahya menambahkan, meski pihaknya tetap menerapkan seleksi ketat untuk menjaga kualitas mahasiswa terutama di program studi strategis.

“Tapi kampus juga berkomitmen menghadirkan kebijakan yang berpihak kepada masyarakat perbatasan. Prinsipnya bagaimana anak-anak Kaltara, terutama dari wilayah perbatasan, bisa mendapatkan kesempatan lebih besar di program studi penting. Itu yang kami perjuangkan,” tutupnya.

(dkisp)

JAKARTA – Hangatnya suasana Ramadan terasa di Kantor Konsulat Jenderal Seychelles di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (5/3). Dalam nuansa penuh keakraban itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., memenuhi undangan kehormatan dari Utusan Khusus Presiden Republik Seychelles untuk ASEAN, Nico Barito.

Pertemuan tersebut bukan sekadar kunjungan biasa. Selain menjadi ajang silaturahmi di bulan suci, momen ini juga menjadi ruang diskusi tentang masa depan kerja sama yang bisa membawa manfaat bagi masyarakat Kaltara.

Dalam suasana santai namun penuh makna, berbagai topik dibicarakan, mulai dari peluang investasi hingga pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Bumi Benuanta.

“Suasana Ramadan seperti ini sangat baik untuk mempererat persahabatan. Kami juga berdiskusi tentang peluang investasi dan kerja sama untuk kemajuan masyarakat Kaltara,” ujar Zainal.

Pertemuan ini terasa semakin spesial karena menjadi ajang temu kembali setelah Nico Barito berkunjung ke Kaltara pada 2025 lalu. Saat itu, ia melihat langsung potensi daerah, mulai dari keindahan alam hingga kekayaan budaya yang dimiliki Kaltara.

Kunjungan tersebut meninggalkan kesan mendalam dan membuka peluang kerja sama di berbagai bidang, termasuk pariwisata, ekonomi kreatif serta pengembangan kerajinan khas daerah.

“Kunjungan Pak Nico ke Kaltara tahun lalu memberi semangat baru bagi kami. Beliau sangat tertarik dengan potensi alam dan budaya kita,” kata Zainal.

Kehadiran para tokoh ini turut memperkaya diskusi yang tidak hanya membahas kerja sama antara Kaltara dan Seychelles, tetapi juga perspektif diplomasi dan pembangunan ekonomi ke depan.

Melalui pertemuan ini diharapkan dapat membuka peluang kerja sama yang lebih konkret antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Seychelles, terutama dalam pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

(dkisp)