JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) yang digelar di Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jumat–Sabtu (6–7/3/2026), menjadi forum konsolidasi nasional bagi perusahaan pers siber sekaligus momentum peringatan HUT ke-9 organisasi konstituen Dewan Pers ini.

Agenda Rapimnas dihadiri para ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia untuk merumuskan sikap bersama menghadapi dinamika industri media digital.

Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan Rapimnas menjadi ruang strategis untuk menyamakan persepsi pengurus organisasi sekaligus membahas berbagai persoalan yang dihadapi perusahaan pers, khususnya media startup di daerah.

“Rapimnas ini merupakan panggilan bagi SMSI untuk memberikan kontribusi nyata kepada bangsa dan negara,” ujar Firdaus.

Menurutnya, SMSI sejak awal berdiri menjadi wadah bagi media startup dan media lokal yang banyak didirikan oleh jurnalis profesional, termasuk mereka yang terdampak pemutusan hubungan kerja dari perusahaan media besar.

“Melalui SMSI, para wartawan didorong untuk tetap menyalurkan idealisme jurnalistik dengan membangun perusahaan pers secara mandiri,” kata Firdaus.

Firdaus mengungkapkan saat ini SMSI memiliki 3.181 perusahaan pers anggota di berbagai daerah. Namun, sebagian besar merupakan media rintisan dengan sumber daya terbatas sehingga menghadapi tantangan besar untuk berkembang di tengah persaingan industri digital yang semakin ketat.

Dalam forum tersebut, SMSI juga menyoroti sejumlah isu strategis, salah satunya terkait kesepakatan perdagangan internasional Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat pada sektor digital trade and technology.

“Ketika ada perjanjian perdagangan seperti ini, kita harus merumuskan sikap bersama. Rapimnas ini menjadi forum untuk menentukan langkah terbaik bagi perusahaan pers startup di bawah SMSI,” kata Firdaus.

Selain itu, ia juga menyinggung kebijakan verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers yang dinilai masih menjadi tantangan bagi banyak media kecil.

“Ada beberapa pemerintah daerah menjadikan status verifikasi sebagai syarat utama kerja sama, sehingga menyulitkan media startup untuk bertahan,” ungkapnya.

“Banyak anggota kami merasa seperti ‘dibom’ dengan kebijakan verifikasi itu karena bisa mematikan keberlangsungan hidup media kecil,” sambung dia.

SMSI, lanjutnya, terus melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah agar tidak menjadikan verifikasi sebagai satu-satunya syarat kerja sama dengan media. Ia menegaskan bahwa prinsip utama yang harus dijaga adalah kemerdekaan pers.

“Yang lebih esensial adalah kemerdekaan pers. Jangan sampai kemerdekaan itu justru dibatasi oleh rezim administrasi,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Pakar SMSI, Yuddy Crisnandi, mengapresiasi perkembangan organisasi yang kini menaungi ribuan perusahaan media siber di Indonesia. Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan SMSI telah menjadi organisasi modern dalam ekosistem masyarakat digital.

“Ribuan perusahaan media siber yang bergabung di SMSI menunjukkan bahwa organisasi ini berada di tengah peradaban modern yang berbasis teknologi informasi,” kata Yuddy.

Ia menilai SMSI memiliki peran penting sebagai pilar demokrasi dengan menghadirkan informasi yang akurat dan terpercaya bagi masyarakat sekaligus menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dan publik.

Sementara itu, Ketua Dewan Pers, Komaruddin Hidayat, yang membuka Rapimnas menyatakan pihaknya siap menampung berbagai aspirasi yang disampaikan dalam forum tersebut.

“Setiap inspirasi dan pemikiran dari SMSI akan kami catat untuk dibawa ke pleno Dewan Pers,” ujarnya.
Komaruddin juga menilai dunia pers saat ini sedang mengalami perubahan besar seiring perkembangan teknologi informasi yang mengubah ekosistem media. Karena itu, ia mendorong komunitas pers untuk terus meningkatkan kualitas dan budaya belajar.

“Bangun komunitas yang bukan hanya working community, tetapi learning community. Pers harus terus belajar sekaligus mengawal agenda besar bangsa,” kata Komarudin.

Ia berharap Rapimnas SMSI 2026 menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis yang akan disampaikan kepada Dewan Pers maupun pemerintah.

“Rekomendasi ini sebagai kontribusi organisasi dalam memperkuat ekosistem pers nasional, khususnya bagi keberlanjutan media siber startup di berbagai daerah,” tutupnya. (*)

JAKARTA – Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menyampaikan pernyataan sikap organisasi terhadap Agreement on Reciprocal Trade (ART), khususnya pada aspek digital trade and technology.

Sikap organisasi pers terbesar di Dunia ini disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) SMSI 2026 yang dirangkaikan dengan peringatan HUT ke-9 SMSI di Millennium Hotel Sirih Jakarta, Jumat–Sabtu (6–7/3/2026).

Pernyataan sikap dibacakan Ketua Tim Perumus Sihono HT yang juga menjabat Ketua Dewan Penasihat SMSI Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pembacaan dilakukan di hadapan pimpinan SMSI pusat serta para ketua SMSI provinsi dari seluruh Indonesia.

Dalam pernyataan tersebut, SMSI menilai ART antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat merupakan realitas geopolitik global yang harus dihadapi secara rasional dan strategis dengan mempertimbangkan kepentingan nasional.

SMSI memandang posisi Indonesia dalam konstelasi politik internasional dan penguasaan teknologi digital global masih berada dalam ekosistem yang didominasi Amerika Serikat. Karena itu, peluang pembatalan maupun renegosiasi perjanjian secara fundamental dinilai sangat terbatas.
Pendekatan konfrontatif dinilai bukan strategi yang realistis mengingat ekosistem digital Indonesia mulai dari infrastruktur, komputasi awan hingga platform digital yang masih banyak bergantung pada teknologi dan perusahaan global berbasis di Amerika Serikat.

“SMSI menilai perjanjian dagang yang ditandatangani Presiden RI Prabowo Subianto dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada 19 Februari 2026 di Washington DC harus dijadikan momentum untuk mempercepat penguatan kedaulatan digital nasional,” kata Sihono

“Menurut SMSI, Indonesia tidak boleh selamanya berada pada posisi sebagai pasar digital, melainkan perlu bertransformasi menjadi negara yang memiliki kekuatan infrastruktur, ekosistem teknologi, serta perlindungan data nasional yang kuat,” sambung dia.

Dijelaskannya, berdasarkan masukan dari 35 ketua SMSI provinsi yang hadir dalam Rapimnas, organisasi tersebut menyampaikan tiga poin sikap strategis.

Pertama, mendesak pemerintah bersama DPR RI segera merancang undang-undang atau regulasi komprehensif mengenai kedaulatan digital nasional sebagai payung hukum perlindungan data, industri digital, dan kepentingan ekonomi nasional di ruang siber.

Kedua, mendorong percepatan pembangunan infrastruktur teknologi digital nasional, termasuk pusat data, platform digital nasional, serta sistem ekosistem teknologi untuk mengurangi ketergantungan pada infrastruktur digital negara lain.

Ketiga, mengusulkan integrasi media layanan publik dalam satu platform digital nasional yang dapat menaungi media-media nasional guna memperkuat ekosistem pers Indonesia dan meningkatkan daya saing industri media di tengah dominasi platform global.

Pernyataan sikap tersebut ditandatangani Ketua Umum SMSI Firdaus dan Sekretaris Jenderal Makali Kumar. Tim perumus dipimpin Sihono HT dengan anggota Erris Julietta Napitupulu, Mahmud Matangara, dan Tarmuji Talmacsi.

Sementara itu, Ketua Umum SMSI, Firdaus mengatakan, Rapimnas SMSI 2026 menjadi forum konsolidasi organisasi untuk menyamakan persepsi pengurus SMSI di seluruh Indonesia serta merumuskan langkah strategis menghadapi dinamika industri media digital.

“Rapimnas ini menjadi forum penting untuk mengambil keputusan strategis sekaligus merumuskan masa depan perusahaan pers startup di bawah naungan SMSI,” tutup Firdaus. (*)