TANJUNG SELOR – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) resmi menerbitkan Surat Edaran tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya Tahun 2026 sebagai langkah tegas menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 700.1.2.2/0872/INSPEKTORAT/GUB sebagai tindak lanjut atas Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya, Rabu (4/3).

Zainal menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemprov Kaltara dilarang meminta, memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dalam peringatan Idulfitri 1447 H/2026 M.

“Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara apabila menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, wajib melaporkan kepada KPK dalam jangka 30 hari kerja sejak penerimaan gratifikasi,” ujarnya dalam surat edarannya.

Ia juga menekankan bahwa permintaan dana atau hadiah, termasuk sebagian Tunjangan Hari Raya (THR) dengan nama apa pun, baik secara pribadi maupun mengatasnamakan instansi, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi tindak pidana korupsi.

Untuk gratifikasi berupa makanan yang mudah rusak atau kedaluwarsa, dapat disalurkan sebagai bantuan sosial ke panti asuhan, panti jompo atau pihak yang membutuhkan, dengan tetap melaporkan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di masing-masing instansi untuk diteruskan ke KPK.

Selain itu, Zainal melarang ASN dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk menggunakan fasilitas dinas untuk kepentingan pribadi. Ia turut mengimbau masyarakat, instansi, lembaga dan pelaku usaha agar tidak memberikan gratifikasi kepada ASN.

“Apabila terdapat permintaan gratifikasi, suap atau pemerasan oleh Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara diharapkan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum atau pihak berwenang,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sektor perdagangan karbon (carbon trade), dengan menelusuri aset ekosistem mangrove dan gambut yang diduga masuk dalam cakupan penjualan karbon Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) beberapa waktu lalu.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan bahwa upaya memperoleh pengakuan hak karbon ini telah diperjuangkan selama tiga tahun terakhir, Selasa (3/3).

Menurutnya langkah penelusuran menjadi penting karena proses administrasi perdagangan karbon Provinsi Kaltim telah berjalan sebelum Kaltara resmi dimekarkan.

“Kita sedang melakukan koordinasi intensif dengan Kaltim. Kita ingin memastikan apakah dalam penerimaan dana karbon tersebut ada wilayah mangrove atau gambut milik Kaltara yang masuk di dalamnya,” tegas Gubernur.

Ia menambahkan, apabila dalam proses verifikasi ditemukan luasan lahan Kaltara yang tercakup dalam portofolio penjualan karbon tersebut, maka Kaltara berhak memperoleh kompensasi secara adil.

Selain rekonsiliasi data dengan Pemprov Kaltim, Pemprov Kaltara juga mulai memetakan potensi karbon secara mandiri. Dalam proses penghitungan potensi karbon, pemerintah daerah telah menjalin kerja sama strategis dengan PT Enggang Kaltara Lestari (EKL).

Kerja sama tersebut diawali dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU). Untuk aspek teknis yang bersifat komersial, pelaksanaannya akan dikerjasamakan dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Secara regulasi, pemerintah provinsi tidak bisa langsung masuk ke ranah profit. Karena itu, pelaksanaannya melalui BUMD agar hasilnya bisa memberi dampak ekonomi bagi masyarakat,” jelas Zainal.

Sebagai tahap awal, pilot project perdagangan karbon akan dilaksanakan di Kabupaten Nunukan. Proyek ini diharapkan menjadi tolok ukur tata kelola karbon sebelum diterapkan lebih luas ke wilayah lain di Kaltara.

Pemprov Kaltara optimistis, dengan luasnya hutan mangrove dan lahan gambut yang dimiliki, sektor perdagangan karbon berpotensi menjadi sumber PAD baru yang berkelanjutan sekaligus berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim global.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Menyambut Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara berbagi kebahagiaan dengan 30 anak yatim piatu melalui kegiatan belanja bersama, yang berlangsung di Toko Jakarta di Jalan Katamso, Selasa (3/3) sore.

Ketua TP PKK Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., didampingi Wakil Ketua TP PKK Kaltara, Kornie Serliany Ingkong Ala, ST., secara langsung mendampingi anak-anak memilih pakaian dan perlengkapan Hari Raya. Setiap anak mendapatkan alokasi dana sebesar Rp500.000.

Suasana penuh keceriaan terlihat saat anak-anak didampingi anggota TP PKK dan Baznas memilih baju Lebaran sesuai keinginan mereka.

Rahmawati Zainal yang akrab disapa Bunda Kaltara mengatakan, kegiatan ini bertujuan menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak yatim menjelang Hari Raya.

“Semoga apa yang kami lakukan hari ini bisa menginspirasi masyarakat yang memiliki rezeki lebih untuk ikut berbagi. Tidak perlu besar, yang penting bermanfaat dan membuat anak-anak bahagia,” kata Rahmawati.

Ketua Baznas Kaltara, H. Ubid Hadruni, SH., menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Baznas dalam menyalurkan zakat kepada para mustahik secara tepat sasaran.

“Kami berkolaborasi dengan PKK Kaltara untuk menghadirkan kebahagiaan bagi anak-anak. Terima kasih kepada semua pihak yang terlibat. Semoga ke depan kegiatan seperti ini bisa lebih besar lagi,” ujarnya.

Kegiatan penuh kebersamaan itu kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama di Kantor Gubernur Kaltara, mempererat silaturahmi sekaligus menegaskan semangat berbagi di bulan yang penuh berkah.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan bahwa gerakan zakat di lingkungan pemerintahan bukan sekadar kegiatan rutin tahunan, tetapi menjadi mesin penggerak ekonomi bagi masyarakat kelas bawah.

Penegasan tersebut disampaikannya usai menyetorkan zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kaltara dalam kegiatan “Kaltara Berzakat Tahun 1447 Hijriah /2026 Masehi”, di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara pada Selasa (3/3).

Gubernur Zainal menjelaskan bahwa zakat harus bertransformasi dari sekadar bantuan sosial menjadi solusi nyata untuk pemerataan ekonomi di Bumi Benuanta.

Ia menginstruksikan Baznas agar melakukan pemetaan yang lebih akurat, sehingga distribusi dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) tepat sasaran dan benar-benar menyentuh kelompok masyarakat paling rentan.

“Zakat yang terkumpul, terutama dari ASN, harus menjadi penopang bagi masyarakat yang kurang mampu. Fokusnya jelas, mereka yang benar-benar membutuhkan untuk bertahan hidup,” tegas Zainal.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menaruh harapan besar pada peningkatan partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) tahun ini. Zainal memberikan perhatian khusus agar capaian ZIS dapat melampaui realisasi tahun sebelumnya.

Ia juga menjamin bahwa dana yang dikelola Baznas akan disalurkan secara transparan dan akuntabel.

Zainal berharap gerakan pembayaran zakat massal ini dapat menjadi contoh bagi sektor swasta dan masyarakat umum di Kaltara.

“Target minimal sama dengan tahun lalu, tapi saya berharap ada peningkatan signifikan. Ini bentuk gotong royong ASN untuk membantu masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kalimantan Utara (Kaltara), H. Denny Harianto, S.E., M.M., menegaskan pentingnya pemanfaatan Dashboard Eksekutif sebagai alat kendali dalam memantau program, anggaran dan kualitas layanan publik secara real time.

Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat “Paparan Awal Dashboard Eksekutif” yang digelar di Ruang Sekda Lantai 3 Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (3/3).

Sekprov Denny menyampaikan, sesuai arahan Gubernur Kaltara, birokrasi harus bergerak lebih lincah dan cerdas, terutama dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik.

“Dashboard ini bukan sekadar tampilan grafik. Ini adalah alat kendali pimpinan untuk melihat capaian program, anggaran, dan layanan dasar secara langsung,” ujarnya.

Ia menjelaskan, Dashboard Eksekutif akan menampilkan data makro dan mikro secara lengkap. Data makro mencakup pertumbuhan ekonomi daerah, inflasi, neraca perdagangan, realisasi APBD, serta nilai investasi.

Sementara data mikro meliputi kesejahteraan sosial, perkembangan pembangunan, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia hingga pelayanan publik.

Mewakili Gubernur dan Wakil Gubernur, Denny menyatakan dukungan penuh terhadap pengembangan dashboard ini karena dinilai mampu mendorong kemajuan birokrasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara berbasis data.

Ia juga mengapresiasi kolaborasi Pemprov Kaltara bersama Program SKALA (Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar) dalam mendukung percepatan transformasi digital daerah.

Denny menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., untuk segera menggelar rapat internal bersama seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna memastikan pemenuhan dan kualitas data.

“Semua OPD sebagai produsen data harus bekerja sama dengan baik agar data yang disajikan akurat dan berkualitas,” pungkasnya.

(dkisp)