TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara guna memperbaiki kebijakan dan memperkuat tata kelola pemerintahan dalam penyelesaian berbagai isu strategis daerah.

Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., saat menerima audiensi Kepala Perwakilan BPKP Kaltara, Sindu Senjaya Aji beserta jajaran di Ruang Rapat Lantai 5 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Pertemuan ini sekaligus menjadi agenda penyampaian Laporan Eksekutif Daerah (LED) BPKP Kaltara Semester II Tahun 2025, yang memuat berbagai evaluasi dan rekomendasi terkait pembangunan di Kaltara.

Dalam kesempatan tersebut, Zainal menyampaikan salah satu tantangan yang dihadapi saat ini adalah kondisi keuangan daerah akibat penurunan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun 2026.

Menurutnya, penurunan tersebut membuat pemerintah daerah harus menyesuaikan rencana belanja serta melakukan evaluasi terhadap prioritas pembangunan daerah.

“Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya.

Ia mencontohkan, kondisi tersebut berdampak pada lambannya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan desa-desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur, termasuk akses menuju kawasan industri PT. KIPI di Tanah Kuning dan Mangkupadi.

Untuk mengatasi hal tersebut, Zainal berencana melibatkan perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut agar turut berkontribusi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan jembatan,” jelasnya.

Zainal menegaskan, keterlibatan semua pihak sangat penting agar pembangunan daerah tetap berjalan dan manfaatnya dapat dirasakan masyarakat.

Ia juga mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk terus memperkuat pengawasan serta kolaborasi dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan di Bumi Benuanta.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menegaskan pentingnya pengendalian inflasi sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian daerah dan daya beli masyarakat.

Hal tersebut disampaikannya saat membuka kegiatan “High Level Meeting (HLM) Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) se-Kaltara” yang digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3).

Gubernur Zainal menyebutkan inflasi yang stabil dan terkendali menjadi salah satu indikator penting dalam menjaga perekonomian daerah.

“Inflasi yang stabil sangat penting untuk menjaga kondisi ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya Gubernur.

Ia menjelaskan perkembangan inflasi sangat berpengaruh terhadap daya beli masyarakat serta pencapaian pertumbuhan ekonomi daerah.

Karena itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara bersama pemerintah kabupaten dan kota di Kaltara perlu untuk terus memberikan perhatian terhadap perkembangan angka inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, pada Februari 2026 inflasi Kaltara secara bulanan (month to month) tercatat sebesar 0,47 persen, secara tahun kalender (year to date) 0,57 persen, dan secara tahunan (year on year) sebesar 4,75 persen.

“Angka tersebut merupakan agregat dari kondisi inflasi di kabupaten dan kota di Kaltara,” jelasnya.

Zainal berharap seluruh TPID se-Kaltara terus mencermati perkembangan inflasi baik dari Indeks Harga Konsumen (IHK) maupun Indeks Perkembangan Harga (IPH) agar langkah intervensi pengendalian inflasi dapat berjalan efektif.

Ia juga mengapresiasi capaian inflasi Kaltara pada tahun 2025 yang tercatat sebesar 2,57 persen, yang masih berada dalam rentang sasaran inflasi nasional sebesar 2,5 persen ± 1 persen.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras dan kolaborasi kita semua, khususnya TPID di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota,” katanya.

Zainal berharap capaian tersebut dapat terus dipertahankan melalui koordinasi dan langkah strategis yang lebih terarah.

Selain itu, ia juga meminta para bupati dan wali kota se-Kaltara untuk menyampaikan laporan perkembangan pengendalian inflasi di daerah masing-masing, sekaligus memastikan kesiapan menghadapi arus mudik Idulfitri 1447 Hijriah.

Hal ini meliputi ketersediaan bahan pokok, kelancaran distribusi, serta stabilitas harga di masyarakat.

“Saya berharap koordinasi kita semakin kuat agar pengendalian inflasi berjalan optimal, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi daerah terus meningkat,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., Wakapolda Kaltara Brigjen Pol. Andries Hermanto, S.I.K., S.H., M.Si., Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Kaltara Hasiando G. Manik, serta Wakil Wali Kota Tarakan Ibnu Saud Is, jajaran kepala perangkat daerah Pemprov Kaltara dan Forkopimda.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si., membuka kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Forum Penjaringan Aspirasi Mentari Kaltara (Menyerap Aspirasi untuk Setara dan Inklusif di Kalimantan Utara), digelar di Ruang Serbaguna Kantor Gubernur Kaltara, Senin (9/3) pagi.

Wagub Ingkong menyampaikan bahwa Musrenbang Tematik Forum Mentari Kaltara ini sebagai wadah partisipasi masyarakat, khususnya kelompok rentan, dalam proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027.

“Forum Mentari Kaltara ini menjadi ruang dialog antara pemerintah daerah dan masyarakat untuk menyampaikan berbagai aspirasi pembangunan secara setara dan inklusif,” kata Wagub.

Mengusung tema pembangunan Provinsi Kaltara Tahun 2027 yaitu “Pembangunan wilayah yang merata, Sumber Daya Manusia (SDM) berkarakter dan ekonomi bernilai”, diharapkan mampu menjawab berbagai isu strategis daerah.

“Perencanaan pembangunan 2027 diharapkan mampu menjawab berbagai isu daerah, seperti peningkatan kualitas SDM, pengurangan kemiskinan dan ketimpangan, peningkatan layanan dasar, serta penguatan ekonomi berbasis potensi lokal dan wilayah perbatasan,” jelasnya.

Ingkong menegaskan bahwa pembangunan tidak akan berjalan optimal tanpa mendengarkan langsung aspirasi masyarakat.

Ia menjelaskan, melalui Forum Mentari Kaltara, pemerintah daerah membuka ruang dialog yang setara bagi berbagai kelompok masyarakat, seperti anak, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

“Pemerintah daerah tidak boleh hanya berbicara tentang masyarakat, tetapi harus berbicara bersama masyarakat,” ujarnya.

Selanjutnya, Ingkong juga mengapresiasi kolaborasi berbagai pihak, mulai dari pemerintah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan, yang terus mendorong perencanaan pembangunan yang inklusif dan berbasis data.

Salah satunya melalui Program Sinergi dan Kolaborasi untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) yang hadir membantu pemerintah daerah dalam mengatasi tantangan dan mewujudkan visi Kaltara 2045.

Ia berharap forum ini tidak hanya menjadi ruang penyampaian aspirasi, tetapi juga menghasilkan komitmen bersama dalam mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan inklusif.

“Setiap perangkat daerah harus responsif, memberikan tanggapan yang konstruktif, serta mengintegrasikan usulan yang relevan ke dalam dokumen perencanaan,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Suasana hangat terasa di Pendopo Rumah Jabatan (Rujab) Baru Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) saat Safari Ramadan 1447 Hijriah digelar di tempat tersebut untuk pertama kalinya, Minggu (8/3).

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menegaskan pendopo rujab baru ini bukan sekadar simbol jabatan, tetapi merupakan “rumah rakyat” yang terbuka bagi seluruh masyarakat.

“Ini rumah rakyat Kaltara. Siapa saja boleh datang ke sini. Saya ingin tempat ini menjadi ruang silaturahmi dan kebersamaan untuk mempererat ukhuwah kita semua,” kata Gubernur Zainal.

Safari Ramadan perdana di pendopo baru ini berlangsung khidmat dengan rangkaian tausiyah agama dan doa bersama. Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan buka puasa bersama antara gubernur, tokoh masyarakat, pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, serta masyarakat yang hadir.

Kebersamaan tersebut dilanjutkan dengan pelaksanaan salat maghrib berjemaah di area pendopo.

Zainal berharap kegiatan Safari Ramadan dapat menjadi momentum untuk meningkatkan ketakwaan dan memperkuat kepedulian sosial di tengah masyarakat.

“Safari Ramadan ini diharapkan dapat menjadi madrasah kehidupan untuk melatih kesabaran, meningkatkan ketakwaan, serta menumbuhkan kepedulian sosial yang nyata guna mewujudkan Kaltara yang maju dan berkelanjutan,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Zainal juga menyerahkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kaltara tentang Penetapan Definitif Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Daerah kepada Pemerintah Kabupaten Bulungan sebagai bentuk komitmen transparansi dan akuntabilitas pembangunan.

Adapun rincian alokasi untuk Kabupaten Bulungan meliputi realisasi DBH tahun 2025 sebesar Rp95.189.450.157. Sementara alokasi sementara tahun 2026 meningkat menjadi Rp110.428.052.940. Selain itu, terdapat penyaluran kurang salur periode 2023–2025 sebesar Rp67.797.567.563.

Zainal menekankan agar dana tersebut dimanfaatkan secara optimal oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik bagi masyarakat.

Pada kesempatan tersebut juga diserahkan bantuan secara simbolis berupa bantuan tunai, pakaian muslim, sarung, Al-Qur’an serta paket sembako kepada pengurus masjid, pesantren, tenaga kerja, dan petugas kebersihan di Kabupaten Bulungan.

Menutup kegiatan, ia mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga toleransi antarumat beragama serta memperkuat semangat gotong royong.

“Semoga segala amal ibadah kita di bulan yang penuh maghfirah ini diterima oleh Allah SWT dan membawa keberkahan bagi keluarga serta Provinsi Kalimantan Utara yang kita cintai,” pungkasnya.

(dkisp)