TARAKAN – Pemerintah terus berupaya agar pelaku usaha dalam negeri bisa menembus pasar global. Di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sendiri, dalam mendorong hal tersebut berbagai program pembinaan terus dilakukan. Kali ini, kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor melalui Kaltara Sme’s Development Program dilakukan bagi para pelaku UKM.

Bertajuk “Peningkatan Ekspor Kaltara Melalui Produk UKM”, kegiatan yang diinisiasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Disperindakop-UKM) Kaltara itu, dibuka secara langsung oleh Staf Ahli Bidang Hukum Kesatuan Bangsa Politik, Ir. H. Amir Bakry, Senin (28/11/2022).

Staf Ahli Bidang Hukum Kesatuan Bangsa dan Politik, Amir Bakry mengatakan, sektor ekspor saat ini menjadi bagian penting dan memiliki peran yang sangat besar terhadap perkembangan ekonomi nasional. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap Pertumbuhan Ekonomi Nasional, yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Dimana menurutnya, kegiatan ekspor suatu negara sangat erat hubungannya dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut,” Karena semakin tinggi aktivitas ekspor suatu negara, maka iklim investasu dan pertumbuhan ekonominya juga semakin baik,” kata Amir Bakry.

Amir Bakry yang pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kaltara itu juga mengungkapkan, jika kodisi ekspor Kaltara di penghujung tahun 2022 mengalami peningkatan cukup signifikan.

Amir menjelaskan jika merujuk data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara, tercatat pada bulan Juli 2022 nilai ekspor Kaltara untuk sektor migas dan non migas sebesar USD 1.877.670.000. Nilai ini, katanya, mengalami peningkatan sebesar 54,41 persen dibandingkan nilai ekspor pada September tahun 2021 yang berada pada angka USD 1.002.830.000.

“Hal ini tentunya merupakan sinyal positif bagi pemulihan ekspor nasional, terutama setelah kita mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari adanya pandemi Covid-19,” terangnya.

Sementara Kepala Disperindagkop-UKM Kaltara, Hj Hasriyani menambahkan, dalam mendorong peningkatan ekspor nasional melalui pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan pengembangan para pelaku usaha menjadi salah satu fokus Pemerintah Pusat maupun daerah, tidak terkecuali di Provinsi Kaltara.

“Seperti kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor ini, adalah salah satu upaya kita (Pemprov Kaltara,red) untuk meningkatkan potensi mereka, para pelaku usaha yang berorientasi ekspor,” terangnya.

Hasriyani mengharapkan, kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor melalui Kaltara Sme’s Development Program dapat berjalan baik dan bermanfaat bagi pelaku usaha dalam meningkatkan pengetahuan serta kemampuan dalam meningkatkan kualitas standar produk.

Dengan begitu, akan melahirkan para pelaku usaha yang terampil, berwawasan tinggi, memiliki komitmen kuat untuk mengembangkan bisnisnya serta berdaya saing tinggi di dalam menghadapi persaingan di pasar ekspor.

(dksip)

TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur, Wakil Gubernur (Wagub) Dr. Yansen TP, M.Si membuka rapat Pemutakhiran Tindak Lanjut Hasil Pengawasan (TLHP) yang diinsiasi Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Selasa (29/11).

Rapat yang mengusung tema Optimalisasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Pemerintah Daerah ini berlangsung di ruang pertemuan Hotel Luminor dan dihadiri oleh para asisten, staf ahli serta Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD)/ biro di lingkungan pemerintah Provinsi Kaltara.

Dalam sambutannya, Wagub Yansen menganggap rapat ini penting karena sebagai momentum mengevaluasi hasil pengawasan, menginventarisasi hambatan, dan merumuskan perbaikan yang dianggap perlu.

“Kita sadari bersama, bahwa keberhasilan suatu pengawasan bukab dilihat dari seberapa banyak rekomendasi yang telah diberikan APIP. Namun seberapa efektif rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dan memberikan perbaikan pada organisasi pemerintah daerah,” katanya.

Ia mengatakan rapat seperti ini diselenggarakan dan wajib dilaksanakan setiap tahun agar terus meningkatkan komitmen dalam penyelesaian TLHP dan perbaikan tata Kelola pemda.

“Penyelenggaraan rapat ini bertujuan untuk menghimpun dan memetakan seluruh hasil pengawasan penyelenggaraan pemerintah secara nasional yang dilakukan APIP dan dampak yg ingin diraih adalah terbangunnya persamaan persepsi dari para pemangku kepentingan,” imbuhnya.

Ia juga menyampaikan sebanyak 2.650 rekomendasi hasil pengawasan inspektorat daerah pada semeseter II tahun 2022. Sebanyak 2.234 rekomendasi telah sesuai ditindaklanjuti dan yang belum sebanyak 416 rekomendasi.

Sedangkan TLHP hasil pemeriksaan BPK semester I tahun 2022 berjumlah total 444 rekomendasi dengan rincian 358 rekomendasi yang telah ditindaklanjuti, dan 86 rekomendasi yang belum.

“Kondisi tersebut baru mencapai rata-rata 80,63 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat penyelesaian TLHP atas pengawasan Inspektorat Daerah dan hasil pemeriksaan BPK perlu kita tingkatkan. Minimal 90 persen mengalami peningkatan,”tutupnya.

(dksip)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Drs H Zainal A Paliwang, S.H., M.Hum secara langsung menghadiri kegiatan Survey Akreditasi Rumah Sakit pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. H. Jusuf SK di Tarakan, Senin (28/11/2022).

Survei Akreditasi ini mendatangkan surveior dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) yaitu Dr. dr. Sutoto, M.Kes., FISQua sebagai Ketua Eksekutif KARS, dr. Alexander H.M Sinaga, MARS sebagai Ketua Survei Akreditasi, dr. Ashan Azis, SpOG(K) dan Iswantoro, S.Kep.,MM sebagai anggota.

Turut hadir mendampingi Gubernur, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Kaltara, Dr Bustan, S.E., M.Si., Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, H Usman, Direktur RSUD dr. H. Jusuf SK, dr. Rustan Samsuddin, MM serta dua Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Ari Yusnita dan dr. H.I. Budi Santoso, M.Si.

Atas nama pribadi dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara, Gubernur Zainal Arifin Paliwang mengapresiasi dan menyambut gembira serta mendukung atas terlaksananya Survei Akreditasi ini.

“Merupakan suatu kebanggan bagi kami, ini penting untuk mengetahui sejauh mana mutu dan kualitas pelayanan rumah sakit,” kata Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang.

Gubernur mengatakan, Akreditasi menjadi wujud nyata dari komitmen Pemprov Kaltara dan RSUD dr. H. Jusuf SK dalam menjaga kualitas pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam meningkatkan mutu dan keselamatan pasien serta managemen risiko.

Survei Akreditasi yang merupakan penilaian dalam mengukur pencapaian dan cara penerapan Standar Pelayanan Rumah Sakit, dilakukan oleh surveior Akreditasi dari lembaga independen pelaksana Akreditasi yakni KARS.

Untuk itu, Zainal Arifin Paliwang, Gubernur Kaltara berharap dalam pelaksanaan Survei Akreditasi RSUD dr. H. Jusuf SK dapat berjalan lancar dan hasilnya bisa yang terbaik.

“Saya dan kita semua berharap, semoga dalam pelaksanaan Survei Akreditasi, RSUD dr. H. Jusuf SK Tarakan memperoleh hasil terbaik, dengan standar pelayanan prima dan profesional sesuai Standar Pelayanan Kesehatan yang sudah terakreditasi,” tutup Gubernur.

(dkisp)