Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mendorong tata kelola pengadaan yang bersih dan akuntabel. Upaya itu diimpelementasikan dalam bentuk Workshop Pengendalian Kontrak di Ballroom Hotel crown, Selasa, (6/5).

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setprov Kaltara, Amir Hamsyah, S.T., M.T., yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Amir mengungkapkan pentingnya pengendalian kontrak sebagai bagian vital dari sistem pengadaan yang efektif dan berintegritas.

“Sebagai provinsi yang tengah mempercepat pembangunan, Kalimantan Utara memerlukan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan. Tata kelola yang bersih dan profesional adalah fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.

Peserta kegiatan berasal dari kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ), serta perwakilan UKPBJ dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Kaltara.

Amir menjelaskan bahwa isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa bukanlah hal baru. Namun, titik rawan seperti pengendalian kontrak kerap dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemahaman teknis dan regulatif dalam aspek ini menjadi sangat penting.

“Pengendalian kontrak memegang peran strategis dalam menjamin setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, waktu, dan anggaran. Maka dari itu, PPK, PA, dan KPA harus mampu mengidentifikasi serta menangani risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak,” tegasnya.

Workshop ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak yang disusun dalam sistem pengadaan pemerintah wajib berlandaskan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Karena itu, ia berharap para peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai regulasi, praktik terbaik, serta aspek teknis pengendalian kontrak. Selain itu, workshop ini untuk memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

“Mari kita jadikan workshop ini sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Formasi Tahun 2024.

Pada penyerahan SK CPNS yang dilangsungkan di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (6/5) Gubernur Zainal didampingi Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin Soni Sultana, S.Kom., M.M.S.I.

Selain mengucapkan selamat, Gubernur meminta kepada 54 CPNS di Lingkup Pemprov Kaltara untuk menjaga integritas selama bekerja. Hal ini juga berlaku kepada seluruh ASN yang ada di Bumi Benuanta (sebutan lain Kaltara).

“Selamat atas keberhasilannya, atas tahapan yang sudah kalian lalui serta ini merupakan langkah awal menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal.

Selanjut, Gubernur Zainal menekankan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keharusan untuk melakukan pengabdian memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Zainal menegaskan ASN dituntut untuk menjadi teladan dalam moralitas, memiliki integritas menjunjung tinggi profesionalisme serta memiliki dedikasi tinggi dalam setiap tugas yang diberikan.

Kepada CPNS formasi tahun 2024 yang lulus seleksi, sebut Gubernur Zainal diharapkan dapat menanamkan dan menerapkan nilai – nilai ASN dalam melaksanakan tugas kedepan, seperti akhlak, loyalitas, integritas, dan kinerja.

“ASN harus menjadi penggerak perubahan, bukan hanya pelaksanaan kebijakan. Jadikan jabatan ini sebagai sarana untuk mengabdi bukan untuk mencari sarana keuntungan pribadi,” tegasnya.

Terakhir, Gubernur berpesan yang pertama meningkatkan kompetisi diri melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas diri, hindari praktek KKN seperti korupsi dalam bentuk apapun.

“Jaga netralitas sebagai ASN, dan ASN harus berdiri tegak untuk rakyat tanpa keberpihakan kepentingan politik terutama di tahun – tahun politik,” pungkasnya.

Acara dirangkaikan dengan penyerahan simbolis SK CPNS formasi tahun 2024 kepada 4 CPNS, serta penyerahan cendera mata berupa singal dan batik motif khas Kaltara yang diserahkan Gubernur Zainal kepada Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin Soni Sultana.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperkuat komitmen percepatan pembangunan di perbatasan negara. Hal ini ditujukan dengan kunjungan langsung Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Komjen Pol Makhruzi Rahman ke Bumi Benuanta, Senin (5/5).

Pada jamuan makan malam yang digelar di Tanjung Selor, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan negara.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Di mana kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Kehadiran BNPP hari ini menunjukkan respon cepat dan komitmen nyata pemerintah pusat untuk memperkuat wilayah terdepan NKRI, khususnya di Kalimantan Utara,” tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun wilayah perbatasan yang selama ini menjadi beranda terluar negara.

“Namun terkait perbatasan belum seluruhnya mendapatkan perhatian yang proporsional, diharapkan melalui kunjungan ini menjadi momentum awal dari implementasi kebijakan terpadu di kawasan perbatasan,” ucapnya.

Sementara itu, Sestama BNPP-RI Komjen Pol Makhruzi Rahman juga turut mengapresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov Kaltara. Ia menegaskan BNPP RI siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan.

“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.

Acara ramah tamah turut dihadiri oleh jajaran kepala OPD Pemprov Kaltara, para delegasi BNPP RI, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., unsur Forkopimda, tokoh masyarakat perbatasan, tokoh agama serta tokoh pemuda.

(dkisp)