Pemprov dan Skala Gelar Bimtek Pemanfaatan Analisis Data Masyarakat Sipil

TANJUNG SELOR – Pemerintah Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pembangunan (Bappeda-Litbang) yang bekerja sama dengan Program Kemitraan Indonesia-Australia yaitu program Skala menggelar kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemanfaatan Analisis Data Bagi Jaringan Masyarakat Sipil Provinsi Kaltara, Senin (6/5).

Kepala Bappeda-Litbang Kaltara Bertius, S.Hut., membuka langsung acara hasil kerjasama antara Pemprov Kaltara dan program Skala yang menghadirkan narasumber serta peserta yang berasal dari berbagai unsur lapisan masyarakat yang ada di Kaltara.

“Sebagai daerah dengan potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang besar, saat ini tengah berupaya mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan,” kata Bertius.

Sebagai upaya mewujudkan Good Governance, Pemprov Kaltara bersama program Skala mengambil isu utama tentang gender, disabilitas dan inklusi sosial (Gedsi) melalui dua pendekatan strategis.

“Pendekatan pertama adalah penguatan dari sisi supply, yaitu dari unsur pemerintah (melalui peningkatan kapasitas aparatur serta pengembangan instrument). Pendekatan kedua yaitu penguatan sisi demand, melalui pemberdayaan kelompok rentan-anak, Perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, lansia dan lainnya,” lanjutnya.

Bimtek yang akan berlangsung selama dua hari ini merupakan salah satu bentuk nyata, kolaborasi antara Pemprov Kaltara dengan program Skala dalam memperkuat peran JMS. Melalui bimtek ini juga akan diberikan keterampilan analisis terhadap data registrasi sosial ekonomi (Reksosek), standar pelayanan minimal (SPM) dan Anggaran Responsif Gender (ARG).

(dkisp)

Gelar Rapat Paripurna, DPRD Berikan 11 Rekomendasi terhadap LKPJ Bupati Nunukan Tahun 2024

NUNUKAN- sebanyak 11 rekomendasi DPRD menjadi catatan penting,yang disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-6 masa persidangan II, tentang penyampaian rekomendasi DPRD atas laporan keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Nunukan TA.2024, yang diselenggarakan di ruang rapat Paripurna DPRD Nunukan. Senin, 05/05/2025.

Dalam paripurna kali ini Sadam Husein selaku juru bicara DPRD menyampaikan bahwa DPRD selaku lembaga representasi rakyat dalam mengevaluasi kinerja pemerintah daerah berdasarkan LKPJ, untuk perbaikan kebijakan pembangunan pada masa yang akan datang

“Sudah menjadi tugas DPRD untuk memberikan catatan dan rekomendasi strategis atas implementasi kebijakan daerah yang telah di jalankan”. Kata Saddam Husein

Selanjutnya, ia menyampaikan rekomendasi DPRD Kab.Nunukan sebagai hasil monitoring LKPJ Bupati dalam realisasi kegiatan yang sudah di lakukan di Kab.Nunukan.

Pertama, adanya kegiatan pembangunan jalan yang tidak sesuai dengan kontrak kerja, dimana kegiatan tersebut dalam kontrak kerja berada di wilayah Desa Sp 1, Sp2, dan $p3 namun dalam pekerjaan hanya dilakukan di wilayah Desa Sp 1 Kecamatan Tulin Onsol.

Kedua, Pembangunan Box culvert atau jembatan di desa lajur KecamatanTulin onsoi yg sampai sekarang tidak dituntaskan pekerjaannya sehingga membuat jalan menjadi tidak teratur “karena terhalang oleh sisa material dan alat berat yang masih berada di lokasi kegiatan tersebut.

Ketiga, pembangunan gedung rawat inap Puskesmas Kecamatan Tulin onsoi yang telah terealisasi seratus persen tetapi belum difungsikan karena terhalang oleh gedung rawat inap yang . lama yang sudah dalam kondisi rusak berat dan perlu untuk di rekonstruksi atau penghapusan agar akses jalan masuk terbuka ke gedung yang baru dibangun.

Keempat, di Kecamatan Sebatik adanya kegiatan pembangunan yang sudah berakhir tahun 2024 baik vang telah mencapai progres pekerjaan 100 persen maupun yang belum selesai, tetapi belum diakukan pembayaran sesuai dengan progress pekerjaan yang dilakukan oleh Dinas PU, Dinas Pendidikan dan Dinas kesehatan.

Kelima, Pemerintah Daerah melalui instansi terkait perlu mengganti pintu air jaringan irigasi yang berada di Kecamatan Sebatik Barat untuk kepentingan pengairan lahan pertanian dan Perkebunan.

Keenam, Percepatan penyelesaian pembangunan akses jalan dari Kabupaten Malinau ke Kecamatan Long Bawan di kawasan dataran tinggi Krayan.

Ketujuh, Pemerintah Daerah harus memberikan perhatian khusus terkait. permasalahan pendidikan Gan Kesehatan di Kabupaten Nunukan khusuanya wiayah dataran tinggi Krayan sehingga masyarakat di wilayah Ini dapat hidup Inyak seperti masyarakat di wilayah lain di Kabupaten Nunukan.

Kedelapan, Percepatan realisasi pembangunan jalan darat di wilayah Kecamatan Lumbis sampal Kecamatan Lumbis Hulu dan dengan adanya PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan dimana beberapa lokasi tersebut mempakan jalur perbatasan sebagai Entry Point of Indonesia menuju Negara tetangga yaitu Malaysia.

Kesembilan, Pemerintah Daerah harus lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan, tenaga medis dan ketersediaan obat — obatan di seluruh wilayah Kabupaten Nunukan, khususnya UPTD Rumah Sakit Pratama seperti Pulau Sebatik, Sebuku dan Krayan.

Kesepuluh, Peningkatan mutu layanan kesehatan di RSUD Kabupaten Nunukan perlu untuk di maksimalkan sebagai rumah sakit rujukan di Kabupaten Nunukan serta penerapan sistem digitalisasi pelayanan sehingga jaminan pelayanan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi dengan baik.

Kesebelas, Pemerintah Daerah perlu segera merealisasikan pembangunan terminal dan lokasi parkiran kendaraan di dermaga penumpang sei ular sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di sepanjang jalan ne nasional di sekitar sei ular.

Melalui rekomendasi ini diharapkan dapat meningkatkan arah kebijakan pembangunan yang ada di Kabupaten Nunukan untuk masa yang akan datang.

Meri

Pendirian K3LDP Butuh Perjuangan Yang Sangat Keras  Gimson : Saya Diawasi, Diancam, Bahkan Didatangi Orang Saat Membentuk K3LDP

NUNUKAN – Penasehat Kerukunan Komunitas Karyawan Lokal Desa Payang (K3LDP) Mandiri Group di Linuang Kayan, Sembakung, yang juga merupakan Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari PDIP Gimson menyampaikan bahwa bukan pekerjaan yang mudah untuk bisa mendirikan, mengembangkan, dan mempertahankan sebuah komunitas karyawan di sebuah perusahaan.

Cerita tentang sulitnya membangun sebuah komunitas karyawan tersebut disampaikan oleh Gimson ketika memberikan sambutan pada acara Musyawarah Besar (Mubes) Ke- 12 K3LDP di Linuang Kayan, Sembakung, Senin (5/5).

Gimson yang pernah belasan tahun bekerja di bagian HRD Mandiri Group itu menceritakan bahwa K3LDP yang digagas pada sekitar tahun 2010 itu awalnya hanyalah sebuah paguyuban yang terdiri dari beberapa orang yang punya mimpi ingin membentuk wadah bagi karyawan lokal, khususnya karyawan yang berasal dari Suku Dayak dan Suku Tidung.

Dalam perjalanannya, keberadaan paguyuban tersebut ternyata banyak ditentang, dan menimbulkan pro kontra baik di kalangan karyawan maupun perusahaan.

“Saya mulai diawasi, diancam, bahkan didatangi oleh orang – orang yang meminta kepada saya untuk menghentikan perjuangan ini. Tapi dengan niat yang baik dan tulus untuk kebaikan banyak orang, saya tidak pernah mundur, semakin ditentang dan diancam, saya justru tambah semangat,” ujarnya.

Mengetahui kegigihan dan kebulatan tekad Gimson dan beberapa temannya untuk membentuk paguyuban, pihak perusahaan pada akhirnya bisa menerima, bahkan memberikan dorongan positif. Pihak manajemen perusahan bahkan siap memberikan training dan upgrade keahlian atau skill up terhadap para karyawan lokal agar bisa makin berkembang.

Saat ini K3LDP terus berkembang, dan jumlah anggotanya diperkirakan sudah mencapai 700-an orang. Bahkan anggotanya tidak hanya dari masyarakat lokal saja, karyawan dari etnis dan suku – suku yang lain pun mulai ikut bergabung, seperti Suku Jawa, Bugis, Batak, Toraja, Banjar, Sunda, dan lain sebagainya.

Gimson berharap, jumlah anggota K3LDP bisa terus bertambah, sehingga masyarakat lokal bisa ikut merasakan manfaat dari keberadaan perusahaan.

“Masyarakat lokal tidak boleh hanya jadi penonton, mereka juga harus bisa menikmati kekayaan alam yang ada di sekitarnya, baik masyarakat dan perusahaan harus sama – sama maju dan berkembang,” ujarnya.

Di kesempatan yang sama Wabup Hermanus mengapresiasi peran aktif kaum buruh dan serikat pekerja dalam menjaga kondusivitas daerah serta mendukung terciptanya iklim investasi yang sehat.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Nunukan, saya mengucapkan terima kasih atas sinergi, kolaborasi, dan komunikasi yang telah terjalin baik dalam menjaga keberlangsungan investasi di Kabupaten Nunukan. semua memiliki peran penting dalam mendukung pertumbuhan daerah,” imbuhnya.

(PROKOMPIM)

Sumbang Devisa Ratusan Miliar, Wabup Hermanus Berharap Mandiri Group Terus Beroperasi dan Membuka Lapangan Kerja Bagi Masyarakat di Sekitarnya

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus mengucapkan terima kasih kepada Mandiri Group, perusahaan batubara yang berlokasi di Linuang Kayam, Sembakung, karena selama ini telah menyumbang devisa melalui Dana Bagi Hasil (DBH) yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Ucapan terima kasih itu disampaikan Hermanus sesaat sebelum membuka Musyawarah Besar (Mubes) Ke – 12 Kerukunan Komunitas Karyawan Lokal Desa Payang (K3LDP) di Linuang Kayam, Sembakung, Senin (5/5).

Hadir dalam acara pembukaan Mubes K3LDP tersebut Anggota DPRD Kabupaten Nunukan dari PDIP Gimson, Ketua TBBR Kalimantan Utara Muriono, perwakilan Manajemen mandiri Group, para ketua adat, dan ratusan anggota K3LDP.

“Dalam kesempatan yang baik ini, selaku pemerintah saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Manajemen PT. Mandiri Inti Perkasa dan Group karena telah ikut menyumbangkan devisa yang sangat besar bagi Pemerintah Kabupaten Nunukan. Setiap tahun, devisa yang diberikan melalui dana bagi hasil (DBH) kurang lebih Rp. 150 miliar, ini jumlah yang sangat besar,” kata Hermanus.

Hermanus berharap, Mandiri Group bisa terus beroperasi, terus berkembang, dan memberikan manfaat bagi daerah, serta bagi masyarakat di sekitarnya.

Namun Hermanus mengingatkan supaya Mandiri Group memberikan peluang dan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat lokal untuk ikut bekerja di perusahaan.

“Ada pepatah : dimana bumi dipijak disitu langit dijunjung, penterjemahan dari kalimat ini adalah melalui pemberdayaan masyarakat lokal untuk ikut bekerja di perusahaan, supaya baik perusahaan dan masyarakat bisa maju dan sejahtera bersama – sama,” ujarnya.

Sementara kepada jajaran pengurus K3LDP, Hermanus meminta agar K3LDP menjadi agen – agen perubahan untuk membuka mindset dan meningkatkan kualitas skill masyarakat di sekitar perusahaan.

“Kalau masyarakat sudah punya skill, mereka nanti bisa langsung bekerja ketika ada peluang (lowongan),” jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, salah satu Deputi Manajer Produksi di Mandiri Group Ikhsan berharap supaya K3LDP bisa menjadi jembatan yang mempertemukan kepentingan para karyawan dengan kepentingan perusahaan.

“Besar harapan kita, K3LDP bisa terus berkembang dan menjadi besar sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan bagi karyawan, serta bagi masyarakat di sekitar yang belum punya kesempatan bekerja di perusahaan,” kata Ikhsan.

Mubes K3LDP sendiri mengagendakan pemilihan ketua dan pengurus periode tahun 2025 – 2027. Ada tiga psang kandidat yang akan bersaing, yaitu : Julianto Basapali – Neklas Balasi, Dandi – Joshua, dan Risaldi Kasulin – Yosep.

(PROKOMPIM)

Gubernur Sambut Kunjungan Kerja Sestama BNPP

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyambut kedatangan Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Komjen Pol. Makhruzi Rahman di Bumi Benuanta.

Gubernur didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan Kepala Badan Perbatasan Kaltara Dr. Ferdy Manurun Tanduklangi, S.E., M.Si serta jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) yang menyambut hangat kedatangan rombongan di VIP Room Bandara Juwata, Tarakan, Senin (5/5).

Dalam kunjungannya di Kaltara, rombongan BNPP -RI disambut dengan prosesi adat tepung tawar sebagai bentuk ucapan selamat datang kepada tamu/orang yang dihormati serta pemberian syal khas Kaltara oleh Gubernur Kaltara.

BNPP-RI akan melakukan beberapa peninjauan langsung dikawasan perbatasan, antara lain di Kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan.

Pemprov Kaltara menyampaikan sejumlah usulan strategis, meliputi pembangunan jembatan dan akses jalan di wilayah Krayan, Kabupaten Malinau, serta pemeliharaan jalan kabupaten untuk mendukung program swasembada pangan di kawasan perbatasan.

Kondisi keterbatasan akses ini berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat, mulai dari terhambatnya distribusi kebutuhan pokok, tingginya harga sembako dan BBM, hingga meningkatnya potensi kerawanan keamanan di kawasan perbatasan.

Sebelumnya, Gubernur Kaltara Zainal A. Paliwang, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri dengan Sestama BNPP-RI, Komjen Pol. Makhruzi Rahman, di Ruang Rapat Sekretariat Tetap BNPP RI, pada akhir bulan lalu.

Komjen Pol. Makhruzi Rahman, menyampaikan pentingnya percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan Kalimantan Utara sebagai prasyarat utama keberhasilan program strategis nasional.

“Wilayah perbatasan adalah wajah terdepan Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan masyarakat di sana tertinggal hanya karena akses yang belum memadai,” ungkap Komjen Pol. Makhruzi.

Untuk itu, Komjen Pol Makhruzi meminta agar seluruh usulan pembangunan segera dituangkan secara resmi dalam bentuk surat dari pemerintah daerah, agar dapat segera ditindaklanjuti dalam perencanaan strategis BNPP RI.

(dkisp)