Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai kewenangannya. Disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si dalam apel gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara digelar di Lapangan Agathis, Senin (5/5) pagi.

Memimpin apel rutin ini, Wagub Ingkong mengingatkan selaku ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Pemprov Kaltara memiliki tugas dan tanggung jawab tidak hanya berdasarkan kemampuan tapi keinginan berjuang menjadi lebih baik.

“Kita para ASN adalah untuk melayani masyarakat melayani publik. Oleh karena itu kita harus serius bekerja, karena ada anak dan istri atau suami senantiasa mendoakan kita dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang diembankan dan diberikan Tuhan kepada kita,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong meminta seluruh ASN dalam menjalankan tugasnya dapat termotivasi dan memiliki etos kerja semangat tinggi yang terus dibangun dengan sesama aparatur dilingkungan kerja atau dikantornya dinasnya.

“Tunjukkan etos kerja yang tinggi, dedikasi dan integritas yang baik, pasti Tuhan sendiri melihat apalagi atasan kerja masing – masing, pasti tidak susah memantau, mengevaluasi dan mengetahui identifikasi pekerja pegawai,” tegasnya.

Namun, ia mengingatkan ASN dan PPPK dalam menunaikan tugasnya jangan mencari sebuah kepentingan pribadi dengan menjatuhkan, menjelekkan, dan memfitnah apalagi berhadapan dengan hukum tapi tunjukkan dengan kualitas kerja.

Selanjutnya, Wagub Ingkong menghimbau seluruh pejabat agar dapat memperdayakan semua stafnya dengan lebih baik.

“Berdayakan sesuai jobnya, jangan sampai ada atasan tidak memberdayakan stafnya, tapi malah berdayakan orang lain. Pemimpin tersebut menciptakan hal-hal yang tidak kondusif di dalam lingkungan kantor,” jelasnya.

Para atasan, sebut Wagub Ingkong diharapkan memberikan tugas dan tanggung jawab ASN sesuai dengan pekerjaan masing – masing, agar tercipta suasana yang baik dan harmonis dalam lingkungan kerja, serta menumbuhkan semangat kerja.

Sedangkan bagi yang belum mendapat kesempatan jabatan atau tugas harus dapat mendukung bagi yang sudah diberi kewenangan, juga termotivasi untuk meningkatkan kemampuannya dalam bekerja.

“Jadi tugas apa pun yang diberikan kepada kita itu adalah tanggung jawab kita bersama, saya yakin dan percaya bahwa seluruh ASN Provinsi Kalimantan Utara dan PPPK yang hadir dalam kesempatan ini merupakan komitmen bukti nyata kebersamaan dan semangat,” pungkasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE.,M.Si menyampaikan pentingnya penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkannya pada Rapat Paripurna ke 11 mengenai penyampaian Nota Penjelasan terhada Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045, Senin (5/5).

Menurutnya, Rancangan Perda RTRW ini merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penataan ruang wilayah secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

“RTRW ini menjadi pedoman pembangunan lintas sektor dan antarwilayah, serta menjamin keterpaduan pembangunan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat,” ujar Ingkong Ala di Ruang Lemlai Suri Kantor DPRD Kaltara.

Sebagai informasi Rancangan Perda RTRW 2025-2045 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, potensi wilayah, serta kebutuhan jangka panjang masyarakat Kalimantan Utara.

Di mana Rancangan RTRW tersebut memiliki sejumlah poin strategis meliputi, mewujudkan wilayah Kaltara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian, memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha. Lalu menyelaraskan pembangunan kawasan industri, pertanian, kehutanan, kelautan, dan kawasan strategis lainnya. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Karena itu, Wagub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. “Dengan kerja sama yang solid, RTRW ini akan menjadi panduan nyata menuju pembangunan Kaltara yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Utara Para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para pemuka agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan perempuan, LSM, serta media cetak dan elektronik.

(dkisp)