Kategori: KABAR SULSEL

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum optimis penuhi target swasembada yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman.

Ia memastikan segera menindaklanjuti arahan Mentan Andi Amran Sulaiman terhadap optimalisasi swasembada pangan. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rakor Pertanian yang digerlar di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (7/5).

“Kami sangat optimis untuk mencapainya dengan didukung anggaran untuk mencetak sawah optimalisasi kita mendapat lebih kurang Rp 500 miliar lebih, dari 7 ribu hektar,”kata Gubernur.

Ia menuturkan sesuai yang disampaikan Mentan yang ditarget swasembada 4 tahun oleh Presiden RI Prabowo Subianto namun oleh Mentan Amran Sulaiman bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan.

“Mudah – mudahan target yang diberikan Bapak mentan kepada provinsi Kaltara misalnya 2 tahun atau 1 tahun kita bisa selesaikan 6 bulan,” katanya.

Mentan Andi Amran Sulaiman dijadwalkan ke Kaltara dalam rangka menghadiri Rakor Pertanian. Di mana Rakor tersebut mengambil tema “Percepatan Swasembada Pangan Melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah”.

Dalam arahannya, Mentan Andi Amran Sulaiman meminta kesanggupan para Bupati di Kaltara untuk dapat menerima peralatan pertanian dan dana untuk mendorong program cetak sawah di wilayah masing – masing.

Di kesempatan ini juga Mentan Amran Sulaiman memberikan apresiasi, prioritas serta dukungan kepada Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE telah melaksanakan swasembada pangan yang di wilayahnya yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

Mentan Amran menyebutkan Provinsi Kaltara memiliki potensi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, kemudian ia juga menetapkan target program cetak sawah dalam waktu 6 bulan.

“Kalimantan Utara kami sepakat tadi target kami mulai bekerja di tahun paling lambat 2 tahun, bila perlu 1 tahun sudah beres. Target kita kalau bisa 1 tahun masa ini selesai, nanti mungkin 3 bulan, 4 bulan, begitu mau panen aku datang,” kata Mentan Amran selepas melaksanakan giat Rakor.

“Kami ingin Kalimantan Utara mencetak sejarah baru. _Legacy_ Pak Gubernur luar biasa, sejarah baru selama ada Kalimantan Utara mampu mandiri pangan bahkan mimpi kita 1 tahun 2 tahun kedepan mampu mensuplai kabupaten lain, provinsi lain bahkan tetangga,” sambungnya.

Dalam rakor tersebut, dirinya mengungkapkan sudah melakukan berbagai perhitungan dengan cermat dan teliti terkait bantuan anggaran yang akan segera di realisasikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara. Ia berharap Kaltara dapat menjadi salah satu wilayah yang produksi berasnya terus meningkat, sehingga tidak lagi menerima beras dari daerah atau provinsi lain.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara menyelenggarakan Rapat Tim Satuan Tugas Pengendalian dan Pengawasan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara lantai 4, Rabu (7/6).

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam hal ini diwakili Asisten bidang Administrasi Umum Polymaart Sijabat, S.KM., M.AP., menyambut baik kegiatan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan, penegakan regulasi dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini adalah langkah nyata kita bersama dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan,” buka Pollymart saat membaca sambutan Gubernur.

Polymaart menjelaskan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu sumber penting bagi PAD yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat yang pemungutannya dilakukan oleh penyedia bahan bakar, yaitu produsen maupun importir.

“Melalui Perda nomor 1 tahun 2024 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Pemprov Kaltara telah menetapkan tarif PBBKB sebesar 10%, meningkat sebelumnya 7,5%, adapun untuk bahan bakar kendaraan umum kita tetapkan 5% untuk memberikan perlindungan dan intensif transportasi publik,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, sekaligus mendukung program pengendalian inflasi dan efisiensi penggunaan anggaran, Gubernur Kaltara telah menetapkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/202/2024 yang memberikan keringanan PBBKB sebesar 25% bagi umum (menjadi 7,5%), dan hingga 80% (menjadi 2%) khusus untuk kebutuhan alutsista dan Hankam.

“Di lapangan kita masih menghadapi sejumlah tantangan, maka kita telah sepakat untuk membentuk Tim Satgas PBBKB yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan secara menyeluruh, lintas sektor dan terintegrasi,” imbuhnya.

Provinsi Kaltara dalam hal realisasi penerimaan PBBKB dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. “Pencapaian terbaik kita terjadi pada tahun 2022 sebesar 122,25% dari target, sementara tahun 2024 realisasi masih berada di angka 85,79%,” bebernya.

Melalui rapat Tim Satgas ini, Gubernur Kaltara mengharapkan kerja sama seluruh pihak, terutama penyedia BBM untuk lebih terbuka dan sinergitas dalam mendukung penguatan sistem pelaporan dan pemungutan pajak dengan harapan PAD dapat diserap dengan maksimal.

“Mari kita jadikan rapat ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola PAD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,” pungkasnya dalam sambutannya.

Dalam rapat Tim Satgas ini melibatkan instansi terkait, baik itu instansi vertikal, instansi pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Kaltara.

(dkisp)/

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah usulan penanganan akses jaringan telekomunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usulan ini disampaikan saat beraudiensi bersama Staf Khusus Menteri Komdigi, Selasa (6/5).

Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr Bustan, SE., M.Si mengungkapkan penanganan jaringan telekomunikasi di Kaltara merupakan yang harus dilakukan. Alasannya provinsi ke 34 ini merupakan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Di samping itu Kaltara juga memiliki wilayah geografis yang cukup luas.

Alasan lainnya ialah keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kemudian, kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu, konektivitas yang belum merata, baik transportasi maupun telekomunikasi.

“Pada audiensi ini kami menyampaikan bahwa Kaltara sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi kembali jaringan telekomunikasi. Karena masih ada beberapa wilayah blank spot area,”kata Pj Sekprov di Gedung Utama Kementerian Komdigi, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan Kaltara menghadapi tantangan multidimensi dalam sektor penyediaan layanan dasar kepada masyarakat akibat ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan konektivitas internet, terutama di daerah 3T.

“Di mana internet di pedalaman Kalimantan
Utara, khususnya di Kabupaten Malinau,
Nunukan, dan Tana Tidung, masih sangat
terbatas dengan bandwidth rata-rata hanya 1-2 Mbps dan koneksi yang tidak stabil,”paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Sekprov didampingi Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Dr H Syahrullah Mursalin, M.P serta Kepala DKISP, Dr H Iskandar Alwi, S.IP., M.Si.

Kondisi ini, kata Bustan sangat kontras dengan wilayah perkotaan yang memiliki konektivitas yang lebih baik, menciptakan kesenjangan digital yang signifikan.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi, Arnanto Nur Prabowo mengungkapkan Kaltara lengkap persyaratannya untuk dibantu oleh Komdigi.

“Selain kita membantu, ini merupakan beranda terdepan Indonesia. Sehingga yang menjadi penting. Ada beberapa skema yang akan digunakan, tentunya nanti dari Pemprov Kaltara dan Komdigi akan berkomunikasi secara intensif bagaimana jaringan telekomunikasi ini dapat dioptimalkan,”katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Kaltara menjadi salah satu perhatian Menteri Komdigi Meutya Hafid. Sebab, wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga area blankspotnya harus diminimalisir.

“Ini menjadi perhatian Ibu Menteri Komdigi, kita berharap area blankspot di Kaltara dapat diminimalisir kalau bisa tidak ada lagi,”tuntasnya.

dkisp