Kategori: KABAR SULSEL

Mentan RI Ajak Petani Kaltara Tingkatkan Indeks Pertanaman dan Irigasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

BULUNGAN – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi minimal dua bahkan hingga tiga kali dalam setahun di Kalimantan Utara (Kaltara), upaya ini dimulai dengan perbaikan sistem irigasi yang ada, dan ditargetkan selesai dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman yang didampingi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum usai berdialog dengan petani dan masyarakat di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5).

Dalam momen tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) adalah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menyejahterakan petani.

“Saya tadi menelepon langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pagi tadi, dan meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) agar proses perbaikan irigasi ini dipercepat,” ujar Amran.

Perbaikan irigasi, sebutnya dinilai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan peningkatan Indeks Pertanaman, diharapkan petani bisa melaksanakan panen dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan beras dari luar daerah.

“Kalau tanam satu kali jadi dua atau tiga kali, dengan produktivitas yang baik, maka inflasi bisa ditekan dan kesejahteraan petani meningkat. Inilah tujuan kami datang langsung ke lapangan, bukan hanya memantau dari Jakarta,” jelasnya.

Mentan Andi Amran Sulaiman membeberkan bahwa Kaltara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan baru, dengan dukungan sumber daya air yang melimpah. “Air sungai disini melimpah, sayang kalau hanya mengalir ke laut. Harusnya bisa jadi karbohidrat, jadi protein ini bisa mendukung produksi tiga kali setahun,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan program peningkatan produksi tidak hanya difokuskan pada irigasi, tetapi juga mencakup dukungan lain seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian, serta pendampingan oleh berbagai pihak termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan BIN.

Terkait harga, pemerintah memastikan harga gabah petani tetap tinggi. “Harga tertinggi dalam sejarah, Rp6.500 per kilogram, dan diserap langsung oleh Bulog. Tidak boleh ditawar,” ujarnya.

Program cetak sawah seluas 7.000 hektare juga akan digulirkan dengan anggaran sekitar Rp500 miliar. Jika program ini berhasil dan masuk masa panen, Mentan Amran menyatakan siap kembali hadir untuk menyaksikan hasilnya.

Menutup kunjungannya, Mentan Amran menyampaikan pesan motivasi kebangsaan, “Semua warga Indonesia bersatu untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

(dkisp)

Sekretaris BNPP RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman Kunjungi PLBN Long Nawang

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL

MALINAU – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa 6 Mei.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan kegiatan di PLBN Long Nawang.

Selama kunjungan, Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubenur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi dan Bupati Malinau, Wempi melakukan pemeriksaan fasilitas dan infrastruktur di PLBN Long Nawang. Ia juga berdiskusi dengan petugas dan pejabat setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan tantangan yang dihadapi di PLBN.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dilapangan, khususnya di PLBN Long Nawang sangat memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan keamanan nasional,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman, Rabu (7/5/2025).

Makhruzi mengungkapkan, PLBN Long Nawang telah beroperasi namun belum maksimal. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN rusak berat. Pihak Malaysia juga belum membangun pos lintas batas diwilayahnya.

“Kami segera membahasnya dengan pihak negara tetangga Malaysia, nah untuk pembangunan PLBN di Krayan juga sempat tertunda. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai dibangun, sebelumnya sempat tertunda dikarenakan Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Mahruzi juga mendukung adanya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaltim yang sudah bersepakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara seperti konektifitas jalan antara wilayah Apau Kayan, Malinau (Kaltara) dengan Long Bagun, Mahulu, Kaltim.

“Kami mendukung upaya kerjasama kedua provinsi ini, nanti BNPP mendorong pihak satker PUPR turut membantu peningkatan jalan ke Perbatasan,” tegasnya.

Sementara itu Wagub Kaltara, Ingkong Ala menerangkan, kunjungan BNPP RI di Long Nawang. Kunjungan ini merupakan kesempatan baik untuk membahas pengembangan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

“Tim BNPP sudah melihat langsung kondisi perbatasan seperti di Apau Kayan dan Krayan, untuk PLBN Long Nawang ini sudah beroperasi namun kita masih menunggu pìhak Malaysia yang kita harapkan juga bisa segera membangun pos lintas batasnya,” kata Wagub Ingkong.

Wagub berharap, BNPP juga dapat mendorong ke Pemerintah pusat untuk membantu pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah Malaysia (Tapak Mega) dan ke Long Bagun, Kaltim.

“Ini satu-satunya harapan masyrakat di Apau Kayan, untuk sementara peningkatan jalan agregat ini sudah cukup baik untuk warga perbatasan,” tutupnya.

(dkisp)

Bupati Nunukan hadiri Rakor Percepatan Swasembada Pangan melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah bersama Menteri Pertanian

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN – Bertempat di aula lt 1 Kantor Gubernur Kaltara, Bupati Nunukan H Irwan Sabri SE menghadiri Rakor Percepatan Swasembada Pangan Melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah se Kaltara, Rabu 7 Mei 2025.

Menteri Pertanian Dr. H. Andi Amran Sulaiman yg bertolak langsung dari Nusa Tenggara Timur ke Tanjung Selor pada saat pertemuan dalam mengistilahkan Rakor kali ini sebagai “Diskusi Keras”.

Mentan Amran Sulaiman mengatakan bahwa peningkatan kapasitas gudang perlu diperhatikan. Selain itu Mentan Amran mengatakan sesuai arahan Presiden prabowo maka swasembada pangan harus dapat dicapai setidaknya dalam 3 tahun yg kemudian direvisi harus dicapai di tahun 2025.

Menurut Amran sebagaimana diketahui setelah 40 tahun, Indonesia akhirnya mendapat penghargaan swasembada pangan dari FAO (Food and Agriculture Organization).

Pada kesempatan ini Mentan menantang kesiapan Kaltara untuk bersiap memberikan berkontribusi secara signifikan sebagai lumbung pangan.

Mentan memberikan motivasi kepada peserta untuk optimis bisa merebut kedaulatan pangan, terlebih Indonesia memegang peranan penting dalam peta pangan dunia.

Lebih jauh Mentan Amran menjanjikan reward kepada Bupati dan Dandim Nunukan dan Malinau jika berhasil mencapai target produksi beras.

Sementara itu, pada kesemapatan ini Gubernur Kaltara Zainal Paliwang mengatakan bahwa Rakor ini diselenggarakan dalam rangka mempercepat langkah strategis dan konkret dalam rangka swasembada pangan di Kaltara.

Gubernur menyampaikan seluas 32 ribu hektar lebih lahan siap tanam di Kaltara untuk mendukung swasembada pangan, sekitar 10 ribu hektar diantaranya dari kegiatan optimalisasi lahan.

Gubernur Paliwang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltara mendukung optimalisasi peran penyuluh pertanian dan aparat terutama Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mendorong kinerja petani.

Untuk Kabupaten Nunukan sendiri menyiapkan setidaknya 4.458 Hektar lebih untuk mendukung program swasembada pangan melalui optimalisasi lahan
sedangkan untuk cetak sawah 3.600 Hektar dan diharapkan dapat ditingkatkan menjadi 15 ribu Hektar melalui pelepasan kawasan.

Dalam Rakor kali ini tampak turut hadir beberapa pejabat Kementan, Pj Satgas Swasembada Pangan Kalimantan Utara, Forkopimda Kaltara, Bupati Nunukan dan Bupati Bulungan serta jajaran dinas pertanian dan penyuluh pertanian serta Babinsa di Kaltara.

(PROKOMPIM)

82 Korban TPPO di Nunukan, 7 Tersangka Berhasil Diamankan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN

NUNUKAN- Pengungkapan kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Nunukan oleh tim satgas penegakan hukum desk perlindungan pekerja migran indonesia berkolaborasi bersama TNI, Polres, BP3MI Kalimantan Utara, KSOP dan Migrasi.Sesuai dengan asta cita presiden untuk menjamin hak dan keselamatan seluruh WNI yang bekerja sebagai migran.

Dr.Nurul Azizah, M.Si selaku Direktur tindak pidana PPA PPO Bareskim Polri mengatakan bahwa kasus ini terindikasi sebagai tindak pidana perdagangan orang. Adapun kasus ini dapat terungkap berkat laporan dari masyarakat yang menduga adanya pengiriman WNI secara Ilegal.

“Kasus ini terungkap berkat laporan masyarakat mengenai dugaan pengiriman WNI Ilegal ke Malaysia melalui Kalimantan Utara untuk di pekerjakan sebagai asisten rumah tangga dan buruh perkebunan sawit”.
Ucap Dr.Nurul Azizah saat konferensi pers pada Rabu, 07/5/2025 Siang.

Dr.Nurul menjelaskan bahwa pemeriksaan dilakukan terhadap 2 kapal penumpang di Nunukan yakni KM.Thalia pada Senin, 5 Mei 2025 terungkap 4 kasus, 3 tersangka dan 19 korban berhasil di selamatkan, kemudian KM.Bukit Siguntang pada Selasa, 6 Mei 2025 terungkap 5 kasus,4 tersangka dan 63 korban berhasil diselamatkan. Sehingga total 9 laporan polisi, 7 tersangka dab 82 korban.

Modus operandi dijelaskan dengan mengirimkan PMI non prosedural melalui pelabuhan kecil di wilayah Nunukan dengan korban yang di minta untuk membayar para tersangka tersebut.

“Dengan mengirimkan PMI secara non-prosedural pelabuhan- pelabuhan kecil di wilayah Nunukan, Khususnya pulau Sebatik menuju Malaysia dan para korban di minta membayar senilai Rp.4,5 Juta-Rp.7,5 Juta baik yang paspor maupun tidak”. Jelas Nurul.

Dari kasus TPPO ini ditemukan barang bukti yang berhasil di amankan yakni 14 paspor, 13 unit handphone, 13 tiket kapal, 2 surat cuti perusahaan di Malaysia dan 3 kartu vaksin dari klinik Malaysia. Dan dari hasil pemeriksaan diketahui perekrutan dan pengiriman telah di lakukan pelaku sejak tahun 2023.

Direktur tindak pidana PPA PPO tersebut mengungkapkan bahwa dari adanya kasus ini menunjukkan keterkaitan antara jaringan perekrut dengan pihak diluar negeri. Sehingga salah satu cara pencegahan dengan melakukan patroli siber dan memblokir akun yang menawarkan pekerjaan luar negeri secara ilegal.

” Adanya keterkaitan antara jaringan perekrut dalam dengan pihak di luar negeri yang menyebabkan PMI menjadi korban eksploitasi tanpa perlindungan hukum yang layak. Kami juga bekerja sama Direktorat Tindak Pidana Umum dan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskim serta Kemenkomdigi RI untuk melakukan patroli siber dan memblokir akun yang menawarkan pekerjaan ke luar negeri secara ilegal”. Jelas Nurul

Terakhir ia menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah percaya pada iming-iming pekerjaan luar negeri secara ilegal dan mendorong pemerintah daerah untuk memfasilitasi pelatihan keterampilan bagi warga yang ingin bekerja di luar negeri.

” Kami mengimbau agar tidak mudah percaya dengan iming-iming kerja luar negeri tanpa prosedur yang jelas. Pastikan bidang pekerjaan, legalitas perusahaan kontrak kerja tersedia sebelum berangkat”

” kami juga mendorong pemerintah daerah untuk menyediakan pelatihan keterampilan warganya yang ingin bekerja di luar negeri agar mereka memiliki kompetensi ditempatkan secara resmi dan aman”. Tutup Dr.Nurul Azizah, M.Si.

Adapun tersangka terjerat dengan pasal:
-Pasal 81 jo.Pasal 69 UU No.18 Tahun 2017 tentang perlindungan PMI (Ancaman penjara maksimal 10 tahun dan denda hingga Rp.15 Miliar)
-Pasal 4 UU No.21 Tahun 2007 tentang TPPO (Ancaman penjara 3-15 tahun dan denda Rp.120 juta-Rp.600 Juta
-Pasal 120 Ayat (2) UU No.6 Tahun 2011 tentang keimigrasian ( Ancaman penjara 5-15 tahun dan denda Rp.500 Juta-Rp.1,5 Miliar)

Meri/Neni

 

Acara Ramah Tamah Siswa Siswi Kelas IX SMPN 1 Nunukan tahun ajaran 2024/2025 dihadiri Kepala Disdik Kabupaten Nunukan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan Akhmad menghadiri acara Ramah Tamah Siswa Siswi Kelas IX SMP Negeri 1 Nunukan tahun ajaran 2024 / 2025, yang dilaksanakan di GOR Dwikora Nunukan, Rabu (07/05).

Bupati Nunukan dalam sambutannya yang disampaikan oleh Kadis Pendidikan mengucapkan selamat kepada siswa siswi kelas IX yang telah sukses menempuh ujian dan serta berharap semua siswa yang lulus pada kelulusan tahun ini, dapat melanjutkan ke jenjang berikutnya dan dapat mengharumkan nama alumni SMP Negeri 1 Nunukan, serta untuk kedepannya dapat berkembang dan meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik dari segi infrastruktur maupun pendidikan.

Selanjutnya, Akhmad mengatakan bahwa pendidikan sangat penting bagi anak-anak sebagai pewaris dan penerus pembangunan bangsa di masa depan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia seutuhnya yaitu manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang maha esa dan memiliki budi pekerti yang luhur.

Selain itu peserta didik juga harus memiliki ilmu pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kemandirian dan rasa tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsa.

“Kita semua patut bersyukur dan bangga dengan prestasi yang sudah diraih sekolah SMP Negeri 1 Nunukan sejak awal berdiri sampai sekarang, ini bisa dibuktikan dengan banyaknya alumni dari sekolah ini yang sudah berhasil”, kata Akhmad.

Tidak hanya itu, Akhmad turut berpesan kepada orang tua untuk terus melanjutkan pendidikan anak-anak karena masih ada jenjang berikutnya.

“Untuk itu lanjutkan pendidikan mereka, jangan biarkan menganggur. Kesempatan terbuka lebar saat ini terlebih dengan kemajuan pembangunan yang ada yang tentu butuh anak-anak yang berpendidikan”, lanjutnya.

(PROKOMPIM)