Penulis: yutda alin

KONI Nunukan Pastikan Dukungan Cabor, Andil Penuh di Porwada II Kaltara

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN, PENDIDIKAN DAN OLAHRAGA, TEKNOLOGI

NUNUKAN – Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Nunukan memastikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Pekan Olahraga Wartawan Daerah (Porwada) II Kalimantan Utara (Kaltara) di Nunukan. Even tiga tahunan Seksi Wartawan Olahraga (Siwo) PWI itu, dijadwalkan berlangsung bulan Juli 2026 mendatang.

Dukungan KONI Nunukan tercermin ketika memfasilitasi pertemuan antara pengurus Cabang Olahraga (Cabor) dengan Siwo PWI Nunukan, di KONI Center, baru-baru ini.

“Kami pastikan dukungan penuh melalui cabor-cabor yang akan dipertandingkan dalam Porwada II nanti. Sesuai arahan Ketua KONI Nunukan, adil penuh akan kita berikan. Apalagi Nunukan ditunjuk sebagai tuan rumah,” tegas Sekretaris Umum (Sekum) KONI Nunukan, M. Yacub.

Lanjut dikatakan Yacub, Siwo PWI Nunukan merupakan konsituen resmi sebagai badan fungsional olahraga dibawah KONI Nunukan. Program pembinaan prestasi olahraga wartawan, menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam tugas-tugas pembinaan olahraga di Kabupaten Nunukan.

“KONI akan mendukung sesuai kewenangan organisasi. Kami yakin kawan-kawan di Siwo PWI mampu mempersiapkan tahapan Porwada II secara maksimal,” tegas M. Yacub.

Sementara itu, Ketua Sub PB Porwada II Kaltara, Hasanuddin mengatakan, keterlibatan KONI Nunukan dalam suksesi Porwada II sangat strategis. Peran tersebut secara bertahap ditunjukkan KONI Nunukan dengan mendukung koordinasi terukur antara jajaran PB dengan cabor-cabor yang akan di pertandingkan.

“Ketua dan jajaran KONI Nunukan cukup optimal dalam mendukung persiapan Porwada II. Tentu akan banyak hal yang melibatkan KONI secara langsung pada saat pelaksanaan Porwada nanti,” ucap Hasanuddin.

Porwada II Kaltara dijadwalkan berlangsung bulan Juli mendatang. Ada 8 cabor yang akan di pertandingkan. Yakni, Bulutangkis, Tenis Meja, Catur, Atletik, Biliard, Futsal, e-Sport dan Domino.

(*)

Apkli Perjuangan UMKM Bone: Harap PKL Tetap Bersatu

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI

BONE – Keindahan Kota Watampone di malam hari, khususnya kawasan lapangan, menjadi ikon wisata kota. Hadirnya jejeran PKL dengan tenda warna-warni yang tersusun rapi menambah semarak suasana. Kurang lebih 100 PKL hadir setiap malam menjajakan dagangannya. Aneka jajanan kuliner seperti bakso, sosis, crepes, jagung bakar, hingga aneka kopi memanjakan pengunjung. Ditambah lagi, beragam wahana permainan anak-anak turut meramaikan kawasan ini.

Iwan Hammer, Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Perjuangan UMKM Kab. Bone, menyampaikan apresiasinya kepada pemerintah yang betul-betul sesuai dengan tagline “BERAMAL UNTUK BONE”.

“Apa yang dilakukan pasangan Bupati Bone Andi Asman Sulaiman dan Wakilnya Andi Akmal Pasluddin adalah bentuk nyata pemberdayaan pedagang kaki lima, pelaku ekonomi kreatif, dan pelaku UMKM,” ujarnya.

Ia berharap sebagai wadah atau rumah para pelaku UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima, semua pihak tetap bersatu. “Jangan terpecah-pecah atau ada kubu-kubuan, karena jika ini terjadi maka tidak ada lagi kenyamanan dalam berjualan,” tegasnya.

“Kami dari Apkli Perjuangan UMKM sangat berterima kasih jika ada komunitas atau lembaga yang membantu memberdayakan PKL,” tambah Iwan.

Sementara itu, Andi Syamsidar, Ketua UMKM Sejahtera Mandiri, menuturkan lembaganya yang juga memberdayakan PKL akan tetap bersinergi dengan Apkli P.

“Apkli P merupakan organisasi besar yang mewadahi pelaku UKM, UMKM, pelaku ekonomi kreatif, dan pedagang kaki lima di Indonesia,” tutupnya.

(Nn/*)

Melek Informasi, PWI Nunukan Bekali Warga Desa Kemampuan Jurnalis Dasar dan Public Speaking

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN, TEKNOLOGI

TULIN ONSOI – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Nunukan kembali menggelar Pelatihan Literasi dan Jurnalis Desa (PLJD) 2026, Sabtu (18/4/2026). Kali ini, lokasi yang dipilih yakni di Kecamatan Tulin Onsoi, Kabupaten Nunukan. Program ini merupakan lanjutan dari Pelatihan Literasi dan Wartawan Desa (PLWD) yang digelar di Pulau Sebatik, tahun 2024 lalu.

Meski dipusatkan di Kecamatan Tulin Onsoi, antusiasme peserta juga datang dari Kecamatan Sebuku, Sembakung Atulai dan desa-desa terdekat di tiga kecamatan tersebut. Puluhan peserta dibekali 6 materi beragam oleh 6 narasumber berbeda.

Ketua Panitia PLJD 2026 Adharsyah mengatakan, PWI Nunukan secara khusus memprogramkan PLJD sebagai upaya pembekalan dan pendekatan aktif kepada masyarakat di tingkat kecamatan maupun desa. Masyarakat diharapkan melek informasi dan bijak dalam memilah informasi.

“Penting untuk PWI Nunukan berperan aktif mengajak masyarakat menghindari informasi-informasi bohong atau hoax. Apalagi sejak beberapa tahun belakangan, fenomena disinformasi, fitnah dan ujaran kebencian berseliweran di berbagai platform media sosial,” ungkap Adharsyah.

Tidak hanya itu, warga desa juga diberi pelatihan singkat tentang dasar-dasar jurnalistik, teknik penulisan berita, pembuatan konten sosial media, pemahaman literasi dasar, public speaking hingga kiat-kiat dasar menjadi seorang Master of Ceremony (MC).

“Materi pelatihan yang dibawakan narasumber kita sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. PWI coba memadukan pelatihan dasar-dasar jurnalistik, pengayaan tata bahasa dan melatih masyarakat desa menjadi seorang MC yang memandu sebuah acara,” imbuh Adharsyah.

Sementara itu, Camat Tulin Onsoi Kritoforus Belake SE mengatakan, kegiatan PLJD yang digelar PWI Nunukan sangat diperlukan masyarakat. Hal itu disebabkan maraknya beragam informasi di sosial media dengan muatan-muatan tertentu.

“Melalui pelatihan ini, masyarakat kita yang cukup aktif di sosial media, bisa membedakan antara berita bohong dengan informasi yang benar. Selain itu, masyarakat dapat di bimbing agar mampu menyampaikan sebuah informasi secara benar ke hadapan publik,” aku Kritoforus.

Terpisah, Ketua PWI Nunukan Taslee menyampaikan, PLJD 2026 dapat dijadikan pintu masuk generasi muda di tingkat desa untuk mengakses profesi wartawan. Selain itu, penggiat sosial media, konten kreator dan pembawa acara seremoni, dapat berlatih bersama di PLJD.

Menurut Taslee, PWI Nunukan secara khusus melibatkan unsur wartawan bersertifikasi, konten kreator, MC profesional hingga fotografer aktif, membawakan materi dalam PLJD kali ini. Dengan demikian, peserta pelatihan mendapatkan bimbingan literasi secara lengkap dan beragam.

“PLJD 2026 adalah implementasi pemerintah daerah dalam mendorong peningkatan literasi dan pengelolaan informasi melalui PWI Nunukan. PWI melalui perannya sebagai organisasi pers, bersama-sama pemerintah daerah menyentuh masyarakat di tingkat desa maupun kecamatan,” tutup Taslee.

(*)

Pj. Sekda Nunukan Lantik Tiga Pejabat Secara Luring dan Daring, Tekankan Integritas dan Profesionalisme ASN

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN — Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Drs. Raden Iwan Kurniawan, M.AP, atas nama Bupati Nunukan melantik dan mengambil sumpah/janji jabatan tiga Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Pelantikan ini, dilaksanakan secara hybrid, yakni melalui Zoom Meeting (daring) dan secara luring di ruang kerja Pj. Sekda lantai 3 Kantor Bupati Nunukan, Selasa (14/4/2026)

Pelantikan tersebut mencakup jabatan administrator, jabatan pengawas, serta jabatan fungsional. Prosesi berlangsung khidmat dengan diikuti para pejabat yang dilantik, baik secara langsung maupun virtual.

Adapun pejabat yang dilantik adalah Muhammad Junaidi SIP sebagai Sekretaris Kecamatan Sembakung Atulai, Yosef Bilung SH sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec.Krayan Selatan serta Fadli Saad SIP sebagai perencana ahli muda.

Dalam sambutan tertulis Bupati Nunukan yang dibacakan Pj. Sekda Bupati mengingatkan, pelantikan dan mutasi jabatan bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya pembinaan dan pengembangan karier ASN.

“Atas nama pemerintah, saya mengucapkan selamat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan, dan bimbingan bagi Bapak–Ibu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab ini,” katanya.

Menurutnya, promosi dan pergeseran jabatan merupakan hal yang wajar dalam birokrasi pemerintahan dan telah melalui berbagai pertimbangan yang matang.

“ASN diharapkan dapat memaknai mutasi sebagai bagian dari tour of duty atau penugasan pimpinan untuk memperkaya pengalaman serta meningkatkan kapasitas birokrasi,” harapnya.

Menurut Bupati, jabatan yang diemban memiliki konsekuensi pertanggungjawaban tidak hanya kepada pimpinan dan masyarakat, tetapi juga kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, para pejabat yang dilantik diminta untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi, integritas, keikhlasan, dan loyalitas.

Selain itu, Bupati menegaskan agar pejabat yang dilantik, untuk memahami regulasi yang berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing, serta mampu bekerja dalam tim yang solid dan saling melengkapi.

“Kekompakan dan sinergi antarsektor dinilai menjadi kunci agar roda pemerintahan dapat berjalan optimal dan memberikan hasil maksimal bagi masyarakat,” jelasnya.

Penandatanganan berita acara pelantikan turut dilaksanakan sebagai bagian dari rangkaian kegiatan, yang disaksikan Asisten Administrasi Umum, Sirajuddin, S. Sos , Kaharudin, S.S (Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia),

Pelantikan ini diharapkan mampu memperkuat kinerja organisasi perangkat Daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

Pemkab Nunukan Selenggarakan Sosialisasi Keputusan Mendagri Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, NUNUKAN

NUNUKAN – Mewakili Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, Pj. Sekretaris Daerah Drs. Raden Iwan Kurniawan membuka secara resmi kegiatan Sosialisasi Keputusan Mendagri Indikator Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah bersama narasumber dari Dirjen Bina Administrasi Keuangan Daerah Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia. Acara itu dilaksanakan di Ruang Rapat VIP lantai IV, Kantor Bupati Nunukan, Senin (13/04).

Turut hadir dalam kesempatan itu Direktur BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri Drs. H. Yudia Ramli (via daring) selaku narasumber beserta Koordinator Subdirektorat BMD Wilayah II Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Dwi Satriany Unwidjaja.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan aspek krusial dalam administrasi pemerintahan daerah yang berdampak langsung, salah satunya adalah opini laporan keuangan yang diberikan melalui Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan terbitnya regulasi baru terkait pengelolaan barang milik daerah oleh pemerintah pusat maka sudah menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan secara menyeluruh.

Perlu diketahui regulasi terkait pengelolaan barang daerah beberapa kali mengalami perubahan antara lain peraturan pemerintah nomor 27 tahun 2014. Selanjutnya Permendagri nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan Permendagri nomor 19 tahun 2016 tentang pengelolaan barang milik daerah inventarisasi dan pengelolaan aset daerah wajib dilakukan secara berkala dan akuntabel yang terbaru yang akan disosialisasikan pada hari ini yaitu keputusan Mendagri nomor 900.1.5–136 tahun 2026 tentang indikator kinerja pengelolaan barang milik daerah yang bertujuan untuk menilai tingkat kualitas kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah.

Dengan diterbitkannya regulasi baru oleh pemerintah pusat menggambarkan keseriusan pemerintah untuk terus menyempurnakan tata kelola barang dengan sebaik mungkin, walaupun dampak perubahan regulasi tersebut memberikan tugas dan tanggungjawab baru bagi pemerintah daerah untuk berupaya menyesuaikan dan memenuhi tuntutan regulasi dimaksud.

Pemda Nunukan berharap kepada Kemendagri selaku supervisi dan verifikator MCP agar dapat terus mendampingi dalam mewujudkan pengelolaan barang milik daerah yang tertib, transparan, akuntabel sehingga menghasilkan laporan keuangan daerah yang baik dan berkualitas.

“Saya minta semua para pejabat penatausahaan pengguna barang dan pengurus barang pengguna untuk berkomitmen bersama-sama melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dengan sebaik-baiknya”, ucap Iwan.

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk meningkatkan pemahaman dan menyamakan persepsi serta memastikan implementasi kebijakan pusat dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah secara menyeluruh.

(PROKOMPIM)