Penulis: mery beranda

MALINAU – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara yang tergabung dalam Tim Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025, Pdt. Robenson Tadem, melakukan peninjauan langsung terhadap sejumlah kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan sepanjang Tahun Anggaran 2025 di Kabupaten Malinau.

Dalam kunjungannya, Pdt. Robenson Tadem meninjau fasilitas pendidikan di SMA Negeri 1 Malinau. Ia menyampaikan bahwa beberapa sarana dan prasarana di sekolah tersebut masih perlu mendapatkan perhatian lebih guna mendukung optimalisasi kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kondisi bangunan yang ada juga dinilai perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kualitas dan kenyamanan lingkungan sekolah.

“Harapannya, Dinas Pendidikan dapat memberikan perhatian lebih, termasuk mempertimbangkan peningkatan maupun pembangunan gedung yang lebih representatif sebagai sarana belajar mengajar,” ujar Pdt. Robenson.

Peninjauan juga dilakukan di Sekolah Luar Biasa (SLB) Malinau. Pada lokasi tersebut, ia menyoroti fasilitas selasar atau pelindung panas di area tengah sekolah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian untuk peningkatan fungsi dan kenyamanan bagi para siswa.

Selain sektor pendidikan, Pdt. Robenson Tadem juga meninjau pembangunan infrastruktur di wilayah Malinau, di antaranya lokasi pembangunan jalan tembus Gang Ambo dan Gang Tenguyun, serta pembangunan drainase di Gang Lunuk. Peninjauan ini bertujuan untuk memastikan pembangunan berjalan dengan baik serta memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari tugas Pansus LKPJ DPRD Provinsi Kalimantan Utara dalam melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah selama tahun anggaran 2025, guna mendorong peningkatan kualitas pembangunan di daerah.

(Humas DPRD Kaltara)

TANJUNG SELOR – Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Kalimantan Utara menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan pasal-pasal Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pembangunan Perkebunan Berkelanjutan, Senin (20/4/2026), di Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Utara.

Rapat dipimpin oleh Ketua Pansus II, Komaruddin, S.Kom., M.H., dan dihadiri anggota Pansus II, yakni H. Muhammad Nasir, S.Pi., M.M., Pdt. Robenson Tadem, serta H. Rakhmat Sewa, S.E. Turut hadir perwakilan dari Biro Hukum, Dinas Penanaman Modal dan PTSP (DPMPTSP), serta Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Utara.

Dalam rapat tersebut, Pansus II bersama perangkat daerah melakukan pembahasan mendalam terhadap substansi pasal demi pasal Ranperda. Pembahasan difokuskan pada penyempurnaan aspek hukum, sinkronisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta penguatan landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis agar regulasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif.

Ketua Pansus II menegaskan pentingnya sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berkualitas, khususnya dalam sektor perkebunan yang memiliki peran strategis terhadap perekonomian daerah. Selain itu, pembahasan juga melibatkan tenaga ahli untuk memastikan setiap muatan pasal disusun secara sistematis dan komprehensif.

Sejumlah poin penting menjadi hasil pembahasan, di antaranya penyesuaian konsideran “menimbang” untuk menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, serta penguatan peran pemerintah daerah dalam mendorong ekonomi hijau berbasis kerakyatan. Selain itu, dilakukan penyesuaian pada bagian “mengingat” dengan menghapus, mempertahankan, dan menambahkan sejumlah regulasi terbaru agar selaras dengan ketentuan yang berlaku.

Pansus II juga menyempurnakan ketentuan dalam pasal-pasal, termasuk penegasan kewajiban pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan perkebunan yang terukur, partisipatif, dan terpadu. Ruang lingkup pengaturan turut diperluas dengan penambahan aspek pendanaan serta penguatan keterkaitan sektor hulu hingga hilir.

(Humas DPRD Kaltara)

JAKARTA – Di tengah keterbatasan akses transportasi di wilayah Kalimantan Utara (Kaltara), secercah harapan baru muncul. Rencana menghadirkan kereta api di Bumi Benuanta kembali menguat, kali ini dengan dukungan investasi besar yang mulai dibicarakan serius.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menerima audiensi PT. Indonesia Transit Synergy (INTRA) yang datang membawa tawaran investasi besar, di Kantor Badan Penghubung (Banhub) Kaltara, Selasa (21/4).

Dipimpin Direktur Utama, Rully Noviandar, perusahaan tersebut memaparkan rencana pembangunan jaringan kereta api dengan nilai investasi mencapai Rp20–25 triliun. Menariknya, seluruh pembiayaan akan ditanggung investor, tanpa melibatkan anggaran pemerintah.

Tak hanya sampai disitu, proyek ini juga diproyeksikan membuka sekitar 2.000 lapangan kerja bagi masyarakat lokal.

Zainal menyambut rencana tersebut dengan optimisme. Ia melihat proyek ini bukan sekadar pembangunan infrastruktur, tetapi juga peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.

“Saya bersyukur PT. INTRA ini akan berinvestasi membangun jaringan kereta api di Kaltara. Mudah-mudahan akan berdampak positif bagi masyarakat Kaltara pada khususnya dan Kalimantan pada umumnya,” kata Zainal.

Lebih dari itu, kehadiran kereta api diyakini akan mengubah wajah konektivitas Kaltara. Jalur ini nantinya diharapkan mampu menghubungkan antar wilayah di Kaltara, bahkan menjangkau negara tetangga seperti Brunei Darussalam dan Malaysia, serta terhubung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Untuk diketahui, gagasan kereta api di Kaltara bukan hal baru. Sejak tahun 2015, pemerintah daerah telah menyusun masterplan yang masuk dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNas) 2030.

Sementara itu, Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltara, Rahman Putrayani menyebut dokumen tersebut sudah melalui tahap studi kelayakan dan desain teknis, sehingga tinggal diperbarui agar sesuai dengan kondisi saat ini.

Saat ini, Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara tengah menyiapkan pembaruan masterplan, sementara draft kerja sama masih dalam tahap kajian hukum.

“Masterplan tersebut sudah masuk pada tahap Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) dengan sejumlah koridor yang akan dibangun,” jelas Rahman.

Zainal pun menginginkan momen penting penandatanganan dilakukan di Tanjung Selor sendiri. Ia berharap, langkah ini menjadi awal nyata terwujudnya kereta api di Bumi Benuanta dari sekadar rencana menjadi kenyataan.

“Saya mengundang PT INTRA untuk datang ke Tanjung Selor, ibukota Kaltara ketika draft MoU ini sudah selesai dikaji, kita lanjutkan penandatanganan di Bumi Benuanta,” pungkasnya.

Dalam audiensi ini turut hadir Ketua DPRD Kaltara, Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., Wakil Bupati Malinau Jakaria, S.E., M.Si., Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., dan perwakilan Pemerintah Kabupaten Nunukan dan Tana Tidung, bersama sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Pertemuan itu menjadi sinyal kuat bahwa mimpi menghadirkan kereta api di Bumi Benuanta bukan lagi sekadar wacana, melainkan mulai bergerak menuju kenyataan.

(dkisp)

MAKASSAR – Dukungan terhadap penguatan peran organisasi keagamaan kembali ditegaskan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui kehadiran Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si., pada pembukaan Konferensi Nasional (Kornas) X Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII), Selasa (21/4) malam.

Kegiatan yang berlangsung di Claro Hotel Makassar ini menjadi ajang strategis bagi GKII untuk melakukan evaluasi organisasi sekaligus menentukan arah kepemimpinan ke depan dalam mendukung pembangunan spiritual masyarakat.

Dalam momen itu, Wagub Ingkong menyebut Kornas X GKII yang digelar setiap lima tahun menjadi momentum penting untuk evaluasi program kerja sekaligus memilih kepemimpinan baru.

“Ini kesempatan untuk mengevaluasi program dan memilih pemimpin yang mampu membawa organisasi lebih maju,” ujar Ingkong.

Ia menegaskan pentingnya menjaga nilai spiritual selama kegiatan berlangsung. Peserta diharapkan mengesampingkan kepentingan pribadi dan mengedepankan ketulusan.

“Peserta diharapkan hadir dengan hati yang tulus dan meminta tuntunan Tuhan agar terpilih pemimpin terbaik,” tambahnya.

Menurutnya, GKII sebagai mitra pemerintah memiliki peran penting dalam membangun kehidupan masyarakat yang aman, damai dan kondusif.

Konferensi Nasional X GKII dijadwalkan berlangsung pada 22–24 April 2026, dengan agenda utama pemilihan ketua umum nasional, dilanjutkan pemilihan pengurus wilayah di sekitar 18 daerah, hingga Musyawarah Cabang (Muscab) di tingkat kabupaten/kota.

Delegasi dari Kaltara turut berpartisipasi, mewakili lima kabupaten/kota di bawah koordinasi kantor wilayah di Tanjung Selor.

Ingkong berharap seluruh peserta, khususnya dari Kaltara, dapat berperan aktif dan menggunakan hak suara secara bijak.

“Kami berharap peserta aktif, khususnya dari Kaltara, dapat menggunakan hak suara secara bijak, menjaga sportivitas dan saling mendukung selama forum berlangsung,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Upaya memperkuat kualitas birokrasi terus dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui pelaksanaan Uji Kompetensi dan Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama Tahun 2026.

Mewakili Gubernur Kaltara, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M., membuka kegiatan tersebut di Laboratorium CAT Badan Kepegawaian Daerah (BKD), Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (22/4) pagi.

Sekprov Denny menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekadar rutinitas, melainkan bentuk komitmen terhadap penerapan sistem merit dalam manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Ini untuk memastikan prinsip Job Person Fit, yaitu kesesuaian antara kemampuan yang dimiliki dengan jabatan yang diemban,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa tantangan pembangunan Kaltara ke depan semakin kompleks, sehingga dibutuhkan birokrasi yang kuat dan mampu memberikan arah strategis di masing-masing perangkat daerah.

Dalam proses evaluasi, tim panitia seleksi akan menilai berbagai aspek, mulai dari kompetensi kepemimpinan, manajerial, teknis hingga sosial kultural.

Denny memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan transparan, serta hasilnya akan menjadi dasar pengambilan keputusan kepegawaian, termasuk rotasi, mutasi, dan penguatan kapasitas kepemimpinan.

“Penilaian ini dilakukan secara objektif. Profesionalisme adalah hal utama,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya prinsip penempatan pejabat sesuai kompetensi sebagai dasar dalam membangun birokrasi yang sehat.

Denny meminta seluruh peserta mengikuti proses dengan jujur dan penuh integritas serta menjadikannya sebagai momentum evaluasi diri.

“Manfaatkan ini untuk evaluasi diri dan tunjukkan komitmen terhadap pelayanan publik,” pungkasnya.

Adapun tahapan kegiatan dimulai dari pengumuman pada 14 April 2026, penelusuran rekam jejak 20 April 2026, penulisan makalah 22 April 2026, wawancara 24–25 April 2026, pengolahan hasil 27–28 April 2026, hingga penyampaian hasil kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) pada 29 April 2026.

(dkisp)