Penulis: mery beranda

SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Bankaltimtara) yang menetapkan jajaran direksi dan komisaris baru, Kamis (23/4).

Rapat yang berlangsung di Kantor Pusat Bankaltimtara Samarinda ini juga dihadiri Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) H. Rudy Mas’ud, S.E., M.E., serta para pemegang saham dari seluruh kepala daerah, baik hadir langsung maupun melalui kuasa.

Dalam RUPS tersebut, disepakati pengangkatan jajaran direksi baru. Romy Wijayanto ditetapkan sebagai Direktur Utama menggantikan Muhammad Yamin. Selain itu, Viky Pujo Rahmanto menjabat sebagai Direktur Kredit dan Yenny Israwati sebagai Direktur Operasional dan Manajemen Risiko.

Untuk jajaran komisaris, Achmad Syamsudin ditunjuk sebagai Komisaris Utama Independen. Sementara itu, Sri Wahyuni dipercaya sebagai Komisaris Non Independen perwakilan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Adapun untuk posisi Komisaris Non Independen perwakilan Pemprov Kaltara, pemegang saham menyetujui pencalonan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara H. Denny Harianto, S.E., M.M. Selanjutnya, Denny akan mengikuti proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemimpin Sekretariat Perusahaan Bankaltimtara, Rita Kurniasih, menyampaikan bahwa keputusan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi.

“Ini bagian dari upaya memastikan tersedianya kepengurusan yang memiliki kompetensi, integritas, serta kapasitas dalam mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan dan memperkuat fondasi kelembagaan secara berkelanjutan,” ujarnya.

Sebagai informasi, kepemilikan saham Bankaltimtara merupakan sinergi antara wilayah Kaltim dan Kaltara, yang melibatkan pemerintah provinsi serta seluruh pemerintah kabupaten/kota di masing-masing wilayah.

(dkisp)

TARAKAN – Tim Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025 menggelar rapat konfirmasi dan klarifikasi data hasil monitoring bersama sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Rapat tersebut dilaksanakan selama dua hari, Kamis-Jumat (23-24/04/26) bertempat di Ruang Rapat Kantor Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Utara di Kota Tarakan.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, SH, dan didampingi Sekretaris Pansus, Herman, S.Pi., serta dihadiri Anggota Pansus, Yancong, S.Pi., Ruman Tumbo, SH., Alimuddin, ST., H. Hamka M, S.I.P., MH., dan H. Syamsuddin Arfah, S.Pd.I., M.Si.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan monitoring lapangan yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh Tim Pansus LKPj.

Ketua Pansus LKPj, Dino Andrian, menegaskan bahwa rapat ini menjadi langkah penting dalam menguji akurasi data sekaligus memastikan sinkronisasi antara laporan dan kondisi nyata di lapangan.

“Rapat konfirmasi dan klarifikasi ini menjadi bagian krusial untuk memastikan bahwa seluruh data yang disampaikan benar-benar valid dan sesuai dengan fakta di lapangan. Kami ingin memastikan program pemerintah berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya.

Selama rapat berlangsung, sejumlah OPD hadir secara bergantian untuk memaparkan capaian program serta memberikan klarifikasi. Di antaranya RSUD dr. H. Jusuf SK, Dinas Lingkungan Hidup, Biro Kesejahteraan Rakyat, Dinas Pertanian, hingga Dinas Perhubungan.

Pada hari kedua, rapat dilanjutkan dengan menghadirkan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, serta Badan Pendapatan Daerah dan Badan Keuangan dan Aset Daerah.

Sekretaris Pansus, Herman, menambahkan bahwa kelengkapan data dari OPD sangat menentukan rekomendasi yang akan dihasilkan.

“Kami mendorong seluruh OPD menyampaikan data secara komprehensif. Dari sinilah nantinya akan lahir rekomendasi yang benar-benar tepat sasaran dan konstruktif bagi perbaikan kinerja pemerintah daerah ke depan,” ujarnya.

Fokus utama pembahasan dalam rapat ini adalah validasi data hasil monitoring Pansus LKPj Tahun 2025, guna memastikan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah telah berjalan sesuai perencanaan dan target yang ditetapkan.⁣
⁣
Melalui pembahasan yang mendalam dan berbasis data, Pansus LKPj menargetkan penyusunan rekomendasi strategis yang selanjutnya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD.⁣
⁣
Langkah ini sekaligus menegaskan peran DPRD sebagai lembaga pengawas yang aktif dalam memastikan transparansi, akuntabilitas, serta peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kalimantan Utara.

(Humas DPRD Kaltara)

TARAKAN – Di tengah derasnya arus informasi di era digital, pelajar dituntut tidak hanya cepat, tetapi juga cerdas dalam menyaring apa yang mereka lihat dan bagikan. Hal inilah yang menjadi perhatian Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (KISP) Kalimantan Utara (Kaltara) saat menggelar Sosialisasi Literasi Digital di Tarakan.

Bertempat di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tarakan, Jumat (24/4), ratusan pelajar SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) mengikuti kegiatan yang dirancang untuk memperkuat kemampuan mereka menghadapi dunia maya yang penuh tantangan.

Kepala DKISP Kaltara, Dr. H. Iskandar, S.IP., M.Si., menegaskan bahwa literasi digital saat ini menjadi kebutuhan dasar bagi pelajar di era teknologi.

“Literasi digital bukan lagi pilihan, tapi kebutuhan. Pelajar harus mampu menggunakan teknologi dengan bijak,” ujarnya.

Iskandar mengingatkan berbagai ancaman di ruang digital, mulai dari hoaks, perundungan siber, judi online, hingga risiko kebocoran data pribadi.

Menurutnya, kemampuan digital tidak hanya sebatas mengoperasikan perangkat, tetapi juga memahami cara menggunakan internet secara bertanggung jawab.

“Pintar digital bukan hanya soal memakai gadget, tapi bagaimana menyaring informasi, menjaga etika, dan memanfaatkan internet untuk hal positif,” tegasnya.

Ia menjelaskan, sosialisasi ini difokuskan pada empat pilar utama literasi digital, yaitu kecakapan menggunakan teknologi, pemahaman nilai kebangsaan, etika berkomunikasi di dunia maya serta perlindungan data pribadi.

Melalui kegiatan ini, pelajar diharapkan tidak hanya menjadi pengguna internet, tetapi juga mampu menghasilkan konten positif dan bermanfaat.

“Kami ingin pelajar tidak mudah terpengaruh, tapi bisa menjadi kreator konten yang menginspirasi,” tambahnya.

Kegiatan bertema “Gen Z Cerdas Digital: Bijak Bermedia, Aman Berinternet, Produktif Berkarya” ini juga akan dilaksanakan di kabupaten lain di Kaltara sebagai bagian dari upaya pemerataan literasi digital.

(dkisp)

NUNUKAN – Penguatan peran kader Dasawisma menjadi fokus utama dalam kegiatan Pembinaan Dasawisma Tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang resmi dibuka di Nunukan Selatan.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., membuka kegiatan tersebut di Kantor Kelurahan Tanjung Harapan, Kabupaten Nunukan, Jumat (24/4).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat organisasi PKK mulai dari tingkat provinsi hingga kelurahan, khususnya melalui peran kelompok Dasawisma sebagai ujung tombak di masyarakat.

Dalam sambutannya, Rahmawati menegaskan bahwa keberhasilan program kesejahteraan keluarga sangat bergantung pada efektivitas Dasawisma.

“Dasawisma adalah ujung tombak PKK karena langsung berhubungan dengan keluarga. Perannya sangat menentukan keberhasilan program,” kata Rahmawati.

Ia menjelaskan, pembinaan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas kader, terutama dalam hal pendataan keluarga dan pengelolaan administrasi.

Rahmawati berharap para kader mampu menyajikan data yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan.

“Kader harus mampu melakukan pendataan yang baik dan mengelola administrasi dengan benar agar program berjalan tepat sasaran,” tambahnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa Dasawisma tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kegiatan, tetapi juga sebagai penggerak solidaritas sosial di masyarakat.

Menurutnya, kegiatan pembinaan ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat komitmen dan menyamakan langkah dalam menjalankan program PKK.

“Pembinaan ini bukan sekadar formalitas, tapi untuk memperkuat kebersamaan dan meningkatkan peran dalam membangun keluarga sejahtera,” tegasnya.

Menutup sambutannya, Rahmawati mengajak seluruh kader PKK untuk terus berinovasi dan bersinergi dalam menjalankan program, tanpa meninggalkan semangat pengabdian kepada masyarakat.

“Mari jadikan setiap kegiatan PKK sebagai gerakan nyata yang memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

NUNUKAN – Upaya percepatan penurunan stunting terus diperkuat di Kalimantan Utara (Kaltara), dengan target ambisius mencapai zero stunting di wilayah Nunukan Selatan melalui optimalisasi peran Posyandu.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Kaltara sekaligus Ketua Pembina Posyandu Kaltara, Hj. Rahmawati Zainal, S.H., didampingi Ketua TP-PKK Kabupaten Nunukan, Andi Annisa Muthia Irwan, S.E., melakukan kunjungan kerja pembinaan di Posyandu Free Lancang, Kecamatan Nunukan Selatan, Jumat (24/4).

Dalam arahannya, Rahmawati menegaskan bahwa penanganan stunting harus dilakukan secara nyata dan berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan seremonial.

Ia menargetkan dua anak yang terindikasi stunting di wilayah tersebut dapat terbebas dari stunting dalam waktu dekat.

“Kami titipkan kepada camat dan masyarakat, agar bulan depan dua anak ini bisa menjadi zero. Kuncinya rajin datang ke Posyandu,” ujarnya.

Rahmawati menjelaskan bahwa penyebab utama stunting di Kaltara bukan karena kekurangan pangan, melainkan kurangnya pemahaman tentang pola asuh dan pemberian gizi yang tepat.

“Banyak orang tua yang belum memahami pentingnya asupan bergizi bagi anak, bahkan masih memberikan makanan ringan yang tidak sesuai kebutuhan nutrisi. Inilah yang memicu stunting, padahal disini berlimpah ikan dan ayam,” katanya.

Untuk itu, ia mengajak masyarakat untuk mengubah pandangan tentang Posyandu. Rahmawati menegaskan bahwa Posyandu merupakan pusat layanan kesehatan dan edukasi yang sudah dilengkapi fasilitas modern.

“Posyandu bukan hanya tempat berobat, tapi tempat mendapatkan informasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita. Sekarang bahkan sudah ada layanan USG 4 dimensi,” jelasnya.

Rahmawati turut mengapresiasi capaian Provinsi Kaltara yang berhasil menempati peringkat kedua nasional dalam penurunan prevalensi stunting.

Ia optimistis, dengan dukungan pemerintah dan partisipasi aktif masyarakat, target zero stunting di Nunukan Selatan dapat segera terwujud.

Sebagai penutup, Rahmawati menyerahkan bantuan makanan tambahan kepada 35 ibu hamil serta bantuan khusus bagi dua anak yang terindikasi stunting.

(dkisp)