TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si membuka Rapat Kerja Wilayah (Rakerwil) Pertama Majelis Pendidikan Kristen Wilayah (MPKW) Kaltara berlangsung di Ruang Serbaguna Lantai 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (1/12).
Turut hadir diantaranya Kabid Bimas Kristen, Kantor Wilayah Kementerian Agama Kaltara Okto Simon Tanduk, S.Pd., M.Pdk., Wakil Ketua III Majelis Pendidikan Kristen Pusat (MPKP) Johan Tumanduk, Penasehat MPKW Kaltara Cheito Karno dan Ketua MPKW Kaltara Ir. Fredrick Ellia Gugkang.
Dalam sambutannya Wagub Ingkong mengucapkan selamat atas terselenggaranya Rakerwil pertama MPKW Kaltara.
“Kegiatan ini merupakan momentum penting untuk mengevaluasi pelayanan yang telah dilakukan setelah MPKW Provinsi Kaltara terbentuk tahun 2024, merumuskan program kerja tahun 2026,” kata Wagub.
“Serta memperkuat sinergi antara gereja, masyarakat dan Pemerintah dalam membangun Kalimantan Utara yang Maju dan Makmur,” sambungnya.
Majelis Pendidikan Kristen Wilayah sebagai perpanjangan tangan dari Majelis Pendidikan Kristen Indonesia (MPKI) di berbagai wilayah geografi termasuk di Provinsi Kaltara.
Wagub Ingkong berharap Rakerwil ini mampu mengembangkan pendidikan Kristen di Kaltara serta meningkatkan kompetensi para guru Kristen melalui berbagai kegiatan dan program.
“MPKW juga harus berkomitmen untuk menjalankan pelayanan dalam mencapai tujuannya secara efektif di tingkat regional,” ucapnya.
MPKW Kaltara harus hadir dan eksis guna mendukung misi Majelis Pendidikan Kristen Indonesia dalam mengembangkan pendidikan Kristiani yang berkualitas dan relevan di seluruh pelosok.
Rakerwil ini diharapkan menjadi ruang dialog yang produktif untuk memperkuat visi bersama dalam menghadapi tantangan zaman bagi Yayasan dan Sekolah Kristen di Provinsi Kaltara.
TANJUNG SELOR – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Asisten Bidang Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP, membuka senam bersama dalam rangka memperingati Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) dilaksanakan di Lapangan Agatis, Selasa (2/12).
Tahun ini, Indonesia mengangkat tema “Satukan Aksi, Basmi Korupsi”, bermakna bahwa gerakan antikorupsi merupakan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat Indonesia bukan hanya segelintir pihak atau lembaga tertentu.
Pollymaart mengatakan peringatan Hakordia ini menjadi pengingat bahwa komitmen melawan korupsi harus diwujudkan dalam tindakan nyata. Pemerintah harus mampu menjawab tuntutan itu dengan meningkatkan integritas, memperbaiki sistem dan menutup celah terjadinya praktik-praktik koruptif.
Ia menegaskan korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga menghambat pembangunan wilayah perbatasan dan melemahkan kepercayaan masyarakat.
“Kita semua baik sebagai pejabat Aparatur Sipil Negara (ASN) maupun pegawai non-ASN punya tanggung jawab pribadi dan moral untuk menjauhi korupsi dalam bentuk apa pun,” ucapnya.
Semangat kebersamaan senam ini harus dibawa ke dalam ruang-ruang kerja, ke dalam proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan sampai pengawasan program di seluruh perangkat daerah.
“Kita ingin Kaltara dikenal bukan hanya sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi juga kaya akan integritas dan budaya antikorupsi,” ujar Pollymaart.
Menurutnya korupsi bukan hanya soal uang atau suap tetapi penyalahgunaan wewenang, mark up anggaran, gratifikasi hingga hal-hal dianggap kecil namun melanggar aturan dan merusak integritas.
Pollymaart menuturkan senam bersama hari ini juga memiliki makna simbolik yaitu tubuh yang sehat akan menopang pikiran yang jernih dan hati yang bersih.
“Dengan tubuh yang bugar, kita harapkan semangat kerja kita semakin kuat, dan komitmen untuk membangun pemerintahan yang bersih semakin kokoh,” tegasnya
Dijelaskannya berbagai upaya pencegahan dilakukan seperti transparansi anggaran, digitalisasi pelayanan publik, penguatan sistem pengendalian internal dan peningkatan pengawasan.
Polymaart mengajak seluruh Pejabat, Kepala Perangkat Daerah dan ASN bersama-sama mendukung terwujudnya budaya antikorupsi di lingkungan kerja dan masyarakat melalui penandatanganan komitmen antikorupsi.
“Mari kita jadikan Kaltara sebagai provinsi yang tidak hanya kaya sumber daya alam tetapi juga kaya nilai kejujuran dan integritas,” pungkasnya.
TARAKAN – Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Muddain, ST., menghadiri Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025 yang berlangsung di Ruang Serbaguna Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Utara, pada Jumat (28/11/25) malam.
Pertemuan yang mengangkat tema “Tangguh dan Mandiri: Sinergi Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lebih Tinggi dan Berdaya Tahan” ini menjadi momentum bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat kolaborasi dalam mendorong stabilitas dan akselerasi ekonomi daerah.
Dalam kesempatan ini, Gubernur Bank Indonesia turut menyampaikan arah strategis kebijakan BI ke depan melalui live streaming PTBI Nasional. Beberapa fokus kebijakan yang dipaparkan meliputi penguatan stabilitas moneter, pengembangan sistem pembayaran digital yang semakin inklusif, peningkatan ketahanan sektor keuangan, serta penguatan sinergi antara BI, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah dalam menghadapi tantangan ekonomi global.
Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh unsur Forkopimda dan pejabat pemerintah daerah.
NUNUKAN – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Dapil IV Nunukan, Rismanto, menegaskan pentingnya implementasi serius Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.
Hal tersebut ia sampaikan dalam kegiatan sosialisasi Perda (Sosper) yang digelar di Jalan Pasar Baru, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, bersama warga RT 03 dan RT 04, pada Sabtu (29/11/2025).
Perda baru ini, kata Rismanto, hadir sebagai jawaban atas tantangan zaman, terutama melemahnya kesadaran berbangsa, bernegara, dan semangat persatuan di tengah derasnya arus digitalisasi dan pergeseran nilai generasi muda.
“Pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti di sekolah atau instansi pemerintah saja. Perda ini mengamanatkan agar nilai-nilai itu hadir sampai ke lingkungan rukun tetangga, menjadi bagian hidup masyarakat,” tegas Rismanto kepada MataKaltara.com.
Perda untuk Menjawab Tantangan Zaman
Dalam paparannya, politisi Partai NasDem itu menjelaskan bahwa Perda Nomor 8 Tahun 2024 mewajibkan pemerintah daerah menggelar pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan secara berkelanjutan, terstruktur, dan menyentuh semua lapisan masyarakat.
Program tersebut mencakup kegiatan pembinaan, peningkatan kapasitas generasi muda, penguatan karakter kebangsaan, serta kolaborasi antara pemerintah, lembaga adat, tokoh masyarakat, dan institusi pendidikan.
“Kita ingin masyarakat Nunukan yang hidup di wilayah perbatasan tidak hanya kuat secara ekonomi, tetapi juga kuat secara ideologi. Perda harus menyatu dengan kehidupan warga, bukan jadi arsip!,” ujar Rismanto.
DPRD Siap Mengawal Implementasi
Rismanto menegaskan bahwa DPRD Kaltara akan terus mengawal jalannya Perda ini, mengingat posisinya yang krusial bagi daerah perbatasan seperti Nunukan.
Ia meminta Pemerintah Provinsi Kaltara untuk menyusun program yang tepat sasaran, menjangkau sekolah, organisasi kepemudaan, kelompok masyarakat, hingga perangkat desa dan kelurahan.
“Wilayah perbatasan adalah pintu depan negara. Karena itu, pembinaan wawasan kebangsaan tidak boleh berhenti pada seremonial. Harus menyentuh masyarakat dan memberi dampak nyata,” ungkap Rismanto.
Antusias Warga Nunukan
Kegiatan sosialisasi yang dihadiri puluhan warga dari dua RT tersebut berlangsung hangat. Banyak warga yang menyampaikan harapan agar Perda ini benar-benar diterapkan, bukan sebatas disosialisasikan.
Salah satu warga RT 03, Andi Haliyana menilai Perda ini penting untuk membangun karakter generasi muda yang hidup di perbatasan dan rentan terhadap pengaruh budaya luar.
“Kami di sini dekat Malaysia. Anak-anak muda perlu dibekali pengetahuan tentang Pancasila dan cinta tanah air. Jadi bagus kalau pemerintah betul-betul jalankan Perda ini,” tutur Andi Haliyana.
Sementara itu, Fitriani, warga RT 04, menambahkan bahwa kegiatan seperti ini sangat dibutuhkan karena banyak warga yang belum mengetahui adanya regulasi baru tersebut.
“Baru kali ini saya tahu ada Perda khusus tentang pendidikan Pancasila. Kalau bisa, kegiatan seperti ini dibuat rutin, supaya masyarakat lebih paham dan merasa dilibatkan,” katanya.
Kegiatan Sosper tersebut ditutup dengan dialog antara warga dan perwakilan DPRD. Para peserta berharap agar sosialisasi seperti ini terus dilaksanakan dan diikuti program lanjutan, seperti pelatihan karakter kebangsaan atau pendidikan Pancasila bagi anak muda dan komunitas warga.
Sosialisasi Perda Nomor 8 Tahun 2024 tersebut sekaligus menjadi momentum penting bagi masyarakat di Jl. Pasar Baru, RT 03 dan RT 04, untuk memahami kembali pentingnya nilai persatuan, toleransi, dan kecintaan terhadap Indonesia khususnya di daerah yang berada di garis terdepan NKRI.
TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si memimpin upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Ke-54 Tahun 2025, lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (1/12).
Di kesempatan itu Datu Iqro membacakan sambutan Ketua Umum Dewan Pengurus KORPRI Nasional Zudan Arif Fakrulloh. “Dewan Pengurus Korpri menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dharma bakti, dedikasi dan loyalitas yang telah saudara tunjukkan selama lebih dari setengah abad dalam menjalankan tugas negara,” kata Datu Iqro.
Datu Iqro mengingatkananggota Korpri agar terus meningkatkan pengabdiannya kepada masyarakat, bangsa dan negara melalui pelayanan yang tulus, profesional dan berintegritas. Dengan tujuan untuk mewujudkan Indonesia Maju.
Korpri lahir sebagai wadah Perhimpunan Pegawai Republik Indonesia ditetapkan oleh Presiden Soeharto, melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 82 Tahun 1971 Tentang Korps Pegawai Republik Indonesia pada tanggal 29 November 1971.
Tema HUT Korpri tahun ini mengusung tema “Bersatu, Berdaulat Bersama Korpri Mewujudkan Indonesia Maju”. Hal ini mencerminkan tekad Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk tetap menjaga persatuan, solid, berintegritas dan mandiri dalam pengabdian menjadi kekuatan moral dan profesional.
“Korpri sebagai kekuatan pemersatu dan penggerak birokrasi demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, berdaya saing, dan berkeadilan dengan semangat memperkuat solidaritas dan persatuan di antara anggota Korpri,” tegasnya.
Sebagai perekat dan pemersatu bangsa ASN dituntut setia dalam mengabdi untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat. “Semoga semangat pengabdian ini terus menyala di setiap insan korpri, demi Indonesia yang lebih maju, berdaulat, dan sejahtera,” ujarnya.
Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong penguatan KORPRI. Salah satunya program reformasi birokrasi dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang ASN pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.
Undang-undang tersebut mendorong penyesuaian ASN dalam menjawab tantangan zaman dengan menjaga kode etik profesi. Datu Iqro mengajak seluruh anggota KORPRI untuk terus berinovasi, memperkuat pengabdian, serta bekerja sepenuh hati untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Selamat Hari Ulang Tahun ke-54 KORPRI tahun 2025. Dengan semangat bersatu dan berdaulat, Korpri teguh berintegritas, profesionalisme, menuju Indonesia Maju 2045,” tutupnya.
