Tarakan- Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si menghadiri acara Musyawarah Wilayah (Muswil) III Dewan Pengurus Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltara, digelar di Hotel Royal Tarakan, Jumat (5/12).
Muswil ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB Prof. Dr. H. Abdul Halim Iskandar dan dihadiri Wakil Ketua Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Hadrian Irfani beserta seluruh jajaran pengurus DPP PKB.
TANJUNG SELOR – Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) H. Datu Iqro Ramadhan, S.Sos., M.Si., memimpin Apel Gabungan di lingkup Pemerintahan Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (8/12) pagi.
Dalam arahannya, Datu Iqro mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar segera merampungkan seluruh pekerjaan yang masih berjalan dan melakukan evaluasi program kegiatan.
“Ini bulan terakhir seluruh OPD itu berlomba-lomba untuk menyelesaikan programnya. Saya harap Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kita bisa dibuat sebaik mungkin sehingga pemeriksaan tahun depan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik,” ucap Datu Iqro.
Datu Iqro mengatakan sebentar lagi akan memasuki tahun 2026 dan diketahui bahwa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kaltara mengalami penurunan.
Ia menyebutkan alokasi penurunan APBD ini dilakukan hampir di semua provinsi di Indonesia, terutamanya dalam hal Transfer Pusat ke Daerah (TKD).
“Jadi saya harapkan agar seluruh Perangkat Daerah dapat segera menginput program kegiatan untuk tahun 2026,” ujarnya.
Lebih jauh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) menjelaskan dengan terjadinya penurunan alokasi APBD Kaltara 2026 ini juga akan berdampak terhadap program dan kegiatan-kegiatan di Kaltara
“Mau tidak mau harus kita anggarkan, menyesuaikan dengan anggaran kita yang ada. Jangan sampai kita memaksakan program kegiatan, akhirnya penghasilan kita yang pasti akan mengalami pengurangan,” tegasnya.
Datu Iqro meminta seluruh jajaran Perangkat Daerah dapat memprioritaskan kegiatan-kegiatan yang wajib seperti Standar Pelayanan Minimal (SPM), kegiatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Republik Indonesia dan HUT Provinsi Kaltara.
“Kuncinya satu, Pemerintah Daerah (Pemda) yang bertahan itu Pemda yang PAD yang besar, jadi tidak terlalu mengharapkan dana transfer. Jadi tugas kita adalah bagaimana bisa menaikkan PAD kita,” pungkasnya.
TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara) Ingkong Ala, S.E., M.Si menegaskan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kaltara Tahun 2027 merupakan bagian penting dari proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
Hal itu diutarakan Wagub Ingkong ketika membuka acara Orientasi Penyusunan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 digelar di Balroom Hotel Luminor, Senin (8/12).
“Pada pertemuan kali ini, orientasi menjadi fokus utama agar seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki persepsi dan pemahaman yang sama,” kata Wagub Ingkong.
Wagub mendorong sinergi seluruh perangkat daerah dalam memastikan dokumen RKPD 2027 tersusun dengan baik dan selaras dengan dokumen strategis lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) serta kebijakan pembangunan nasional.
RKPD 2027 menjadi tahun ketiga dari pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan mengusung tema pembangunan wilayah yang merata, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM), dan penguatan ekonomi bernilai tambah.
Lebih jauh, ia meminta kepada seluruh perangkat daerah dalam penyusunan dokumen RKPD dapat memperhatikan kebutuhan prioritas masyarakat, serta kondisi sosial dan ekonomi daerah yang berbeda dengan wilayah besar lainnya.
“Setiap Organisasi Perangkat Daerah diminta menyiapkan data, mengevaluasi capaian tahun sebelumnya serta memulai penyusunan rencana kerja sejak Desember sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017,” ucapnya.
Ingkong berharap kepada jajaran Perangkat Daerah untuk dapat mengikuti kegiatan ini hingga selesai agar penyusunan RKPD dapat menghasilkan rumusan yang kuat, objektif dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.
“Mari pastikan RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 dapat disusun dengan semangat yang bertanggungjawab pada masyarakat, menggambarkan rumusan-rumusan agenda-agenda yang tepat sasaran sesuai kebutuhan dan memberi kontribusi nyata,” tutupnya.
TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melalui Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan Robby Yuridi Hatman, S.Sos., M.T., meminta generasi muda siap untuk mengambil peran di berbagai sektor pembangunan, baik ekonomi, pendidikan, sosial, kepemimpinan hingga lingkungan di Kaltara
Permintaan itu disampaikan Robby ketika membuka secara resmi Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Dewan Pengurus Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kaltara Tahun 2025, digelar di Hotel Grand Pangeran Khar, Minggu (7/12).
Dalam sambutan yang dibacakan Robby, Gubernur mengapresiasi pelaksanaan Rakerda KNPI sebagai agenda penting konsolidasi organisasi kepemudaan di Kaltara.
“KNPI memiliki posisi strategis sebagai wadah besar yang menghimpun berbagai unsur pemuda, sekaligus menjadi ruang untuk memperkuat kualitas kepemimpinan dan kapasitas generasi muda,” kata Robby.
Rakerda ini memastikan terbangunnya sinergi yang lebih kokoh antara Majelis Pemuda Indonesia (MPI), DPD Provinsi, DPD Kabupaten/Kota dan seluruh unsur Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) yang terhimpun dalam KNPI.
Robby menilai dengan kolaborasi ini menjadi kunci utama agar KNPI tetap eksis sebagai “Rumah Besar Pemuda” yang inklusif, produktif dan adaptif terhadap perubahan zaman.
Menurutnya kegiatan ini menjadi media untuk memperkuat tata kelola kelembagaan, memperluas jejaring kemitraan dan menegaskan komitmen pemuda Kaltara dalam menjaga integritas dan kontribusi nyata kepada masyarakat.
“Rakerda ini dapat menghasilkan program kerja yang inovatif, terukur dan benar-benar menyentuh kebutuhan pemuda di Kaltara,” ujarnya.
Robby berharap kegiatan ini mampu memperkuat kolaborasi antara KNPI dan Pemerintah Daerah serta berbagai pemangku kepentingan sehingga setiap agenda yang dirumuskan dapat berjalan sinergis dan berkelanjutan.
“Rakerda ini diharapkan menjadi momentum untuk menghadirkan gerakan kepemudaan yang berintegritas, berwawasan kebangsaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas,” pungkasnya.
MALINAU – Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Kalimantan Utara (Kaltara) melaksanakan kegiatan “Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Rumah Tangga dan Praktek Pembuatan Pupuk Cair dari Sampah Organik” digelar di Desa Malinau Hilir, Kabupaten Malinau, Sabtu (6/12).
Kegiatan yang diinisiasi Kelompok Kerja (Pokja) III TP PKK Kaltara tersebut dibuka oleh Hj. Andi Khamisah Iqro, S.Ag., yang hadir mewakili Ketua TP PKK Kaltara Hj. Rahmawati Zainal, S.H.
Andi Khamisah mengatakan kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen TP PKK dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan sekaligus meningkatkan kreativitas masyarakat, khususnya kaum ibu dalam memanfaatkan limbah rumah tangga menjadi produk yang bernilai guna.
”Kita ingin mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan mampu mengolah limbah rumah tangga menjadi sesuatu yang bermanfaat seperti pupuk cair dan kompos organik yang dapat digunakan untuk kebutuhan rumah tangga atau dijadikan peluang usaha,” ucap Andi Khamisah.
Ia mendorong kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan di berbagai daerah sebagai upaya mendukung program pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup, pengurangan sampah serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
“Saya harapkan masyarakat semakin sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mampu menerapkan prinsip 3R Reduce, Reuse, Recycle dalam kehidupan sehari-hari,” ujarnya.
Sosialisasi tersebut diisi dengan penyuluhan mengenai pengelolaan sampah organik dan non organik, diikuti dengan praktek pembuatan pupuk cair dari bahan-bahan limbah rumah tangga seperti sisa sayuran, buah-buahan dan air cucian beras.
