Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR — Wakil Gubernur Kalimantan Utara, Ingkong Ala, SE.,M.Si menyampaikan pentingnya penataan ruang wilayah yang berkelanjutan. Hal ini diungkapkannya pada Rapat Paripurna ke 11 mengenai penyampaian Nota Penjelasan terhada Rancangan Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Kaltara Tahun 2025-2045, Senin (5/5).

Menurutnya, Rancangan Perda RTRW ini merupakan dokumen strategis yang menjadi dasar penataan ruang wilayah secara terpadu, terarah, dan berkelanjutan.

“RTRW ini menjadi pedoman pembangunan lintas sektor dan antarwilayah, serta menjamin keterpaduan pembangunan dengan pelestarian lingkungan dan perlindungan hak-hak masyarakat, termasuk masyarakat adat,” ujar Ingkong Ala di Ruang Lemlai Suri Kantor DPRD Kaltara.

Sebagai informasi Rancangan Perda RTRW 2025-2045 disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, dengan memperhatikan dinamika pembangunan daerah, potensi wilayah, serta kebutuhan jangka panjang masyarakat Kalimantan Utara.

Di mana Rancangan RTRW tersebut memiliki sejumlah poin strategis meliputi, mewujudkan wilayah Kaltara yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Kemudian, memberikan kepastian hukum terhadap pemanfaatan ruang bagi masyarakat dan dunia usaha. Lalu menyelaraskan pembangunan kawasan industri, pertanian, kehutanan, kelautan, dan kawasan strategis lainnya. Serta meningkatkan peran serta masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan pemanfaatan ruang.

Karena itu, Wagub menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota serta dukungan seluruh pemangku kepentingan. “Dengan kerja sama yang solid, RTRW ini akan menjadi panduan nyata menuju pembangunan Kaltara yang berkeadilan dan berwawasan lingkungan,” tegasnya.

Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalimantan Utara Para asisten, staf ahli, dan kepala perangkat daerah lingkup Provinsi Kalimantan Utara, pimpinan instansi vertikal, pimpinan BUMN dan BUMD, para pemuka agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan perempuan, LSM, serta media cetak dan elektronik.

(dkisp)

TARAKAN – Mewakili Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Kepala Bidang Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Kaltara, H. Intan Rokhimah, S.E., M.AP., membuka Orientasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Provinsi Kaltara kelas Kota Tarakan Tahun 2025.

“Pegawai PPPK merupakan bagian integral dari Aparatur Sipil Negara (ASN), yang di angkat untuk menjalankan tugas – tugas pemerintahan melalui perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu,” ucap Intan di ruang serbaguna Kantor Walikota Tarakan, Jumat (2/5/25).

Intan menegaskan pelatihan ini sebagai pembekalan awal yang bukan hanya sekadar formalitas semata, melainkan tahapan penting memperkenalkan tugas, fungsi, hak, kewajiban serta nilai – nilai dasar yang wajib dipegang teguh dalam menjalankan tugas sebagai ASN di intansi pemerintah.

Pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur ini adalah kunci untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik, dan melahirkan aparatur yang adaptif, inovatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat demi mewujudkan kesejateraan masyarakat Kaltara.

“Orientasi ini bertujuan memperkenalkan budaya kerja, struktur organisasi, aturan internal dan pola hubungan antar pegawai, oleh karena itu diharapkan kepada semua peserta untuk mengikuti setiap rangkaian ini dengan sungguh – sungguh,” ujarnya

Pegawai PPPK, sebutnya mempunyai peran strategis dalam tugas – tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang diamanatkan pada ASN, diperlukan kreativitas dan inovasi kinerja organisasi dapat terus meningkat.

Ia menekankan dalam pelayanan publik di era yang berkembang pesat saat ini, ASN juga dituntut dapat memberikan pelayanan yang cepat, tepat, bermutu, efisien dan efektif.

Melalui orientasi PPPK ini, diharapkan dapat mewujudkan aparatur yang kompeten di bidang tugasnya, memiliki karakter pelayanan publik yang berkualitas, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta mempercepat tercapainya tujuan pembangunan nasional.

“Saya mengajak seluruh ASN dilingkungan kota Tarakan untuk terus mengasah kemampuan menganalisis isu strategis, berpikir kritis terhadap masalah pelayanan dan melahirkan inovasi – inovasi baru,” tutup Intan.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara),  Ingkong Ala, mengajak seluruh umat Kristiani di bumi Benuanta ini untuk terus menjaga semangat kebersamaan dan toleransi antar umat beragama yang sudah terjalin dengan baik.

Hal itu disampaikan wagub Ingkong pada Perayaan Paskah Persatuan Kaum Perempuan (Perkauan) Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) Kaltara di desa Teras Baru, Kecamatan Tanjung Palas, Bulungan pada Kamis (1/5/2025).malam.

“Mewakili Gubernur Kaltara (Zainal A Paliwang), saya mengucapkan selamat merayakan Paskah khususnya kepada kaum Perempuan yang tergabung di Perkaun GKII Kaltara,” kata Wagub Ingkong.

Ingkong Ala juga menegaskan bahwa Paskah tidak hanya sebagai Perayaan seremonial unat Kristiani. Namun, sebagai momentum spiritual atas kasih, pengorbanan dan kemenangan Yesus Kristus sekaligus penebus dosa umat Nya.

“Hari Paskah ini jadi panggilan umat Kristiani termasuk kaum perempuan di gereja, untuk terus menjadi garam dan terang dilingkungannya termasuk pada pelayanan di gereja,” tegasnya.

Wagub Ingkong menjelaskan, Perkaun juga memiliki peran penting di gereja serta lingkungan masyarakat terutama menjaga ketahanan sosial dan moral diberbagai tantangan zaman.

“Kaum perempuan GKII kiranya terus menjadi pelayan yang tangguh dan sebagai ibu bangsa yang bijaksana,” ucap dia.

Wagub Ingkong berharap, kaum perempuan GKII di Kaltara tetap berani membawa pesan kasih, keadilan dan perdamaian.

“Sekali lagi saya ucapkan selamat merayakan Paskah, Tuhan memberkati kita semua,” tutupnya.

Perayaan Paskah yang penuh sukacita dan  ini juga dihadiri Wakil Bupati Bulungan, Kilat, anggota DPRD Kaltara, Kornie Serliany serta sejumlah pejabat dari lingkungan Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan.

(dkisp)