Penulis: mery beranda

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltara menyelenggarakan Rapat Tim Satuan Tugas Pengendalian dan Pengawasan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara di Ruang Rapat Kantor Gubernur Kaltara lantai 4, Rabu (7/6).

Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., dalam hal ini diwakili Asisten bidang Administrasi Umum Polymaart Sijabat, S.KM., M.AP., menyambut baik kegiatan yang bertujuan memperkuat sistem pengawasan, penegakan regulasi dan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak bahan bakar kendaraan bermotor guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

“Ini adalah langkah nyata kita bersama dalam memperkuat tata kelola fiskal daerah yang efektif dan berkelanjutan,” buka Pollymart saat membaca sambutan Gubernur.

Polymaart menjelaskan, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) merupakan salah satu sumber penting bagi PAD yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar untuk kendaraan bermotor dan alat berat yang pemungutannya dilakukan oleh penyedia bahan bakar, yaitu produsen maupun importir.

“Melalui Perda nomor 1 tahun 2024 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi daerah, Pemprov Kaltara telah menetapkan tarif PBBKB sebesar 10%, meningkat sebelumnya 7,5%, adapun untuk bahan bakar kendaraan umum kita tetapkan 5% untuk memberikan perlindungan dan intensif transportasi publik,” jelasnya.

Menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pertahanan, sekaligus mendukung program pengendalian inflasi dan efisiensi penggunaan anggaran, Gubernur Kaltara telah menetapkan Keputusan Gubernur nomor 100.3.3.1/202/2024 yang memberikan keringanan PBBKB sebesar 25% bagi umum (menjadi 7,5%), dan hingga 80% (menjadi 2%) khusus untuk kebutuhan alutsista dan Hankam.

“Di lapangan kita masih menghadapi sejumlah tantangan, maka kita telah sepakat untuk membentuk Tim Satgas PBBKB yang bertugas melakukan pengendalian dan pengawasan secara menyeluruh, lintas sektor dan terintegrasi,” imbuhnya.

Provinsi Kaltara dalam hal realisasi penerimaan PBBKB dari tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren yang fluktuatif. “Pencapaian terbaik kita terjadi pada tahun 2022 sebesar 122,25% dari target, sementara tahun 2024 realisasi masih berada di angka 85,79%,” bebernya.

Melalui rapat Tim Satgas ini, Gubernur Kaltara mengharapkan kerja sama seluruh pihak, terutama penyedia BBM untuk lebih terbuka dan sinergitas dalam mendukung penguatan sistem pelaporan dan pemungutan pajak dengan harapan PAD dapat diserap dengan maksimal.

“Mari kita jadikan rapat ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tata kelola PAD yang transparan, akuntabel dan berkeadilan,” pungkasnya dalam sambutannya.

Dalam rapat Tim Satgas ini melibatkan instansi terkait, baik itu instansi vertikal, instansi pusat dan pemerintah daerah di Provinsi Kaltara.

(dkisp)/

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara menyampaikan sejumlah usulan penanganan akses jaringan telekomunikasi ke Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Usulan ini disampaikan saat beraudiensi bersama Staf Khusus Menteri Komdigi, Selasa (6/5).

Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, Dr Bustan, SE., M.Si mengungkapkan penanganan jaringan telekomunikasi di Kaltara merupakan yang harus dilakukan. Alasannya provinsi ke 34 ini merupakan wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T). Di samping itu Kaltara juga memiliki wilayah geografis yang cukup luas.

Alasan lainnya ialah keterbatasan infrastruktur dasar, terutama di daerah pedalaman dan perbatasan. Kemudian, kesenjangan digital yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Lalu, konektivitas yang belum merata, baik transportasi maupun telekomunikasi.

“Pada audiensi ini kami menyampaikan bahwa Kaltara sangat membutuhkan bantuan dari pemerintah pusat untuk mengoptimalisasi kembali jaringan telekomunikasi. Karena masih ada beberapa wilayah blank spot area,”kata Pj Sekprov di Gedung Utama Kementerian Komdigi, Selasa (6/5).

Ia menjelaskan Kaltara menghadapi tantangan multidimensi dalam sektor penyediaan layanan dasar kepada masyarakat akibat ketimpangan infrastruktur digital, rendahnya literasi teknologi, dan keterbatasan konektivitas internet, terutama di daerah 3T.

“Di mana internet di pedalaman Kalimantan
Utara, khususnya di Kabupaten Malinau,
Nunukan, dan Tana Tidung, masih sangat
terbatas dengan bandwidth rata-rata hanya 1-2 Mbps dan koneksi yang tidak stabil,”paparnya.

Pada kesempatan tersebut, Pj Sekprov didampingi Staf Ahli Bidang Aparatur Pelayanan Publik dan Kemasyarakatan, Dr H Syahrullah Mursalin, M.P serta Kepala DKISP, Dr H Iskandar Alwi, S.IP., M.Si.

Kondisi ini, kata Bustan sangat kontras dengan wilayah perkotaan yang memiliki konektivitas yang lebih baik, menciptakan kesenjangan digital yang signifikan.

Sementara itu, Staf Khusus Bidang Komunikasi dan Politik Kementerian Komdigi, Arnanto Nur Prabowo mengungkapkan Kaltara lengkap persyaratannya untuk dibantu oleh Komdigi.

“Selain kita membantu, ini merupakan beranda terdepan Indonesia. Sehingga yang menjadi penting. Ada beberapa skema yang akan digunakan, tentunya nanti dari Pemprov Kaltara dan Komdigi akan berkomunikasi secara intensif bagaimana jaringan telekomunikasi ini dapat dioptimalkan,”katanya.

Ia juga menyampaikan, bahwa Kaltara menjadi salah satu perhatian Menteri Komdigi Meutya Hafid. Sebab, wilayah ini berbatasan langsung dengan Negara Malaysia sehingga area blankspotnya harus diminimalisir.

“Ini menjadi perhatian Ibu Menteri Komdigi, kita berharap area blankspot di Kaltara dapat diminimalisir kalau bisa tidak ada lagi,”tuntasnya.

dkisp

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara terus mendorong tata kelola pengadaan yang bersih dan akuntabel. Upaya itu diimpelementasikan dalam bentuk Workshop Pengendalian Kontrak di Ballroom Hotel crown, Selasa, (6/5).

Workshop ini dibuka secara resmi oleh Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa Setprov Kaltara, Amir Hamsyah, S.T., M.T., yang hadir mewakili Gubernur Kalimantan Utara. Dalam sambutannya, Amir mengungkapkan pentingnya pengendalian kontrak sebagai bagian vital dari sistem pengadaan yang efektif dan berintegritas.

“Sebagai provinsi yang tengah mempercepat pembangunan, Kalimantan Utara memerlukan sistem pengadaan yang tidak hanya efisien, tetapi juga bebas dari praktik penyimpangan. Tata kelola yang bersih dan profesional adalah fondasi utama dalam mewujudkan masyarakat yang adil, sejahtera, dan berdaya saing,” katanya.

Peserta kegiatan berasal dari kalangan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kejaksaan Tinggi Provinsi Kalimantan Utara, Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (JFPPBJ), serta perwakilan UKPBJ dari seluruh kabupaten/kota di wilayah Kaltara.

Amir menjelaskan bahwa isu korupsi dalam pengadaan barang/jasa bukanlah hal baru. Namun, titik rawan seperti pengendalian kontrak kerap dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga pemahaman teknis dan regulatif dalam aspek ini menjadi sangat penting.

“Pengendalian kontrak memegang peran strategis dalam menjamin setiap pekerjaan berjalan sesuai spesifikasi, waktu, dan anggaran. Maka dari itu, PPK, PA, dan KPA harus mampu mengidentifikasi serta menangani risiko yang mungkin timbul selama pelaksanaan kontrak,” tegasnya.

Workshop ini diselenggarakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 sebagai perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Kontrak yang disusun dalam sistem pengadaan pemerintah wajib berlandaskan prinsip good governance seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.

Karena itu, ia berharap para peserta dapat memperdalam pemahaman mengenai regulasi, praktik terbaik, serta aspek teknis pengendalian kontrak. Selain itu, workshop ini untuk memperkuat integritas dan profesionalisme seluruh aparatur dalam penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara.

“Mari kita jadikan workshop ini sebagai langkah konkret dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dari korupsi dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas,” tuntasnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum menyerahkan Surat Keputusan (SK) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Formasi Tahun 2024.

Pada penyerahan SK CPNS yang dilangsungkan di Ruang Serbaguna Gedung Gadis, Selasa (6/5) Gubernur Zainal didampingi Kepala Kantor Regional VIII Banjarmasin Soni Sultana, S.Kom., M.M.S.I.

Selain mengucapkan selamat, Gubernur meminta kepada 54 CPNS di Lingkup Pemprov Kaltara untuk menjaga integritas selama bekerja. Hal ini juga berlaku kepada seluruh ASN yang ada di Bumi Benuanta (sebutan lain Kaltara).

“Selamat atas keberhasilannya, atas tahapan yang sudah kalian lalui serta ini merupakan langkah awal menjadi bagian dari Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara,” kata Gubernur Zainal.

Selanjut, Gubernur Zainal menekankan bahwa menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan keharusan untuk melakukan pengabdian memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Zainal menegaskan ASN dituntut untuk menjadi teladan dalam moralitas, memiliki integritas menjunjung tinggi profesionalisme serta memiliki dedikasi tinggi dalam setiap tugas yang diberikan.

Kepada CPNS formasi tahun 2024 yang lulus seleksi, sebut Gubernur Zainal diharapkan dapat menanamkan dan menerapkan nilai – nilai ASN dalam melaksanakan tugas kedepan, seperti akhlak, loyalitas, integritas, dan kinerja.

“ASN harus menjadi penggerak perubahan, bukan hanya pelaksanaan kebijakan. Jadikan jabatan ini sebagai sarana untuk mengabdi bukan untuk mencari sarana keuntungan pribadi,” tegasnya.

Terakhir, Gubernur berpesan yang pertama meningkatkan kompetisi diri melalui pelatihan, pendidikan dan pengembangan kapasitas diri, hindari praktek KKN seperti korupsi dalam bentuk apapun.

“Jaga netralitas sebagai ASN, dan ASN harus berdiri tegak untuk rakyat tanpa keberpihakan kepentingan politik terutama di tahun – tahun politik,” pungkasnya.

Acara dirangkaikan dengan penyerahan simbolis SK CPNS formasi tahun 2024 kepada 4 CPNS, serta penyerahan cendera mata berupa singal dan batik motif khas Kaltara yang diserahkan Gubernur Zainal kepada Kepala Kanreg VIII BKN Banjarmasin Soni Sultana.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) memperkuat komitmen percepatan pembangunan di perbatasan negara. Hal ini ditujukan dengan kunjungan langsung Sekretaris Utama (Sestama) Badan Nasional Penanggulangan Perbatasan Republik Indonesia (BNPP-RI), Komjen Pol Makhruzi Rahman ke Bumi Benuanta, Senin (5/5).

Pada jamuan makan malam yang digelar di Tanjung Selor, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, SH., M.Hum menyampaikan berbagai usulan strategis terkait percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur di wilayah perbatasan negara.

“Pembangunan wilayah perbatasan bukan hanya soal infrastruktur, tetapi menyangkut kedaulatan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur Zainal.

Di mana kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dan Komisi II DPR RI beberapa waktu lalu di Jakarta.

“Kehadiran BNPP hari ini menunjukkan respon cepat dan komitmen nyata pemerintah pusat untuk memperkuat wilayah terdepan NKRI, khususnya di Kalimantan Utara,” tegasnya.

Selanjutnya, Gubernur menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam membangun wilayah perbatasan yang selama ini menjadi beranda terluar negara.

“Namun terkait perbatasan belum seluruhnya mendapatkan perhatian yang proporsional, diharapkan melalui kunjungan ini menjadi momentum awal dari implementasi kebijakan terpadu di kawasan perbatasan,” ucapnya.

Sementara itu, Sestama BNPP-RI Komjen Pol Makhruzi Rahman juga turut mengapresiasi atas sambutan hangat dari Pemprov Kaltara. Ia menegaskan BNPP RI siap memberikan dukungan penuh dalam setiap langkah percepatan pembangunan di wilayah perbatasan, baik melalui perencanaan lintas sektor maupun penguatan koordinasi kelembagaan.

“Kami hadir untuk mendengar langsung aspirasi daerah dan memastikan program pembangunan perbatasan berjalan tepat sasaran. Kalimantan Utara adalah wilayah strategis, dan sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus,” ujarnya.

Acara ramah tamah turut dihadiri oleh jajaran kepala OPD Pemprov Kaltara, para delegasi BNPP RI, Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., unsur Forkopimda, tokoh masyarakat perbatasan, tokoh agama serta tokoh pemuda.

(dkisp)