Penulis: mery beranda

BULUNGAN — Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P., didampingi Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum melakukan kunjungan kerja ke Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5) pagi.

Kunjungan kerja Mentan Amran di provinsi Kaltara merupakan bagian dari agenda nasional Gerakan Perluasan Areal Tanam (GPAT) sebagai langkah akselerasi menuju swasembada pangan tahun 2025.

Kedatangan Mentan Amran dan Gubernur Zainal, disambut antusias oleh masyarakat, para petani, penyuluh pertanian, serta unsur TNI dan Polri seperti Bintara Pembina Desa (Babinsa) dan Babinkamtibmas yang turut hadir dalam kegiatan tersebut.

Bersama Gubernur Zainal, Mentan Amran meninjau langsung area yang direncanakan sebagai lokasi pengembangan areal tanam untuk swasembada pangan. Ia menyempatkan berdialog bersama masyarakat dan petani di Desa Sajau Hilir terkait berbagai kendala teknis yang dihadapi, seperti irigasi, panen, serta adanya tambang dekat dengan area persawahan.

Menanggapi keluhan petani, Menteri Amran secara langsung memberikan solusi dengan menyerahkan bantuan alat pertanian, antara lain 14 unit traktor roda dua dan empat yang diserahkan secara simbolis kepada Bupati Bulungan Syarwani, S.Pd., M.Si., 1 unit hand traktor untuk Desa Sajau Pura, 1 unit alat panen dan 1 unit gros atau alat perontok padi.

“Dukungan terhadap sektor pertanian di wilayah perbatasan seperti provinsi Kaltara merupakan langkah strategis dalam memperkuat ketahanan pangan nasional,” ucap Mentan Amran.

“Kami optimis bahwa dengan optimalisasi lahan pertanian dan percepatan alat mesin pertanian (alsintan), Kaltara dapat menjadi lumbung pangan baru yang mendukung stabilitas pasokan beras nasional, serta memberikan dampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan petani lokal,” pungkasnya.

Menteri Pertanian RI menyampaikan optimisme besar terhadap capaian swasembada pangan. “Pasti bisa kalau mau. Saya mau membalik Kaltara, yang tadinya import dari Sulawesi Selatan, menjadi pengeksport kemana aja,” ujar Andi Amran. Bahkan, menurutnya, target nasional swasembada bisa dicapai lebih cepat. “Menurut Presiden Prabowo, tidak sampai 4 tahun sampai akhir 2025 ini, kita harus bisa swasembada pangan. Terima kasih sampaikan pada seluruh pejuang pangan, sampaikan salam hormat saya,” mengutip pernyataan Presiden RI.

(dkisp)

BULUNGAN – Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI), Dr. Ir. H. Andi Amran Sulaiman, M.P, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dari satu kali tanam menjadi minimal dua bahkan hingga tiga kali dalam setahun di Kalimantan Utara (Kaltara), upaya ini dimulai dengan perbaikan sistem irigasi yang ada, dan ditargetkan selesai dalam tahun ini.

Hal ini disampaikan Mentan Andi Amran Sulaiman yang didampingi Gubernur Kaltara Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum usai berdialog dengan petani dan masyarakat di Desa Sajau Hilir, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Kamis (8/5).

Dalam momen tersebut, Mentan Andi Amran Sulaiman menekankan upaya peningkatan Indeks Pertanaman (IP) adalah langkah strategis untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan menyejahterakan petani.

“Saya tadi menelepon langsung dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) pagi tadi, dan meminta Balai Wilayah Sungai (BWS) agar proses perbaikan irigasi ini dipercepat,” ujar Amran.

Perbaikan irigasi, sebutnya dinilai sangat penting untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dengan peningkatan Indeks Pertanaman, diharapkan petani bisa melaksanakan panen dua hingga tiga kali dalam setahun, sehingga tidak perlu lagi mendatangkan beras dari luar daerah.

“Kalau tanam satu kali jadi dua atau tiga kali, dengan produktivitas yang baik, maka inflasi bisa ditekan dan kesejahteraan petani meningkat. Inilah tujuan kami datang langsung ke lapangan, bukan hanya memantau dari Jakarta,” jelasnya.

Mentan Andi Amran Sulaiman membeberkan bahwa Kaltara dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi lumbung pangan baru, dengan dukungan sumber daya air yang melimpah. “Air sungai disini melimpah, sayang kalau hanya mengalir ke laut. Harusnya bisa jadi karbohidrat, jadi protein ini bisa mendukung produksi tiga kali setahun,” terangnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan program peningkatan produksi tidak hanya difokuskan pada irigasi, tetapi juga mencakup dukungan lain seperti pupuk, benih, alat mesin pertanian, serta pendampingan oleh berbagai pihak termasuk TNI, Polri, kejaksaan, dan BIN.

Terkait harga, pemerintah memastikan harga gabah petani tetap tinggi. “Harga tertinggi dalam sejarah, Rp6.500 per kilogram, dan diserap langsung oleh Bulog. Tidak boleh ditawar,” ujarnya.

Program cetak sawah seluas 7.000 hektare juga akan digulirkan dengan anggaran sekitar Rp500 miliar. Jika program ini berhasil dan masuk masa panen, Mentan Amran menyatakan siap kembali hadir untuk menyaksikan hasilnya.

Menutup kunjungannya, Mentan Amran menyampaikan pesan motivasi kebangsaan, “Semua warga Indonesia bersatu untuk kemajuan pertanian dan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.

(dkisp)

MALINAU – Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Komjen Pol Makhruzi Rahman, melakukan kunjungan ke Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Long Nawang, kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (Kaltara) pada Selasa 6 Mei.

Kunjungan ini bertujuan untuk memantau langsung kondisi dan kegiatan di PLBN Long Nawang.

Selama kunjungan, Komjen Pol Makhruzi Rahman didampingi Wakil Gubenur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kaltara, Ferdy Manurun Tanduklangi dan Bupati Malinau, Wempi melakukan pemeriksaan fasilitas dan infrastruktur di PLBN Long Nawang. Ia juga berdiskusi dengan petugas dan pejabat setempat untuk mengetahui lebih lanjut tentang kegiatan dan tantangan yang dihadapi di PLBN.

“Kami sudah melihat langsung kondisi dilapangan, khususnya di PLBN Long Nawang sangat memerlukan dukungan infrastruktur jalan yang memadai sehingga dapat meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara dan keamanan nasional,” kata Komjen Pol Makhruzi Rahman, Rabu (7/5/2025).

Makhruzi mengungkapkan, PLBN Long Nawang telah beroperasi namun belum maksimal. Pasalnya, kondisi infrastruktur jalan menuju PLBN rusak berat. Pihak Malaysia juga belum membangun pos lintas batas diwilayahnya.

“Kami segera membahasnya dengan pihak negara tetangga Malaysia, nah untuk pembangunan PLBN di Krayan juga sempat tertunda. Mudah-mudahan tahun ini sudah bisa mulai dibangun, sebelumnya sempat tertunda dikarenakan Pandemi Covid-19,” ucapnya.

Mahruzi juga mendukung adanya upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan Kaltim yang sudah bersepakat untuk meningkatkan kualitas pengelolaan perbatasan negara seperti konektifitas jalan antara wilayah Apau Kayan, Malinau (Kaltara) dengan Long Bagun, Mahulu, Kaltim.

“Kami mendukung upaya kerjasama kedua provinsi ini, nanti BNPP mendorong pihak satker PUPR turut membantu peningkatan jalan ke Perbatasan,” tegasnya.

Sementara itu Wagub Kaltara, Ingkong Ala menerangkan, kunjungan BNPP RI di Long Nawang. Kunjungan ini merupakan kesempatan baik untuk membahas pengembangan perbatasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah perbatasan.

“Tim BNPP sudah melihat langsung kondisi perbatasan seperti di Apau Kayan dan Krayan, untuk PLBN Long Nawang ini sudah beroperasi namun kita masih menunggu pìhak Malaysia yang kita harapkan juga bisa segera membangun pos lintas batasnya,” kata Wagub Ingkong.

Wagub berharap, BNPP juga dapat mendorong ke Pemerintah pusat untuk membantu pembangunan dan peningkatan akses jalan menuju wilayah Malaysia (Tapak Mega) dan ke Long Bagun, Kaltim.

“Ini satu-satunya harapan masyrakat di Apau Kayan, untuk sementara peningkatan jalan agregat ini sudah cukup baik untuk warga perbatasan,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum optimis penuhi target swasembada yang diberikan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia (Mentan RI) Andi Amran Sulaiman.

Ia memastikan segera menindaklanjuti arahan Mentan Andi Amran Sulaiman terhadap optimalisasi swasembada pangan. Hal ini disampaikannya usai menghadiri Rakor Pertanian yang digerlar di Kantor Gubernur Kaltara, Rabu (7/5).

“Kami sangat optimis untuk mencapainya dengan didukung anggaran untuk mencetak sawah optimalisasi kita mendapat lebih kurang Rp 500 miliar lebih, dari 7 ribu hektar,”kata Gubernur.

Ia menuturkan sesuai yang disampaikan Mentan yang ditarget swasembada 4 tahun oleh Presiden RI Prabowo Subianto namun oleh Mentan Amran Sulaiman bisa diselesaikan dalam waktu kurang lebih 6 bulan.

“Mudah – mudahan target yang diberikan Bapak mentan kepada provinsi Kaltara misalnya 2 tahun atau 1 tahun kita bisa selesaikan 6 bulan,” katanya.

Mentan Andi Amran Sulaiman dijadwalkan ke Kaltara dalam rangka menghadiri Rakor Pertanian. Di mana Rakor tersebut mengambil tema “Percepatan Swasembada Pangan Melalui Optimalisasi Lahan dan Cetak Sawah”.

Dalam arahannya, Mentan Andi Amran Sulaiman meminta kesanggupan para Bupati di Kaltara untuk dapat menerima peralatan pertanian dan dana untuk mendorong program cetak sawah di wilayah masing – masing.

Di kesempatan ini juga Mentan Amran Sulaiman memberikan apresiasi, prioritas serta dukungan kepada Bupati Malinau Wempi W. Mawa, S.E., M.H dan Bupati Nunukan H. Irwan Sabri, SE telah melaksanakan swasembada pangan yang di wilayahnya yang langsung berbatasan dengan negara Malaysia.

Mentan Amran menyebutkan Provinsi Kaltara memiliki potensi yang luar biasa di bawah kepemimpinan Gubernur Zainal, kemudian ia juga menetapkan target program cetak sawah dalam waktu 6 bulan.

“Kalimantan Utara kami sepakat tadi target kami mulai bekerja di tahun paling lambat 2 tahun, bila perlu 1 tahun sudah beres. Target kita kalau bisa 1 tahun masa ini selesai, nanti mungkin 3 bulan, 4 bulan, begitu mau panen aku datang,” kata Mentan Amran selepas melaksanakan giat Rakor.

“Kami ingin Kalimantan Utara mencetak sejarah baru. _Legacy_ Pak Gubernur luar biasa, sejarah baru selama ada Kalimantan Utara mampu mandiri pangan bahkan mimpi kita 1 tahun 2 tahun kedepan mampu mensuplai kabupaten lain, provinsi lain bahkan tetangga,” sambungnya.

Dalam rakor tersebut, dirinya mengungkapkan sudah melakukan berbagai perhitungan dengan cermat dan teliti terkait bantuan anggaran yang akan segera di realisasikan kepada Pemerintah Provinsi Kaltara. Ia berharap Kaltara dapat menjadi salah satu wilayah yang produksi berasnya terus meningkat, sehingga tidak lagi menerima beras dari daerah atau provinsi lain.

(dkisp)