Penulis: mery beranda

TANJUNG PALAS – Wakil Gubernur (Wagub) Ingkong Ala, SE, M.Si melakukan peninjauan jalan yang menghubungkan Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur khususnya akses jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning – Mangkupadi, Selasa (29/4)

Didampingi Pj. Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr. Bustan, S.E., M.Si dan Kepala Bapedda Litbang Kaltara Bertius, S.Hut, Wagub Ingkong melihat langsung kondisi sejumlah jalan yang mengalami kerusakan.

“Kita menindaklanjuti verifikasi lapangan apa yang sudah dibahas pak Sekprov bersama opd terkait bersama kemarin, dan hari ini kita langsung tindaklanjuti dan melihat kondisi yang terbagi beberapa segmentasi,” kata Wagub Ingkong.

Wagub Ingkong menyebutkan terdapat 2 segmen, yaitu segmen 1 dimulai dari Simpang jalan nasional Tanjung Selor – Tanah Kuning dengan panjang jalan yaitu 15,72 km, terdiri dari PT Benamakmur Selaras Sejahtera (BSS), PT. Abdi Borneo Plantation (ABP), PT. Tunas Borneo Plantation (TBP), PT. Pesona Khatulistiwa Nusantara (PKN) dan PT. DIL.

Kemudian pada segmen 2 dengan panjang 37,66 km, berakhir di Desa Tanah Kuning, Simpang Depan Kangtor Kecamatan Tanjung Palas Timur, terdiri dari perusahaan PT. Manunggal Jaya Pribadi, PT. Prima Bahagia Permai, PT. Kayan Plantation (KP), PT. Moa Maju Kurnia (MOA), PT. Bulungan Citra Persada dan KMS.

Ia mengungkapkan, pada segmentasi ini berdasarkan kondisinya ada 5 perusahaan yang dikerjakan bersama PU Kabupaten, PU Provinsi dan swasembada. “Kita harap untuk berikutnya tinggal melaksanakan segmen sudah di tanda tangani tadi, mungkin perhitungan tadi tidak bisa kita paksakan sesuai kemampuan,” ujarnya.

Wagub Ingkong meyakini selama ini perusahaan – perusahaan sudah banyak berkontribusi di Provinsi Kaltara. Sehingga pasti akan mendukung pemerintah dalam usaha memperbaiki jalan yang di perusahaan masing-masing.

Terkait kondisi keterbatasan anggaran, pemprov maupun pemkab tetap berharap perusahaan yang berada pada segmen 1 dan segmen 2 dapat membantu perbaikan akses jalan.

Karena itu, Wagub Ingkong berharap bulan Mei perbaikan jalan sudah bisa berjalan. Dan perusahaan yang berada di ruas jalan ini otomatis akan masuk dalam segmentasi tersebut, termasuk perusahaan yang lainnya.

“Kita tidak membaginya tapi secara keseluruhan total, kerusakan dan biaya yang dibutuhkan, tapi dari mereka perusahaan sendiri yang membahas dan merembuknya, tetap dibantu dan dipantau oleh instansi terkait mengenai biaya yang dibutuhkan,” ungkapnya.

Dia juga bersyukur bahwa dari Dinas PUPR Kabupaten Bulungan menyampaikan sudah memiliki anggaran sebesar Rp50 miliar pada tahun 2025 ini, tanpa ada kolaborasi pembangunan dipastikan tidak akan optimal.

“Nanti kita lihat kemampuannya seberapa, yang jelas kita ingin berpartisipasi dengan mengajak semua pihak dari perusahaan, swasta demikian juga kabupaten,” kata Wagub.

“Kita tidak berbicara status jalan tapi ini tergantung kemampuan tapi adalah masyarakat yang kita utamakan, status nomor 2, tapi kita lakukan ini untuk kelancaran perekonomian masyarakat,” tuntasnya.

(dkisp)

 

TANJUNG SELOR – Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., mengatakan upaya mengatasi stunting adalah kerja mulia yang harus digerakkan dengan hati. Hal ini disampaikannya saat membuka Pra Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Tematik Stunting Tahun 2025, Selasa (29/4).

Menurutnya, stunting bukan hanya tentang data kesehatan, melainkan tentang menyelamatkan masa depan anak-anak yang kelak menjadi pemimpin bangsa. “Kita berjuang bukan untuk sekadar memenuhi angka, tapi untuk memastikan setiap anak Kalimantan Utara tumbuh sehat, cerdas, dan bahagia,” kata Wagub Ingkong di Gedung Gadis Lantai I.

Kegiatan ini mengangkat tema “Intervensi Pencegahan dan Penurunan Stunting melalui Kolaborasi dan Data yang Terintegrasi”.

Ia menegaskan, upaya penurunan stunting tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, diperlukan kerja sama lintas sektor dengan didukung data yang valid agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan itu, turut hadir secara virtual perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendi Hutagalung, S.E., M.M., Analis Kebijakan Ahli Madya dari Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah. Kehadiran perwakilan pusat ini menunjukkan betapa pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mempercepat penanganan stunting.

Ingkong Ala juga mengingatkan pentingnya memperkuat peran Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) hingga ke tingkat desa, agar setiap program benar-benar menyentuh masyarakat dan menghasilkan perubahan nyata di lapangan.

“Stunting adalah masalah kemanusiaan yang harus kita hadapi dengan kerja nyata, bukan sekadar wacana. Setiap langkah kecil yang kita ambil hari ini, adalah investasi besar untuk masa depan Kalimantan Utara,” tegasnya.

Oleh sebab itu, Wagub mengajak semua pihak untuk tidak berhenti di forum ini saja, tetapi menjadikannya sebagai titik awal lahirnya gerakan bersama dalam membangun generasi Kalimantan Utara yang lebih tangguh.

“Mari kita satukan langkah, demi anak-anak kita, demi masa depan Kalimantan Utara yang lebih gemilang,” tuntasnya.

Hadir dalam kegiatan, Para Asisten, Staf Ahli, Dan Kepala OPD Pemerintah Provinsi Kaltara, Kepala Bappeda dan Litbang Provinsi serta Kabupaten/Kota, Kepala Instansi Vertikal di wilayah Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan Kementerian Dalam Negeri, Arifin Effendi Hutagalung, S.E., M.M., yang mengikuti kegiatan secara virtual, PKK Provinsi Kaltara, Pimpinan dunia usaha, akademisi Universitas Gadjah Masa (UGM), perbankan, organisasi masyarakat, mitra kerja pemerintah.

(dkisp)

TARAKAN — Masyarakat Kalimantan Utara kini tidak perlu lagi bepergian jauh ke luar daerah untuk mendapatkan layanan kemoterapi, bedah onkologi, dan bedah jantung. Hal ini disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si., dalam acara peresmian layanan kesehatan spesialis yang digelar di Ruang Rapat Kantor BPJS Kesehatan, Senin (28/4).

Komitmen ini diresmikan melalui penandatanganan kerja sama penambahan layanan kesehatan yang di lakukan oleh Gubernur Kaltara yang di wakili Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kaltara, Dr. Bustan, S.E., M.Si.,

Dalam sambutannya menyampaikan pentingnya langkah ini dalam memperkuat sistem layanan kesehatan daerah.

“Ini bukan sekadar penambahan layanan, melainkan upaya kami untuk memastikan setiap warga Kaltara mendapatkan haknya atas layanan kesehatan berkualitas tanpa harus menempuh perjalanan jauh,” ujar Bustan.

Semua pihak sepakat bahwa ketersediaan layanan spesialis ini menjadi jawaban atas tantangan penyakit tidak menular yang kini menjadi penyebab utama kematian, seperti kanker dan penyakit jantung,” Tambahnya.

Dengan adanya penambahan layanan ini, penanganan pasien akan menjadi lebih cepat, risiko komplikasi berkurang, dan tingkat pemulihan meningkat. Keberadaan layanan ini juga memperkuat keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bustan menegaskan pentingnya kolaborasi semua pihak. “Dari penyediaan fasilitas hingga sistem rujukan terintegrasi, semua harus dikerjakan dengan sungguh-sungguh agar manfaat layanan ini dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” Pungkasnya.

Hadir dalam kegiatan tersebut, DPRD Provinsi Kaltara, perwakilan BPK dan BPKP, Ombudsman RI, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kaltara, BPJS Kesehatan Cabang Tarakan, serta asosiasi tenaga medis.

(dkisp)

JAKARTA – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR yang memepertemukan Menteri Dalam Negeri RI, gubernur, bupati dan walikota se-Indonesia yang digelar di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI Senayan, Jakarta Pusat, Senin (28/4).

Sejumlah isu penting dibahas dalam RDP tersebut seperti membahas teknis penyelenggaraan pemerintah daerah, dana transfer pusat ke daerah, pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) hingga pengelolaan kepegawaian.

Gubernur Zainal memaparkan bagaimana kondisi jalan di Kaltara yang ada dikawasan perbatasan dengan Negara Malaysia yang kondisinya hingga saat ini masih memperhatinkan yang mana hal ini sangat berpengaruh terhadap pemerataan pembangunan khususnya didaerah perbatasan.

“Kami dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara sudah berupaya memberikan subsidi angkutan orang atau barang bagi masyarakat kami yang ada di perbatasan setiap tahunnya dianggarkan Rp15 miliar tapi mungkin tahun ini akan menyusut dengan adanya efisiensi,” bukanya saat menyampaikan paparan.

Hingga saat ini, terdapat dua wilayah yang ada diperbatasan Kaltara yang belum dapat akses jalur darat sama sekali yang mana hanya dapat dijangkau melalui akses udara ataupun sungai dengan kondisi arus yang cukup ekstrim dan berbatu sehingga untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat diperbatasan membeli dari Negara Malaysia yang aksesnya lebih memadai.

“Negara Republik Indonesia negara yang besar, seharusnya kita malu ketergantungan semuanya dari Malaysia, tapi mau di apa kondisi keuangan kita yang belum mampu untuk menjangkau,” jelasnya.

Terkait alokasi dana transfer pusat ke daerah, Gubernur Zainal secara gamblang menggambarkan Kaltara sebagai etalase Indonesia tak dapat dipungkiri masih berbanding terbalik dengan Negara Malaysia khususnya wilayah Sabah dan Sarawak yang jauh lebih maju.

Sebagaimana data yang dipaparkan, realisasi pendapatan transfer Provinsi Kaltara Tahun 2022-2025 bahwa 85 persen APBD dari dana transfer, formula dana alokasi umum kurang adil, dana bagi hasil terlambat, opsen pajak turunkan pendapatan daerah 11,3 persen hingga perlunya keadilan fiskal untuk daerah perbatasan.

“Di Kaltara pertambangan batu bara cukup banyak, perkebunan sawit cukup banyak tetapi kami hanya mendapatkan kucuran hanya sedikit, kami tidak tahu setiap tahun itu CPO berapa ribu ton yang diekspor dan kami hanya dapat per tahun Rp9 miliar saja,” tegasnya.

Selanjutnya, gambaran BUMD di Kaltara di Kabupaten Tana Tidung terdapat ada 2 BUMD, Kabupaten Malinau ada 2 BUMD, Kabupaten Nunukan ada 1 BUMD, Kota Tarakan ada 4 BUMD, Kabupaten Bulungan ada 3 BUMD, Provinsi Kaltara terdapat 2 BUMD, ditambah 1 BUMD yang bergerak di bidang jasa keuangan.

“Ada PT Benuanta Kaltara Jaya yang butuh dukungan serah terima aset dari Kementerian Lingkungan Hidup yang belum terlaksana. Jika ini sudah terlaksana saya yakin semua limbah dari rumah sakit tidak dibawa keluar dari Kaltara tetapi kita kelola dan menjadi aset dari daerah,” tuturnya.

Gubernur Zainal membeberkan kondisi kepegawaian di Kaltara seperti guru dengan kebutuhan 2.342 orang dengan eksisting 1.623 orang, tenaga kesehatan dengan kebutuhan 707 orang dengan eksisting 1.341 orang dan aparatur sipil negara dengan pegawai negeri sipil sejumlah 4.227 orang dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja sejumlah 592 orang.

“Permasalahan pengelolaan kepegawaian seperti pemenuhan kebutuhan tenaga pendidik dan kesehatan khususnya di wilayah 3T, pemenuhan kebutuhan dokter spesialis serta pemenuhan kebutuhan infrastruktur telekomunikasi dalam rangka digitalisasi layanan kepegawaian,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara Ingkong Ala, S.E., M.Si., menghadiri Rapat Paripurna ke-10 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara terkait agenda Penyampaian Nota Penjelasan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029.

Dalam rapat paripurna masa persidangan II Tahun 2025 yang digelar pada Senin (28/4) di Ruang Sidang DPRD Provinsi Kaltara, Wagub Ingkong mengatakan bahwa nota penjelasan Rancangan Awal RPJMD kepada DPRD Kaltara selanjutnya akan dilakukan pembahasan dalam rangka memperoleh kesepakatan bersama antara DPRD dan kepala daerah.

“Dokumen rancangan awal RPJMD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2025 – 2029 ini disusun berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029,”jelas Wagub Ingkong.

Visi pembangunan Provinsi Kaltara pada tahun 2025 – 2029 yang tercantum dalam Rancangan Awal RPJMD yaitu “Terwujudnya fondasi transformasi Kalimantan Utara yang kokoh sebagai beranda depan NKRI yang Maju, Makmur dan Berkelanjutan”.

Wagub Ingkong menegaskan visi tersebut selaras dengan visi pembangunan jangka panjang daerah, serta mempertegas posisi pembangunan jangka menengah tahun 2025 – 2029 sebagai bagian periode pertama pembangunan jangka panjang tahun 2025 – 2045.

Selanjutnya, mewakili Pemprov Kaltara Wagub Ingkong mengucapkan terima kasih kepada ketua dan beserta seluruh jajaran DPRD Provinsi Kaltara yang telah melaksanakan agenda rapat hari ini.

“Untuk selanjutnya dapat dilakukan pembahasan bersama, antara DPRD dengan pemerintah daerah guna menghasilkan kesepakatan bersama atas rancangan tersebut,” tutup Wagub Ingkong.

Sidang paripurna ini diakhiri dengan penyerahan secara langsung Nota Rancangan Awal RPJMD Provinsi Kaltara Tahun 2025 – 2029, oleh Wagub Ingkong kepada Ketua DPRD Provinsi Kaltara H. Achmad Djufrie, SE., MM.

(dkisp)