Penulis: mery beranda

PALU – Ribuan bahkan puluhan ribu jamaah memadati Kompleks Pengurus Besar Alkhairaat, Kota Palu. Di tengah lautan manusia itu, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., tampak berbaur, larut dalam suasana khidmat peringatan Haul ke-58 Habib Sayid Idrus Bin Salim Al-Jufri atau Guru Tua, Rabu (1/4).

Langkah Gubernur Zainal disambut hangat oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si., dan Ketua Utama Alkhairaat HS. Alwi Bin Saggaf Al-Jufri, menandai eratnya hubungan emosional yang terjalin.

“Alhamdulillah, luar biasa saya bersyukur bisa kembali hadir dalam Haul Guru Tua,” kata Zainal singkat.

Suasana semakin hening saat lantunan tahlil dan yasin menggema yang dipimpin oleh Habib Ali Bin Muhammad Al-Jufri, dilanjutkan kisah hidup (manaqib) Guru Tua yang menginspirasi ribuan jamaah yang hadir.

Puncak acara diisi tausiyah dari Menteri Agama RI dan Menteri ATR/BPN. Pesan yang disampaikan sederhana namun kuat yakni meneladani Guru Tua dalam menyatukan umat melalui pendidikan dan dakwah yang damai.

Bagi Zainal, sosok Guru Tua bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi cahaya yang terus menerangi perjalanan bangsa.

“Banyak hal baik dari Guru Tua yang patut kita teladani dan amalkan sebagai penunjang tumbuhnya peradaban di masa sekarang dan masa depan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat moderasi beragama yang menjadi ciri khas dakwah Alkhairaat. Menurutnya nilai moderat yang diajarkan harus terus jaga dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Gerakan moderat yang dibawa dan dipertahankan oleh para habaib serta pendahulu kita harus terus menjadi spirit bagi generasi saat ini. Perjuangan mereka harus kita warisi dan aktualisasikan dalam peran kita masing-masing,” tegasnya.

Di sela kegiatan, Zainal menyapa warga Kaltara yang datang dari jauh. Di tengah keramaian, momen itu terasa hangat sebuah silaturahmi yang mempertemukan jarak dan kerinduan.

Habib Sayid Idrus Bin Salim Al-Jufri sendiri dikenal sebagai pelopor pendidikan Islam di kawasan timur Indonesia. Melalui Alkhairaat, ia membangun warisan besar berupa pendidikan yang terbuka dan membawa kesejukan bagi umat.

(dkisp)

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melakukan evaluasi terhadap penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan di Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pelabuhan Tengkayu I Tarakan sebagai upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Evaluasi ini dipimpin Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat, SKM., M.AP., bersama Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Dr. Bustan, SE., M.Si., dengan melibatkan Inspektorat Kaltara, Dinas Perhubungan (Dishub) Kaltara, serta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Selasa (31/3).

Rapat yang digelar di ruang pertemuan UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan ini bertujuan mengidentifikasi berbagai kendala yang menyebabkan penerimaan retribusi belum optimal.

Pollymaart menyampaikan bahwa rapat ini dilakukan untuk menyamakan pemahaman sekaligus mencari solusi bersama.

“Kita ingin tahu kendala di lapangan dan menyatukan langkah agar penarikan retribusi bisa lebih maksimal,” ujar Pollymaart.

Ia juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam meningkatkan PAD.

“Harus satu semangat untuk memperbaiki kendala agar penerimaan retribusi bisa optimal,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, pihak UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan mengungkapkan bahwa belum optimalnya penerimaan retribusi salah satunya disebabkan belum diterapkannya retribusi parkir berlangganan dan parkir menginap.

Kondisi ini dipicu keterbatasan sumber daya manusia (SDM), khususnya tenaga pengamanan.

Inspektorat Kaltara turut menguatkan hal tersebut dengan membandingkan potensi retribusi di pelabuhan lain.

“Di Pelabuhan Kayan Tanjung Selor, kendaraan yang menginap bisa ratusan unit. Potensinya sangat besar untuk PAD,” ungkap Fauzan.

Menanggapi hal tersebut, Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja.

“Silakan buat analisa kebutuhan, terutama tenaga pengamanan yang memiliki keterampilan sesuai,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas layanan pelabuhan.

“Selain pendapatan, kita juga harus memastikan pelabuhan bersih dan nyaman agar masyarakat puas,” katanya.

Sementara itu, Bapenda Kaltara memaparkan jenis retribusi yang dipungut di pelabuhan, meliputi parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, serta pemanfaatan aset.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga telah mulai menerapkan pajak kendaraan di atas air yang menjadi inovasi pertama di Indonesia.

Dalam pembahasan lain, terungkap masih adanya penyewa aset yang belum memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini disebabkan keberatan terhadap tarif yang berlaku.

Menanggapi hal tersebut, Pollymaart menyampaikan bahwa penyewa dapat mengajukan permohonan penyesuaian tarif.

“Silakan ajukan jika keberatan, nanti akan dipertimbangkan kebijakan yang sesuai,” jelasnya.

Namun, apabila tetap tidak membayar, maka tim optimalisasi PAD akan mengambil langkah tegas.

Menutup rapat, Pollymaart mengajak seluruh pihak untuk meningkatkan komitmen dalam mengoptimalkan PAD.

“Kita harus tetap semangat untuk meningkatkan PAD demi kemajuan Kalimantan Utara,” pungkasnya.

(dkisp)

TARAKAN – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyerahkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Unaudited Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Kaltara, Dwi Sabardiana, S.E., M.A., CFrA., CSFA., ERMCP., CertDA, di Kantor BPK RI Perwakilan Kaltara, Selasa (31/3).

Penyerahan ini menjadi bentuk komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Zainal menegaskan, penyerahan LKPD merupakan kewajiban konstitusional pemerintah daerah sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

“Penyerahan ini bukan sekadar kewajiban administrasi, tapi wujud komitmen kuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara untuk menjunjung tinggi prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah,” kata Zainal.

Ia juga mengapresiasi BPK RI yang telah melakukan pemeriksaan interim pada 10 Februari hingga 10 Maret 2026. Menurutnya, laporan yang diserahkan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual.

Sepanjang 2025, Pemprov Kaltara menghadapi berbagai tantangan, termasuk efisiensi anggaran dan dinamika regulasi pusat. Meski demikian, kualitas belanja daerah tetap dijaga, memastikan program prioritas tetap berjalan serta mempertahankan tata kelola keuangan yang baik dan berintegritas

Zainal memastikan, pihaknya siap menjalani seluruh tahapan audit dengan sikap terbuka dan kooperatif.

“Kami menyatakan kesiapan untuk bersikap terbuka, kooperatif, dan responsif dalam seluruh tahapan proses audit yang akan dilaksanakan oleh BPK RI,” ujarnya.

Ia berharap hasil pemeriksaan nantinya dapat menjadi masukan untuk meningkatkan tata kelola keuangan daerah ke depan.

Kegiatan ini turut dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi Kaltara, H. Muhammad Nasir, S.E., M.M., Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Kaltara, H. Denny Harianto, S.E., M.M., Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kaltara, Pollymaart Sijabat, SKM., M.A.P., serta jajaran kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)

APAU KAYAN – Kunjungan Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, ke Desa Nawang Baru dan Long Nawang, Kabupaten Malinau, pekan lalu, terasa begitu istimewa.

Bagi Ingkong, ini bukan sekadar agenda kerja, melainkan pulang ke kampung halaman tempat ia dilahirkan dan dibesarkan.

Dengan penuh kehangatan, Ingkong Ala menyambangi rumah-rumah warga satu per satu. Ia duduk bersama para orang tua, tokoh adat, hingga masyarakat, berbincang santai menggunakan bahasa Dayak Kenyah yang begitu akrab di telinga warga.

“Ini kampung halaman saya, di sinilah saya lahir dan besar. Jadi datang ke sini bukan seperti kunjungan, tapi sekaligus lepas kangen,,” kata Ingkong Ala.

Suasana haru pun terasa ketika sejumlah orang tua yang telah lanjut usia masih mengingat sosok Ingkong sejak kecil hingga dewasa. Mereka menyapa dengan penuh keakraban, bahkan menceritakan kembali kenangan masa lalu yang pernah dilalui bersama.

Di sela-sela perbincangan, salah satu warga juga mengenang masa sulit yang pernah mereka alami bersama. Ia bercerita bagaimana dulu mereka berusaha mendapatkan pinjaman dari koperasi, namun tidak berhasil. Kisah itu menjadi pengingat perjalanan hidup yang penuh tantangan di masa lalu.

Mendengar cerita tersebut, Ingkong Ala tampak terdiam sejenak, lalu merespons dengan empati. Baginya, pengalaman itu menjadi bagian dari perjalanan yang membentuk ketangguhan masyarakat hingga saat ini.

“Pengalaman seperti itu tidak boleh kita lupakan. Justru dari situ kita belajar untuk terus berjuang dan saling membantu,” ucapnya.

Dalam kunjungannya, Ingkong Ala juga menemui sejumlah tokoh yang dituakan, di antaranya Ubang Liman, Pui Balu Pasung, Mpui Pelutang Imang, mantan Kepala Desa Temuyat yang kini berusia 93 tahun serta Pui Pungau Anye.

“Kunjungan ini menjadi bentuk penghormatan saya kepada para sesepuh yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan masyarakat setempat,” ujarnya.

Di balik suasana kekeluargaan, Ingkong Ala tetap mendengarkan berbagai aspirasi warga. Mulai dari kebutuhan infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan disampaikan langsung oleh masyarakat tanpa sekat.

“Kalau kita datang langsung ke rumah warga, kita bisa lebih memahami apa yang mereka rasakan,” kata dia.

Bagi warga, kehadiran Ingkong Ala bukan hanya sebagai Wakil Gubernur, tetapi juga sebagai “anak kampung” yang kembali pulang. Kedekatan itu membuat silaturahmi terasa lebih hangat dan penuh makna.

Kunjungan ini menjadi cerminan pendekatan humanis Pemerintah Provinsi Kaltara, sekaligus memperkuat hubungan emosional dengan masyarakat perbatasan yang menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan hidup seorang Ingkong Ala.

(*)

TANJUNG SELOR – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltara, dengan menegaskan capaian pembangunan daerah menunjukkan tren positif.

Penyampaian tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-8 Masa Persidangan ke-II Tahun 2026 di Kantor DPRD Provinsi Kaltara, Senin (30/3).

Gubernur menjelaskan bahwa LKPj merupakan kewajiban konstitusional kepala daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang diperkuat dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2024.

“LKPj merupakan wujud akuntabilitas kepala daerah kepada DPRD atas penyelenggaraan pemerintahan selama satu tahun anggaran,” kata Gubernur.

Dalam paparannya, Zainal menyebut sejumlah indikator makro pembangunan mengalami peningkatan. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 74,04 atau naik 0,63 poin dan masuk kategori tinggi.

Tingkat kemiskinan tercatat 5,54 persen, tergolong rendah. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 3,85 persen dengan tren menurun. Pertumbuhan ekonomi mencapai 4,56 persen.

Kemudian pendapatan per kapita meningkat menjadi Rp208,21 juta, sedangkan ketimpangan pendapatan (Gini Ratio) berada di angka 0,261 atau kategori rendah.

“Capaian ini menunjukkan pembangunan Kaltara berada pada jalur yang tepat, meski masih ada tantangan ke depan,” ujarnya.

Dari sisi sumber daya manusia, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara meningkat menjadi 6.109 orang dari sebelumnya 4.823 orang, yang didominasi penambahan PPPK di sektor pendidikan dan kesehatan.

Menurutnya, kebijakan tersebut memperkuat pelayanan publik agar lebih optimal.

Pada aspek keuangan daerah, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 juga menunjukkan kinerja yang cukup baik. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terealisasi Rp820 miliar atau 85 persen, pendapatan transfer Rp1,782 triliun atau 85,79 persen, serta lain-lain pendapatan sah Rp56,68 miliar atau 159,1 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah mencapai Rp2,642 triliun atau 85,90 persen, dan belanja transfer Rp435,93 miliar atau 88,86 persen.

“Pengelolaan keuangan daerah cukup baik, namun perlu terus ditingkatkan efektivitasnya agar manfaatnya lebih dirasakan masyarakat,” jelasnya.

Berbagai kebijakan strategis juga dilaksanakan, di antaranya peningkatan partisipasi demokrasi, keringanan pajak kendaraan, program Beasiswa Kaltara Unggul, bantuan sosial, serta penguatan layanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu.

Selain itu, sejumlah indikator kinerja lainnya juga menunjukkan hasil positif, seperti peningkatan angka harapan hidup menjadi 73,68 tahun, indeks SPBE mencapai 3,87 (kategori sangat tinggi), kualitas lingkungan hidup sangat baik, serta jumlah desa mandiri meningkat menjadi 77 desa.

Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sektor yang perlu ditingkatkan, seperti pendidikan, kemiskinan dan konektivitas wilayah.

Atas capaian tersebut, Pemprov Kaltara meraih sejumlah penghargaan nasional pada tahun 2025, di antaranya Naker Inspirational Leadership Award, SPM Awards dengan capaian 100 persen, Paritrana Award serta penghargaan TP2DD.

Zainal menegaskan seluruh capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak, sekaligus menjadi motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Capaian ini adalah hasil kerja bersama. Ke depan, kita harus terus meningkatkan pelayanan agar manfaat pembangunan dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

(dkisp)