Wisuda UBT ke-42, Pemprov Dorong Lulusan Jadi Penggerak Pembangunan

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mendorong para lulusan Universitas Borneo Tarakan (UBT) untuk menjadi generasi yang mampu berkontribusi dalam pembangunan daerah.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Kaltara yang diwakili Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Dr. Bustan, S.E., M.Si., saat menghadiri Wisuda ke-42 UBT yang diikuti sebanyak 596 wisudawan dari berbagai jenjang pendidikan, Kamis (9/4).

Ratusan lulusan tersebut terdiri dari 483 lulusan Sarjana (S1) dengan 199 di antaranya meraih predikat cumlaude, 104 lulusan Magister (S2) dengan 10 cumlaude, 6 lulusan profesi seluruhnya cumlaude, serta 3 lulusan diploma.

Dalam kesempatan itu, Bustan memberikan apresiasi kepada para lulusan terbaik, yakni Almiza Fadliansyah, S.Pd., dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dengan IPK 3,97, Sri Devi Muthmainnah dari Fakultas Pertanian dengan IPK 3,98, serta Anni Mangiwa dari Fakultas Ilmu Kesehatan dengan IPK 4,00.

Ia menyampaikan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan ketekunan selama menempuh pendidikan.

“Semoga gelar dan pengetahuan yang diperoleh menjadi bekal berharga untuk menapaki masa depan, memberi manfaat bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat dan bangsa,” kata Bustan.

Bustan yang juga selaku Dewan Pertimbangan UBT menegaskan bahwa wisuda bukan akhir dari proses belajar, melainkan awal untuk terus berkembang dan berkontribusi di tengah masyarakat.

Menurutnya, di era transformasi digital saat ini, dunia kerja menuntut kemampuan adaptasi, kreativitas dan kolaborasi.

Pemprov Kaltara, lanjutnya, terus berkomitmen membangun sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa Kaltara Unggul, penguatan kolaborasi riset dan inovasi, serta peningkatan literasi digital dan ekonomi kreatif.

“Setinggi apa pun gelar yang diraih, jangan pernah berhenti belajar. Teruslah mengasah kemampuan dan memberi manfaat bagi sesama. Jadilah generasi yang mampu menjadi penggerak pembangunan di tengah masyarakat,” pesannya.

Dengan semangat baru yang dibawa para wisudawan, harapan akan masa depan Kaltara yang lebih maju, sejahtera dan berdaya saing pun semakin terbuka lebar.

(dksip)


Gubernur Ajak Perusahaan Perbaiki Jalan Lewat CSR

TANJUNG SELOR – Kondisi jalan menuju Kawasan Industri Tanah Kuning-Mangkupadi yang rusak kembali menjadi sorotan. Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara), Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum pun berinisiatif mengajak perusahaan ikut ambil bagian dalam perbaikan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).

Gubernur berencana mengumpulkan seluruh pimpinan perusahaan dalm waktu dekat sebagai langkah awal membangun komitmen bersama.

“Saya akan mengundang semua perusahaan untuk membahas dukungan CSR,” kata Zainal dalam forum Musrenbang RKPD Provinsi Kaltara Tahun 2027 di Gedung Gadis, Kamis (9/4).

Menurutnya, perbaikan jalan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah. Perlu dukungan dunia usaha agar hasilnya lebih maksimal dan berkelanjutan.

Selama ini, perbaikan yang dilakukan masih bersifat tambal sulam dan tidak bertahan lama, bahkan kondisi jalan kembali rusak.

Karena itu, untuk memastikan kontribusi perusahaan lebih terarah. Bersama Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kaltara, Bertius, S.Hut., ia akan mengidentifikasi perusahaan yang bisa terlibat langsung dalam perbaikan jalan.

Zainal juga menyoroti bahwa selama ini banyak program CSR yang dijalankan perusahaan, namun tidak semuanya terinformasi dengan jelas kepada pemerintah.

Dengan langkah ini, ia berharap perbaikan jalan menuju Tanah Kuning bisa dilakukan secara menyeluruh dan tidak lagi menjadi kendala bagi masyarakat maupun pengembangan kawasan industri.

(dkisp)

DPRD Kaltara Gelar Audiensi Bersama Komite III DPD Republik Indonesia

JAKARTA – Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan audiensi bersama Komite III Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia pada Rabu (8/4/26). Dipimipin langsung oleh Sekretaris Komisi IV Rumah Tumbo, SH., dan dihadiri Anggota Komisi IV, Muhammad Hatta, Rahman, S.K.M., dan Listiani.

Rombongan Komisi IV ini diterima langsung oleh Ketua Komite III DPD RI, Dr. Filep Wamafma, SH., M.Hum dan Anggota DPD RI, Larasati Moriska.

Dalam pertemuan tersebut, Ruman Tumbo menyampaikan bahwa penyaluran TKG masih belum merata. Berdasarkan hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada November 2025 bersama para guru penerima TKG di wilayah perbatasan, dari 39 guru yang terdata, hanya sebagian yang menerima tunjangan tersebut.

“Kami meminta dukungan DPD RI untuk menyampaikan persoalan ini agar ada kebijakan yang lebih adil dan merata bagi para guru di perbatasan,” Ungkapnya.

Selain itu, Komisi IV DPRD Kaltara juga menyampaikan sejumlah isu strategis lainnya, seperti keterbatasan kuota Program Indonesia Pintar (PIP), minimnya tenaga dokter spesialis, serta berkurangnya beasiswa pendidikan.

Kondisi infrastruktur turut menjadi perhatian, di mana akses transportasi di wilayah perbatasan masih sangat terbatas dan mahal. DPRD Kaltara juga mendorong pengadaan bus sekolah serta prioritas rehabilitasi sekolah di daerah perbatasan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komite III DPD RI mendorong DPRD Kaltara untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, melengkapi data pendukung, serta mengusulkan program prioritas seperti revitalisasi sekolah dan peningkatan akses beasiswa.

Dr. Filep Wamafma menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan daerah di Kaltara, bahwa pihaknya telah menyediakan kuota beasiswa bagi calon dokter spesialis untuk putra-putri yang berdomisili di Kalimantan Utara. Selain itu, terkait kuota PIP, agar pemerintah daerah berkoordinasi dengan dinas pendidikan setempat.

Untuk program rehabilitasi sekolah, DPD RI meminta agar pemerintah daerah segera mengusulkan data sekolah yang membutuhkan revitalisasi melalui program Kementerian Pendidikan.

(Humas DPRD Kaltara)

Monitoring Penyusunan dan Pengawasan LKPJ Gubernur Kaltara T. A 2025

Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) DPRD Provinsi Kalimantan Utara melaksanakan rangkaian kegiatan konsultasi dan monitoring dalam rangka persiapan tahapan penyusunan serta pengawasan LKPj Gubernur Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

Dipimpin langsung oleh wakil ketua DPRD Prov. Kaltara, H. Muddain, ST kegiatan ini juga dihadiri oleh ketua dan anggota pansus LKPj, yaitu Dino Andrian, SH selaku ketua pansus, H. Hamka, M. S.IP., MH, Adi Nata Kusuma, Dr. Syamsuddin Arfah dan Ladullah, S.Hi.

Kegiatan diawali dengan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, Pansus LKPj memperoleh arahan teknis terkait mekanisme penyusunan, indikator penilaian kinerja kepala daerah, serta tata cara monitoring dan evaluasi LKPj sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Humas DPRD Kaltara)

DPRD dan BNN Kaltara Pererat Sinergi Berantas Narkotika di Kalimantan Utara

Tanjung Selor – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara H. Achmad Djufrie, SE., MM Menerima Kunjungan Kepala Badan Narkotika Nasional ( BNN ) Kalimantan Utara Brigjen. Abdul Hasyim, S.H., M.Si pada hari Kamis (9/04/26).
Kunjungan tersebut merupakan kunjungan silaturahmi sekaligus mempererat sinergi antara DPRD dengan BNN Kalimantan Utara. Pertemuan berlangsung secara hangat dan penuh keakraban dan diharapkan dari pertemuan ini dapat terus terjalanin koordinasi dan kerjasama dalam memberantas narkoba khususnya di Kalimantan Utara.
Pertemuan ditutup dengan menyerahkan cinderamata sekaligus foto bersama.

(Humas DPRD Kaltara)