Pemprov Perkuat Kerja Sama Blue Economy dengan Sabah

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat kerja sama lintas negara melalui kegiatan “Welcome Dinner Cross Regional Blue Economy Initiative Kaltara–Sabah” yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kaltara, Selasa (7/3) malam.

Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., didampingi Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Ingkong Ala, S.E., M.Si.,, menyambut langsung Ketua Delegasi, Datuk Haji Datu Rosmadi Bin Datu Sulai, JP, bersama rombongan dari Negeri Sabah, Malaysia.

Dalam suasana yang akrab, Gubernur Zainal menyampaikan apresiasi atas terjalinnya komitmen kolaborasi antara Kaltara dan Sabah hingga terselenggaranya kegiatan tersebut.

“Semoga ini menjadi awal dari langkah-langkah kolaboratif yang lebih erat, produktif, dan saling menguatkan,” kata Zainal.

Ia menjelaskan bahwa Kaltara dan Sabah memiliki kedekatan geografis, historis, serta keterkaitan ekosistem pesisir yang saling terhubung, mulai dari mangrove, padang lamun, hingga kawasan lahan basah.

Melalui inisiatif Cross-Regional Blue Economy, kerja sama yang dibangun tidak hanya berfokus pada ekonomi, tetapi juga pada pendekatan berbasis lingkungan atau Nature-Based Solutions.

Zainal menambahkan, kolaborasi ini mencakup pengelolaan ekosistem pesisir secara berkelanjutan, pengembangan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan ketahanan wilayah pesisir, serta pertukaran pengetahuan antar wilayah.

Selain itu, Pemprov Kaltara juga mengusulkan pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) baru yang terhubung langsung dengan Sabah.

“Lokasinya direncanakan di Sei Menggaris. Jalannya sudah ada, tinggal pembangunan PLBN,” jelasnya.

Ia berharap ke depan dapat melakukan kunjungan balasan ke Sabah sebagai bentuk komitmen memperkuat kerja sama ekonomi di wilayah perbatasan.

Kegiatan ini turut dihadiri Konsul Jenderal RI Kota Kinabalu, Noorman Effendi, perwakilan United Nation Sustainable Development Solution Network Indonesia, Prof. Dr. Jatna Supriatna, Ph.D., Ketua DPRD Provinsi Kaltara, Achmad Djufrie, S.E., M.M., serta unsur Forkopimda Kaltara.

(dkisp)

Kaltara Mulai Gerakan ASRI, Dorong Budaya Hidup Bersih

TANJUNG SELOR – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memulai gerakan pelestarian lingkungan melalui Kick Off Aksi Bersih Massal (Korve) dan pencanangan Gerakan Indonesia ASRI (Aman, Sehat, Resik dan Indah), Selasa (7/4).

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kaltara, Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., di Halaman Kantor Gubernur Kaltara sebagai langkah nyata mendorong budaya hidup bersih di masyarakat.

Zainal menyampaikan bahwa gerakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Republik Indonesia terkait percepatan pengelolaan sampah dan penataan ruang publik.

“Gerakan Indonesia ASRI diproyeksikan menjadi fondasi bagi pembangunan budaya hidup bersih yang dimulai dari diri sendiri, lingkungan kerja hingga merambah ke ruang publik di seluruh wilayah Kalimantan Utara,” kata Zainal.

Ia mengimbau seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan kegiatan korve secara rutin minimal satu kali dalam seminggu, setiap hari Selasa usai senam bersama.

“Ke depan, kegiatan ini bisa ditingkatkan menjadi kebiasaan harian sebelum memulai aktivitas kerja,” tambahnya.

Zainal menegaskan bahwa Kaltara memiliki potensi alam yang luar biasa, namun perlu dijaga dengan kesadaran kolektif terhadap kebersihan lingkungan.

Dalam pelaksanaannya, terdapat tiga poin utama yang menjadi fokus, yaitu pertama revitalisasi gotong royong dengan menghidupkan kembali semangat “korve” atau kerja bakti sebagai identitas bangsa dalam menjaga kebersihan lingkungan.

Lalu kedua, keamanan dan kesehatan dengan mewujudkan lingkungan bersih sebagai fondasi masyarakat yang sehat dan aman dari ancaman penyakit maupun bencana lingkungan.

Serta ketiga, yaitu keberlanjutan dan kolaborasi, dengan mendorong sinergi dalam memilah sampah dari sumbernya serta mengurangi penggunaan plastik demi menjaga kelestarian alam Kaltara.

“Mari kita bekerja dengan semangat kolaborasi. Pilah sampah dari sumbernya, kurangi penggunaan plastik dan jadikan Kaltara sebagai provinsi yang benar-benar ASRI,” ujarnya.

Melalui gerakan ini, Kaltara diharapkan tidak hanya bersih, tetapi juga menjadi daerah yang mampu menjaga keberlanjutan lingkungannya untuk masa depan.

(dkisp)

DPRD KALTARA Perkuat Kepastian Perhitungan Pajak

TANJUNG SELOR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait sosialisasi pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 atas penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, Selasa (7/4/2026). Kegiatan ini menghadirkan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara, serta perwakilan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tanjung Redeb sebagai narasumber.

RDP dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Utara, H. Achmad Djufrie, SE., MM., yang menegaskan pentingnya pemahaman yang sama terkait mekanisme perhitungan PPh 21 agar tidak menimbulkan selisih kurang bayar di akhir tahun. Menurutnya, sosialisasi ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketertiban administrasi perpajakan sekaligus memastikan transparansi pengelolaan penghasilan anggota DPRD.

Perwakilan KPP Pratama Tanjung Redeb menjelaskan bahwa sejak 2024, perhitungan PPh 21 mengacu pada ketentuan terbaru dalam PMK 168/2023 yang menggunakan skema Tarif Efektif Rata-rata (TER). Dalam skema tersebut, penghasilan bulanan dihitung secara kumulatif selama satu tahun untuk menentukan besaran pajak yang harus dibayarkan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Provinsi Kalimantan Utara berkomitmen mendukung tertib administrasi perpajakan serta memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan akuntabel dan transparan.

(Hms/Adv)

208 Pejabat Dilantik, Bupati Nunukan Tekankan Kinerja dan Integritas

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan, Hermanus S.Sos, atas nama Bupati Nunukan, melantik dan mengambil sumpah jabatan pejabat administrator, pengawas, dan fungsional di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan, Selasa (7/4/2026), di Lantai 5 Kantor Bupati Nunukan.

Pelantikan tersebut merupakan bagian dari upaya penguatan tata kelola pemerintahan berbasis kinerja dan sistem merit.

Dalam sambutan Bupati Nunukan yang dibacakan Wakil Bupati, H. Irwan Sabri, SE, menyampaikan, pelantikan dilakukan setelah melalui seluruh tahapan dan prosedur yang dipersyaratkan, termasuk memperoleh Persetujuan Teknis (Pertek) dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) melalui aplikasi I-Mut. Hal ini merupakan bentuk penguatan pengawasan manajemen ASN sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang berlaku.

“Setiap keputusan kepegawaian harus didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara objektif. Mekanisme ini juga memberikan kepastian dan perlindungan hukum serta mencegah terjadinya pelanggaran administrasi,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, sebanyak 183 pejabat struktural yang terdiri dari pejabat administrator dan pengawas dilantik, serta dua pejabat fungsional yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Puskesmas. Selain itu, dilakukan penyesuaian jabatan terhadap 23 pejabat struktural yang diangkat kembali ke jabatan fungsional karena kebutuhan Organisasi.

“Seluruh proses mutasi dilaksanakan secara profesional berdasarkan sistem merit dan bukan karena hukuman disiplin,” jelasnya menambahkan dirinya berkomitmen, menjaga integritas dalam setiap kebijakan kepegawaian.

Bupati menekankan, jabatan merupakan amanah sekaligus tanggung jawab kinerja. Para pejabat diminta segera beradaptasi, memahami tugas dan fungsi, serta memastikan program berjalan dengan hasil yang terukur.

“Tidak ada ruang bagi pola kerja yang lambat, pasif, dan tidak produktif. Dalam enam bulan ke depan akan dilakukan evaluasi kinerja secara menyeluruh,” tegasnya.

Lanjut Bupati, saat ini Pemerintah Daerah tengah menjalankan Program Prioritas 17 Arah Baru Menuju Perubahan sebagai arah kebijakan pembangunan daerah. Setiap perangkat daerah diminta memastikan implementasi program berjalan secara nyata dan dirasakan masyarakat.

Selain itu, dalam menghadapi dinamika global dan tekanan ekonomi, pemerintah daerah juga menetapkan kebijakan efisiensi melalui penerapan Work From Home (WFH) setiap hari Jumat mulai April 2026. Kebijakan tersebut bertujuan meningkatkan efisiensi dan mendorong sistem kerja yang adaptif tanpa mengurangi produktivitas.

“WFH bukan kelonggaran, melainkan bagian dari transformasi birokrasi. Disiplin dan kinerja harus tetap terjaga,” lanjutnya.

Bupati juga mengingatkan pentingnya sinergi antar perangkat daerah serta menjaga integritas, etika, dan profesionalisme dalam menjalankan tugas. Pelanggaran terhadap prinsip tersebut tidak akan ditoleransi.

Diakhir sambutannya, Bupati melalui Wakil Bupati menyampaikan harapan agar seluruh pejabat yang dilantik mampu menunjukkan kinerja terbaik, loyalitas, dan integritas dalam mendukung kemajuan daerah.

“Pelantikan ini diharapkan menjadi momentum penguatan birokrasi yang lincah, adaptif, dan berorientasi pada hasil dalam mendukung pembangunan Kabupaten Nunukan,” harapnya.

Wakil Bupati Nunukan menambahkan agar pejabat yang dilantik meninggalkan sikap ego sektoral.

“Tidak ada sekat-sekat, tidak ada kotak-kotak. Kita dituntut ke depan agar lebih efektif, efisien dan produktif dalam menyelenggarakan pemerintahan di Kabupaten Nunukan, bekerja dengan prinsip,” ujarnya.

Acara berlangsung khidmat dan dihadiri unsur Forkopimda, Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pimpinan Organisasi Wanita, Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) dan undangan lainnya.

(Neni/*)

Gubernur Ajak ASN Kaltara Tunjukkan Wajah Ramah Daerah

TANJUNG SELOR – Setelah libur Idulfitri, Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Zainal A. Paliwang, S.H., M.Hum., memimpin apel pagi bersama seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara di Lapangan Agatis, Senin (6/4).

Dalam arahannya, Gubernur Zainal mengingatkan bahwa dalam waktu dekat Kaltara akan menerima tamu penting dari Pemerintah Negara Bagian Sabah, Malaysia. Ia mengajak seluruh ASN untuk menunjukkan sikap terbaik sebagai cerminan masyarakat Kaltara.

“Kita harus menunjukkan bahwa masyarakat Kaltara itu ramah, sopan dan menghargai tamu,” kata Zainal.

Tak hanya soal keramahan, Zainal juga menekankan pentingnya integritas dalam bekerja. Ia mengingatkan ASN agar berhati-hati, terutama dalam mengelola informasi yang bersifat sensitif.

Menurutnya, kinerja dan prestasi tetap menjadi kunci dalam perjalanan karier seorang ASN.

“Tunjukkan kinerja terbaik. Walaupun jabatan terbatas, penghargaan akan diberikan kepada yang berprestasi,” ujarnya.

Menutup arahannya, Zainal menyampaikan ucapan selamat Hari Raya Idulfitri kepada seluruh peserta apel, yang kemudian dilanjutkan dengan kegiatan halal bihalal penuh keakraban.

“Minal aidzin wal faidzin, mohon maaf lahir dan batin,” ucapnya.

Kegiatan pagi itu pun tidak hanya menjadi momentum kembali bekerja, tetapi juga mempererat silaturahmi antar ASN di lingkungan Pemprov Kaltara.

(dkisp)