TANJUNG SELOR – Ketua Komisi Informasi (KI) Kalimantan Utara (Kaltara), Fajar Mentari, S.Pd., C.Med., Sp.AP. membantah pemberitaan yang menyebut adanya dugaan penyimpangan pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) senilai Rp611,4 miliar di Kaltara. Menurutnya, informasi yang beredar tidak sesuai fakta karena menggunakan dasar hukum yang tidak tepat dan memuat data yang tidak akurat.

Fajar menjelaskan bahwa pengelolaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi saat ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2026 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi, yang kemudian diperjelas melalui Surat Nomor S-36/PK/2026 tanggal 31 Maret 2026 tentang Pemberitahuan Sisa Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi Sampai dengan Tahun 2025.

“Dasar aturannya saja sudah salah. Kemudian angkanya juga tidak sesuai. Dan semua persoalan tersebut sudah diselesaikan,” tegas Fajar kepada media.

Ia menilai masyarakat perlu memperoleh informasi yang utuh dan berimbang agar tidak terbentuk persepsi yang keliru terkait pengelolaan keuangan daerah. Menurutnya, insan pers di Kaltara memahami kondisi dan dinamika daerah sehingga mampu memilah informasi berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Pers lokal jauh lebih tahu persoalan di daerahnya, sehingga mereka lebih sadar mana yang pantas diliput dan mana yang hoaks. Dengan kata lain saya memastikan ini berita titipan ke media luar untuk menggiring opini. Ada unsur kesengajaan dengan maksud yang tidak baik, dan tujuan yang tidak sehat,” ungkap Fajar.

Fajar juga menduga munculnya kembali isu tersebut merupakan bagian dari upaya menggiring opini publik. Karena itu, ia mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi serta selalu merujuk pada sumber resmi.

“Saya memastikan informasi ini tidak benar. Ada upaya menggiring opini melalui media tertentu. Saya pastikan ini hoaks, ada konspirasi kebusukan terselubung dari pihak yang tidak bertanggungjawab. Masyarakat harus cermat dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas kebenarannya,” ujarnya.

Menurut Fajar, persoalan administrasi yang sempat menjadi perhatian telah ditindaklanjuti dan diselesaikan sesuai mekanisme yang berlaku. Ia berharap polemik ini tidak berkembang menjadi informasi yang menyesatkan publik dan justru mengaburkan fakta yang sebenarnya.

“Hasil rekomendasi dari BPK kepada Pemprov Kaltara sudah jelas tidak ada unsur pidana, apalagi mengembalikan. Ini mempertegas bahwa berita titipan ke media luar tersebut adalah hoaks,” terang Fajar.

Pemberitaan yang dibantah sebelumnya dari salah satu media yang memberitakan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait pengelolaan Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi (DBH DR) sebesar Rp611,4 miliar di Kaltara, dalam laporan tersebut disebutkan adanya dugaan penggunaan dana yang tidak sesuai peruntukan atau tidak mengikuti prosedur yang ditetapkan pemerintah.

Media tersebut merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 216/PMK.07/2021 sebagai dasar argumentasi. Namun, menurut Fajar Mentari, rujukan tersebut tidak tepat karena ketentuan yang berlaku saat ini telah diatur dalam PMK Nomor 16 Tahun 2026, sehingga narasi yang dibangun dalam pemberitaan tersebut dinilai tidak sesuai dengan regulasi terbaru maupun kondisi faktual yang ada.

*

TARAKAN – Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala, S.E., M.Si., menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Kaltara, Hasiando G. Manik, atas kontribusi dan kepemimpinannya dalam memperkuat stabilitas serta pembangunan ekonomi daerah.

Hal tersebut disampaikan saat menghadiri kegiatan perpisahan Kepala Perwakilan BI Kaltara bertajuk “Merajut Sinergi, Mengukir Legacy untuk Stabilitas dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Kantor Perwakilan BI Kaltara Tarakan, Jumat (22/5).

Mewakili Gubernur Kaltara, Wagub Ingkong menilai kehadiran Hasiando tidak hanya menjalankan fungsi BI sebagai otoritas moneter, tetapi juga membangun komunikasi dan kolaborasi erat dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara serta para pemangku kepentingan.

“Kehadiran beliau tidak hanya memperkuat fungsi Bank Indonesia sebagai otoritas moneter, tetapi juga menghadirkan sosok mitra yang terbuka, responsif, dan selalu membangun kolaborasi,” ujar Ingkong.

Menurutnya, berbagai program strategis berhasil dijalankan melalui sinergi yang kuat, mulai dari pengendalian inflasi daerah melalui TPID, pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif, percepatan digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS, elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, hingga penguatan ekonomi dan keuangan syariah.

Ingkong menegaskan capaian tersebut merupakan hasil kerja sama seluruh pihak, termasuk kontribusi kepemimpinan Hasiando selama bertugas di Kaltara.

“Legacy yang telah diukir bukan hanya dalam bentuk angka dan program, tetapi juga kepercayaan, jejaring, dan semangat kolaborasi yang terus kami jaga,” katanya.

Ia berharap sinergi antara Pemprov Kaltara dan BI terus diperkuat demi menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan daerah di masa mendatang.

“Tantangan ekonomi ke depan tidak ringan, tetapi dengan kebersamaan saya yakin Kaltara akan terus tumbuh dan stabil menuju kesejahteraan masyarakat,” tutupnya.

(dkisp)

TANJUNG SELOR – Pelaksanaan seleksi Calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Tahun 2026 mendapat apresiasi dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia (RI) karena dinilai berlangsung profesional, transparan dan menjunjung tinggi integritas.

Apresiasi tersebut disampaikan Direktur Perencanaan, Standardisasi, dan Kurikulum Pendidikan dan Pelatihan BPIP RI, Elfrida Herawati Siregar, S.P., M.M., saat menghadiri penutupan seleksi Paskibraka Kaltara 2026 di Aula Lantai II Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Bulungan, Jumat (22/5).

Dalam kesempatan itu, Elfrida menyampaikan terima kasih kepada seluruh tim seleksi dan panitia pelaksana yang telah bekerja maksimal selama tahapan seleksi berlangsung.

Elfrida menjelaskan bahwa proses seleksi di Kaltara telah dilaksanakan secara objektif dan menjadi langkah penting dalam melahirkan generasi muda yang memiliki semangat kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila.

“Kami melihat seluruh rangkaian seleksi di Provinsi Kalimantan Utara berjalan dengan baik, berintegritas dan transparan. Ini menjadi modal penting dalam melahirkan kader-kader Pancasila terbaik dari daerah,” kata Elfrida.

Ia menilai hasil seleksi yang diperoleh para peserta juga mencerminkan kualitas pembinaan generasi muda di masing-masing daerah.

Elfrida menegaskan seluruh peserta yang mengikuti seleksi merupakan putra-putri terbaik yang memiliki potensi besar menjadi pemimpin bangsa di masa mendatang.

“Semua yang mengikuti seleksi ini adalah calon pemimpin bangsa. Baik yang bertugas mengibarkan Sang Merah Putih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, semuanya merupakan putra-putri terbaik daerah,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia turut berpesan agar para peserta terus menjaga semangat, disiplin, dan tanggung jawab dalam menjalankan tugas sebagai anggota Paskibraka.

Menurutnya, semangat nasionalisme dan nilai-nilai Pancasila yang diperoleh selama proses seleksi perlu terus dijaga dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Teruslah semangat menjalankan tugas mengibarkan bendera Merah Putih di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Jadilah teladan dan generasi muda yang membanggakan daerah serta bangsa Indonesia,” pungkasnya.

(dkisp)