NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan membuka secara Resmi Diklat Basic Safety Training Kapal Layar Motor (BST KLM) dan Surat Keterangan Kecakapan (SKK) 60 MIL Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan Politeknik Pelayaran Barombong Makassar, yang dilaksanakan di ruang serbaguna lantai 5 kantor bupati Nunukan, Senin, 06/04/2026.

Keselamatan dan kenyamanan bagi penumpang adalah hal penting dan utama dari setiap perjalanan yang dilakukan dengan menggunakan transportasi baik transportasi laut, darat maupun udara. Dengan memperhatikan hal tersebut maka Dinas Perhubungan kabupaten Nunukan menginisiasi kegiatan Diklat BST dan SKK 60 Mil Kerjasama Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan dengan Politeknik Pelayaran Barombong Makassar.

Hal tersebut dilakukan karena mengingat kondisi dan letak geografis kabupaten Nunukan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan/lautan yang lebih banyak menggunakan transportasi air, baik pelayaran dalan skala kecil diantaranya speedboat-speedboat kecil yang mengantarkan penumpang menyeberang ke wilayah pulau Sebatik, ke Sei Ular, Seimanggaris, Sebuku dan sekitarnya, sedangkan untuk pelayaran dalam skala besar yakni pelayaran kapal Pelni yang mengantarkan penumpang dari kabupaten Nunukan ke Kalimantan Timur, Sulawesi dan daerah Jawa.

Wakil Bupati Nunukzn Hermanus S Sos dalam sambutannya menyampaikan harapannya bahwa melalui kegiatan ini seluruh peserta bisa mahir dalam navigasi dasar dan respon darurat, menekankan budaya proaktif untuk pencegahan resiko di lautan dan dapat memenuhi standar operasional yang ditentukan serta mendapat legalitas dalam berlayar.

Lanjut Wabup mengatakan peserta yang mengikuti Diklat harus memiliki ketrampilan dan pengetahuan keselamatan serta operasional kelautan yang handal, sehingga dalam aplikasinya nanti semua para peserta Diklat sudah siap dan terampil dalam menjalankan pekerjaannya secara profesionalisme.

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Nunukan H. Abdul Munir ST menyampaikan bahwa kegiatan diklat ini bertujuan untuk menjamin keprofresionalan para motoris yang ada di kabupaten Nunukan.
Dalam laporannya, Abdul Munir mengatakan para peserta berjumlah kurang lebih 100 peserta akan dibekali ilmu tentang keselamatan dalam mengemudikan transportasi laut dan seluruh peserta akan mendapat sertifikat.

Lanjut Munir menyampaikan bahwa peserta yang ada terdiri dari 70 orang dari luar Nunukan dan 30 orang dari Nunukan.
Seluruh peserta yang ada ditempatkan di Mess Diklat BKPSDM kabupaten Nunukan.

Di kesempatan yang sama Wakil Direktur Politeknik Pelayaran Barombong H Irwan SH M Mar E, berharap bahwa seluruh peserta Diklat BST KLM dan SKK 60 MIL dapat mengikuti semua rangkaian kegiatan denga baik dan tertib dengan mendengarkan, mengerti dan nantinya akan mengimplementasikan di lapangan apa yang akan diberikan oleh para pemateri. “Kegiatan ini bertujuan memberikan sosialisasi dan informasi yang berguna dengan target sasaran untuk meningkatkan keamanan dan keselamatan para peserta yang mengikuti Diklat”, lanjut ungkapnya.

Kapala KSOP Nunukan, Ahmad Kosasi SH dalam sambutannya mengungkapkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah kabupaten Nunukan khususnya Dinas Perhubungan atas terselenggaranya kegiatan ini dan berharap semua peserta mendapat ilmu yang bermanfaat dan dapat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan hingga selesai nantimya.

Tampak turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten Ekonomi Pembangunan, Asisten Administrasi Pembangunan, Wakil Ketua DPRD Nunukan, perwakilan Forkopimda, serta pimpinan Instansi Vertikal dan pengajar.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Wakil Bupati Nunukan Hermanus. S.Sos secara resmi membuka kegiatan Workshop “Refleksi Kerja Kolaborasi dalam Percepatan Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara” yang dilaksanakan di Lantai IV, Kantor Bupati Nunukan. Senen(6/4/2026)

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari, yakni pada tanggal 6 dan 7, dengan melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, perangkat daerah terkait, pemerintah kecamatan, lembaga adat, organisasi masyarakat sipil hingga mitra pembangunan.
Hadir pula narasumber dari tingkat nasional dan daerah , Kasmila Widodo, yang memberikan pandangan terkait kebijakan, implementasi serta strategi percepatan ke depan.

Dalam laporan Ketua panitia, Syamsuri menjelaskan bahwa workshop ini bertujuan untuk merefleksikan capaian dan tantangan dalam pelaksanaan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah untuk merumuskan langkah percepatan melalui penguatan kerja kolaborasi lintas pihak.

Rangkaian kegiatan workshop dibagi dalam dua hari. Pada hari pertama diawali dengan pembukaan, penyerahan pedoman masyarakat hukum adat, serta sesi refleksi kebijakan dan implementasi sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023.

Selanjutnya pada hari kedua, kegiatan difokuskan pada diskusi mendalam terkait tantangan, peluang, dan strategi percepatan melalui kerja kolaborasi.

Selain itu juga dibahas arah kebijakan pembangunan daerah serta integrasi wilayah adat ke dalam perencanaan dan tata ruang. Kegiatan ditutup dengan penyusunan rencana aksi percepatan, presentasi hasil, serta kesepakatan bersama lintas pihak.

Wakil Bupati Nunukan Hermanus. S.Sos dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak, khususnya para tokoh adat dan masyarakat hukum adat yang telah hadir dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan ini.

Ia menegaskan bahwa workshop ini merupakan langkah penting dan strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah dan masyarakat hukum adat dalam menjaga serta melestarikan budaya dan kearifan lokal di Kabupaten Nunukan.

“Melalui kegiatan ini, kita berharap seluruh masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan dapat segera didampingi dalam proses inventarisasi, sehingga percepatan pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan dapat segera terwujud,” ujarnya.

Wakil Bupati juga menambahkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nunukan mendukung penuh kegiatan ini dan berharap berbagai persoalan yang selama ini belum terselesaikan dapat segera menemukan solusi bersama.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Helmi Pudaaslikar, S.IP., M.AP. menjelaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat keberadaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan.

Menurutnya, proses pengakuan masyarakat hukum adat tidak bisa dilakukan secara instan. Ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari identifikasi, verifikasi, hingga penetapan oleh kepala daerah. Selain itu, perlindungan juga mencakup pengakuan terhadap adat istiadat dan wilayah adat sebagai bagian dari identitas mereka.

“Pemberdayaan juga menjadi bagian penting, seperti di sektor ekonomi dan budaya, yang dilakukan bersama pemerintah daerah dan mitra pembangunan,” jelasnya.

Ia menambahkan, melalui workshop ini seluruh pihak diajak berdialog untuk mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, mengidentifikasi hambatan, serta menyusun langkah ke depan agar tetap berjalan sesuai rencana.

Di akhir kegiatan, diharapkan workshop ini mampu menghasilkan rumusan refleksi capaian dan tantangan, rencana aksi percepatan yang terukur dan kolaboratif, serta komitmen bersama dalam implementasi kebijakan pengakuan, perlindungan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat di Kabupaten Nunukan.

(PROKOMPIM)

NUNUKAN – Bupati Nunukan menghadiri acara pisah sambut Komandan Pangkalan TNI AL (Danlanal) Nunukan yang digelar di Sayn Cafe dan Resto Nunukan, Sabtu (5/4/2026).

Jabatan Danlanal Nunukan resmi berganti dari Kolonel Laut (P) Primayanta Maulana Malik, S.T., M.Tr.Opsla kepada Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, S.E., M.Tr.Opsla. Sebelumnya, Slamet Ariyadi bertugas sebagai Kepala Dinas Penerangan Komando Armada (Koarmada) III di Sorong, Papua. Sementara itu, Primayanta Maulana Malik mendapat penugasan baru sebagai Wakil Komandan Detasemen Markas (Wadan Denma) Mabes TNI AL di Jakarta.

Dalam sambutannya, Primayanta Maulana Malik menyampaikan rasa bangga atas pengabdiannya di Kabupaten Nunukan selama kurang lebih 13 bulan. Ia juga mengucapkan terima kasih atas dukungan seluruh pihak selama masa tugasnya.

Menurutnya, berbagai capaian berhasil diraih selama memimpin Lanal Nunukan, di antaranya 13 kali penggagalan penyelundupan barang ilegal di wilayah perairan Nunukan, pelaksanaan 22 kegiatan bakti sosial yang menyentuh langsung masyarakat, serta program pemberdayaan UMKM yang melibatkan Jalasenastri. Selain itu, Lanal Nunukan juga berhasil masuk sebagai salah satu nominasi pangkalan teladan.

Sementara itu, Danlanal Nunukan yang baru, Kolonel Laut (P) Slamet Ariyadi, menyampaikan rasa bahagia dan antusias atas penugasan barunya di Kabupaten Nunukan. Ia mengaku terkesan dengan sambutan hangat yang diterimanya sejak pertama tiba di daerah tersebut.

“Saya berharap kolaborasi dan sinergi antara Lanal Nunukan dengan Pemerintah Kabupaten Nunukan serta seluruh masyarakat dapat terus terjalin dengan baik dan harmonis,” ujarnya.

Bupati Nunukan, H. Irwan Sabri, dalam kesempatan tersebut menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kolonel Laut (P) Primayanta Maulana Malik atas dedikasi dan pengabdian selama bertugas di Nunukan.
“Saya berharap hubungan silaturahmi ini tetap terjalin sampai kapan pun,” ucapnya.

Kepada Danlanal yang baru, Bupati juga menyampaikan selamat datang serta harapan agar berbagai prestasi yang telah dicapai dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan.

Acara pisah sambut tersebut turut dihadiri Ketua TP PKK Kabupaten Nunukan, unsur Forkopimda beserta istri, pimpinan instansi vertikal, tokoh masyarakat, tokoh perempuan, serta tamu undangan lainnya.

(PROKOMPIM)