PEDULI : Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat mengunjungi lokasi bencana longsor di Kampung Bugis, Kelurahan Karang Anyar, baru-baru ini.

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Guna penanganan bencana di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Pemerintah Provinsi (Pemprov) mengusulkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp 12 miliar kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Dana itu, salah satunya akan digunakan untuk penanganan pasca bencana tanah longsor. Utamanya, untuk membantu perbaikan rumah warga terdampak bencana.

Dikatakan Gubernur Kaltara Dr H Irianto Lambrie, dalam pengusulannya Pemprov melalui Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara juga Kota Tarakan akan mengkalkulasikan jumlah kerugian material yang ditimbulkan akibat bencana longsor beberapa hari lalu. “BNPB dalam memberikan bantuan seperti ini, sangat selektif. Untuk itu, selain dilakukan kalkulasi jumlah kerugian materiil, juga perlu disertakan sejumlah dokumen pendukung,” kata Irianto di Tanjung Selor, Minggu (7/4).

Adapun sejumlah dokumen yang dibutuhkan itu, di antaranya berita acara kejadian bencana dari Camat setempat, dan surat pernyataan darurat bencana dari Walikota Tarakan dan Gubernur Kaltara. “Meski sudah lengkap, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan. Salah satunya, verifikasi yang ketat. Harus diingat, usulan seperti ini bukan hanya dari Kaltara tapi juga daerah lain yang terkena bencana,” jelas Gubernur.

Pemprov Kaltara sendiri, dalam penanganan warga terdampak longsor di Tarakan sudah melakukan sejumlah upaya. Di antaranya, instruksi langsung Gubernur untuk melakukan revegetasi di lahan rawan longsor pada lokasi bencana oleh Dinas Kehutanan (Dishut) Kaltara yang berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat. Lalu, penggunaan dana tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2019 untuk membantu perbaikan sejumlah fasilitas umum yang rusak akibat bencana.

Selain itu, Gubernur juga membuka peluang untuk mengusulkan bantuan rehab rumah guna memperbaiki rumah warga yang rusak terdampak bencana.(humas)

PEMILU BERDAULAT : Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat menghadiri acara ‘Konser Musik Pemilu Berdaulat, Negara Kuat’ di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Sabtu (6/4) malam.

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Dr. H. Irianto Lambrie mengajak kepada masyarakat, utamanya yang sudah memiliki hak pilih, untuk menggunakan hak pilihnya dengan mencoblos pada saat pemungutan suara Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2019 pada 17 April nanti. Masyarakat diminta untuk tidak Golput (Golongan Putih) — istilah bagi yang tidak mau memilih.

Demikian ditegaskan Irianto saat membuka kegiatan sosialisasi Pemilu yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Kaltara lewat acara ‘Konser Musik Pemilu Berdaulat, Negara Kuat’ di Lapangan Agatish Tanjung Selor, Sabtu (6/4) malam.

“Pemilu merupakan agenda rutin yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali, baik itu Pemilu Legeslatif (memilih anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI dan DPD RI), maupun Pemilihan  Umum Presiden dan Wakil Presiden. Namun tahun ini ada perbedaan. Pemilu 2019 diselenggarakan secara serentak. Dan ini merupakan yang pertama kalinya,” kata Gubernur.

Pemilu secara langsung yang diselenggarakan, menurut Irianto, menunjukkan bahwa Indonesia sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia. Indonesia yang penduduknya berbeda-beda suku dan agama, selama ini telah menunjukkan sebagai negara yang demokrasi. Dibuktikan dengan pelaksanaan Pemilu yang selalu aman dan damai. “Saya mengajak, mari kita jaga bersama. Jaga hubungan harmoni dan kerukunan antar masyarakat yang selama ini sudah terjalin. Kita yakin Pemilu di Indonesia, khususnya di Kaltara akan terselenggara secara jujur adil, transparan, dan akuntabel,” ungkapnya.

Gubernur meminta, agar masyarakat tidak terpecah hanya gara-gara berbeda pilihan. Jadikan Pemilu ini sebagai sebuah pesta demokrasi, dengan senantiasa menjaga kedamaian. “Pesan saya kepada masyarakat, jangan terpecah belah, jangan mudah terprovokasi dengan hal-hal yang akan mengganggu keharmonisan daerah,” tegas Irianto.

Dikatakan, suksesnya pelaksanaan Pemilu bukan hanya karena oleh penyelenggara, maupun pemerintah. Namun kesuksesan Pemilu berada di tangan seluruh masyarakat Indonesia. Tak terkecuali warga Kaltara. “Terima kasih juga patut kita berikan kepada jajaran TNI dan Polri yang selalu menjaga keamanan di wilayah kita. Kesuksesan Pemilu juga karena kerja keras mereka,” tandasnya.

Pada kesempatan itu, Gubernur kembali mengajak kepada masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menggunakan haknya dengan datang ke TPS pada tanggal 17 April nanti. “Dan jangan lupa juga, untuk berdoa sebelum datang ke TPS. Memohon petunjuk kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa agar para pemimpin yang kita pilih adalah pemimpin yang baik, yang bisa menjalankan amanah untuk kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat,” kata Gubernur.

Tak lupa Gubernur mengimbau, agar masyarakat di Kaltara jangan sampai ada yang Golput. Apalagi, kata Irianto, utamanya bagi umat muslim, sudah ada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan Golput hukumnya haram. “Ingat, memilih pemimpin penting, untuk itu lah jangan sampai tidak memilih. Ini adalah untk kepentingan bangsa ke depan,” katanya lagi. Terakhir, Gubernur mengajak kepada seluruh masyarakat untuk senantiasa berdoa semoga hasil Pemilu di Indonesia, khususnya di Kaltara akan membawa berkah untuk kemajuan bangsa dan daerah. (humas)

PENGHARGAAN : Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa (ketiga dari kanan) berfoto bersama 6 kepala Disnaker tingkat provinsi lainnya yang meraih penghargaan dari Kemenaker, belum lama ini.

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Setelah tahun lalu meraih penghargaan Indeks Prestasi Pembangunan Ketenagakerjaan (Integra), tahun ini Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), dalam hal ini Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Dinsakertrans) kembali meraih penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja (Kemenaker) RI. Kali ini dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. “Alhamdulillah, dari 7 Provinsi yang meraih penghargaan ini, Kaltara masuk pada urutan keempat,“ ungkap Kepala Disnakertrans Kaltara Armin Mustafa. Dikatakan, penghargaan yang diraih dalam penegakan hukum ketenagakerjaan ini, merupakan yang pertama kali bagi Kaltara. Yaitu sejak beralihnya fungsi pengawasan ketenagakerjaan dari Kabupaten/Kota ke Provinsi sejak 2017 lalu.

Armin menyatakan, proses penyidikan dilaksanakan sejak tahun 2018. Namun selama melaksanakan tugas itu tanpa diketahui oleh Disnakertrans, pihak Kemenaker melakukan penilaian selama melaksanakan pekerjaan. “Untuk indikator penilaian kami tidak mengetahui apa saja yang menjadi penilaian. Karena kami hanya bekerja saja, dari Kemenaker yang melakukan penilaiannya, dan itu tanpa sepengetahuan kami,“ ungkapnya.

Dikatakan Armin, selain kepada Disnakertrans Kaltara, Pemerintah melalui Kementerian Tenaga Kerja juga juga memberikan penghargaan yang diberikan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) ketenagakerjaan. Penghargaan itu diberi atas dedikasinya dalam penegakan hukum ketenagakerjaan. “PPNS dari Kaltara yang meraih penghargaan itu, atas nama Sondi Julianto. Kami sangat memberikan apresiasi atas kinerjanya dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana ketenagakerjaan,” kata Armin.

Penyerahan penghargaan dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan Rakornas Pengawasan Ketenagakerjaan 2019 dengan tema Menuju Pengawasan Ketenagakerjaan yang Profesional, Terpercaya, Peduli, dan Inovatif di era Revolusi Industri 4.0 yang digelar di Jakarta, Kamis (4/4) lalu.

“Rakornas ini dilaksanakan setiap tahun. Kegiatan ini merupakan sarana komunikasi tingkat nasional untuk memperkuat sinergitas pengawasan ketenagakerjaan dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah. Utamanya untuk menyikapi berbagai perubahan mutakhir, sekaligus menyusun strategi pengawasan ketenagakerjaan. Yakni pengelolaan SDM, pengembangan sistem pengawas ketenagakerjaan yang modern,” jelas Armin.

Armin menambahkan, pada Rakornas tahun ini menekankan tentang tata dan cara kelola pengawasan ketenagakerjaan yang lebih efektif dan efisien. Dengan penggunaan teknologi berbasis digitalisasi. Yakni, tata kelola dan strategi pengawasan ketenagakerjaan, dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pengawasan ketenagakerjaan di daerah, serta membangun komunikasi timbal balik antara pemerintah pusat dengan provinsi. “Juga untuk mencari titik temu terkait permasalahan pengawasan ketenagakerjaan, sehingga kebijakan kebijakan yang ada dapat dilaksanakan searah dari pusat maupun provinsi,“ imbuhnya. (humas).