2018, Pemprov Bangun 144 Unit Sarana Sanitasi

PERBAIKAN SANITASI : Asisten II Setprov Kaltara H. Syaiful Herman secara simbolis melakukan pembongkaran lanting atau WC terapung di pinggir sungai daerah Bulu Perindu, Senin (8/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPR-Perkim) melakukan program penataan lingkungan di wilayah pinggiran kota. Salah satunya melalui pengembangan sanitasi yang dilaksanakan di daerah Tanjung Rumbia dan Bulu Perindu, Kecamatan Tanjung Selor.

“Pengembangan sanitasi di kawasan ini, guna mendukung penerapan perilaku hidup dan sehat. Sehingga berdampak positif bagi kesehatan warga setempat. Selain itu, juga untuk penataan lingkungan di Tanjung Selor, sebagai ibukota provinsi Kaltara,” kata Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setprov Kaltara H Syaiful Herman saat meninjau ke lokasi kegiatan, Senin (8/4).

Dalam program ini, Saiful yang didampingi Kepala Bidang (Kabid) Perumahan Roswan menyebutkan, pada 2018 lalu, ada 144 unit sarana sanitasi bagi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang dibangun di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia. “Jumlah yang kita bangun ini disesuaikan dengan hasil survei terhadap kondisi rumah yang akan dibantu pemasangan sanitasinya. Syarat lainnya, yang kita bantu harus memiliki legalitas tanahnya,” jelas Syaiful.

Pembangunan sarana sanitasi terhadap RTLH, dilakukan dengan cara memindahkan lanting (WC terapung) dari pinggir sungai ke dalam rumah. Melalui ini, diharapkan masyarakat yang biasa melakukan aktivitas mandi, cuci dan kakus (MCK) di sungai, kini berpindah ke rumah. Utamanya untuk buang air, sekarang dilakukan kakus di rumah masing-masing. “Pengembangan sanitasi ini, bentuk septic tank dengan biofil. Sistem ini sesuai standar dari Dinas Kesehatan. Karena kualitasnya terjamin dan tahan lama,” urai.

Untuk teknisnya sendiri, Roswan menyebutkan, program bantuan pengembangan sanitasi RTLH di dua wilayah tersebut, didanai melalui APBD Provinsi Kaltara senilai Rp 1,6 miliar. Dengan rincian, tiap rumah mendapatkan bantuan Rp 10 juta hingga Rp 15 juta. Di mana Rp 12,5 juta untuk material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang. “Kami menyiapkan bahan pembangunan kakusnya. Kalau untuk pengerjaannya, yang memiliki rumah itu sendiri. Namun kita berikan upah tukang Rp 2,5 juta. Nanti setelah selesai baru boleh dibayarkan (ongkos tukangnya),” jelas Roswan.

Sebagai informasi, tahun ini program tersebut kembali dilanjutkan. Melalui APBD Kaltara tahun 2019 dialokasinya sekira Rp 1,155 miliar. “Tahapan kini masih dilakukan proses survei lokasi. Kita berharap dalam jangka panjang pembangunan sanitasi RTLH tidak hanya di Bulu Perindu dan Tanjung Rumbia saja, tapi juga daerah lain di Kaltara,” tutupnya.(humas)

Kades Harus Punya Kreasi Kelola Dana Desa

PEMBANGUNAN DESA : Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie saat menghadiri Rakor Percepatan Pembangunan Desa se-Kaltara di Gedung Gadis, Senin (8/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.coom – Pemerintah memberikan perhatian yang besar ke Desa. Ini dibuktikan dengan alokasi anggaran yang besar langsung ke desa. Sejak puluhan tahun Indonesia merdeka, baru di era sekarang Pemerintah mengalokasikan dana hingga Rp 70-an triliun ke desa.

Begitu pun di Kalimantan Utara (Kaltara). Dikatakan Gubernur Kaltara Dr. H. Irianto Lambrie, tahun ini ada Rp 463,26 miliar dana desa yang akan dibagi untuk 147 desa. “Dari itu, bagi masyarakat desa, utamanya para aparat desa wajib mensyukuri. Tak sekedar bersyukur dalam ucapan, namun dengan tindakan nyata. Dengan bekerja lebih baik,” kata Gubernur saat membuka Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa se Kalimantan Utara di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Senin (08/04).

Dengan alokasi dana yang begitu besar ke desa ini, Gubernur mengingatkan kepada para Kepala Desa (Kades) dan Aparat Desa agar dalam pengelolaannya harus lebih hati-hati. “Lakukan secara benar dan tepat sasaran,” katanya. Apalagi saat ini, lanjut Irianto, penggunaan dana desa mendapat pengawasan ketat oleh para aparat penegak hukum.

“Kades dan aparat desa perlu banyak belajar. Pahami aturan-aturan tentang pemerintahan desa. Termasuk aturan bagaimana pengelolaan dana desa yang benar. Agar jangan sampai salah dalam melangkah. Apalagi sampai ke kesalahan yang berujung ke masalah hukum,” kata Irianto.

Belajar, lanjutnya,  bisa dilakukan secara mandiri, dengan banyak membaca. Atau bisa lewat pelatihan-pelatihan, hingga forum resmi lainnya, termasuk melalui Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa yang dilaksanakan kemarin.

“Melalui Rapat Koordinasi ini, saya harap akan terbangun motifasi untuk meningkatkan status desa. Dari desa yang tertinggal menjadi desa yang maju, hingga ke desa mandiri,” katanya. Rakor sendiri diikuti oleh para camat, perwakilan kepala desa bersama aparaturnya, serta jajaran dinas pemberdayaan masyarakat desa se-Kaltara.

Seperti kita ketahui, dari 147 desa yang ada di Kaltara, 125 desa di antaranya adalah merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal. Baru ada 4 desa maju dan 3 desa mandiri. Untuk meningkatkan status desa, kata Irianto, bukan hanya dengan anggaran yang besar. Tapi butuh semangat untuk maju juga penting. Perlunya memperkuat daya saing, serta mengubah pola pikir masyarakat ke arah pemikiran yang maju.

“Aparat desa, utamanya Kades harus banyak berinovasi, berkreasi untuk memajukan desanya. Dengan dana desa yang besar, kemudian ada kreasi yang positif, saya yakin desa akan menjadi cepat maju. Belajar ke banyak desa yang maju. Sekarang fasilitas untuk belajar juga sudah banyak. Bisa lewat internet, kita bisa tahu banyak contoh desa yang maju dengan kreatifitas pemimpin dan warga desanya,” kata Irianto.

Gubernur mengatakan, dari pemantauannya setelah keliling ke banyak desa di Kaltara. Diketahui, masih banyak rumah warga yang tidak layak huni. Untuk itu, kepada para Kades diminta untuk memperhatikan ini. “Dana desa jangan hanya untuk membangun infrastruktur, tapi juga bisa untuk membantu masyarakat. Salah satunya dapat membantu rehab rumah masyarakat,” ujarnya.

Ditambahkan, dari Pemerintah Provinsi sudah memprogramkan bantuan rehab rumah untuk warga miskin, melalui desa juga bisa dialokasikan. Namun demikian masih banyak rumah warga yang perlu dibantu. Sehingga pemerintah desa dapat turut memprogramkan, melalui dana desa yang dimiliki.

“Pemerintah sudah memberikan anggaran besar, melalui dana desa. Kelola dengan baik dan benar, hingga memberikan manfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Susun program yang baik, jangan hanya untuk jangka pendek, tapi untuk Panjang,” pangkasnya.

RAPAT MTQ : Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah memimpin rapat persiapan MTQ IV Tingkat Provinsi di Lt 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (8/4).

Panitia Matangkan Pelaksanaan MTQ ke IV Tingkat Provinsi

RAPAT MTQ : Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, H Suriansyah memimpin rapat persiapan MTQ IV Tingkat Provinsi di Lt. 1 Kantor Gubernur Kaltara, Senin (8/4).

TANJUNG SELOR – Berandankrinews.com – Panitia Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) ke IV Tingkat Provinsi terus melakukan persiapan. Bertempat di Lt 1 Kantor Gubernur Kalimantan Utara, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara, memimpin rapat persiapan MTQ ke IV yang tahun ini digelar di Tanjung Selor itu. “Sebagai upaya meningkatkan pemahaman, penghayatan dan pengamalam nilai-nilai Alquran, serta untuk sukses terselenggaranya MTQ ke IV, saya menghimbau agar seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bisa memaksimalkan peran guna membantu menyukseskan penyelenggaraan MTQ ke IV serta memberikan pelayanan maksimal bagi para kafilah,”ujar H Suriansyah.

Sebagai informasi, Kafilah dari kabupaten/kota se-Kaltara diperkirakan tiba pada tanggal 9-10 April 2019. Area kompetisinya tersebar di seluruh wilayah Tanjung Selor seperti Masjid Agung Istiqamah, Langgar Inayah Tanah Seribu, Gedung aula KUB Kementerian Agama Bulungan. Di mana area tersebut akan disesuaikan dengan cabang tilawah yang dilombakan.

Afilah dari kabupaten/kota se-Kaltara diperkirakan tiba pada tanggal 9-10 April 2019. Area kompetisinya tersebar di seluruh wilayah Tanjung Selor seperti Masjid Agung Istiqamah, Langgar Inayah Tanah Seribu, Gedung aula KUB Kementerian Agama Bulungan. Di mana area tersebut akan disesuaikan dengan cabang tilawah yang dilombakan.

“Sebagai informasi Sekretariat MTQ ke IV berada di Wisma Idaman depan Masjid Agung Tanjung Selor. Jadi jika nantinya ada hal yang perlu dikoordinasikan terkait MTQ ke IV maka para peserta dan Kafilah bisa berkoordinasi kesana. Kita berharap kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan setelah acara ini kecintaan kita terhadap Al-Qur’an terus bertambah dan kita semakin bersemangat mengamalkan ajaran yang terkandung didalamnya,” tutupnya.(humas)

Road Show Kesiapan Sumber Daya Pertahanan Propinsi Sulawesi Selatan

Bone, Sulsel – Berandankrinews.com – Selasa (9/4/19) Pukul 08.00 Wita dilaksanakan Acara Roadshow Kesiapan Sumber Daya Pertahanan di provinsi Sulawesi Selatan oleh Kementerian Pertahanan RI bertempat Dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Jl. H. Andi Mappanyukki lantai 1 Gedung PKK Kabupaten Bone.

Sambutan Direktur jenderal potensi pertahanan Prof. Dr. Ir. Bondan Tiara Sofyan, M.Si dibacakan oleh direktur komponen cadangan Ditjen Pothan Kemhan Brigadir Jenderal TNI Untung Waluyo,S.E. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman substansi RUU pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara meliputi konsep sumber daya nasional, bela negara, komponen pendukung, komponen cadangan dan mobilisasi demobilisasi melalui tinjauan dari aspek politik dan hukum berbagai kegiatan yang sudah dilaksanakan Kementerian Pertahanan, diantaranya kegiatan sosialisasi baik melalui media cetak elektronik dan sosialisasi ke beberapa daerah hampir seluruh provinsi di Indonesia kepada organisasi masyarakat lingkungan akademis, ASN, TNI, Polri, pondok pesantren, pegawai swasta dan BUMN serta kegiatan focus group discussion (FGD) dengan komisi 1 DPR RI, dan TNI Polri.

Untuk membangun suatu sistem pertahanan negara yang kuat serta bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara wilayah dan sumber daya nasional serta sarana dan prasarana Nasional Indonesia.

Tidaklah mudah dan perlu waktu yang panjang hal tersebut telah kami alami bahwa untuk melaksanakan amanat undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang pertahanan negara pada pasal 8 tentang pembentukan komponen cadangan dan komponen pendukung masih belum terealisasi membangun menata serta mengelola seluruh sumber daya nasional serta sarana dan prasarana nasional untuk pertahanan negara masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) proritas tahun 2019.

Semoga dengan adanya undang-undang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara akan menjadikan bangsa Indonesia lebih kuat dan lebih disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia.

Maupun untuk lebih meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa yang telah menjadi budaya dan ideologi bangsa Indonesia sekaligus menjadi benteng kekuatan pertahanan negara.

Hadir dalam kegiatan tersebut:
Direktur Komponen Cadangan Ditjen Pothan Menhan Brigjen TNI Untung Waluyo.
Wakil Bupati Bone Ambo Dalle.
Anggota Komisi I DPR – RI Bidang Pertahanan Keamanan Andi Rio Padjalangi SH. M.KN.
Dekan fakultas syariah dan Hukum Islam I.A.I.N Bone Dr.Andi Sudirman SH.MH.
Kakan Kesbangpol Kab Bone Dray vibrianto.S.I.P,M.I.
Tim Mabes TNI Kolonel Kav TJ.Darmawan.
Dandim 1407/Bone Letkol Inf Mustamin, SE.

Kapolres Bone
AKBP M. Kadarislam Kasim SH,SIK,Msi.
Tim Mabes TNI Letkol Andy Charman.
Wadanyon C Pelopor AKP Andi Muh Syafei S.Sos MH.
Tim Mabes TNI mayor Moko.
Hasmia SH Mewakili Kajari Kab.Bone
Para Dan Kabalakrem 141/Tp.
Para Danramil Jajaran Kodim 1407/Bone
Para Kapolsek Jajaran Polres Bone.

Irwan N Raju
BIRO Kab. Bone

Rilis Penrem 141 Toddopuli Bone

Kapolres Bone Sinergi Dengan Dandim 1407 Bone Himbau Warga Jangan Golput Dalam Pileg 17 April 2019

Bone, Sulawesi Selatan – Berandankrinews.com – Selasa (9/4/19), pesta demokrasi langsung serentak dalam sejarah pemilu di Indonesia telah diambang mata kita semua, sisa satu minggu kedepan Indonesia akan memilih pemimpinnya, wakil-wakil rakyat terbaiknya.

Dari segi pengamanan dan keamanan, Polres Bone dan Kodim 1407 siap memberikan jaminan keamanan bagi pemilih, diantaranya :

  1. Kesiapan pengamanan tahapan pemilu 2019.
  2. Menegaskan bahwa Netralitas Tni Polri adalah Harga Mati.
  3. Himbauan untuk tidak Golput.
  4. Memberikan jaminan keamanan para pemilih.
  5. Ancaman hukuman bagi setiap orang yang menghalangi wajib pilih untuk memberikan hak suaranya.

Kapolres Bone AKBP Muhammad Kadarislam Kasim SH Sik MSI MH dan Dandim 1407 Bone Letkol Infantri Mustamin serukan jangan Golput dalam pilpres dan pileg 17 april 2019

“Jadilah pelaku sejarah dalam pesta demokrasi ini, karena itu sebaiknya jangan ada yang golput dalam pilpres dan pileg minggu depan,” jelas keduanya saat dikonfirmasi awak media ini.

Irwan N Raju
BIRO Kab. Bone