Tanjung Selor – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara), Karel Sompotan menilai permasalahan Hak Guna Usaha (HGU) antara PT. Tunas Mandiri Lumbis (TML) dengan kelompok tani tidak akan terjadi apabila semua pihak mematuhi aturan.

Dilayangkannya Surat Teguran ke -3 oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan kepada PT.TML, membuktikan bahwa pihak investor seakan – akan mengkerdilkan kebenaran Pemerintah.

“Seandainya memang pihak investor dalam hal ini PT. TML beritikat baik, seharusnya tak perlu ada teguran kedua dan ketiga. Tapi ini, hingga tiga kali teguran, pihak Perusahaan tak juga mematuhi poin – poin yang tertuang dalam surat teguran tersebut. Maka wajar jika ada reaksi dari masyarakat,” ujar Karel, Rabu (7/4).

Diketahui, masyarakat menyesalkan sikap PT. TML yang dinilainya tak kooperatif. Kelompok Tani Ambaya Taka bahkan meminta Bupati Nunukan agar segera mengambil langkah tegas terhadap sikap PT. TML tersebut. Selain dinilai inkonsistensi, sikap PT. TML juga dinilai telah melecehkan Pemkab Nunukan.

“Dalam poin keenam dari surat teguran itu sangat jelas. Bahwa jika pihak Managemen PT. TML tidak mematuhi poin 1,3,2 dan poin 5, maka Pemkab Nunukan akan mencabut izin operasinya,” ujar Ketua Kelompok Tani Ambaya Taka, Paulus Murang, Minggu (4/4).

Diketahui, dalam poin ke – dari Surat Teguran tersebut menyatakan bahwa Pemkab Nunukan telah melayangkan Surat Wakil Bupati No 104 – Ekbang/500/IV/2017 tanggal 12 April 2017 a perihal Surat Penegasan/Teguran I PT. TML dan Surat Wakil Bupati No 270 – Ekbang/500/X/2017 tanggal 6 Desember 2017 perihal Surat Teguran II.

Selanjutnya dalam poin kedua menerangkan bahwa Pihak PT. Tunas Mandiri Lumbis harus mengajukan permohonan izin Hak Guna Usaha sebagai peningkatan perizinan dan Hak untuk berusaha didalam Bidang Permohonan.

Sementara dalam poin ketiga menyebutkan, PT. TML harus melakukan kadastral sekaligus membebaskan lahan milik masyarakat di areal inti I dan inti II

Adapun pada poin ke 5 dalam surat teguran itu, ungkap Paulus, menyebutkan, Kelompok Tani yang memiliki lahan dan dapat dibuktikan legalitasnya bahwa lahan yang dimilikinya telah ada sebelum PT. TML beroperasi, maka harus diganti rugi dan atau dengan pola kerjasama.

“Namun hingga saat ini, management PT. TML tak menanggapi apalagi menjalankan poin -poin dalam surat teguran itu,” jelas Paulus

Menyikapinya hal tersebut, maka menurut Karel perlu segera dilakukannya eksekusi dari Pemerintah atas poin demi poin yang tertuang dalam surat teguran tersebut. Pasalnya, ungkap Karel, apabila hal ini dibiarkan dan tak ada tindak lanjut, akan menjadi preseden buruk bagi investasi di Kaltara terutama Nunukan.

“Jangan sampai karena hal ini dibiarkan,, maka akan ada hal serupa di kemudian hari. Selain itu, marwah Pemerintah juga dipertaruhkan karena surat teguran secara resmi yang dilayangkannya tak ditanggapi oleh pihak investor,” pungkasnya. (Eddy Santry)

.

“Jika surat atau nota protes dari seorang anggota DPR RI saja diabaikan, maka ini adalah preseden buruk bagi supremasi keadilan – Karel Sompotan”

Tanjung Selor – Tidak adanya proses penindakan dari instansi terkait terhadap penyebab pencemaran sungai di Malinau, Kalimantan Utara sangat disayangkan oleh berbagai pihak.

Aliansi Masyarakat Sipil Untuk Indonesia Hebat (ALMISBAT) Provinsi Kalimantan Utara mengingatkan, jangan sampai hal itu menjadi preseden buruk bagi kedilan. Pasalnya, akibat tercemarnya sungai tersebut, yang paling dirugikan adalah masyarakat setempat.

“Sungai Malinau itu selain sebagai akses transportasi, juga sebagai lahan masyarakat mencari nafkah sebagai nelayan. Kalau ikan – ikan mati, tentu sebuah kerugian yang sangat terasa bagi para nelayan,” ujar Ketua ALMISBAT Kaltara, Karel Sompotan, Selasa (6/4)

ALMISBAT Kaltara, tandas Karel juga menyayangkan tak ditanggapi nota protes yang pernah dilayangkan oleh Anggota DPR RI, Deddy Sitorus terkait pencemaran sungai tersebut. Karel mengingatkan bahwa Deddy Sitorus adalah perpanjangan lidah masyarakat Kaltara, sehingga ironi apabila suara dari wakil terkesan diabaikan.

“Kalau surat atau nota protes dari seorang anggota DPR RI saja tak ditanggapi, jangan salahkan kalau muncul persepsi liar yakni ada keistimewaan hukum bagi pihak perusahaan yang diduga menjadi penyebab tercemarnya sungai tersebut,”tandas Karel.

Karel pun mengungkapkan, bahwa pihaknya akan segera bersurat kepada Presiden terkait permasalahan itu. Bahkan Karel memastikan surat tersebut akan dibaca oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)

“Bagi pihak perusahaan yang menjadi sumber tercemarnya sungai Malinau, jangan pernah merasa kebal hukum. Segera kita akan sampaikan hal ini kepada Presiden melalui BPN Almisbat,” tandasnya.

Selain itu, sebagaj anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, Karel menegaskan akan terus mengawasi jalannya proses pertanggungjawaban atas kasus ini. Diantaranya dengan mendorong dibentuknya Pansus di DPRD Kalimantan Utara.

Karel juga meminta, kepada pihak – pihak yang tidak berdomisili di Malinau, agar tidak mengeluarkan komentar dan opini yang seolah-olah tak terjadi apa – apa.

“Saya memantau di media sosial ada pihak – pihak yang sinis terutama dengan yang dilakukan oleh Pak Deddy Sitorus. Saya berpesan, jangan sampai hanya karena persoalan ketidaksukaan secara personal lantas menghilangkan sikap obyektif untuk bersikap benar,” tegas Karel.

Diketahui, tercemarnya sungai Malinau diduga akibat jebolnya kolam penampung limbah batu bara Tuyak, milik PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC). Selain menyebabkan matinya ikan, Masyarakat 14 desa di Kecamatan Malinau Selatan Hulu, Malinau Selatan dan Malinau Selatan Hilir yang berada di sepanjang DAS Malinau selama 2 hari itu sempat kelimpungan karena tak dapat menggunakan air sungai yang biasa mereka konsumsi.(Eddy Santry)