Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Seriusi KIHI, Gubernur Kunjungi JIIPE Gresik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Keseriusan itu terlihat saat mantan Wakapolda Kaltara ini mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur belum lama ini.

Gubernur menilai kawasan JIIPE dapat dijadikan role model pembangunan kawasan industry di Kaltara. Jika dibandingkan dengan KIHI, luas lahan yang ada di kawasan JIIPEE hanya 1.800 hektare.

“Perencanaan yang ada di kawasan ini sungguh luar biasa, semua sudah terintegrasi. Dan saya yakin ini proyek strategis yang cukup bagus karena dapat menarik investor untuk masuk di kawasan ini,” kata Gubernur

“Saya mengajak bersama beberapa kepala dinas untuk melihat bagaimana kawasan ekonomi khusus yang ada di Gresik ini bisa mungkin kita kolaborasikan pelaksanaannya nanti di KIHI,”sambungnya.

Sama halnya dengan di kawasan JIIPE, Gubernur menyebut di KIHI akan dibangun pabrik baterai, nikel, solar cell. Seiring berjalannya waktu pengembangan KIHI juga akan terus dilakukan.

Untuk itu langkah cepat dapat diambil dengan diiringi pembangunan pelabuhan niaga. Diketahui, pelabuhan yang ada dan memadai hanya di Kota Tarakan. Teranyar, pelabuhan di Pulau Bunyu dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik dari studi banding ini untuk bisa kami buat suatu kawasan khusus juga. Meskipun tak seluas JIIPE untuk pelabuhan yang baik,” jelas Gubernur.

Hasil kunjungan tersebut, kata Gubernur akan kembali dibahas bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, total luasan lahan 30.000 Ha yang disiapkan, saat ini tengah berproses pembebasan lahan yang sudah berjalan sekitar 60 persen.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltara, Bustan, Plt. Kadis Perhubungan, Andi Nasuha dan Plt. Kepala Bappeda, Helmy. (dkisp)

Aleg PKS : Kenaikan Harga Pangan dan BBM Mencerminkan Ketidak Berpihakan Pemerintah Terhdapa Masyarakat

BERANDA, BERITA DAERAH, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

KALTARA – Pandemi belum usai, sektor usaha masih tertatih untuk bangkit, setelah banyak yang tumbang. Keadaan ekonomi bangsa belum kembali normal. Rakyat sedang sulit untuk membeli kebutuhan pokok dan kesehatan. Keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi merupakan tindakan yang fatal, karena akan akan berimbas pada semua lini. Sabtu, 10/09/22

Kenaikan harga BBM yang diumumkan oleh pemerintah seperti tangga yang jatuh menimpa setelah masyarakat gagal menaikinya. Alih-alih bukannya masyarakat menjadi senang karena mendapat BLT, justru dampak yang diakibatkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi lebih memberatkan masyarakat ke depannya.

Anggapan subsidi BBM sebagai sebagai langkah yang tidak tepat sasaran karena masyarakat miskin hanya sedikit yang menggunakan BBM adalah keliru. BBM merupakan bahan bakar yang dipakai oleh semua masyarakat, baik langsung maupun tidak langsung. Transportasi barang atau manusia hampir semuanya menggunakan BBM

Kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin.

Oleh karena itu, dengan tegas, Anggota DPRD Kaltara dari PKS Menolak Kenaikan Harga BBM Bersubsidi dan Meminta Pemerintah untuk Mencabut Kebijakan tersebut.

Kami yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas. Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat. Agar negeri ini menjadi negeri yang makmur dan diridhoi Allah SWT.

“Rakyat itu perlu diberikan Kail agar mereka berjuang untuk mendapatkan ikannya, Subsidi Kompensasi Kanaikan BBM berbentuk sembako dan lainnya memang itu baik, tetapi kurang tepat dan tidak mendidik.“ Tutup Khairul Anggota Legistalif Kaltara


*rendfbsym

PKS Lakukan Aksi : Tolak Kenaikan Harga BBM

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Anggota DPRD Provisi Kaltara Partai Keadilan Sejahtera (PKS), meminta kepada Pemerintah Pusat agar membatalkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak atau BBM.

Hal itu ditegaskan Anggota DPRD PKS Kaltara Muh. Khoiruddin Sabtu (10/9/2022).

Dia menilai kenaikan harga BBM saat ini tidak relevan di tengah perekonomian masyarakat yang belum stabil. Atas dasar kemanusiaan dan menjaga daya beli sekaligus menekan potensi meningkatnya angka kemiskinan maka perlu kiranya Pemerintah bisa mempertimbangkan kembali kebijakannya.

“Saat ini kami banyak menerima keluhan dari masyarakat dan dampak kenaikan BBM ini pasti sangat berpengaruh bagi rakyat kecil,” ungkap Bang Khoir.

Menurutnya, dengan fakta sekarang tentu masyarakat tidak punya opsi apapun selain membeli BBM dengan harga lebih mahal dari sebelumnya meski di tengah ekonomi yang kurang baik.

Situasi dan kondisi kita saat ini berada ditengah pemulihan ekonomi pasca hantaman pandemi seharusnya pemerintah jangan menaikan harga BBM,” sebutnya.

Dampak kenaikan BBM ini sangat berpeluang meningkatkan harga kebutuhan masyarakat baik sandang, pangan dan papan, itu artinya semua sektor ikut merasakan dampaknya lalu bagaimana para UMKM dan pedagang kecil.

“intinya Kami menolak kenaikan harga BBM ini,” tegasnya.

( Adm )

 

Upayakan Revitalisasi Kawasan Transmigrasi

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

JAKARTA – Gubernur Kaltara Drs H Zainal Arifin Paliwang menyampaikan upaya revitalisasi kawasan transmigrasi di Kalimantan Utara (Kaltara), serta pemulihan ekonomi nasional menjadi dua isu utama yang menjadi perhatian khusus.

Gubernur mengungkapkan Pemprov Kaltara mendukung upaya revitalisasi kawasan transmigrasi.

Jika dilihat dari potensi wilayah, dengan luas wilayah 75.467.70 kilometer persegi, Kaltara masih sangat berpotensi untuk menjadi kawasan transmigrasi.

Sementara dari jumlah penduduk, Kaltara satu-satunya provinsi yang memiliki jumlah penduduk di bawah 1 juta jiwa, yakni berjumlah 742.245 jiwa (Data BPS, Sensus Penduduk 2020).

“Dilihat dari indikator luas wilayah dan kepadatan penduduk, Kaltara masih berpotensi menjadi kawasan transmigrasi,” terang Gubernur dalam Program Features Mata Indonesia di Kantor Berita Indonesia Antara, Jalan Merdeka Selatan, Jakarta, Sabtu (3/9).

Program transmigrasi sendiri, lanjut Gubernur, memberikan dampak positif bagi pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk di Provinsi Kaltara.

Gubernur menyampaikan, sesuai data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltara, terhitung sejak tahun 1972 hingga 2018, jumlah penempatan transmigrasi di Provinsi Kaltara mencapai 12.505 KK (Kepala Keluarga).

Atau berjumlah 46.946 jiwa tersebar di wilayah Kabupaten Bulungan, Nunukan, Tana Tidung dan Malinau.

“Bila dibandingkan dengan jumlah penduduk saat ini, jumlah penduduk penempatan transmigrasi mencapai 6.32 persen. Angka ini belum termasuk dengan anggota-anggota keluarga baru, mengingat penempatan telah dilaksanakan sejak tahun 1972,” kata Gubernur.

Transmigrasi turut berperan dalam mendukung program ketahanan pangan Pemerintah Provinsi Kaltara. Seperti di Kawasan Tanjung Buka, Kabupaten Bulungan. Kawasan yang dikenal sebagai De Cafe atau Delta Kayan Food Estate ini, dicanangkan akan memiliki seluas 41.143 Hektare (Ha).

Selain itu, adanya daerah transmigrasi mendukung Pusat Kegiatan Wilayah Kota Baru Tanjung Selor, Ibukota Kaltara. Khususnya kawasan transmigrasi Salimbatu, akan dapat mendukung pusat kegiatan wilayah Kota Baru Tanjung Selor.

“Transmigrasi berdampak positif, selain penduduk bertambah, produk pertanian dan perikanan bertambah, otomatis PAD Kaltara juga ikut bertambah,” tutur Gubernur.

Saat ini berbagai terobosan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung program transmigrasi. Dukungan itu mengarah kepada Isu Strategis Nasional berdasarkan Agenda Pembangunan 2020-2024, yakni “Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan”.

Pemprov Kaltara berharap program transmigrasi, khususnya transmigrasi di Kaltara dapat semakin berkembang, membuat kawasan transmigrasi semakin mandiri, dan pada akhirnya dapat menambah pendapatan masyarakat. (dkisp)

Postur Belanja di APBD-P Diusulkan Rp 2,7 T

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Usulan alokasi belanja pada Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Provinsi Kalimantan Utara mengalami penambahan sebesar 16 persen.

Usulan ini disampaikan Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang SH, M.Hum pada Rapat Paripurna ke-18 masa Persidangan II Tahun 2022 terkait Penyampaian Nota Pengantar Raperda tentang Perubahan APBD 2022 di Ruang Rapat DPRD Kaltara, Senin (29/8).

“Alokasi belanja daerah dalam APBD tahun anggaran 2022 semula ditetapkan sebesar Rp2,4 triliun mengalami penambahan sebesar 16 persen atau sejumlah Rp375 miliar sehingga menjadi sebesar Rp2,7 triliun,”beber Gubernur.

Adapun pendapatan yang semula Rp2,1 triliun pada nota keuangan yang disampaikan meningkat 18 persen sebesar Rp386 miliar sehingga menjadi Rp2,5 triliun.

Gubernur mengungkapkan, perubahan APBD merupakan upaya pemerintah daerah untuk menyesuaikan rencana keuangan dengan perkembangan yang terjadi.

Secara substantif, perubahan dimaksud merupakan penyesuaian-penyesuaian atas capaian target kinerja atau prakiraan/rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang telah ditetapkan sebelumnya.

Ia menjelaskan perubahan APBD dapat dilakukan bila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum APBD. Kemudian, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja. Dan, keadaan yang menyebabkan silpa tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.

“Penyusunan nota keuangan perubahan APBD tahun 2022 ini merupakan tindak lanjut dari perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas plafon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati DPRD dan Pemprov Kaltara,”terang Gubernur.

Penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 dilaksanakan untuk mengakomodir peraturan presiden nomor 98 tahun 2022 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja negara tahun anggaran 2022.

Rancangan perubahan apbd tahun anggaran 2022 ini, terdapat berbagai perubahan baik pada komponen pendapatan maupun belanja, dengan tetap memprioritaskan azas efisiensi dan efektivitas.

Pemprov bersama DPRD Kaltara sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, berusaha menyusun rencana penganggaran yang berpihak kepada masyarakat.

Gubernur berharap kepada segenap anggota DPRD dapat memberikan persetujuan sehingga sehingga rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2022 dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara ketua, para wakil ketua dan seluruh anggota dewan yang terhormat, atas kerja sama yang telah terjalin dengan baik selama ini, baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan anggaran daerah yang telah berjalan pada tahun ini,”katanya.

Hadir mendampingi Gubernur Drs H Zainal Arifin Paliwang SH, M.Hum., Wakil Gubernur (Wagub) Kaltara, Dr Yansen TP, M.Si, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Kaltara Dr H. Suriansyah M.AP., Asisten bidang Perekonomian dan Pembangunan Dr. Bustan, SE.,M.Si., Asisten bidang Administrasi Umum Pollymaart Sijabat, SKM.,M.AP dan sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan kerja Pemprov Kaltara. (dkisp)