Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Tindak Lanjuti Tuntutan Mahasiswa, Pemda Intruksikan Bentuk Forum CSR

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Pemerintah Daerah dalam hal ini melalui Kepala Bagian Ekonomi dibawah intruksi Wakil Bupati Kabupaten Nunukan sebagai Ketua Tim Pengawasan Forum Corporate Social Responsibility (CSR) segera membentuk Forum tersebut guna mengawasi realisasi anggaran CSR dari setiap perusahaan dapat tepat sasaran dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat sekitar perusahaan berdomisili serta secara aktif mengawasi masing-masing persahaan untuk dapat melaporkan realisasi CSR kepada Pemda. (27/09/22)

Hal ini dilaksanakan sebagai bentuk tindaklanjut Hearing Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Nunukan bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Nunukan berkaitan dengan tuntutan Aliansi Mahasiswa Nunukan (AMANKAN) soal transparansi anggaran CSR perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Nunukan, yang pernah diselenggarakan di Juli dan September 2022.

Dari komunikasi langsung perwakilan AMANKAN bersama Kabag Ekonomi Pemda Nunukan “Rohadiansyah, S. Hut” pada Senin, 26 September 2022 beliau menuturkan bahwasanya berdasarkan intruksi dari Wakil Bupati sebagai Tim Pengawasan dalam waktu dekat akan diadakan pembentukan Forum tersebut sehingga apa yang diharapkan bersama dapat berjalan maksimal.

“Kami sebagai Tim fasilitasi sejauh ini sudah melakukan pertemuan dengan Wakil Bupati yang merupakan ketua dari Tim Pengawas, dari sana kami telah di intruksikan agar segera membentuk Forum tersebut sehingga apa yang diharapkan kita bersama bisa berjalan maksimal” ujar Rohadiansyah.

Lebih lanjut Rohadiansyah menjelaskan bahwa mengingat saat ini sementara berlangsung proses penerbitan SK Forum CSR yang baru maka sementara waktu akan diadakan pertemuan bersama beberapa OPD untuk menyusun program sebagaimana diinstruksikan Wakil Bupati saat pertemuan bersama sebelumnya yang nantinya ditawarkan kepada Forum yang baru terbentuk sebagai gambaran kegiatan yang dijalankan.

“Saat ini SK dari Forum yang akan terbentuk sementara dalam proses penerbitan sehingga sambil menunggu penerbitan SK, berdasarkan intruksi Wakil Bupati dalam waktu dekat akan diadakan pertemuan bersama beberapa OPD untuk menyusun program yang nantinya ditawarkan kepada Forum yang baru terbentuk sebagai gambaran kegiatan yang dijalankan”. Jelas Rohadiansyah.

Sedangkan dalam Tim Fasilitasi pembentukan Forum CSR dan Tim Pengawas secara struktural akan melibatkan unsur Pemda dan unsur anggota DPRD Kabupaten Nunukan, Sambung Rohadiansyah.

Menanggapi penjelasan tersebut, Perwakilan AMANKAN ” Indra Wahyudi” berharap kendati secara struktural mahasiswa tidak libatkan dalam Tim Pengawasan namun disaat penyelenggaraan pembentukan Forum CSR mahasiswa dapat diikutsertakan dan juga kepada perusahaan yang sejauh ini belum aktif melaporkan realisasi CSR dapat diberikan teguran ataupun dengan sangsi yang tegas sehingga keberadaan perusahaan terkait mampu memberikan dampak positif dalam mensejahterakan masyarakat sekitar perusahaan berdomisili.

Selain itu lebih lanjut AMANKAN akan terus kembali membangun komunikasi untuk memastikan perkembangan pembentukan Forum CSR sebagaimana yang telah direkomendasikan saat RDP bahwa pembentukan Forum tersebut sudah dapat berlangsung di akhir September 2022.

Batasan waktu diberikan guna menggambarkan bilamana sampai saat tersebut telah diindahkan maka dapat dipastikan bahwa Pemda memang selalu fokus dan tidak lamban serta cepat tanggap dalam merealisasikan aspirasi masyarakat. pungkas Indra.

 

 

Reporter : Indra L.T

Editor : Rendatmadeva

Merespon Inflasi, Bupati Nunukan Salurkan Bantuan Berupa Beras

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Bupati Nunukan Hj Asmin Laura Hafid SE MM PhD serahkan bantuan beras kepada Yayasan/organisasi kemasyarakatan dan sopir di ruang Pertemuan lantai 1 Kantor Bupati Nunukan, dalam upaya menindak lanjuti inflasi akibat naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) Rabu (21/9).

Pada kegiatan ini Bupati Nunukan yang didampingi oleh Sekretaris Daerah Serfianus SIP MSi dan  KADIS Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Muhtar SH MSi. Bantuan beras yang diberikan merupakan berasal dari beras cadangan Pemerintah Kabupaten Nunukan.

Penerima bantuan adalah  Yayasan Lembaga Kesejahteraan Anak, Ruhama, Al-Kautsar, Yayasan Pesantren Hidayatullah dan Yayasan Santo Gabriel serta para sopir. Penerima bantuan mendapatkan bantuan untuk Lembaga Sosial Kesejahteraan Anak  dan Panti asuhan mendapatkan 250 Kg, sedangkan untuk pengemudi yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Umum memperoleh bantuan 1.000 kg untuk 100 sopir.

Bupati berharap pada kegiatan ini, bantuan yang diberikan dapat meringankan beban dalam hal kebutuhan pangan penerima, karena dampak kenaikan  kenaikan BBM yaitu timbulnya inflasi. Penyerahan bantuan dilakukan Bupati Nunukan secara simbolis di Lantai I Kantor Bupati Nunukan, Rabu (21/9).

“Bantuan ini sebagai bentuk perhatian Pemerintah Daerah terhadap masyarakat dalam merespon  inflasi akibat kenaikan harga BBM. Selain itu saya berharap, inflasi ini disikapi tidak berlebihan, yakinlah Pemerintah akan selalu hadir dan terus berupaya secara maksimal bagaimana mengendalikan inflasi untuk menekan tingginya beban masyarakat,” pesan Laura.

Laura menyampaikan Pemerintah Daerah sudah menyusun skema kebijakan pengendalian  inflasi di Kabupaten Nunukan akibat kenaikan harga BBM ini agar dapat melalui masa masa sulit ini dengan selamat.

“Ini sesuai dengan arahan Bapak Presiden kepada seluruh Pemerintah Kabupaten Kota untuk menyusun skema kebijakan dengan mengalokasikan anggaran untuk mengendalikan inflasi di daerah. Pemberian bantuan ini salah satu dari skema itu yang sedang dijalankan Pemerintah Daerah,” jelas Bupati.

Pemberian bantuan ini disambut baik para penerima karena dapat mengurangi sebagian beban mereka akibat inflasi karena kenaikan harga BBM. “Alhamdulillah, dapat bantuan dan ini sangat bermanfaat untuk mengurangi beban pembiayaan dan biaya operasional kami, terima kasih Bupati,” ujar seorang penerima.

Sumber : SIMP4TIK News

Editor : Rendatmadeva

Maxim Roda Empat Masih Beroperasi, SPAUN Gelar Aksi didepan Kantor Bupati Nunukan

BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Puluhan Sopir Angkot di Nunukan yang tergabung dalam Serikat Pengemudi Angkutan Umum Nunukan (SPAUN) menggelar aksi didepan kantor bupati Nunukan pada Kamis, 22 September 2022.

Ketua Umum SPAUN sekaligus selaku koordinator Aksi “Herman” menyampaikan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk menghentikan beroperasinya Maxim roda Empat di Nununukan yang telah melanggar kesepakatan bersama Dishub dan Satlantas.

“Aksi ini bertujuan untuk meminta tanggapan pemerintah kabupaten Nunukan berkaitan dengan masih beroperasinya Maxim roda empat di Nunukan yang telah melanggar kesepakatan bersama Dinas Perhubungan dan Satlantas kabupaten Nunukan” ujar Herman.

Mengenai kehadiran SPAUN di kantor Bupati Herman menuturkan telah disambut baik oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Nunukan dan merasa puas dengan respon yang diberikan.

“Kehadiran kami disini telah disambut baik dan pemerintah daerah telah memberikan respon dengan kehadiran kami sehingga kami merasa puas” tutur Harman.

Lebih lanjut dijelaskan oleh “Herma” atas respon yang disampaikan oleh Pemda Kabupaten Nunukan dari Tujuan aksi tersebut, dimana persolan beroperasinya Maxsim roda Empat penyelesaian pengambilan keputusan oleh Pemerintah Provinsi Kaltara sehingga pihak SPAUN dalam waktu dekat akan menemui Pemprov Kaltara untuk memperjelas tuntutanya.

“Dari respon Pemda Kabupaten Nunukan bahwa persolan ini penyelesaianya bukan di Pemda Nunukan melainkan keputusan penyelesaianya berada di Pemprov Kaltara sehingga dalam waktu dekat kami akan memperjelas tujuan kami ke Pemerintah Provinsi” tutup Herman.

Reporter : Indra Lawe Toda

Editor : Rendatmadeva

Buka Rakorda Regsosek Tahun 2022, Wabup Hanafiah : Saya Berharap Rakor Ini membawa Angin Perubahan

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI, TEKNOLOGI

NUNUKAN – Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) pendataan awal registrasi sosial ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 mengangkat tema “Mencatat untuk Membangun Negeri Satu Data” dibuka oleh Wakil Bupati Nunukan H. Hanafiah. Yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Nunukan di Ballroom Hotel Laura Nunukan Senin (19/09/22).

Tujuan diadakannya kegiatan rakorda pendataan awal registrasi sosial ekonomi Tahun 2022, yakin untuk menguatkan koordinasi dan konsolidasi secara eksternal dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendataan awal regsosek, menyusun rencana kerja pelaksanaan kegiatan pendataan awal Regsosek di daerah,serta menyusun strategi dan manajemen lapangan pelaksanaan kegiatan pendataan awal regsosek di daerah.

Dalam sambutannya Wakil Bupati mengatakan, Satu Data adalah sebuah kalimat yang pendek yang mudah dipahami namun pada implementasinya cukup sulit untuk terwujud dengan baik, Satu Data yang dimaksud adalah wujud sinkronisasi data antar Lembaga Negara yang memiliki tugas dan fungsi yang berbeda.

“Kesamaan data ini merupakan hal yang sangat penting karena dengan data yang sinkron dan selaras memilikpengaruh lebih terhadap keakuratan program kerja lembaga, ketepatan para pemangku kebijakan dalam menyusun regulasi serta sangat berpengaruh pada kecepatan dan ketepatan dalam penyaluran bantuan,” jelasnya.

Mewakili pemerintah daerah Wakil Bupati sangat mengapresiasi dan menyambut baik atas terselanggaranya kegiatan ini.

“Banyak lembaga Negara menyusun Data oleh karena itu kami dari Pemerintah Daerah menyambut baik kegiatan ini, yang mempertemukan kita satu meja untuk mewujudkan Satu Data di bidang Sosial Ekonomi ini, saya berharap Rakor ini bisa membawa manfaat lebih, membawa angin perubahan sebagai bentuk rekonsiliasi data, persamaan Persepsi, bahkan persamaan metodologi pengambilan data  khususnya dalam Bidang Sosial Ekonomi,” kata Wakil Bupati.

Regsosek berarti sistem dan basis data seluruh penduduk yang terdiri atas profil, kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dimana hal tersebut sebagai upaya mendorong program pemerintah dalam mewujudkan Satu Data.

Sumber Foto : Pemkab Nunukan

Editor : Renatmadeva

Seriusi KIHI, Gubernur Kunjungi JIIPE Gresik

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, BREAKING NEWS, KABAR SULSEL, NASIONAL, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Gubernur Kaltara, Drs H Zainal A Paliwang terus berupaya melakukan percepatan pembangunan Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI) yang berlokasi di Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Keseriusan itu terlihat saat mantan Wakapolda Kaltara ini mengunjungi Kawasan Ekonomi Khusus Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE) di Kabupaten Gresik, Jawa Timur belum lama ini.

Gubernur menilai kawasan JIIPE dapat dijadikan role model pembangunan kawasan industry di Kaltara. Jika dibandingkan dengan KIHI, luas lahan yang ada di kawasan JIIPEE hanya 1.800 hektare.

“Perencanaan yang ada di kawasan ini sungguh luar biasa, semua sudah terintegrasi. Dan saya yakin ini proyek strategis yang cukup bagus karena dapat menarik investor untuk masuk di kawasan ini,” kata Gubernur

“Saya mengajak bersama beberapa kepala dinas untuk melihat bagaimana kawasan ekonomi khusus yang ada di Gresik ini bisa mungkin kita kolaborasikan pelaksanaannya nanti di KIHI,”sambungnya.

Sama halnya dengan di kawasan JIIPE, Gubernur menyebut di KIHI akan dibangun pabrik baterai, nikel, solar cell. Seiring berjalannya waktu pengembangan KIHI juga akan terus dilakukan.

Untuk itu langkah cepat dapat diambil dengan diiringi pembangunan pelabuhan niaga. Diketahui, pelabuhan yang ada dan memadai hanya di Kota Tarakan. Teranyar, pelabuhan di Pulau Bunyu dibangun melalui dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Kementerian Perhubungan.

“Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang baik dari studi banding ini untuk bisa kami buat suatu kawasan khusus juga. Meskipun tak seluas JIIPE untuk pelabuhan yang baik,” jelas Gubernur.

Hasil kunjungan tersebut, kata Gubernur akan kembali dibahas bersama Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan dalam waktu dekat.

Sebagai informasi, total luasan lahan 30.000 Ha yang disiapkan, saat ini tengah berproses pembebasan lahan yang sudah berjalan sekitar 60 persen.

Turut hadir mendampingi Gubernur Kaltara, Asisten II bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemprov Kaltara, Bustan, Plt. Kadis Perhubungan, Andi Nasuha dan Plt. Kepala Bappeda, Helmy. (dkisp)