Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

Rencana Kenaikan Harga BBM Subsidi, Begini Kata Ketua Lembaga Adat Bulungan

BERITA DAERAH, POLITIK DAN EKONOMI

BULUNGAN – Pemerintah berencana akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite dan solar. Rencana ini sudah dibahas sejak lama. Menurut Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kebijakan ini diambil karena beban subsidi sudah mencapai Rp502,4 triliun.

Akan tetapi, sampai saat ini belum dikonfirmasi berapa kenaikan harga BBM meskipun telah tersiar kabar bahwa harga harga Pertalite naik menjadi Rp10.000 per liter dan Solar menjadi Rp8.500 per liter.

Adapun anggaran subsidi dan kompensasi energi tahun 2022 membengkak dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun sehingga terjadi pembengkakan subsidi, yang menyebabkan pemerintah menambah belanja APBN 2022 dari sebelumnya Rp 2.714,2 triliun menjadi Rp 3.106,4 triliun.

Menanggapi hal tersebut, Datu Buyung Perkasa selaku Ketua Lembaga Adat Bulungan (LAB) menyatakan bahwa kenaikan harga BBM Subsisi masih berada pada batas normal karena dibandingkan dengan negara lain dapat mencapai 17.500 per liter. Namun, apabila Pemerintah menaikkan harga BBM maka harus membuat regulasi yang tegas.

“Apabila Pemerintah menaikkan harga BBM Subsidi, maka Pemerintah harus membuat regulasi yang jelas dan tegas. Jangan sampai justru masyarakat kalangan atas yang memakai BBM yang dikhususkan untuk masyarakat kalangan bawah,” ungkap Datu Buyung Perkasa.

Imbauan Ketua LAB ini didukung oleh pernyataan Sri Mulyani Menteri Keuangan Indonesia yang menjelaskan bahwa mayoritas BBM bersubsidi tidak tepat sasaran dan hanya dinikmati masyarakat menengah atas. Misalnya untuk Pertalite yang memiliki kuota 23 juta kiloliter hanya 3,9 juta kiloliter yang dinikmati 40% terbawah, sedangkan 15,8 juta kiloliter yang menikmati adalah masyarakat kelas atas. Untuk Solar dari 15 juta kiloliter hanya kurang dari 1 juta kiloliter yang dinikmati kelompok miskin.

Lanjut oleh Datu Buyung Perkasa, mengungkapkan agar Pemerintah harus mensosialisasikan tentang kebijakan ini ke seluruh masyarakat Indonesia agar tidak terjadi gejolak serta mengantisipasi dampaknya terhadap kebutuhan sandang pangan.

“Jika berbicara tentang subsidi BBM, pertama tidak terlepas dari Pemerintah harus mensosialiasikan kepada masyarakat se Indonesia ke-34 provinsi sehingga tidak terjadi gejolak. Kedua, hal ini akan berdampak pada kebutuhan sandang pangan maka Pemerintah juga harus mengantisipasi dampak tersebut,” lanjutnya

Pihaknya juga mengimbau Aparat keamanan untuk menindak tegas oknum-oknum pengetap agar stok BBM dapat cukup kepada masyarakat di Kalimantan Utara. Hal ini disebutkan juga berpotensi menimbulkan kelangkaan stok.

Bupati Nunukan Asmin Laura Hafid Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan NasDem Nunukan

ADVERTORIAL, BERITA DAERAH, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Bupati Nunukan hadiri Pelantikan dan Pengukuhan DPD dan DPC Partai NasDem Nunukan di hotel Laura, Selasa 23/08/2022

Dalam sambutannya bupati Nunukan memberikan selamat dan dukungan terhadap ketua dan jajaran pengurus partai NasDem Nunukan, peranan politik dalam berkehidupan tidak hanya menjadi saluran partisipasi politik warga negara aja tetapi partai politik sudah dapat mengintegrasikan individu dan kelompook masyarakat dalam sistem politik

“Pemerintah daerah juga dalam tahap mendorong iklim demokrasi yang berjalan selaras dengan setiap pembangunan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat, oleh karena itu saya selakuk pemerintah daerah menyambut baik atas pengukuhan DPD dan DPC Partai NasDem Nunukan,” Ucap Laura

Harapannya juga semoga seluruh partai politik yang berada dikabupaten Nunukan dapat bersinergi dalam pembangunan kabupaten Nunukan yang lebih baik

Dalam sambutannya bupati Nunukan juga menyampaikan perihal pemilihan anggota legislatif dan pemilihan kepala daerah

“Tentu dalam menyambut Pileg dan Pilkada akan begitu banyak perbincangan politik disemua kalangan hal ini merupakan suatu kewajaran dalam setiap momentum politik, ini juga suatu perkembangan bahwa masyarakat dapat melihat dan memilih siapa yang akan menjadi wakil rakyat kedepannya untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat,’ Tambah Laura

(renatmadeva)

 

H. Hafid Targetkan Nasdem Nunukan Untuk Duduki Posisi Ketua Dan Hanura Wakilnya

NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem H. Abdul Hafid Achmad inginkan Nasdem dapat menduduki posisi strategis baik di DPRD Kab/Kota ataupun DPRD Provinsi, Selasa, 23/08/2022

Sebelumnya partai NasDem memperoleh satu kursi di DPRD Kabuapten Nunukan, berdasarkan hal tersebut ketua DPW NasDem menargetkan akan memperoleh lebih banyak kursi lagi di pileg mendatang

“Sekarang kan yang jadi ketua (DPRD Nunukan) dari partai HANURA nah kedepannya kita mau dari NasDem yang jadi ketua dan HANURA wakilnya atau Hanura Ketua NasDem Wakilnya tapi itukan target kita kedepannya,” ucap Hafid

Setelah beberapa waktu NasDem Nunukan tampak begitu-begitu saja, dapat dikatakan bawah NasDem Nunukan mulai kembali memperlihatkan taringnya di dunia perpolitikan Nunukan

“kita harus kejar kursi ketua, kita targetan semua DPD di Kalimantan Utara dapat menduduki posisi ketua DPRD didaerahnya masing-masing namun semua itu diperlukan kerja kerasa dari semua pihak yang berada di Partai NasDem sehingga apa yang kita cita-citakan dapat terwujud”, tambah hafid

Ia juga dipesan langsung dari ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk bersiap-siap-siap untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPR-RI

“Yah saya dipesan langsung untuk segera mempersiapkan diri untuk maju pada pemilihan calon anggota legislatif untuk DPR-RI mendatang”, tutup Hafid

 

(renatmadeva)

Pelantikan dan Pengukuhan DPD/DPC Nasdem Nunukan : Asmawati Hafid Resmi Pimpin Nasdem

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

Nunukan –  Pelantikan dan Pengukuahn Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pengurus Cabang (DPC) partai NasDem digelar dengan penuh suasana hikmat yang dihadiri langsung oleh ketua DPW NasDem H. Abdul Hafid Acmad, S.Ip, Selasa 23/8/2022

Pada acara tersebut Asmawati Hafid resmi pimpin NasDem Nunukan untuk periode 2022-2023

“Bagi saya amanah menahkodai NasDem Nunukan merupakan kepercayaan besar yang diberikan kepada saya tentunya kepercayaan tersebut akan saya laksanakan dengan sungguh-sungguh” Ucap Asmawati dalam Pidato perdananya

Pasca disahkannya pengurus DPC dan DPD NasDem Nunukan oleh karenanya akan segera dilakukan konsolidasi di internal partai, serta kerja-kerja politik untuk menguatkan struktur kepartaian di berbagai tingkatan

Ia juga memprediksikan NasDem Nunukan akan jauh lebih besar dibawah kepemimpinannya dan menargetkan delapan kursi untuk DPRD Nunukan  dua untuk DPRD Provinsi dan satu untuk DPR-RI pada pemilihan anggota legislatif mendatang

Lebih dari seribu orang penuhi hotel laura dalam prosesi pelantikan dan pengukuhan partai NasDem Nunukan tak hanya didalam area hotel namun juga sampai ke jalan raya

Tampak juga hadir bupati Kabupaten Nunukan Hj. Asmin Laura Hafid, S.E,.M.M,.P.Hd dan Ketua DPRD Nunukan sekaligus juga sebagai ketua DPD Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)

(renatmadeva)

 

Hermanus Minta Pemprov Kaltara Prioritaskan Optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NASIONAL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

TANJUNG SELOR – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Hermanus, S.Sos meminta kepada Gubernur Kalimantan Utara melalui Tim Anggaran Pemprov Kaltara, agar memberikan perhatian khusus pada upaya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023.

” Saya minta agar Pemprov Kaltara mempunyai perhatian khusus pada upaya peningkatan dan optimalisasi Pendapatan Keuangan Daerah (PKD) Provinsi Kalimantan Utara pada tahun anggaran 2023,” tutur Hermanus, Sabtu (20/8/2022)

Menurut Hermanus, Perubahan UU Nomor : 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah sebagaimana diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keungan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, maka pemerintah, baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota seperti mendapat suplemen

“Perubahan UU Nomor : 33 tahun 2004 itu menjadi angin segar bagi daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, untuk mendapatkan sedikit nafas atau suplemen energi fiskal daerah pada tahun anggaran 2023,” ungkapnya

Namun Hermanus mewanti – wanti agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltara seyogiahnya sejalan dan sinergi mempersiapkan penyuguhan data-data pendukung yang dibutuhkan Pemerintah Pusat dalam menghitung komposisi perhitungan keungan daerah dalam DIPA Tahun Anggaran 2023.

“Salah satu contoh komponen baru dalam dalam hubungan keuangan Pusat dan Daerah dalam UU/1/2022 tentang HKPD tersebut adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dari penerimaan CPO kelapa sawit yang bakal diterima oleh daerah nantinya pada tahun 2023 mendatang ini,” jelasnya

Sehingga dengan cara tersebut menurut Hermanus diharapkan kerja cepat, kerja sinergi dan kerja optimal terutama dalam penyiapan data lahan perkebunan kelapa sawit dan data produksi invoice CPO dari para pabrik kelapa sawit di Provinsi Kalimantan Utara

“Saat ini sebagai daerah penghasil CPO kelapa sawit, dan juga sangat diharapkan juga data yang sejujur-jujurnya dan peran aktif dari pabrik CPO kelapa sawit di Kalimantara betul aktif memberikan data invoice produks CPOnya kepada pemerintah daerah,”paparnya

Jika penerimaan DBH CPO kelapa sawit betul-betul optimal, persiapan penyuguhan data di Pusat tentu akan berimbas positif. Karena Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kaltara mendapat asupan sedikit energi APBD pada tahun anggaran 2023.

“Bila perlu dari anggaran DBH CPO kelapa sawit tersebut dilakukan program perluasan lahan kebun kelapa sawit rakyat, untuk mengoptimalkan lagi penerimaan DBH CPO kelapa sawit tersebut dimasa yang akan datang ini sebab semakin tinggi produksi CPO kelapa sawit semakin besar penerimaan DBH kelapa sawit tersebut,” tutupnya

Pewarta : Eddy Santry