Kategori: POLITIK DAN EKONOMI

KPU Nunukan Pastikan Ada Penambahan Kursi DPRD Pada Pemilu 2024

BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Nunukan memastikan akan ada penambahan 5 kursi anggota DPRD Pada pemilu 2024 mendatang dari 25 menjadi 30 Kursi

Dikatakan oleh Ketua KPU Nunukan “Rahman” bahwa sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, telah keluar rilis dari KPU RI untuk kabupaten Nunukan akan ada penambahan jumlah kursi di DPRD Kabupaten Nunukan berdasarkan data jumlah penduduk yang dikirim Disdukcapil Kabupaten Nunukan.

“Sesuai UU Nomor 7 Tahun 2017 telah keluar rilis dari KPU RI untuk kabupaten Nunukan sepertinya akan ada penambahan 5 kursi dari sebelumnya 25 menjadi 30 kursi” Ujar Rahman

“hal ini karna data penduduk yang terlampir dalam surat dari KPU RI tersebut tidak mengalami perubahan berdasarkan jumlah data yang dikirim oleh Disdukcapil Kabupaten Nunukan yakni 200.138 Penduduk”, lanjut Rahman

Rahman menjelaskan, sesuai Undang-Undang bahwa jika jumlah penduduk lebih dari 200.000 – 300.000 maka jumlah DPRDnya mencapai 30 Kursi, sehingga di Kabupaten Nunukan dipastikan akan ada penambahan kursi.

“Berdasarkan UU bilamana jumlah penduduk disuatu daerah lebih dari 200.000 – 300.000 maka jumlah kursinya mencapai 30 kursi, dengan demikian merujuk pada data jumlah penduduk yang dilampirkan KPU RI dapat dipastikan di Kabupaten Nunukan akan ada penambahan 5 kursi pada pemilu 2024” Ujar Rahman

Mengenai penambahan atau pemecahan Daerah Pemilihan (Dapil), Rahman menuturkan akan diinformasikan lebih lanjut, mengingat hal tersebut harus melalui prosedur atau mekanismenya masing-masing. Tegas Rahman

Reporter : Indra Lawetoda

Editor : Nam

Upaya Kendalikan Inflasi, Pemkab Nunukan Serahkan 100.000 bibit cabai Untuk Masyarakat

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR KALTARA, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN – Launching gerakan tanam 100.000 bibit cabai ini dibuka langsung oleh Bupati Nunukan. Kegiatan ini diinisiasi oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kab Nunukan, kegiatan dilaksanakan di Aula Kompleks Kantor Gabungan Dinas, Rabu (02/11/2022).

Fasilitas / Bantuan 100.000 bibit Cabai dan Polybag untuk masyarakat terdiri dari 80.000 bibit cabai dan polybag, 20.000 tanaman cabai dalam polybag dan sarana budidaya cabai 20 Ha. untuk lokasi kegiatan adalah di pulau Nunukan dan Pulau Sebatik untuk pengembangan cabai di pekarangan.

Turut hadir acara launching gerakan tanam 100.000 bibit cabai tersebut ketua DPRD Kab.Nunukan Hj. Leppa, Kepala Dinas pertanian dan ketahanan pangan Provinsi Kaltara, Asisten Ekonomi dan Pembangunan, unsur Forkopimda kab.Nunukan, ketua TP-PPK kab.Nunukan, kepala OPD di lingkungan pemerintah kabupaten Nunukan, Camat Nunukan fan Nunukan Selatan, dan para Lurah serta para ketua RT.

Dalam sambutan Bupati, Cabai adalah produk pertanian yang setiap hari dibutuhkan oleh masyarakat, selain beras, ketersediaan cabai di pasar- pasar ternyata selama ini juga sangat berpengaruh terharap angka inflasi. Padahal kita tahu, inflasi selama ini menjadi momok yang sangat ditakuti pemerintah.

Menurutnya tidak ada gunanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika angka inflasi tidak bisa dikendalikan. Kementerian dalam negeri sampai harus melakukan rapat dengan seluruh pemerintah daerah seminggu sehari untuk membahas soal pengendalian inflasi.

“Untuk pengendalikan harga cabai di pasaran maka kita harus memastikan hasil panen petani mampu memenuhi kebutuhan.” ujar laura.

Lebih lanjut dikatakan ada dua cara yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas produksi cabai, yaitu dengan Intensifikasi dan ekstensifikasi. Dengan upaya ekstensifikasi,maka hari ini akan dilakukan launching gerakan tanam cabai 100 ribu bibit. Pemerintah akan memberikan cabai secara gratis kepada masyarakat untuk ditanam di pekerangan rumahnya masing-masing.

Di akhir sambutannya, Bupati berharap setiap rumah tangga tidak perlu lagi membeli cabai dipasar dan jika hasil panennya melimpah, maka cabai – cabai itu bisa dijual dipasar,sehingga menambah pemasukan buat keluarga. Masyarakat yang nantinya mendapat bantuan bibit cabai agar memeliharanya dengan baik supaya tidak terus menerus bergantungan dengan csbai dari luar daerah.

(PROKOMPIM/Nam)

Fraksi PPN Tanyakan PAD Nunukan Menyusut

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN– Fraksi Perjuangan Persatuan Nasional meminta pemerintah penjelasan pemerintah daerah terkait asumsi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2023.

Hal ini disampaiakan Juru Bicara, Fraksi PPN Joni Sabindo melalui rapat paripurna ke 2 Masa Sidang I 2022-2023, Selasa (1/11) di ruang rapat paripurna Kantor DPRD Nunukan.

Ia mengatakan, PAD mengalami penurunan signifikan sebesar 15.88 persen dibandingkan tahun anggaran 2022 sebelum perubahan.

“ Mohon Penjelasan dari pemerintah daerah mengenai penurunan tersebut,” kata Jon Sabindo.

Selain itu, Fraksi PPN juga menilai bahw pemerintah daerah terhadap penyusunan RAPBD 2023 masi tergantung pada dana perimbangan pusat.

Menurutnya, ketergantungan ini rentan terhadap pergerakan ekonomi yang dinamis dan perubahan kebijakan pemerintah.

Fraksi PPN mengusulkan, sebagai antisipasi dalam pencapaian pendapatan yang ditargetkan dalam APBD tahun 2023, Pemkab Nunukan dituntut cerdas dan kreatif menghasilkan dan mengelola sumber pendapatan daerah.

“ kami juga mengingatkan agar pemerintah terus mengupayakan oprmalisasi dan pemberdayaan BUMD, ini diharapkan dapat menambah penerimaan pendapatan Daerah,” lanjutnya.

Sektor strategis yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2023, kata Joni Sabindo, adalah sector kesehatan.

Pemerintah Daerah masih menghadapi sejumlah tantangan salah satunya angka kematian bayi  termasuk penyakit menular.

Pelayanan OPD juga masih menjadi sorotan Fraksi PPN, Pemerintah Daerah harusnya menjawab keluhan masyarakat terkait pelayanan kesehatan dan terjawab dalam APBD 2023 melalui pengalokasian anggaran.

RAPBD 2023 yang akan dilaksanakan tahun depan diharapkan dapat menjadi instrument dalam mewujudkan visi misi kabupaten Nunukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Optimisme terhadap beragam dinamika tentu lambat laun akan pemerintah daerah lewati, tentunya instens melakukan koordinasi baik DPRD Nunukan maupun antar OPD Nunukan.

(Humas DPRD Kab.Nnk)

RAPBD 2023 Naik Rp. 1.4 Trilyun

ADVERTORIAL, BERANDA, BERITA DAERAH, KABAR SULSEL, NUNUKAN, POLITIK DAN EKONOMI

NUNUKAN– Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Nunukan Tahun Anggaran 2023 Naik sebesar Rp. 1.486.431.829.763, dibanding tahun tahun 2022 sebesar Rp. 1,1 Trilyun.

Hal ini disampaikan Wakil Bupati Nunukan, H. Hanafiah, M.Si melalui rapat paripurna ke 2 masa persidangan I Tahun Sidang 2022-2023 tentang penyampaian Nota pengantar atas Raperda APBD 2023.

“ Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp. 291.820.006.306 atau naik sebesar 24,43 persen,” kata Hanafiah menyampaikan Nota Pengantar Keuangan RAPBD 2023, Selasa (1/11) di Kantor DPRD Nunukan.

Kenaikan APBD tahun depan sesuai rencana kerja pemerintah daerah serta kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara tahun 2023.

Pendapatan Daerah pada 2023 meliputi, Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 110 Miliyar lebih turun  hingga -15,88 persen atau sebesar Rp.20 Milyar lebih.

Pendapatan Transfer Daerah 2023 diasumskan sebesar Rp 1,376.387.301.304 naik sebesar Rp.312. 594.260.994 atau 29,38 persen, dibanding tahun anggaran murni 2022 Rp. 1,063.793.040.310.

Wakil Bupati Nunukan

Belanja Daerah pada 2023 Rp. 1,5 Trilyun lebih juga meningkat sebesar Rp.283 Milyar atau 23,08 persen, dibanding tahun sebelumya sebesar Rp 1,2 Trilun.

Belanja tersebut terdiri dari, Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

Belanja Operasi sebesar Rp 935 Milyar, naik sebesar Rp.88 Milyar lebih atau 10,47 persen. Belanja Modal sebesar Rp 275 Milyar, naik sebesar Rp 148 Milyar lebih atau 118,48 prsen .

Selain itu belanja tidak terduga juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 14 Milyar lebih, dengan kenaikan sebesar Rp. 9.867.987 atau 0,07 Persen .

Sedangkan belanja transfer Rp. 287 Milyar lebih  meningkat sebesar Rp. 48 Milyar atau 18,93 persen.

Dalam penyampian nota keuangan RAPBD 2023 itu, Wakil Bupati Nunukan juga menyampaikan Asumsi Pembiayaan Daerah.

Rencana pembiayaan tersebut terdiri dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp 27 Milyar yang bersumber dari prediksi penerimaan Silpa tahun 2022 dan sisa anggaran DAK sebelum 2022.

“ Pengeluaran Pembiayaan Daerah Nol Rupiah sementara Pembiayaan Netto Rp 27 Milyar dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran daerah tahun 2023,” kata Hanafiah.

Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah 2023 ini, lanjutnya, sudah sesuai dengan alokasi definitif dan dana transfer pusat ke daerah dan belum termasuk bantuan keuangan provinsi kaltara.

(Humas DPRD Kab.Nnk)

BEM PN Nunukan Urungkan Aksi Unjuk Rasa Dan Berencana Ajukan Hearing Ke DPRD

BERANDA, BERITA DAERAH, HUKUM & KRIMINAL, KABAR SULSEL, POLITIK DAN EKONOMI, TNI/POLRI NEWS

Nunukan – Setelah menggelar Komunikasi Sosial (Komsos) dengan Polres Nunukan, Badan Eksekutif Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan (BEM PNN) terkait tuntutan perbaikan manajemen Kampus sepakat tidak akan melakukan unjuk rasa lagi.

Namun, mereka akan menempuh musyawarah untuk mencapai mufakat dengan mengajukan Rapat Dengar Pendapat dengan DPRD Kabupaten Nunukan.

“Setelah melalui berbagai pertimbangan dan atas masukan dari beberapa pihak termasuk setelah berdiskusi dengan Polres Nunukan, kami sepakat tidak akan melakukan aksi unjuk rasa lagi tapi akan menempuh lewat jalan musyawarah melalui RDP di DPRD,” jelas Ketua BEM Poltek Andi Basso , Rabu (12 /10/2022)

Sebagaimana diketahui, Puluhan Mahasiswa di bawah komando Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dibawah koordinator Andi Basso menggelar aksi di Kampus Politeknik Negeri Nunukan (PNN) untuk menyampaikan aspirasi berkaitan dengan Kebijakan-kebijakan Birokrasi Kampus yang diambil tidak sejalan dengan harapan mahasiswa.

Aksi yang digelar pada Senin (3/10) tersebut merupakan tindak lanjut dari tidak diindahkanya Surat Permohonan Hearing yang diajukan oleh BEM pada Jumad, 30 September 2022 kepada Direktur kampus PNN untuk mengadakan Dialog Langsung bersama mahasiswa yang diagendakan pada Senin (3/10Ketua BEM Poltek,

Kala itu, Andi Baso mengungkapkan bahwa aksi tersebut sebagai bentuk tindak lanjut dari pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) kepada BEM untuk mendesak agar segera diadakan Hearing bersama direktur PNN guna berdialog langsung dengan mahasiswa sehingga keresahan yang mahasiswa rasakan dari setiap kebijakan dapat diperbaharui.

Bahkan Mahasiswa Politeknik Negeri Nunukan (PNN) melakukan aksi Boikot Kampus pada Rabu 5 Oktober 2022.
Hal tersebut lantaran mereka kecewa dengan jawaban Direktur PNN saat hearing yang digelar pada Selasa 4 Oktober 2022  dianggap tidak memuaskan Mahasiswa.

Beberapa Tuntutan Mahasiswa terkait layanan proses pembelajaran. Beberapa Dosen mengajar mereka anggap tidak sesuai dengan Kompetensinya,

Selain itu Mahasiswa mengeluhkan layanan Akademik Kemahasiswaan proyektivitas 60%, praktek dan 40%, teori. Fasilitas Kampus yang tidak memadai, serta transparansi alokasi anggaran dan kebijakan birokrasi juga dianggap merugikan Mahasiswa

Pewarta : Edy Santry